tersebut apabila merujuk kepada pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam salah satu point ditegaskanbahwa : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnyasepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukurdan buku tanah ;Menimbang bahwa sejalan dan mengamanatkan hal tersebut diatas menuruthemat Majelis Hakim bahwa secara concreto

Perbuatan cidera janji (wanprestasi).Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai organ dalam badanhukum publik (Penguasa/Pemerintah), Tergugat berkapasitas pulasebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakanhukum maupun akibat hukum yang timbul dari perjaanjian tersebuttunduk kepada hukurn perdata (privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo13838 KUH Perdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalambadan hukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dankewajiban sebagai

;Dengan pertimbangan diatas, terlihat bahwa judex facti tingkat banding padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kurang menggali khazanahepistemologi hukum in casu Hukum Tata Usaha Negara in concreto dan peraturanperundangundangan yang saat ini menjadi ius constitutum ;Pertimbangan tersebut cenderung subyektif an sich karena didasarkan pada dasarhukum yang tidak benar bahkan mengabaikan faktafakta hukum (recht feitelijks)yang mengemuka dipersidangan tingkat pertama pada Pengadilan Tata UsahaNegara

Karena berdasarkan daya berlakunya, yurisprudensi memilikidaya ikat concreto yaitu daya ikatnya hanya berlaku bagi yangberperkara saja Sedangkan Undang undang memiliki daya ikatabstarcto yaitu tidak hanya yang berperkara saja tetapi berlaku secaraumum orang yang tunduk pada kekuasaan undangundang.DALAM POKOK PERKARA1. Banhwa mengenai Eksespsi dalam perkaraNo: 24/Pdt.G/2021/PN.Bjm,sebenarnya sudah menyentuh bagian substansi dari pokok perkara.2.

Dengan demikianMahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukumnyadalam perkara tersebut, secara in concreto menerapkan asas piercing thecorporate veil atas tindakan persekongkolan dan itikad buruk Pengurus danKomisaris Perseroan Terbatas dalam menjalankan Perseroan, sehinggamenimbulkan kerugian bagi pihak lain.Atas perkara yang diputus Mahkamah Agung tersebut, diketahui bahwaperjanjian kredit antara Penggugat (Bank Perkembangan Asia) dengan PTDjaya Tunggal (Tergugat) terjadi tahun

Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanaHakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang Terdakwadilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.

seadiladilnya;Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama yang ditentukan untuk itu kedua belahpihak berperkara yang diwakili oleh masingmasing kuasa hukumnya hadir dalam persidangankecuali tergugatIII yang datang menghadap sendiri, dan untuk itu Hakim Ketua Majelis telahmenganjurkan dan memberi kesempatan agar kedua belah pihak berperkara dapat menempuhupaya perdamaian;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagi keduabelah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

Yang juga terhitung masuk main judi ialahpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian jugasegala pertaruhan yang lainlain;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikan pertimbanganberkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto,apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalamDakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan

Tbtmembawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan di kapal penangkap ikan dan pada diri Terdakwa terdapat suatu bentukkesengajaan;Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikanpertimbangannya dalam kasus in concreto sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miswadi, Saksi L.Simatupang, Saksi Daniel Sidabutar dan Saksi Benyto Manik dan dikaitkandengan barang bukti dalam perkara

No. 1685 K/Pid/2010Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Sekayu yang diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Palembang tampaknya mempunyai dasarpemikiran yang menyebelah yakni tidak melihat perbuatan material dalamhubungan keseluruhan dari kejadian in concreto, melihat sepihak saja dalammenerapkan pasal tersebut ;(MA Reg.

dengan demikian semakin jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah benarmilik para Tergugat, sehingga kalaupun penggugat telah mengajukan saksi saksitentunya sangat kontradiksi dengan bukti surat Tergugat yaitu bukti surat (T LII 1)yang telah ada dan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat, oleh karennya Majelishakim berkeyakinan bahwa semenjak telah dibuatnya surat pernyataan bertanda T I.II 1yang sama dengan bukti P .1 yang telah ditandatangai oleh penggugat M ALIJAMALUDDIN sendiri sehingga secara concreto

Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasanfilosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwatertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (in concreto) akan menjadiberbeda (vide : Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta);Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan di dalam fakta,muncullah hukumnya (in de feiten light het recht).

";In concreto, Tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang secara sepihakmenyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah melakukan pelanggaran praktek kedokteran dengan hanyadidasarkan atas hasil evaluasi medis dari Komite Medik yang secarasepihak pula ditetapkan oleh Termohon Kasasi/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tanoa memenuhi ketentuan hukum yangdiatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.496

penguasa yang berwenang ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu darikomponen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsurini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur Pasal inibukanlah seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuanketentuan pidana yang diaturdalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, melainkan harus diartikan dalampengertiannya secara umum menurut bahasa seharihari sehingga orang yang secarakonkrit (in concreto

berdasarkan pada batasanbatasan tersebut di atas,maka dalam kasus in casu yang harus dapat dibuktikan menurut hukum terkaitfakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan di kapal penangkap ikan dan pada diri Terdakwa terdapat suatu bentukkesengajaan;Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikanpertimbangannya dalam kasus in concreto

K/Pdt/1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatanterhadap putusannya : "...... hasil yang patut dan adil tergantung darikedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid vanpartijen).Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari perjanjian yang dicapaiantara Penggugat dan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dantidak sesui (tidak patut dan adil ; ongelijkwaardigheid van resultaat).Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.Wdimana hanya apabila dalam keadaan in concreto

mengadakan pendugadugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;2 Tidak mengadakan penghatihatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam Pasalpasal KUHP ialahkesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/grove schuld), meskipun ukuran grove schuld/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/dolus namun untuk Kelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalammasyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto

Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwadilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkanini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang manatelah dilanggar;Menimbang bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila pengedardijatunkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UUNarkotika pengedar diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara danpidana denda.

schuld) Tergugat Rekonvensi;Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan,sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhisyarat kesalahan secara objektif atau konkrit, yaitu apakah si pembuat padaumumnya adalah toerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan),artinya apakah ia pada umumnya menyadari akibatakibat dari perbuatannya, incasu Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidakdapat diminta pertanggungjawabannya;Juga in concreto

Namun seandainya Yang MuliaMajelis Hakim berpendapat lain, perlu PENGGUGAT tegaskan bahwapenggunaan Fatwa DSN MUI No. 1/2004 dalam perkara a quomenurut hematnya harus dilihat sematamata (uitsluitend) hanyasebagai lingkup pembuktian argumentasi hukum secara konkretindividual (in concreto) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.Hal ini sesuai dengan pendapat Prof.

Mahfud MD dalam tulisannyayang menjelaskan bahwa:Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan danatau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktiankasus konkretindividual (in concreto), bukan sebagai peraturanyang abstrakumum (in abstracto).Moch.

amanat undangundang (ambtshalvebeoordeling) menempatkan permasalahan ini dengan berlandaskanpada pada nilainilai (warden), norma (normen), dan ideologi yangterkonkretisasi ke dalam hukum dengan cara menstimulasi danmengaktifkan aturanaturan serta keputusankeputusan hukum yangada pada tatanan hukum positif, sehingga dengan demikian dapatmengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk membatalkan AktaPerjanjian Kredit No. 123 tanggal 21 Juli 2017 atau setidaktidaknyamenyatakan tidak memiliki kekuatan hukum in concreto