Ditemukan 276 data
JAMALUDIN.
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Wahana Arta Bogor
2.PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada, Kantor Cabang
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bogor KPKPLN
4.Ir. Burhanuddin Muhamadiyah,
Turut Tergugat:
1.Ruri Naidi SH. MKn PPAT Wilayah Bogor,
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bogor,
73 — 11
hukum dan ketentuan yang ada,sebab tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak denganmengacu pada yurisprudensi berikut ini :(1) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No.117K/Sip/1971:"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurnadan tidak disertai dengan petnbuktian yang menyakinkanmengenai jumlah ganti kKerugian yang harus diterkna oleh ParaPenggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.(2) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No.598K/Sip/1971:"Apablla
Pembanding/Penggugat II : YOHANIS MIRRING Diwakili Oleh : LUNANDAR, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero Tbk. SME dan Micro Collection dan Recovery Regional X Sulawesi Maluku
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
Terbanding/Tergugat III : MUH. YUSUF RAUF
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
40 — 23
TERBUKTIPEMBANDINGdan TERBANDINGI telah tunduk dan sepakatuntuk menjalankan ketentuan Pasal 13 PerjanJlan Kredit Juncto Pasal 15SyaratSyarat Umum PerJanjlan Kredlt Junctls Akta Pemberlan HakTanggungan, apablla dikemudian hari PEMBANDINGmelakukan dderaJanJ atas syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjlan Kredita quo, maka TERBANDINGI selaku kreditur sekaligus Pemegang HakTanggunganPeringkat Pertama, telah diberikan hak oleh PEMBANDINGuntuk : Menyatakan seluruh fasilitas kredit PEMBANDINGtelah
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama Pusat Pengelolah Komplek Gelora Bungkarno
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Sekretaris Negara RI
Terbanding/Tergugat V : Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI
45 — 28
No. 197/ Pdt/2018/PT.DKIInternasional di Jakarta; Bahwa Komplek Tenis Gelora Bunga Karno Senayan adalah salah satuyang memenuhi Standar Internasional Tenis Federatioan (ITF) untukmenyelenggarakan kejuaraan Internasional dan multievent bergengsi diDKI Jakarta; Bahwa apablla menllik faktor sejarah, maka dapat disimpulkan bahwaKomplek Tenis Gelora Bung Karno Senayan merupakan salah satubagian dari sejarah olahraga Indonesia yang dibangun bersamaandengan pelaksanaan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
etas nama Saudara NANDANG SANTOSO, dalam daftar isian 208(3189/1999);Bahwa tanah negara adalah tanah yang memiliki surat namun belumdisertifikat:Bahwa untuk disertifikat surat berupa segel dikeluarkan oleh Camat;Bahwa untuk pengajuan IMTN, kewenangan Kecamatan apablla luasantanah kurang dari 1000 m sampai dengan 5000 m sedangkan di atas5000 m itu kewenangan KDWAP Kota Balikpapan;Bahwa untuk penerbitan IMTN, pinak BPN selalu dikoordinasikan;ROSIN SUPARLAN, S.STO bin SUPARLAN, Balikpapan, 36 tahun/
BUJANG KOTO bin H. AMRIBUR
Tergugat:
YERNITA binti HASAN
22 — 10
Bahwa terhadap beberapa Objek Pekara Harta Bersama DalamKonpensi yang dibantah oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi,akanPenggugat/Tergugat Rekonpensi, dan apablla tldak ada satupun alatbukti yang ada dalam perkara ini, maka Penggugat/Tergugat Rekonpensiakan mengajukan alat bukti sumpah sebagai sumpah pemutus nantinya,objek perkara tersebut antara lain:a.
173 — 73
Bahva quad non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat1 tetap menganggap apablla utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit)sebesar Rp 323.013.154.751, tetap ada dan ingin diajukan, makaseharusnya tagthan tersebut tetap ditujukan kepadaKurator PT.
100 — 46
dengankeahliannya ; Bahwa Saksi Ahli diambil Sumpah menurut Agama dan keyakinannyabahwaia akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya ; Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Bank Danamontetapi pihak Bank Danamon sering minta pendapat ; Bahwa Saksi tidak tahu apa yang merekapermasalahkan/sengketakan ;Halaman 103 Dari 120Bahwa pinjaman adalah perjanjian yang berdasar pada kesepakatandan harus dikembalikan, debitur harus mengembalikan sebesar yangdipinjam sesuai dengan kesepakatan, tetapi apablla
56 — 33
,MH.88e Bahwa berdasarkan info dari Frank, Paul Victor dan Paul Luptontanah tersebut sudah dipecah dan sertifikatnya sudah diserahkankepada Para Penggugat sekitar tahun 2011.e Tidak ada permasalahan apapun setelah penyerahan tanah dansertifikat tersebut.e Saksi baru rnendengar ada permasalahan muncul sekitar tahun 2013.e Saksi menyampaikan kepada Paul Victor bahwa apablla ada kesalahansertifikat maka bisa diperbaiki di BPN namun tidak ditanggapi.terhadap keterangan saksi saksi tersebut di atas Para
1.DIPO IQBAL S.H.
2.SETIATI, SH
Terdakwa:
MIFTAKHUDIN RIFAI alias FAI Bin Alm. SUGANDI
66 — 20
Apablla sesuai aturan sisa potongan tersebutseharusnya di kembalikan ke gudang akan tetapi pada saat itu banyakyang tercecer dilaci meja kerja para karyawan dikarenakan tidakdilakukan pengecekan dan terkesan tidak apa apa apabila tidakdikembalikan.
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
70 — 5
identitas termohon keberatan,memuat: 1) nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;dan 2) nama dan tempat kedudukan Instansi yang memerlukan tanah;"Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN KlaBahwa dengan tidak ditariknya Instansi yang memerlukan tanah dalam halini KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATsebagai pihak dalam sengketa ini maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berdasarkan hukum apablla
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
176 — 89
Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGGUGATsebagai berikut:Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PermohonanPenerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkantersebut, Apablla PENGGUGAT selaku Pemohon Bank Garansidinyatakan wanprestasi oleh TERGUGAT selaku PenerimaBank Garansi maka TERGUGAT II wajib melakukan pencairanklaim tersebut. Sekalipun terdapat perselisihan antara Pemohondan Penerima Garansi Bank, TERGUGAT Il tetap dapatmelakukan pencairan Garansi Bank tersebut.
70 — 18
Tetapi apablla anggotakomite tidak menyetujui maka tidak pertu harus diketahuipimpinan;Bahwa dalam hal misalnya dari 4 orang anggota komite, 2 orangsetuju dan 2 orang tidak setuju maka dilakukan rapat untukmembahas dlsetujui atau ditolak permohonan tersebut;Bahwa khusus untuk pinjaman Pemda berapapun nllai pinjamanharus ada persetujuan Komisaris Utama;Bahwa sesuai ketentuan Intemal dan Bank BPD Aceh mengenaisyarat yang harus dipenuhi apabila ada Pemenntah Daerah akanmengajukan pinjaman daerah belum
70 — 21
Tetapi apablla anggotakomite tidak menyetujui maka tidak pertu harus diketahuipimpinan;Bahwa dalam hal misalnya dari 4 orang anggota komite, 2 orangsetuju dan 2 orang tidak setuju maka dilakukan rapat untukmembahas dlsetujui atau ditolak permohonan tersebut;Bahwa khusus untuk pinjaman Pemda berapapun nllai pinjamanharus ada persetujuan Komisaris Utama;Bahwa sesuai ketentuan Intemal dan Bank BPD Aceh mengenaisyarat yang harus dipenuhi apabila ada Pemenntah Daerah akanmengajukan pinjaman daerah belum
68 — 41
Tetapi apablla anggotakomite tidak menyetujui maka tidak pertu harus diketahuipimpinan;Bahwa dalam hal misalnya dari 4 orang anggota komite, 2 orangsetuju dan 2 orang tidak setuju maka dilakukan rapat untukmembahas dlsetujui atau ditolak permohonan tersebut;Bahwa khusus untuk pinjaman Pemda berapapun nllai pinjamanharus ada persetujuan Komisaris Utama;Bahwa sesuai ketentuan Intemal dan Bank BPD Aceh mengenaisyarat yang harus dipenuhi apabila ada Pemenntah Daerah akanmengajukan pinjaman daerah belum
54 — 13
berkeyakinan Terdakwa telah punya niatuntuk tidak mematuhi mekanisme penghentian gaji;Menimbang, bahwa saksi Veni Valentina selaku pembuat amprah /rekapgaji juga membantah telah membuat amprah tunjada ( tunjangan Daerah ) atas namaSaksi Dra Kartika Dewi dan atas nama Drs Wismardi, begitupun Saksi Dra KartikaDewi dan Drs Wismardi membantah dipersidangan telah membuat tanda tangan atauparaf di amprah gaji atas nama mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs Kiagus Darwin MMyang menyatakan apablla
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
302 — 50
PSU yang bersifat imperatif, yaitu. wajib diulang apablla darihasilpenelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapatkeadaan :Halaman 104 dari 178 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Pigb1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan danpenghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yangditetapkan dalam peraturan perundangundangan ;b2. petugas KPPS meminta pemilin memberikan tanda khusus,menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada suratsuarayang sudah digunakan ;b3. petugas