Islam.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakanHadits Nabi S.A.W. riwayat Jamaah dari lbnu Masud, dalam kitab Nailul AutharJuz VI halaman 225, sebagai berikut :Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untukmemikul tanggung jawab berumahtangga, maka hendaklah kamukawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata danmeredakan gelora syahwat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 PeraturanMenteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya

ul> pro wal awlaoIl i,>Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa calon isteri bernama Ira binti Herlina lahir di luarperkawinan tercatat, sehingga nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepadaPemohon I, sehingga Pemohon tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atasIra binti Herlina, sehingga pemerintah mengambil alin hak wali untukmenikahkan anak Pemohon, sebagaimana maksud dalam hadits sebagaiberikut:Him. 11 dari 14 hlm.

AbuDawud AthThayalisi)Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat(3) Huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentangPencatatan Pernikahan bahwa orang yang tidak ada wali nasabnya, maka walihakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah;Menimbang, bahwa in casu Pemerintah telah mendelegasikan kepadaKepala Kantor Urusan Agama/PPN LN untuk bertindak sebagai wali hakim,sehingga anak Pemohon yang berhak menikahkan adalah wali hakim KantorUrusan Agama Kecamatan setempat

suaminya bernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, atauPenghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yangmembidangi tugas Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri AgamaRI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah adapenetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikahdilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangHal. 13Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya padaPemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Ilpada Hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 dan pernikahannyadilaksanakan menurut agama Islam di Desa / KelurahanKletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu, namun pernikahan1tersebut tidak dicatatkan pada kantor Urusan Agama (KUA), KecamatanMalaka Tengah, Kabupaten Bellu;Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon Il adalah ImamMasjid Desa Kletek LAJAMUDIN karena wali nasabnya beragamaKatholik dan saksi nikahnya masingmasing bernama SYAMSUDIN

karenanya sudah patutdijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa dalil permohon Pemohon dan Pemohon Il padapoin 1,2 dan 3 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon denganPemohon Il telah melangsungkan pernikahan di Desa Kletek, pada tanggal24 Desember Tahun 2009 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut adalah Imam Masjid Kletek yaitu Lajamudinkarena ayah kandung dari Pemohon Il beragama Katolik dan tidak bolehbertindak sebagai wali nikah serta tidak ada wali nasabnya

persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon danPemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29Januari 2008 sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Il hinggasaat ini sudah berjalan lebin kurang 9 (Sembilan) tahun, oleh karenanyapermohonan Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam ketentuan hukumIslam dibenarkan dalam rangka membantu dan mensejahterakan anaktersebut atau sebaliknya sejauh tidak bertentangan dengan hokum syarltersebut dan tidak merubah nasabnya

(keturunan), dalam arti kata bahwaanak tersebut tetap dinisbahkan nasabnya (keturunan) kepada orang tuakandungnya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hakhak warisan anak angkattersebut tidak saling mewarisi pada orang tua angkatnya, kecuali dengancaracara lain yang dibenarkan oleh hukum seperti hibah atau wasiatsecara makruf dan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan tersebut makaPemohon terikat dengan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal110 dan 111 Komplasi

Hakim yaitu Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan PanekanKabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjuk olehKepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Anak itu tidak jelas nasabnya;2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayahdari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakuisebagai nasabnya;3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama)atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anaktersebut membenarkan pengakuan lakilaki tersebut;4.

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Damiri dan saksinikahnya bernama:2.1 Bapak Maswani (Saudara Pemohon 1!)2.2 Bapak Andi B Arman (Paman Pemohon Il)dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram. Dalam pernikahan tersebuttidak ada perjanjian perkawinan.3.

mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan parapemohon dan keterangannya dimuka sidang bahwa pernikahanpemohon dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09Februari 2013 di Kota Balikpapan dihadapan penghulu Rasyidisekaligus sebagai wali hakim sebab wali nasabnya

Ali Bin Yusuf yang dilangsungkanpada tahun 1948, di Gampong Alue Keutapang, Kecamatan Seunuddon,Kabupaten Aceh Utara, yang dinikahkan oleh Tgk Umar sebagai qadhinikah waktu itu dengan wali nikah anak abang kandung ibu Para Pemohonbernama Muhammad Ali,karena wali nasabnya telah meninggal dunia saatpernikahan terjadi, dan yang menjadi saksi adalah Yahya (alm) dan Usman(alm) dengan mahar 1 mayam emas;Hal 6 dari hal 6Putusan Nomor 197/Pdt.P/2019/MS. Idi.

pernahmenikah 2 kali yaitu dengan Salim dan Hidhir secara dibawah tangandan telah dikaruniai 3 anak yaitu Nur Asyikin binti Salim, Nur Nadzirahbinti Hidhir dan Fatin Nur Aqgilah binti Hidhir;> Bahwa pernikahan Nurbaiti bint) Muhammad Nur dengan Salim danHidhir secara dibawah tangan dilakukan sesuai syariat Islam dan atassepengetahuan keluarga dan saat itu Almarhum Muhammad Nur yangmenjadi wali;> Bahwa karena pernikahan Nurbaiti binti Muhammad Nur denganSalim dan Hidhir secara dibawah tangan sehingga nasabnya

pernahmenikah 2 kali yaitu dengan Salim dan Hidhir secara dibawah tangandan telah dikaruniai 3 anak yaitu Nur Asyikin binti Salim, Nur Nadzirahbinti Hidhir dan Fatin Nur Aqgilah binti Hidhir;> Bahwa pernikahan Nurbaiti binti Muhammad Nur dengan Salim danHidhir secara dibawah tangan dilakukan sesuai syariat Islam dan atassepengetahuan keluarga dan saat itu Almarhum Muhammad Nur yangmenjadi wali;> Bahwa karena pernikahan Nurbaiti binti Muhammad Nur denganSalim dan Hidhir secara dibawah tangan sehingga nasabnya

Ketetapan tersebut juga sebagai kepastian hukum bagisuami Pemohon Il yang terdahulu tentang tidak adanya hubungan nasabHalaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/ 2020/ PA Dpsantara dia dengan anak yang bernama Reisa Anggraini Widyastuti, sertasekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasangaris nasabnya ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab A/Fighu Al Islami Wa Adillatuhu

Dan begitu juga setiaphubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram(maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaberdasarkan ketentuan pasal 55 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan, junto pasal 103 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam,permohonan Para pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalamamar penetapan perkara ini ;Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 35/ Pdt.P/ 2020/ PA DpsMenimbang

Membebankan biaya perkara ini seSuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.SUBSIDERAtau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya;Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohonhadir di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini dan menyarankanuntuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan wali nasabnya

suaminyabernama A bin T adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adholnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhol, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ali Sugiarto dan saksinikahnya bernama:2.1 Bapak Aji (Adik Kandung Pemohon 1)2.2 Bapak Pendi (Paman Pemohon 1)dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.3.

ditentukan para pemohondatang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, telah diketahuibahwa pemohon dan pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di DesaBersujud pada tanggal 16 April 2005;Menimbang, bahwa menurut Hiikum islam, suatu perkawinan baru dianggap sahapabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain harus adanya walinikah yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa di persidangan pemohon II menyatakan bahwamempunyai wali namun wali nasabnya

tentang Wali Hakim dijelaskan :"WaliHakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yangditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelaiHalaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 170/Pdt.P/2018/PA.JBwanita yang tidak mempunyai wali dan pasal tersebut dipertegas denganpasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayahIndonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Ketetapan tersebut sebagai kepastian hukum bagisuami Pemohon II yang terdahulu tentang tidak adanya hubungan nasab antaradia dengan anak yang bernama ANAK, serta sekaligus sebagai perlindunganhukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimperlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab A/ Fighu AlIslami Wa Adillatuhu yang kemudian diambil alin menjadi pertimbangan dalampenetapan ini, sebagai berikut :US

No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dps.dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetapdiikutkan kepadanya) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaberdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut pasal 55 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, junto pasal 103 ayat ( 2 )Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para pemohon dapat dikabulkansebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalamamar

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Bapak Sahwan dan saksi nikahnyabernama:2.1 Bapak Mohamad Syafii (Saudara Pemohon 1)2.2 Bapak Vikri Ramadhona (Kerabat Pemohon II)dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat, Dalam pernikahan tersebut Tidakada perjanjian perkawinan.3.

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalah ayah kandungPemohon II Bapak XXX dan saksi nikahnya bernama :Hal 1 dari 7 hal Penetapan 158/Padt.P/2019/PA.JB.2.1 Bapak XXX (Kerabat Pemohon dan Pemohon Il);2.2 Bapak XXX (Kerabat Pemohon dan Pemohon Il);dengan Mahar berupa cincin emas 3 (tiga) gram, dan dalam pernikahantersebut tidak ada perjanjian perkawinan.Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sertatelah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan