Ditemukan 340 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
260478
  • yang jelas tertera pada barangbarang yangdiproduksi dan dijualnya.bahwa pengertian Trademark antara lain dapat ditemukan pada: Agreementon Traderelated Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS) dari WIPO:TRADEMARK:Art. 15 (1):Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goodsor services of one undertaking from those of other undertakings .Art. 16 (1):The owner of a registered trademark shall have the exclusive right toprevent all third parties not having the owner's consent
Putus : 24-10-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — PT. BUMIGAS ENERGI (PT. BGE) vs PT. GEO DIPA ENERGI (PT. GDE), dkk.
16021577 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Geo Dipa Energi, PemohonKasasi dinyatakan tidak memenuhi ConditionsPrecedents To Completion seperti yangtertuang di Perjanjian Pendanaan antara CNTdan Pemohon Kasasi dalam Pasal 2 huruf a(IV) approval, licences, and consent necessaryfor the construction of the plant yaitu tidakterpenuhinya Concession Rights berrdasarkanPerjanjian Geothermal antara Pemohon Kasasidan PT.
Putus : 28-09-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1061 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — SRIE YANTHO, DK VS PT SURYA SAWIT SEJATI,
7953 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , setelahPenggugat menanami kelapa sawit dan telah berbuah dan dipanenbertahuntahun, baru ada klaim dari Tergugat , sedangkan Tergugat maupun Tergugat Il sudah lama mengetahui kalau di areal lahan yangdiklaim oleh Tergugat sudah ditanami tanaman kelapa sawit sudah lamaoleh Penggugat, sehingga sangat aneh jika tibatiba baru sekarang Tergugat mengajukan klaim sengeketa lahan kepada Penggugat;Bahwa terlepas dari pada itu pula, bahwa tindakan pembiaran Para Tergugatini sesungguhnya merupakan tacit consent
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1705 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI), ; PT PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH),
162155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Tergugat/Bank BNI turutbertanggung jawab atas perjanjian yang menyesatkan dan/atau adanyakekeliruan di dalamnya;Dalam praktek peradilan yang dibuat namun mengandung unsurmenyesatkan di dalamnya, pada dasarnya dapat digugat dan dituntutuntuk dimohonkan pembatalan (nietigheid, nullity) oleh pengadilan yangberwenang, sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, karenadalam perjanjian yang demikian terdapat dan melekat cacat kehendak(wilsgebreken, defect consent
Register : 26-03-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 61/PDT/2018/PT.PBR
Tanggal 25 Juni 2018 — Novizar (Penggugat) Lawan dr. Nurhidayati Endah Puspita Sari, Mars, Dkk (Para Tergugat)
397668
  • membantuHalaman 46 dari 60 halaman putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PBRdokter melakukan diagnosis berbagai kondisi, karena setiap saat kondisitubuh seseorang selalu berubahubah .Bahwa disini sangat jelas kalau para Para Terbandingsemula ParaTergugat salah dan sangat mengabaikan keadaan PembandingsemulaPenggugat walaupn Para Terbanding semula Para Tergugat sudahsangat mengetahui kondisi penyakit dan keadaan Pembanding semulaPenggugat;Bahwa Terbanding Il semula Tergugat Il tidak ada menyampaikanInfromed consent
Register : 31-08-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.A. ASBEN AWALUDDIN, S.H
2.RAMLAH, SH
Terdakwa:
1.Hj. BAHARIAH HUSA, S.KM., M.Kes binti HUSA
2.SABRI bin MUBIN
4627
  • Domisili nomor : 464/008/KD/2018 nama : Hj.Murni Marzukialamat JI.DR.Ratulangi No.57 Lingkungan kirikiri kelurahan darma KecamatanPolewali Kabupaten Polewali Mandar , yang diberi tanda bukti T3;Surat pada saat sakit dalam keadaan kritis Hj.Murni Marzuki di rawat di RumahSakit Umum Daerah Polewali JI.Dr.Ratulangi No.50 Polewalii dan InformedConsent (persetujuan tindakan kedokteran), yang diberi tanda bukti T4;Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali JI.DR.Ratulangi No.50 Polewalidan Informed Consent
Putus : 27-02-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3220 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Februari 2017 — PT SINAR BINTANG MENTAYA VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PUSAT, dkk
168177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehsebab itu Beneficiary Certificate tanggal 6 Februari 2014 danBeneficiary Consent tanggal April 2014 yang telah Tergugat III danTergugat IV terbitkan kepada Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IVmenyatakan batal pencairannya.
Putus : 30-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — HENRY KURNIAWAN lawan Dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, DKK
15241512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Karena tidak adanya kesalahan tindakan medis yang dilakukanPenggugat Rekonvensi apalagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensidan tim dokter lainnya sebelum melakukan tindakan medis telah mendapatdasar persetujuaan medis berupa informed consent dari TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi, maka jelas tindakan Tergugat Rekonvensiyang telah mengajukan gugatan a quo dengan dalil dan bukti yang tidakbenar, mengadaada dan tanpa dasar serta membuat beritaberita tidakbenar dan menyudutkan Penggugat
Register : 01-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wno
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Esti Rusmini,
2.Kusnanto
Tergugat:
1.Didik Hendra Prasetia
2.ANASTASIA RESTI MULIANI, SH, M.Kn
279332
  • ., M.H dalam bukunya HukumKontrak Dalam Perspektif Perbandingan, cacat kehendak (wilsgebreken ataudefect if consent) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat suatukontrak atau perjanjian. Cacat kehendak dapat diartikan secara sederhanayaitu tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandungcacat kehendak, maka nampak terjadi kesepakatan namun kesepakatantersebut tidak dibentuk berdasar kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadipada periode atau fase prakontrak.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3695 K/PDT/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI), dkk. vs MARTINI NAZIF, dkk.
728597 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal inimemberikan induksi tanpa informad consent tertulis;e. Huruf n yang berbunyi : menjalankan praktik kedokteran denganmenerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yangbelum diterima atau diluar tata cara praktik kedokteran yanglayak. Dalam hal ini melakukan praktik persalinan dengan waterHalaman 11 dari 59 hal. Put. Nomor 3695 K/Pdt/2016birth yang belum diakui oleh Pendidikan Kedokteran, KolegiumObstetri Ginekologi, dan organisasi profesi;2.
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
289251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007Dalam hal adanya gugatan atau tindakan hukum yang muculberkaitan dengan penandatanganan Indenture serta penerbitanNotes, masingmasing penerbit dan penjamin dengan ini memilih,serta tidak akan dicabut kembali, domisili hukum hanya padajurisdiksi noneksklusif di setiap Pengadilan pada Negara bagian NewYork atau Pengadilan Federal di Negara bagian New York;Lebih jauh lagi Pasal 11.8 butir (a) dan (b) Indenture secara tegasmenyebutkan sebagai berikut:Governing Law; Consent
    Pasal 11.8 Indenture Agreement (Vide Bukti T43.a, T43.b danT43.c):(i) Pasal 11.8 Indenture Agreement menentukan mengenai:Hal. 192 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007Governing Law; Consent to Jurisdiction; Waiver ofImmunities(a) This Indenture (including the Guarantee) and the Notesshall be construed in accordance with and governed by thelaws of the State of New York.(6) Each of the Issuer and the Guarantor hereby irrevocablyand unconditionally submits to the nonexclusive jurisdictionof any New York
    Tinggi Riau.Terlepas dari pengakuan para pihak berdasarkan ketentuan hukum NewYork, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum Indonesia untukmenilai kKeabsahan transaksi, dengan mengabaikan ketentuan hukumNew York.Pada faktanya, ketentuanketentuan sebagaimana diuraikan dibawah inimemperlihatkan bahwa para pihak telah sepakat memilih untukmenggunakan ketentuan hukum New York, sebagaimana dapatdiuraikan sebagai berikut :(a) Pasal 11.8 Indenture Agreement, yang menyatakan bahwa :Governing Law; Consent
    Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menafsirkanpengertian NonExclusive" dalam pertimbangan hukum dalamPutusannya halaman 235 alinea 5 tersebut sebagaimana telahdiambil alin dan dikuatkan oleh Judex Facti karena apabiladiperhatikan dengan lebih cermat dan seksama klausula pilihandomisili hukum (Choice of Forum) tertulis secara lengkap sebagaiberikut:Article 11.08 Indenture AgreementGoverning Law; Consent to Jurisdiction;Waiver of Immunities.
    huruf a IndentureAgreement (Vide Bukti Eksepsi Absolut T101) dimanaberdasarkan ketentuan yang diatur didalamnya jelasdinyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dengan suka rela memilih sertamenundukkan dirinya terhadap jurisdiksi PengadilanNegara Bagian New York, oleh karenanya perkaraperdata a quo haruslah ditafsirkan menurut danHal. 337 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/200733.berdasarkan hukum Negara Bagian New York di AmerikaSerikat, berikut kutipannya:Section 11.8Governing Law; Consent
Register : 19-06-2020 — Putus : 19-06-2020 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/Pid.C/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Juni 2020 —
414320
  • And the victim does not consent thereto).ORS 163.305 mendefinisikan hubungan seksual menyimpang adalahperilaku seksual antara 2 orang atau lebih berupa hubungan antara organseksual dariseseorang dengan mulut atau anus dari orang lain (sexualconduct between persons consisting of contact between the sex organsofone person and the mouth or anus of another).Halaman 22 dari 64 Penetapan Nomor 104/Pid.CEkstradisi/2020/PN Jkt.SelBerdasarkan analisa kami, padanan dari ketentuan dimaksud dalamhukum Indonesia
Register : 16-07-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 417/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 27 Maret 2013 — MARIANI SIHOMBING, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama BUDI HARTONO PURBA, SH., AMOS J SILALAHI, SH., JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH., LEDEN SIMANGUNSONG, SH dan MANGARA MANURUNG, SH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat “Budi Hartono Purba, SH & Associates”, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; L A W A N 1. dr. HOTMA PARTOGI PASARIBU, SpOG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. PIMPINAN RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; 3. dr. PAULUS DAMANIK, SpOG, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;
23382223
  • medisberupa OPERASI (Pengangkatan Rahim / Histerektomi), terhadap diri istri incasuPenggugat MARIANI SIHOMBINGBahwa dalam persetujuan Tindakan Medis tersebut secara tegas juga dinyatakan bahwaPARBUNTIAN SIANMBELA selaku suami dari Penggugat menyatakan dengansesungguhnya bahwa tujuan,sifat dan perlunya tindakan medis tersebut di atas, sertaresiko yang dapat ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh dokter incasu Tergugat Idan telah saya mengerti sepenuhnya ;Bahwa Persetujuan Tindakan Medis (informed consent
Register : 25-09-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 614/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
RASYAD CHASAN
Tergugat:
1.PT. BCMG TANI BERKAH
2.Mia R Setianingsih, S.H., Mkn
3.REN LING
4.PHOA HERMANTO SUNDJOJO
5.YUS SUDARYANTO
6.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
396310
  • Utr17.Bahwa berdasarkan Register of Directors Company Multiwin AsiaLimited Company Number 1602824, Tergugat 4 merupakan DirectorCompany/Direktur Perusahaan Multiwin Asia Limited yang ditunjukpada tanggal 29 September 2017;18.Bahwa bukti lain yang membuktikan Tergugat 4 adalah DirectorCompany/Direktur Perusahaan Multiwin Asia Limited adalah SuratPersetujuan Tergugat sebagai Direktur sebagaimana Consent To ActAs Director tertanggal 29 September 2017;19.Bahwa sehingga Tergugat 4 yang merupakan DirectorCompany
Putus : 26-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
9751273 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahli psikiater tidak meminta izin kepada Pemohon Kasasi perihalakan melakukan pemeriksaan psikologi, dalam bidang kedokteran halini dikenal dengan Inform Consent, yaitu permohonan persetujuandan informasi yang disampaikan seorang dokter kepada pasiennyaperihal tindakan apa yang akan dilakukan dalam rangkapemeriksaan, dan tujuan dari pemeriksaan.
    Ahli psikiater menyatakan metode yang dipakai adalah melakukanpendekatan persuasive terhadap Pemohon Kasasi, yang dimaksuddengan metode persuasive mini check yaitu dengan mewawancaraiterperiksa tanpa terperiksa menyadari sedang diwawancara, hal inijustru makin menunjukkan bahwa yang Ahli memang tidak memintainform consent;3.
Register : 22-05-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 17 Maret 2016 — PENGGUGAT : PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI MELAWAN TERGUGAT : 1. DODI 2. MARINUS APAU, Sp.d 3. HAJI HAIDIR 4. SYAHRIN PEKA 5. IJON TAJAM 6. SURIAN
10722
  • , Tergugat Ill.Tergugat Ill, Tergugat VV, Tergugat V dan Tergugat VI) mengajukan klaimsengketa lahan kepada Penggugat, padahal Penggugat telah melakukankegiatan sesuai proses terhadap pembebasan lahan, penggarapan,penyemaian, penananam, melakukan fertilisasi dan telah beberapa kalimelakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas bidangbidang tanah aquo, terlepas dari pada itu tindakan Para Tergugat (Tergugat , Tergugat Il.Tergugat Ill, Tergugat VV, Tergugat V dan Tergugat VI) ini sesungguhnyatacit consent
Putus : 13-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks
Tanggal 13 Nopember 2014 —
659636
  • TERBUKTI AKTA PENANGGUNGAN NO.30 TANGGAL 14 MEI 1990CACAT HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGIKAT TERMOHONPAILIT 2 DARI SEJAK AWAL DIBUATKARENA :TIDAK ADA PERSETUJUAN (SPOUSE CONSENT) DARI ISTRI DARIALMARHUM ANDI SUTANTO YAITU WIWIEK TJOKROSAPUTRO(TERMOHON PAILIT 2) PADA SAAT PEMBUATAN DANPENANDATANGANAN AKTA PENANGUNGAN NO.30 TANGGAL 14 MEI1990 (VIDE BUKTI P12 ATAU BUKTI T5)DENGAN KATA LAIN:39ALMARHUM ANDI SUTANTO MENANDATANGANI AKTAPENANGGUNGAN TERSEBUT TANPA ADA PERSETUJUAN DARIISTRINYA DAN HAL TERSEBUT
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
447312
  • Consent to transfer (Persetujuan untuk Mengalihkan) tanggal 07 Agustus 2000. Irrevocable Power of Attorney to Sell Shares(Surat Kuasa untuk menjual sahamyang tidak dapat dibatalkan) tanggal 07 Agustus 2000.Halaman 43 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.5.
    ,Akta Nomor 51 (potokopi sesuai asili).Consent to Transfer (Persetujuan Untuk Menjual),tanggal O07 Agustus 2000 (potokopi sesuai asli),beserta terjemahan (potokopi sesuai asli).Irrevocable Power of Attorney (Surat Kuasa Untuk MenjualYang Tidak Dapat Ditarik Kembali), tanggal 07 Agustus 2000(potokopi sesuai asili).Perjanjian Perdamaian, tanggal 07 Desember 2000 (potokopisesuai asli).Ratifikasi Perjanjian Perdamaian, Putusan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/PKPU/2000/
    Consent to transfer (Persetujuan untuk Mengalihkan), tanggal 07 Agustus2000.
Register : 08-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 10 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : RAHMAT KUSTIWA
Terbanding/Tergugat I : Cq.PT.BANK MANDIRI Persero Tbk Cabang Bontang
Terbanding/Tergugat II : Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
13570
  • Dan Essential error is that which isofsuch a nature as to prevent the existence of any real, consent, and thereforeany realagreement (1947: 357) ;Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di ataskiranya layak jika MajelisHakim Pengadilan Tinggi Samarinda mengabulkan gugatan daridebitur/Penggugat sekarang pembanding seluruhnya karena terdapat unsurpenyalahgunaan keadaan, yang menyebabkan debitur/Penggugat sekarangpembanding memberikan kesepakatan dalam keadaan tidak bebas,Pembanding semula Penggugat
Putus : 13-11-2014 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Mks
Tanggal 13 Nopember 2014 —
302118
  • TERBUKTI AKTA PENANGGUNGAN NO.30 TANGGAL 14 MEI 1990CACAT HUKUM DAN TIDAK PERNAH MENGIKAT TERMOHONPAILIT 2 DARI SEJAK AWAL DIBUATKARENA :TIDAK ADA PERSETUJUAN (SPOUSE CONSENT) DARI ISTRI DARIALMARHUM ANDI SUTANTO YAITU WIWIEK TJOKROSAPUTRO(TERMOHON' PAILIT 2) PADA SAAT PEMBUATAN DANPENANDATANGANAN AKTA PENANGUNGAN NO.30 TANGGAL 14 MEI1990 (VIDE BUKTI P12 ATAU BUKTI T5)DENGAN KATA LAIN:39ALMARHUM ANDI SUTANTO MENANDATANGANI AKTAPENANGGUNGAN TERSEBUT TANPA ADA PERSETUJUAN DARIISTRINYA DAN HAL TERSEBUT