Ditemukan 313 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 8 September 2016 — DWI MUKSIN PANJAITAN VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG TANJUNG BALAI
6643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat mengugat pelaku usaha di BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Putus : 29-03-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — YUNI (AHLI WARIS/ISTRI DARI ALMARHUM BORIAN) VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., RANTAUPRAPAT, diwakili oleh Kholis Syafroni, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Rantauprapat
274221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat mengugat pelaku usaha di BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Register : 04-02-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 12/ G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. DARMO GREEN LAND melawan KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA
7348
  • Dengan menerbitkan Surat Peringatan I yang mengandung cacat fakta tersebut makasekali lagi Tergugat I telah kurang cemat dalam menjalankan tugas dankewenangannya...kewenangannya dan telah melanggar Asas Profesionalitas.Bahwa atas Surat Peringatan I, tanggal 30 Oktober 2012 Penggugat telah memberikanjawaban dan penjelasan melalui surat mengenai permasalahan tersebut yang intinyamenjelaskan bahwa:1 Pagar Pembatas pada lokasi yang dimaksud sudah berdiri sejak sekitar tahun 2002(masa awal pembangunan
Putus : 22-08-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 22 Agustus 2017 — IRNAWAN HARAHAP VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR CABANG TEBING TINGGI
7775 Berkekuatan Hukum Tetap
  • warisnya dapat mengugatpelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenBPSK terdekat;Sehingga majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Register : 03-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 36/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis
Tanggal 15 Juni 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Tanjung Balai Lawan Dwi Muksin Panjaitan
13151
  • dapat mengugat pelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baraberpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebutsebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)dengan cemat
Putus : 14-11-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN SIm
Tanggal 14 Nopember 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR LAWAN MUHAMMAD SAID
17053
  • warisnya dapat mengugatpelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Register : 30-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 10 /Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Tjb
Tanggal 23 Februari 2017 — TERGUGAT : AGUSTRIANI, - PENGGUGAT : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
20878
  • warisnya dapat mengugat pelaku usaha di BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelakuUsaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagaiKonsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat
Putus : 22-09-2014 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 22 September 2014 — RADJAGAU, SKM, M.Kes. T1; Dr. HUSEIN KAUSAHA, M.Kes. T2;
9842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh Pengadilan telah dinyatakan tidak bersalah dandibebaskan darti semua tuntutan hukum ;Bahwa judex juris (Hakim Kasasi) tidak cemat dalam pertimbanganputusannya telah mengkonstruksi fakta hukum yang tidak benar,terkait dengan pelaksaan proyek pengadaan 3 (tiga) unit kendraanAmbulance untuk RSUD Labuha, dan RSUD Jailolo.
Putus : 15-09-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 39/PDT.G/2015/PN.Sim
Tanggal 15 September 2015 — PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Perdagangan Tbk LAWAN AMAT SAMSURI
13056
  • secara administrasi dan ketidakkonsistenandalam pembuatan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidakbaik dalam pembuatan putusan BPSK No. 207/Arbitrase/BPSKBB/XI/2014oleh pihakpihak terkait.Dengan demikian pemeriksaan sengketa dan bahkan putusan BPSK BatuBara tersebut, telah keliru dan penuh kecatatan hukum oleh karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13 Bahwa Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagaiberikut :Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat
Register : 20-09-2016 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 578/Pdt.G./2013/PN Mdn
Tanggal 10 September 2014 — - ARON SIPAYUNG (PENGGUGAT) - YAYASAN PESANTREN SOSIAL INDONESIA (YAPSI), (TERGUGAT I) - H. MUHAMMAD NURDIN (TERGUGAT II) - SUYANTO (TERGUGAT III) - PT. GUNUNG CIPTA MAKMUR (TERGUGAT IV)
12539
  • Tentang Surat Kuasa Cacat formil, sebagaimana dimaksudkanoleh Tergugat , setelah Majelis Hakim mempelajarinya dengan cemat dan teliti,bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara rinci dan jelas tentangidentitas pemberi dan penerima kuasa, serta juga telah mencantumkan secarakhusus untuk apa surat kuasa itu diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerimakuasa.
Register : 17-10-2011 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 62/Pdt.G/2011/PN.Pkl
Tanggal 4 September 2012 — SRI ENDANG SAYEKTI (PENGGUGAT I); AGUNG KUNTARJO (PENGGUGAT II) MELAWAN Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan Jl. Gajahmada No.25 Pekalongan (TERGUGAT I); Kepala Kantor Wilayah IX (KPKNL) Semarang Jl. Imam Bonjol No.Id Semarang(TERGUGAT II); DKK
9618
  • PKL sebagai subyek Turut Tergugat II, walaupun Turut Tergugat II terbebani secaramoral hukum atas kinerja Tergugat I, dan Tergugat II ;Dalam pokok perkara Turut Tergugat IT : Bahwa Turut Tergugat IT (butir 1butir 3) dalam hal ini tidak membaca secara cemat dalamposita gugatan Nomor : 62/Pdt.G/2011/PN.
Putus : 21-03-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — MANARSAR SITORUS VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT
7261 Berkekuatan Hukum Tetap
  • warisnya dapat mengugatpelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)tempat berdomisili konsumen atau pada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Putus : 03-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 38/Pdt.Sus/2016/PN.Psp
Tanggal 3 Agustus 2016 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PADANG SIDIMPUAN; Termohon Keberatan : PONIMAN
9459
  • Bahwa20usaha dan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaiansengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan cemat menelitisengketa a quo, maka Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwaKonsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhakmendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patutsebagaimana yang telah diamanatkan Undang undang Nomor : 8tahun 1999 tentang perlindungan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 23/Pdt.G-Sus/2017/PN Sim
Tanggal 27 April 2017 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk CABANG PERDAGANGANLAWAN LAWAN JUNAIDI PURNOMO
20173
  • warisnya dapat mengugat pelaku usaha diBadan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSKterdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Register : 05-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 134/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : HAJI ARJAYA.HS Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Pembanding/Penggugat II : NYONYA HAJJAH KARTINI Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Terbanding/Tergugat V : PT.BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDI SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : ARIYADI AZIS, SH
Terbanding/Tergugat IV : SULISTIYONO,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat II : FARIDAH, SH, M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
15262
  • objek tanah SHM No.00106 dan SHM No.01927 milik ParaPenggugat dalam perkara aquo Para Penggugat mohon izin mengutipbeberapa pendapat, doktrinajaran dan ketentuan, antara lain : Bahwa, mengenai perbuatan melawan hukum dimaksud dalamketentuan PASAL 1365 KUHPerdata, unsurunsurnya antara lain : Adanya perbuatan melawan hukum, tanpa hak, menggangguhak orang lain, bertentangan dengan kewajiban sipelaku,bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangandengan kepatutan, ketelitian, perbuatan tidak cemat
Putus : 07-02-2011 — Upload : 05-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1860 K/PID/2010
Tanggal 7 Februari 2011 — TJONDRO SANTOSO, SH. bin TIRTO
189134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1860 K/Pid/2010(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal danditandatangani serta berisi :a. nama lengkap, tempat kelahiran, umur atau tanggal lahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaantersangka ;b. uraian secara cemat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana itu dilakukan.(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) huruf b beta! demi hukum..
Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2017 — Nama : JOPIE JOHANES HITIPEUW; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2) DESY K. HALLAUW, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat Pada Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan HukumNoija Fileo Pistos, S.H., M.H. di Kelurahan Wainitu RT.002, RW.004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/SK/2017, tanggal 16 Januari 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu: 1) MASUHADJI. TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) ALI LATUPONO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) HAFNI J. HATAPAYO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 5) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PATIIHA AGUSTHINUS atau AGUSTHINUS PATTIIHA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat Tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
398142
  • karena Penggugat bukan merupakan keturunan atau ahliwarisdari Matarumah/Keturunan Parentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Peraturan Negeri lhamahu Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Mata RumahParentah, maka Penggugat melengkapi diri dengan Mandat dari MatarumahParentah Marga Lilipaly dari Keturunan Anthoni Lilipaly Latupesy;Bahwakemudiansesuaidenganberjalannyawaktu, ketika berkasberkaspendaftaran yang dimasukan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan, yangkemudian Panitia Pemilih harus diteruskan ke Cemat
Register : 22-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 27 September 2016 —
8257
  • dapat mengugat pelaku usaha di BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat";Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Register : 21-08-2017 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 592/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.HAJI ARJAYA.HS
2.NYONYA HAJJAH KARTINI
Tergugat:
1.ARIYADI AZIS, SH
2.FARIDAH, SH, M.Kn
3.JUNAEDI SETIAWAN
4.SULISTIYONO,SH,M.Kn
5.PT.BANK UOB INDONESIA
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
5918
  • Penggugat dalamperkara aquo Para Penggugat mohon izin mengutip beberapa pendapat,doktrinajaran dan ketentuan, antara lain :Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2017/PN TngBahwa, mengenai perbuatan melawan hukum dimaksud dalam ketentuanPASAL 1365 KUHPerdata, unsurunsurnya antara lain : Adanya perbuatan melawan hukum, tanpa hak, mengganggu hakorang lain, bertentangan dengan kewajiban sipelaku, bertentangandengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan,ketelitian, perbuatan tidak cemat
Register : 19-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 27 September 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kisaran lawan Jamal Nasution
13152
  • mengugatpelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat";Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan cemat