Apabila Kepastian Hukum bertentangandengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan dalam memutusperkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnyakarena perkara itu sifatnya Kasuistis dalam menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadapTerdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini,disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitik beratkan pada MoralJuctice dan Sosial Juctice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam

kehadirannyatidak ada niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban, dan Terdakwamelakukan satu kali pemukulan di bagian wajah adalah bentuk spontanitaskarena Terdakwa emosi karena korban yang meminta adik terdakwa yangmenurut korban adalah anak hasil perselingkuhan antara lou KandungTerdakwa dan korban, terlebih banyak masyarakat diluar rumah pak dukuhyang berteriak dan memaki korban dengan katakata, hal ini memicu terdakwamelakukan pemukulan terhadap korban.Menimbang, bahwa dari factor social Juctice

Apabila Kepastian Hukum bertentangandengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan dalam memutusperkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnyakarena perkara itu sifatnya Kasuistis dalam menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadapTerdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini,disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitik beratkan pada MoralJuctice dan Sosial Juctice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam

;Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas, Majelis Hakim berusahamenjatuhkan Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur Legalitas,juga menitikberatkan pada Moral Juctice dan Sosial JucticeMenimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbanganpertimbangan di atassebelumnya, karena pengelolaan tambak oleh Pemohon Keberatan tidak bertentangandengan hukum maka menurut Majelis biayabiaya yang telah dikeluarkan olehHalaman 47 dari 50 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN WatPemohon Keberatan atas

berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor:SK.229/Men Hut II/2009 tanggal18 Mei 2009 yang memuat klausul pemberlakuan mundursebagaimana tersebut pada diktum ke 11(kesebelas)S.K.Menteri Kehutanan tersebut ;~~~ Menimbang,bahwa selain itu walaupun illegallogging menjadi program pemerintah untuk diberantas,namun in casu penegak hukum haruslah tidak terlaluberpandangan lJlegalistik formal dengan hanya melihatjangka waktu berakhirnya izin HPH dengan mengorbankanpenegakan hukum yang bersifat restoati ve juctice

berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo (vide Pemohonan Para Pemohon halaman3);Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya telah mendalilkan yang padapokoknya: Bahwa permohonan fiktifpositif yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam perkaraa quo adalah akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebutPemilihan); Bahwa pengelompokan jenis sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaiansengketa pemilihan (electoral juctice

., dan TERRY OKTA WIJAYANTO, SH.MH,keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Law OfficeDevender Of Juctice, yang beralamat kantor di Jl. Tirto Mukti Timur IINo. 01 Tlogosari Kulon Kota Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Agustus 2020, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Demak tanggal 2 September 2020 NoW12.U23/169/Hk.01.10/09/2020, untuk selanjutnya disebut sebagaiPara Tergugat / Para Pembanding;LAWAN1.

Ramadhan, telah memberikan keterangan yang sebenarbenarnya, danmenyampaikan secara jujur, seluruh hal yang diketahui, dialami terkait dengantindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya kami selakuPenasihat Hukum dari Terdakwa Gilang Ramahan tidak sepakat dengan SikapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Tidak Memberikan Terdakwa GilangRamadhan sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator) DalamTindak Pidana Korupsi, bahwa adalah mutlak kewenangan untuk memberikanstatus Juctice

tanggung jawab, Gilang Ramadhantelah membuka dan menyampaikan didepan persidangan tentang pemberianuang terkait proyek pada Tahun 2016, jumlah uang yang diberikan kepadaSyahroni sebesar sekitar Rp. 300 juta dan fasilitas karaoke, lalu untuk tujuanapa Gilang Ramadhan membuka hal tersebut, agar pokok perkara Tindak Pidanakorupsi yang didakwakan kepada dirinva menjadi lengkap, serta membuka secaraterang halhal yang belum diungkap pada Penyidikan dan Penuntutan, dan padaakhirnya bisa mendapatkan status Juctice

Sehingga penolakanpembenan status juctice collaborator bagi Terdakwa Gilang Ramadhan yangdiuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada halaman 455456 Surat Tuntutantelah sangat mencederai rasa keadilan. Niat baik sebagai Saksi Pelaku yangberkerjasama sebagaimana syarat pokok pada UndangUndang 13 Tahun 2006 joUndangUndang No.

berpendapat sebagai berikutPerbuatan pertama telah berhasil dilakukan terdakwa Dedi MuliadaiPakpahan membawa tas, kemudian dibawa untuk diserahkan kepada orang yangmenyuruhnya ;Menimbang, bahwa kesalahan terdakwa menurut Majelis Hakim sudahmenyangkut kejahatan serius dan sangat membahayakan kehidupan kesalahanbahkan menjadi ancaman atas ekonomi dan keamanan Negara , membawabarang haram telah dua kali dilakukan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa kejujuran terdakwa telah dihargaie Bahwa dalam posisi juctice

PedomanPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan pidana tersebutsecara bersamasama atau bukan pelaku tunggal, maka haruslah dikaitkandengan jumlah kerugian Keuangan Negara yang dinikmati oleh Terdakwa danperan Terdakwa dalam kejadian tindak pidana korupsi tersebut apakah selakupelaku penyerta atau pelaku utama atau intelektual dader, yang meskipundiancam pidana yang sama, maka agar putusan Hakim tersebut memenuhimoral juctice

harusfair ini tidak cukup bukti tidak bisa dituntut, sama dengan KPKkewenangan bukan mempidanakan saja ketika KPK menemukan tindakpidana korupsi salah satu rumit pembuktiaanya tapi nyatanyata adakerugian negara jaksa atas nama negara menggugat prosenya hukumacara perdataBahwa dasar hukum untuk melakukan tindakan tindakan didalam prosespenyidikan bukan sekadar administrasi belaka tetapi harus tahu hukumacara pidana ini menganut konsep konsep criminal justice yangmenekankan pada the administration of juctice

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa,Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disampingmemperhatikan unsur Legalistas, juga menitikberatkan pada Moral Juctice danSosial Juctice sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, danKeadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namunKeadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet UndangUndang Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakimtidak

Tidak ada halhal yang meringankan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir)Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, serta memperhatikan halhal yang memberatkan serta memperhatikan tidak adanya halhal yangmeringankan bagi Terdakwa , maka Pengadilan berpendapat dirasa adildan tepat baik bagi diri Terdakwa, keluarga korban , masyarakat padaumumnya, serta bagi Pemerintah dengan berpedoman pada legaljustice, social juctice dan moral justice, apabila terhadap Terdakwadijatuhi pidana

Oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh PenuntutUmum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa SIMON SUSILO untukditetapkan sebagai juctice collaborator (jc), Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum bahwa permohonan Terdakwa untuk ditetapkan menjadi justicecollaborator tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi

dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secarabersamasama atau bukan pelaku tunggal, maka haruslah dikaitkan denganjumlah kerugian Keuangan Negara secara keselurunhan dan berapa yangdinikmati oleh Terdakwa serta peran Terdakwa dalam kejadian tindak pidanakorupsi tersebut apakah selaku pelaku penyerta atau pelaku utama atauintelektual dader, yang diancam pidana yang sama, maka agar putusan Hakimtersebut memenuhi moral juctice