Ditemukan 378 data
125 — 17
hukuman ;Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan berupapenjatuhan pidana penjara tersebut maka Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 3tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan terhadap anaknakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidanaataupun tindakan ;Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi pidana bagianak yang dikehendaki oleh pembentuk undangundang haruslahditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf dUndang
MUHAMMAD IRHAM FUADY,SH,.MH
Terdakwa:
1.BAMBANG HERIYANTO Als BAMBANG Bin BUYUNG Bin AMAN
2.EDI AFRIJON Als RIJON Bin M. SAYARAF Alm.
100 — 17
sawit yangdiambil bisa diangkut menggunakan sampan ke seberang sungai, lalu paraterdakwa bersamasama menyimpan dahulu tandan buah sawit tersebut selamabeberapa hari dan terdakwa yang berperan pergi ke rumah saksi Sabarudinmeminta kepada yang bersangkutan untuk menimbang dan membeli tandanbuah sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga yaitu turutserta dalam hal ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf dUndang
15 — 12
padatanggal 9 Maret 2017 Keluarga Termohon bersama seorang anggotaPolsek Hulu Palik mencari tentang kebenaran tentang issu Pemohontelah menikah dengan wanita yang bernama Wed alias Baswa,Bahwa Termohon dan Saksi hanya melihat dari jauh dan barupada tanggal 17 Maret 2017, Termohon dan Saksi melihat informasitentang issu tersebut, namun tidak pernah dikonfirmasikan kepadaPemohon;Bahwa, Saksi tidak tahu tentang permasalahan Pemohon denganTermohon didamaikan di Kantor Desa Batu Raja Rejang, karenaSaksi tidak dundang
24 — 14
menjadipenyalur atau agen BUPINU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama (Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas danPermen ESDM No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyalur ), jadi setiap orangatau badan usaha tidak boleh melakukan kegiatan usaha hilir Migas tanpamemiliki izin usaha; Bahwaapabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatanpengangkutan bahan bakar minyak atau minyak bumi atau hasil olahandari minyak bumi tanpa izin telah melanggar pasal 53 huruf b dan dUndang
93 — 20
Pasal 53 huruf dUndang Undang R.I No.22 Tahun 2001 tentang Migas Jo.
57 — 40
berita acarapersidangan, salinan resmi putusan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 31 Maret 2011No.2398/Pid.B/2010/PN.Sby. beserta bukti buktiselanjutnya memperhatikan alasan alasan dalammemori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan pertimbangan dan putusanHakim Tingkat Pertama dengan pertimbangansebagai berikut ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukankepersidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang disusun secara subsidairitas yaituPrimair : melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf dUndang
putusan pemidanaan denganupaya hukum kasasi dan banding ;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilanmaka putusan hakim tingkat pertama yangmembebaskan terdakwa dari dakwaanPrimair ..... 67)primair dan memidana atas dakwaan subsider yangoleh Jaksa Penuntut Umum diajukan banding, olehPengadilan Tingkat Banding akan dinilai secarautuh sesual dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas 3; Menimbang, bahwa dengan demikianterlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primeryaitu. melanggar Pasal 39 ayat (1) #=huruf dUndang
107 — 17
kepada seseorang yang tidakdiketahui namanya oleh terdakwa seharga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) per drum sebanyak 8 (delapan) drum, selanjutnya terdakwaAswan Bin Bahtiar bersamasama dengan Bahrani Bin Masrani ditangkap oleh saksiDharma Putra bersama dengan saksi Dede Bastary (keduanya anggota POLRI) yangsedang melaksanakan kegiatan patroli.PUTUSAN No.178/Pid.Sus/2016/PN.Tbh Halaman 5 dari 25Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang
419 — 259
Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dUndang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dsanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuztersebut.Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam UTahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 805 K/Pdt.SusPHI/2015"Menimbang, bahwa sesuai dengan redaksi Pasal 169 ayat (1) butir dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelanggaran atas syaratsyarat kerja dan hakhak Para Penggugat, barulah terjadi apabilahakhak tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan dan atau perjanjian kerja bersama";Bahwa fakta persidangan membuktikan uang makan adalah hakperkerja yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kerja yang dibuatantara Para Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi
25 — 15
Abdul Kadir, dan saksi Ade Muslim Bin Yapi karena telahmelakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tidak sesuai dengankegiatannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, selanjutnyaterdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.
136 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari uraian tersebut apabila dikajidari Azas Lex Specialis Sistematis maka Undangundang Koperasimerupakan Lex Specialis dari Undangundang Perbankan.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) telah salahmenerapkan hukum atau) menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena Pengadilan Negeri Mataram tidak memperhatikan hukumacara pidana khususnya pasal 185 ayat (6) jo. pasal 197 ayat (1) huruf dundang undang nomor 8 tahun 1981 dengan tldak memperhatikan bukti suratyang berupa buku
15 — 1
Benar adaupaya memanggil penghulu untuk mendamaikan Tergugat danPenggugat tetapi berujung keluarnya pernyataan telah jatuh talak 2 olehpenghulu yang pernah dundang kerumah orang tua Penggugat. Inimemperkuat alasan Penggugat bahwa gugatan cerai ini adalah yangterbaik untuk keduanya terlebih lagi bagi Penggugat.Bahwa Penggugat tidak bisa lagi mempercayai apapun yang dikatakandan dilakukan oleh Tergugat. Penggugattidak bisa hidup dengan segalaprasangka, tekanan, ancaman, dan aniaya dari Tergugat.
34 — 22
menjadipenyalur atau agen BUPINU berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama (Pasal 48 PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas danPermen ESDM No. 16 Tahun 2011 Tentang Penyalur ), jadi setiap orangatau badan usaha tidak boleh melakukan kegiatan usaha hilir Migas tanpamemiliki izin usaha; Bahwaapabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan kegiatanpengangkutan bahan bakar minyak atau minyak bumi atau hasil olahandari minyak bumi tanpa izin telah melanggar pasal 53 huruf b dan dUndang
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
YASOKHI HULU Alias PUTRA HULU
46 — 35
hal inipun bersesuaian denganpendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam SuratTuntutan tertanggal 31 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RINomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang
51 — 25
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat sejakputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menghukum dan Memerintahkan tergugat melakukan pembayarankepada penggugat atas seluruh hakhak Penggugat berupa uangpesangon dan upah proses sebagaimana dimaksud peraturanperundangan yang berlaku khususnya dundang undang no.13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dengan TOTAL KESELURUHAN SEBESARRp. 36.800.000, (Tiga Puluh Enam juta Delapan Ratus ribu Rupiah)dengan perincian sebagai berikut:a.
YAZID UJIANTO, SH.MH
Terdakwa:
ROFI I al PAK PUT bin PAK ATRO
92 — 25
benarsaya buatkan untuk akta peralihan di kecamatan akan tetapi terhambat olehwaktu sehingga saksi buatkan surat pernyataan asal usul riwayat tanah.Bahwa yang menjadi sertifikat yang dikeluarkan dan diserahkan olehpetugas BPN Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 180 (seratusdelapan puluh) sertifikat kepada para pemohon.Bahwa penyerahannya dilakukan sendiri oleh petugas BPN KabupatenProbolinggo kepada para pemohon di kantor Desa Sokaan KecamatanKrejengan Kabupaten Probolinggo dengan cara pemohon dundang
115 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 butir dUndang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasberbunyi : pemegang saham yang bersangkutan baik langsungmaupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakankekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroanmenjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan ;5.
50 — 29
sesuai perihal tersebut sangat keberatan ataspenerbitan Sertipikat diatas obyek tersebut karena obyek tersebut merupakantanah warisan dari almarhum Palesseri bin salareng dan mohon kepadaKepala kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba agar tidak peralihankepada siapapun tanpa sepengetahuan kami sekeluarga, bahwa denganpernyataan keberatan demikian dapat diartikan sebagai Para Penggugat telah merasa dirugikan kepentingannya ; won 222 == === === Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) point dUndang
BENI PRIHATMO,SH
Terdakwa:
1.NARTO Bin SAMIJAN,Dkk
2.WURYANTO Als BLENDUT
48 — 11
Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;AtauKetigahalaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN WngBahwa terdakwa I. Narto Bin Samijan secara sendirisendirimaupun secarabersamasama dengan terdakwa II.
177 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi sengaja memasukkankreditur fiktif atau kreditur lain yang hutangnya sudah lunas dibayar olehPemohon Kasasi atau yang hutangnya kecil/ minoritas;Bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan Putusan PengadilanNiaga Nomor 038/PKPU/2012/PN Niaga Medan juncto PutusanPengadilan Niaga Nomor 05/PKPU/2012/PN Niaga Medan junctoPutusan Kasasi Nomor 728 K/Pdt.Sus/2012 bahwa ternyataPermohonan Pengakhiran PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasiditolak karena tidak memenuhi Pasal 285 ayat (2) a, b, c, dan dUndang