Ditemukan 333 data
142 — 41
(T.7) Terjemahan dari Bukti Surat 3dikeluarkan oleh Kemen terial r Rendidikan dan Kebudayaan KantorBahasa Jambi, dengan P ema Muda Yarmalus.
2407 — 1588
7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEAGames XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan75 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala BiroKeuangan dan Rumah Tangga atas nama SekretarisKementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKIJakarta Nomor 0219/B.II/ SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA GamesXXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta76 1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen
Jakarta Nomor 0219/B..II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 =Pebruari 2011 halPembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011Provinsi DKI Jakarta 761 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb:Kementerian Pemuda dan Olah Raga 776 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan PromosiSea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan 78 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri NegaraPemuda Dan Olah Raga Selaku
417 — 167
PerwakilanRakyat Republik Indonesia. 1751 (satu) fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia Nomor : 41/PIMP/I/20152016 tentang PenetapanPerubahan Pimpinan KomisiKomisi Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Masa Keanggotaan 20142019 PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1761 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN KementerianPUPR Tahun 2016, Ditjen Bina Marga, provinsi Maluku. 1771 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen
PUTUSAN Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. 1801 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina Marga ProvinsiMaluku Utara. 1811 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKER ProvinsiMaluku Utara. 1821 (satu) bundel fotokopi Persetujuan Komisi V DPR RI TerhadapAPBN TA.2016 Kementerian PUPR. 1831 (satu) bundel dokumen fotokopi Rekap Usulan Kegiatan HasilKunker RAPBN TA 2016 Kementrian PUPR dari Biro PerencanaanAnggaran dan Kerjasama Luar
PUTUSAN Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. 1771 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina Marga ProvinsiMaluku. 1781 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKER ProvinsiMaluku. 1791 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN KementerianPUPR Tahun 2016, Ditjen Bina Marga provinsi Maluku Utara. 1801 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016Sesuai Aplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina Marga ProvinsiMaluku Utara
212 — 88
Kemen LH No.128/2003 (Tata Cara PengolahanLimbah Secara Biologis);Kemen LH No.06/2009 (Akreditasi LaboratoriumLingkungan);PP No. 18/1999 (Pengolahan LimbahBerbahaya dan Beracun);Referensi Soil Sampling/ Sample Tanah;: Bukti Mobilisasi awal pada saat kontrak mau dimulai;Foto Kegiatan Bioremediasi;Dokumen Pembayaran gaji;Dokumen Invoice Data Pendukungnya;Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemprosesan SBF.8D/42;Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemprosesan SBF.8D/42;Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemprosesan SBF.GS6
101 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
T2);Menindaklanjuti perkembangan kondisi perekonomian dan potensiterjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta defisit neracaperdagangan, maka Menko Bidang Perekonomian mengundangRapat Koodinasi Terbatas (Rakortas) untuk membahas kebijakanpeningkatan nilai tambah mineral yang dilaksanakan pada tanggal27 Desember 2013 yang dipimpin oleh Menko BidangPerekonomian dan dihadiri oleh Kementerian ESDM, Kemenperin,Kemenkeu, BKPM, Kemendag, Setneg, Kejaksaan Agung,Kemenkum HAM, Kemendagri, BPKP, dan Kemen
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
187 — 25
puluh) lembar fotocopy gambar lelangpekerjaan Lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhanlaut dompak APBNP Tahun anggaran 2015.4 (empat) lembar Rancangan kontrak dengan namapaket pekerjaan Lanjutan Pembangunan fasilitaspelabuhan laut Tanjung Mocoh Tahap V, Lokasi TanjungMocoh Tanjungpinang tahun anggaran 2015.37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy Syaratsyaratumum kontrak (SSUK).4 (empat) lembar fotocopy Syaratsyarat khusus kontrak(SSKK).5 (lima) lembar fotocopy Rincian kertas kerja satker T.A2015 Kemen
Tahap VI APBNP lokaso Dompak Tanjungpinang tahun anggaran2015.33) 38 (tiga puluh delapan) lembar Lampiran 3 : Syaratsyaratumum kontrak (SSUK).34) 8 (Delapan) lembar fotocopy Lampiran 4 : Syarat syaratKhusus Kontrak (SSKk).35) 7 (tujuh) lembar fotocopy peraturan mentri perhubunganNomor : PM. 79 Tahun 2015 tentang Pesyaratan penyediabarang dan jasa di lingkungan Kementrian Perhubunganyang ditetapkan di Jakarta tanggal 23 April 2015.36) 5 (lima) lembar fotocopy rincian kertas kerja satker T.A2015 Kemen
2015nomor: SP DIPA 022.04.2.413168/2015 Revisi ke 04tanggal 02 September 2015.38) 10 (Sepuluh) lembar fotocopy surat pengesahan daftarisian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015nomor: SP DIPA 022.04.2.413168/2015 Revisi ke 03tanggal 13 Juli 2015.39) 11 (Ssebelas) lembar fotocopy surat pengesahan daftarisian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015nomor: SP DIPA 022.04.2.413168/2015 Revisi ke 02tanggal 28 April 2015.40) 5 (lima) lembar fotocopy petunjuk operasional kegiatan(POK) Kemen
atas nama YULIA RISKAAMRIS.3 (tiga) lembar asli surat dari PT.PLN (Persero) Wilayah Riaudan Kepulauan Riau Area Tanjungpinang Rayon Bintan CenterNomor : 0006 / MUM.00.01 / PLNRBC/2018, tanggal 04 April2018 tentang simulasi biaya penyambungan baru untukpemasangan 10,6 KVA yang di tanda tangani oleh Manageratas nama RIESKA FANIZAPenetapan Nomor 24/Pen.Pid.SusTpk/2018/PN Tpg,memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadapbendabenda berupa :5 (lima) lembar Rincian kertas kerja satker T.A 2015 Kemen
102 — 44
Polres Pasaman Barat pada hari Selasatanggal 9 Januari 2018; Bahwa yang saksilaporkan adalah mengenai pembayaran hasil TBS yangmerupakan hak saksi sebagai anggota Koperasi, dan tidak dibayarkan olehPengurus yaitu Terdakwa sebagai Ketua Koperasi; Bahwa saksi mulai menjadi anggota koperasi KSBSAMB sejak tanggal 25Nopember 2010;Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN.PsbBahwa Anggota koperasi berasal dari anggota kelompok tani Sawit BosaManjunjuang Bilang (SBMB) yang merupakan anak cucu kemen
173 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal danBadan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Bukti T 2 );Fotokopi Regulatory Impact Analysis (RIA) (Bukti T 3 );Fotokopi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia(Bukti T 4):Fotokopi Surat 1421/BSN/COC1/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentangProgam Nasional Regulasi Teknis Tahun 20172018 (Bukti T 5 );Fotokopi Surat Undangan Rapat Rapat Koordinsi tanggal 19 Juli 2017dari Dirjen IKTA, antara Kemenperin dengan Kemen
211 — 110
melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama yangmewajibkan TERGUGAT I untuk membersihkan dan membuang limbah B3tersebut serta membawa keluar dari lokasi penimbunan yang terletak di DesaMulyasejati;Bahwa PENGGUGAT pada bulan Oktober 2011 dengan meminta bantuan dariForum Peduli Cinta Danau mengirimkan surat kepada Ketua DPRD KabupatenKarawang perihal Pengaduan tentang Limbah B3 dan Tindak Lanjut Halkesepakatan Bersama di aula Kecamatan Ciampel, tembusan kepada: BapakBupati sebagai Laporan, Kemen
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
602 — 393
., tanggal 7Agustus 2014, (foto kopi sesuai salinan);Surat Penggugat kepada kepada Sekjen Kemen ATR/BPNPresiden Republik Indonesia, tanggal 17 April 2018, Perihalpermohonan Pelaksanaan Prinsip Negara Hukum, (fotokopi Sesual dengan aslinya);Kutipan tulisan berjudul Diinisiasi Kementerian ATR/BPN,Ini Bocoran Temu Damai Para Caketum IPPAT, Penulisadmin tanggal 15 Desember 2020, (foto kopi dari foto kopi);Kutipan dari Media Sosial You Tube Bincang Santai GrosseTV bersama Bambang S. Oyong, SH.
181 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
, atas nama KEMEN;Sertifikat Hak Milik No.216/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas: 800 m?, atas nama RODJAK;Sertifikat Hak Milik No.217/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Luas: 800 m?, atas nama MADJIDI;Sertifikat Hak Milik No.218/Karangsambung, tanggal 18 Juni 1964,Halaman 29 dari 831 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2017163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.Luas: 800 m?
, atas nama KEMEN;Sertifikat Hak Milik No.216/Karangsambung, tanggal1964, Luas: 800 m?, atas nama RODJAK;Sertifikat Hak Milik No.217/Karangsambung, tanggal1964, Luas: 800 m?, atas nama MADJIDI;Sertifikat Hak Milik No.218/Karangsambung, tanggal1964, Luas: 800 m?, , atas nama MISRAN;Sertifikat Hak Milik No.219/Karangsambung, tanggal1964, Luas: 800 m?, atas nama ADMA;Sertifikat Hak Milik No.220/Karangsambung, tanggal1964, Luas: 800 m?
, atas nama KEMEN;Halaman 485 dari 831 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2017160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.Sertifikat Hak Milik No.216/Karangsambung, tanggal 18 Juni1964, Luas: 800 m?, atas nama RODJAK;Sertifikat Hak Milik No.217/Karangsambung, tanggal 18 Juni1964, Luas: 800 m?, atas nama MADUJIDI;Sertifikat Hak Milik No.218/Karangsambung, tanggal 18 Juni1964, Luas: 800 m?
, atas nama KEMEN;Sertifikat Hak Milik No.216/Karangsambung, tanggalJuni 1964, Luas: 800 m?, atas nama RODJAK;Sertifikat Hak Milik No.217/Karangsambung, tanggalJuni 1964, Luas: 800 m?, atas nama MADJIDI;Sertifikat Hak Milik No.218/Karangsambung, tanggalJuni 1964, Luas: 800 m?, , atas nama MISRAN;Sertifikat Hak Milik No.219/Karangsambung, tanggalJuni 1964, Luas: 800 m?, atas nama ADMA;Sertifikat Hak Milik No.220/Karangsambung, tanggalJuni 1964, Luas: 800 m?
222 — 159
.: 32 Tahun 2009) sebagaimanatertera pada bagan berikut ini: (sumber: Kemen LH Bogor, 2007);Halaman 16Putusan No.28/G/2014/PTUNM DN KOMISI PENILAI AMDALKetua Sekretaris Anggota TIM TEKNIS SEKRETARIATKLH/Instansi =ANGGOTAKLH/InstansiP) (Lainnya)Pengelola LH Daerah LH DaerahSektor terkaitPakar Masyarakat terkenadampak LSM/ORLINGMenyangkut keterlibatan Masyarakat dalam AnggotaKomisi Penilai Amdal tidak ada dilibatkan sama sekalidalam penyusunan Andal, RKLRPL Sarulla OperationLimited, padahal peraturan
137 — 71
P35 ;Halaman 59 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt G/2019/PN Dps40.Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Kepada Kepala Polisi RepublikIndonesia Nomor :018/PJBAD/II/2020, diberi tanda P36 ;41.Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Kepada IRWASUM Mabes PolriRepublik Indonesia Nomor :018/PJBAD/II/2020, diberi tanda P37 ;42.Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Kepada Kepala Kejaksaan AgungRepublik Indonesia Nomor :018/PJBAD/II/2020, diberi tanda P38 ;43.Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Kemen
69 — 12
Mustofa.e Jalan Raya Sindang Laya.e Jalan Raya ujung Berung.e Jalan Raya Cipadung.e Jalan Cibiru.e Bahwa Pemanfaatan dan Penggunaan BagianBagian Jalan sesuai pasal 5Permen PU No. 20/ 2010adalah segala perijinan atau permohonan daripemohon yang akan memanfaatkan atau menggunakan ruang mlik jalanyang wewenangnya adalah Kemen PU dalam hal ini pada BBPJN IVsedangkan maksudnya adalah untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruangmanfaat jalan dan ruang milik jalan selain untuk peruntukannya penggunaanruan manfaat
261 — 64
Buktil:P22 Fotocopy sesuai dengan printout Analisa Hukum dan Dampak Sosial SuratKepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI No. 492/1.796.55Tanggal 11 Februari 2015 dan Nota Dinas No. 2346/1.796.55 Tanggal25 Juni 2015 yang dikutip dalam Surat Sekjen Kemen PUPR RI No.
204 — 114
Pst.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.Masa Keanggotaan 20142019 Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia;1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN Kementerian PUPRTahun 2016, Ditjen Bina Marga, provinsi Maluku;1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016 SesuaiAplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina Marga Provinsi Maluku;1 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKER Provinsi Maluku;1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan APBN Kementerian PUPRTahun
2016, Ditjen Bina Marga provinsi Maluku Utara;1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker TA.2016 SesuaiAplikasi RKAK/L Kemen PUPR Ditjen Bina Marga Provinsi Maluku Utara;1 (satu) bundel fotokopi DIPA PETIKAN PER SATKER Provinsi MalukuUtara;1 (satu) bundel fotokopi Persetujuaan Komisi V DPR RI Terhadap APBNTA.2016 Kementerian PUPR;1 (satu) bundel dokumen fotokopi Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016 Kementrian PUPR dari Biro Perencanaan Anggaran danKerjasama Luar Negeri Sekjen
155 — 52
Sadari Ginting (Kasubdit Kemen PU), CH Umbo(Balai Xl Menado), Ir. Asri Abu,MM (KPA), Jemmy Dunda,ST (PPK), DR.Remond Chandrajaya (Kuasa Direktur), Melia Handoko (Terdakwa) danFerdinan Polition (Pengawas Lapangan Internal ) ;Bahwa Hasil rapat SCM adalah PT. Mitha Prana Chasea diharuskanmenyelesaikan progres pekerjaan sebesar 20% selama 14 (empat belas) hari,apabila tidak tercapai bobot pekerjaan 20%, maka akan dilanjutkan SCM ke2 ;Bahwa Hasil rapat SCM Il adalah PT.
Terdakwa membantah pernah mengikuti rapat di Rumah rumah Ir Asri Abuterkait dengan permintaan pencairaan termin (kesatu) sebesar 15% pekerjaanpeningkatan jalan Gorontalo Taludaa; Bahwa Terdakwa membantah mengikuti pertemuan yang dilakukan pada tanggal 23Januari 2014 bertempat di loby hotel Golden Boutique daerah blok M JakartaSelatan terkait dengan pembahasan deviasi minus antara progress realisasi fisikdengan rencana fisik ; Bahwa Terdakwa membantah mengikuti pertemuan terkait dengan pembahasanSCM di Kemen
Sadari Ginting (Kasubdit Kemen PU), CH Umbo (BalaiXI Menado), Ir. Asri Abu, MM (KPA), Jemmy Dunda,ST (PPK), DR. RemondChandrajaya (Kuasa Direktur), Melia Handoko (Terdakwa) dan Ferdinan Polition(Pengawas Lapangan Internal ).
Sadari Ginting (Kasubdit Kemen PU), CH Umbo (Balai XIMenado), Ir. Asri Abu,MM (KPA), Jemmy Dunda,ST (PPK), DR. RemondChandrajaya (Kuasa Direktur), Melia Handoko (Terdakwa) dan Ferdinan Polition(Pengawas Lapangan Internal ).
309 — 195
Rekomendasi Komisi IV DPR RI mengenai SwasembadaDaging Sapid an Kerbau beserta dengan lembar disposisinya.1 (satu) berkas Tabel Penilaian Kriteria per pelaku usaha sebagai bahan penetapanalokasi semester II tahun 2012 ; 1 (satu) berkas fotocopi slide Model Perhitungan dan Kriteria Penetapan AlokasiImpor Daging Sapi per pelaku usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veterinerdan Pascapanen ; 1 (satu) berkas fotocopi surat dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan kepadaDirjen Perdagangan Luar Negeri Kemen
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tanggal 28November 2012 ; pp). 13 (tiga belas) lembar copy Rekapitulasi Permohonan Pemasukan Karkas,Daging dan Jeroan Sapi Periode Semester I tahun 2013; e BBNo.231 : 1 (satu) ordner warna biru Dokumen Penerbitan RPPDaging Tahun 2012 yang berisi :zz). 1 (satu) bundel Kronologis Proses Penerbitan Rekomendasi PersetujuanPemasukan (RPP) Daging dan / atau Jeroan Sapi tahun 2012 ;aaa). 1 (satu) berkas Surat dari Direktorat Jenderal Pertanian dan KesehatanHewan Kemen
(satu) berkas fotocopi slide Model Perhitungan dan Kriteria PenetapanAlokasi Impor Daging Sapi per pelaku usaha Direktorat KesehatanMasyarakat Veteriner dan Pascapanen ; Xxx). 1 (satu) berkas fotocopi surat dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewankepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemen Perdagangan Nomor:30297/HK.340/F/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Up date rekappermohonan RPP Daging dan atau jeroan sapi periode semester II tahun2012 yang ditandatangani oleh Ir.Syukur Iwantoro,MS,MBA.
Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan, tanggal 28 November 2012 ; pp). 13 (tiga belas) lembar copy Rekapitulasi Permohonan Pemasukan Karkas,Daging dan Jeroan Sapi Periode Semester I tahun 2013; e BBNo.231 : 1 (satu) ordner warna biru Dokumen Penerbitan RPPDaging Tahun 2012 yang berisi :zz). 1 (satu) bundel Kronologis Proses Penerbitan Rekomendasi PersetujuanPemasukan (RPP) Daging dan / atau Jeroan Sapi tahun 2012 ;aaa). 1 (satu) berkas Surat dari Direktorat Jenderal Pertanian dan KesehatanHewan Kemen
29 — 6
pun slip penyetoranbank BRI tertanggal 04 Juni 2014 tersebut dan I(satu) lembar foto copyDaftar namanama CPNS yang diajukan periode April s/d Oktober20132014 melalui jalur kebijakan tertanggal 21 Juli 2014 yang terdakwaserahkan kepada sdr SUDUNG SIMBOLON untuk meyakinkan nya ;Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya bahwa pada saat dikenalkanoleh Sdr MARGONO pada tahun 2012, saat itu Sdr THAMRINmengatakan kepada terdakwa, bahwa dirinya bisa menjadikan orangPNS tanpa tes melalui jalur kebijakan di Kemen
42 — 9
saksi begitu pun slip penyetoran bank BRItertanggal 04 Juni 2014 tersebut dan I(satu) lembar foto copy Daftarnamanama CPNS yang diajukan periode April s/d Oktober 20132014melalui jalur kebijakan tertanggal 21 Juli 2014 yang saksi serahkankepada sdr SUDUNG SIMBOLON untuk meyakinkan nya ;Bahwa saksi menerangkan sebelumnya bahwa pada saat dikenalkanoleh Sdr MARGONO pada tahun 2012, saat itu Sdr THAMRINmengatakan kepada saksi, bahwa dirinya bisa menjadikan orang PNStanpa tes melalui jalur kebijakan di Kemen