Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;,Pasal 356 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR,DPR, DPD,dan DPRD yang menentukan bahwa :(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) hurufc, huruf e,huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinanDPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negen.(2) Paling lama 7 (tujuh) Han

sejak ditenmanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsimenyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada MenteriDalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmianpemberhentian.(3) Paling lama 7 (tujuh) Han sejak ditenmanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usultersebut kepada Menten Dalam Negen.(4) Menten Dalam Negen meresmikan pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas

anggota DPRD kabupaten/kota.(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsiHal 9 dari 33 hal Put No. 32/Pdt/2017/PT TUK19.20.10menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada MenteriDalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmianpemberhentian.(4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usultersebut kepada Menten Dalam Negen

dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yangdiberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri DalamNegen melalui gubernur.(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRDprovinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktusebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan namaanggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon penggantiantarwaktu kepada Menteri Dalam Negen

berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politikyang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu daripartai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105ayat (1) atau ayat (2) kepada Menten Dalam Negeri melalui gubernur.(5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menernma nama anggota DPRD provinsiyang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), gubernur mengusulkan penggantianantarwaktu kepada Menteri Dalam Negen

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MOK SUI TJENG danKWEK LI ENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa PencatatanPeristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaanPenduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negen

alasanalasan tersebut di atas makapermohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka intidari petitum nomor 2 patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahannama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) han sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negen

., sebagai Pengacara/ Advokat yang berkantor di kantorBiro Bantuan Hukum YUDISTIRA ASSOCIATION yang beralamat di Jalan VeteranNo. 29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Spril 2014dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; Pengadilan Negen ferSebbull 5 ==

PUTUSANNomor 153/Pid.B/2018/PN Siw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negen Slawi yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemenksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai benkut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : Cahyo Pumomo Bin Ruslam.Tempat Lahir : Tegal.Umur/Tgl.ahir : 39 tahun /16 Oktober 1979.Jenis Kelamin > LakHaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Kaligayem RtO2 Rw01, Kecamatan Margasan,Kabupaten Tegal.Agama : (Slam.Pekerjaan

/SLAWI/09/2018 tanggal 20 September 2018, dengan dakwaan melakukantindak pidana sebagai berikut:Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN SlwKesatuBahwa ia terdakwa CAHYO PURNOMO Bin RUSLAM pada han Selasa tanggal 27Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018bertempat di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Kaligayam RT.02/01 KecamatanMargasan Kabupaten Tegal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negen

KUHP.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa CAHYO PURNOMO Bin RUSLAM pada han Selasa tanggal 27Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018bertempat di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Kaligayam RT.02/01 KecamatanMargasan Kabupaten Tegal atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negen Slawi, dengan sengaja menavwarkan atau memberikankesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut sertadalam

,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negen Slawi dengan dihadin oleh Beny Bryandono, S.H.,sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negen Slawi serta dinadapan Terdakwa .Hakim Hakim Anggota Hakim Ketua,Anggi Maha Cakti, S.H., MH. R. Eka P. CahyoN, S:H., MLH.Ranum Fatimah Florida, S.HPanitera Pengganti,Johan Sofi, S.H. Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Slw

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, tanggal 01 Mei 2013, terhitungsejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ; Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi olehPenasihat HUKUM ; n noon nnn nnn cnn cnn nnn cnc ncn ncn ncn ccs ncnPutusan Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Srg Halaman 1 dari 15 halamanPengadilan Negen tersebut ; Setelah membagd :

Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tangan/ PUTUSAN PENGADILANKurunganPR ne a RELASMemerintahkan tersangka tersebut di ates untukmenghadap ke Pengadilan Negen yang diiaksanaikam =ISANT OR. SAT POL PP kota MalasDemikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnyaatas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda NIP. LG ESPZO/ 194973 10PELAKSANAAN HUKUMAN

REG. 182/48 / 35.73, st /20 19.le ga I csnsnsnentntnemenginget sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malangi Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, OMVIB telah mengadakan pemeriksaan di Tanda tanganSs BARANG BUKTISBerang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari PERATURAN DAERAH YANG DILANGGARPat S450 14. 7A t.SS a nw GtennLAS Memermamtar tesange2 tersebut di atas untukmengtadap te Pengadiien Negen yang Gieksanakan diee Kao.eaDemikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakamsejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari 2016 ;Pengadilan Negen tersebul), ~

P/2013/PN.BTADEMI KEADILAN BERDASARKAN KEEUVHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negen Baturayja yang memeriksa dan mengadilt perkaraperkara perdata permohonanpada peradiian inpkai periama, menganrou Penetapan sebayal benkui daiain permehonan yany diajukanNama : KATINOTempat / Tangyai jahir : Sragen / iZ November i972umur > au ianunRie bamesasn . IndbmesisTempat tincea! : Banese Newere Kee. Reltanc Rava Kab. OKE!

Pohjentrek Kec.Purworejo Kota Pasuruan, dan selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara; Setelah memeriksa surat bukti dan keterangan saksi; Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal26 Juni 2013 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negen Pasuruan yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:* Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DZURROTUNNASIHAH pada tanggal 13 Januari 1994 berdasarkan

dengan nama yang tertulis di Kutipan Akta,Nikah Pemohon; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di kota Pasuruan, makapermohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisiliatau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan untukdisidangkan; Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negen

Musi BanyuasinSelanjutnya disebutsebagai PEMOHON ;Pengadilan Negen tersebutSetelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor1053/PDT/P/2012/PN.SKY tanggal 12 Juli 2012 tentang penunjukan hakim tunggal yang memeriksa danmengadili perkara permohonan ini;Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;Setelah memeriksa surat surat bukti dari Pemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon dipersidangan;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp. 191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetaakan pada hari KAMIS tanggal 19 JULI 2012 oleh kamiRAHMAT SANJAYA, SH,.M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negen Sekayu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengandibantu oleh HUZAIRIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dan dihadiri oleh Pemohon; PANITERA PENGGANTI

UU No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1)menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksudpermohonan Pemohon tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai PermohonanPenetapan tentang perubahan nama yang diajukan dan ditanda tangani diatas kertasbermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 18Februari 2019, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada KetuaPengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi alamat/tempat tinggalPemohon, yakni di Nologaten Rt 05/02

Pid.Band/2018/PN.Pyh. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januar 2018 ;Menimbang, bahwa memon banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5Februar 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negen Payakumbuhpada tanggal 5 Februan 2018 itu juga, dan salinan memon banding mana telahdiberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februar 2018 ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memonbandingnya sampai perkara ini diputus oleh Hakim

ARI Bin BASTIAN dengan pidana penjara selama 4(Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjaradikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapandan penahanan sementara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TingkatBanding mempelajan denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negen PayakumbuhNomor 183/Pid.Sus/2017/PN Pyh tanggal 15 Januari 2018 serta memori bandingdari Jaksa Penuntut Umum, Majelis

bersalah dan dijatuhipidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang HukumAcara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotka dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negen

Sabtu tanggal 13 Agustus 1943 di KabupatenSemarang telah lahir anak laklaki yang bernama MUHAMMAD ALI MUSTOFA.dari Suami Istri SUWANDI dan PARYATUN Kabupaten Semarang di Ungaran, setelah ditunjukkan turunan Surat Penetapan irayang telah mendapatkan kekuatan hukurm yang tetap guna menuliskan di dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Rp. 156.000, (Seratus lima puluh enam nibu rupsah)Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 oleh kamiKADARWOKO, 5.H.M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negen

dalam Rekonpensi tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negen Jakarta utara tanggal19 Juni 1995 No.287/Pdt.G/1994/PN.JKT.Ut yang dimohonkanbanding;Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :Menghukum Pembanding , Il, Il! semula Tergugat , i, Illdalam Konpensi/Penggugat ii, lll dalam Rekonpensi secaratanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam duatingkat peradilan, yang dalam tingkat Peradilan banding ditetapkansebesar Rp.25.000. (dua puluh lima ribu rupiah);ll.

Diffen Bina Marga, juga karena uangnyaPembayarannya telah di Konsinyasi di Pengadilan Negen JakartaUtara, maka demikian sudah tidak periu dilakukan Eksekusi Riil, untuk itusecara hukum seharusnya dilakukan Eksekus!

Oleh karenanyagugatan ini harus di tolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakditerima.Ekseptie Piurium Litis Consortium/Gugatan Kurang PihakBahwa penggugat dalam surat gugatannya telah menarikTergugat sebagai pihak atas lalainya Tergugat dalammelaksanakan Putusan Pengadilan Negen Jakarta Utara No.287/Pdv/G/1995/PN.JKT.UT yang diputus pada tanggal 30 Juni1995 dan Putusan No. 465/PDT/1995/PT.DKI.

(diberi tanda T4);5, Foto copy Surat Penetapan Vakil Ketua Pengadilan Negen Jakarta UtaraTimur No.49/1976 (diberi tanda T5);6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.195/1976 tanggal 9November 1978. (diberi tanda T6);7. Foto copy Putusan mahkamah Agung Ri No.592 K/Sip/1979(diberi tanda T7);8. Foto copy Akta Notaris Jual Beli Rumah Dengan Pengoperan Hak AtasTanah (diberi tanda T8);9.

(diberi tanda T10);11.Foto copy Surat dari Sekretaris Kota jakarta Utara selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ,Tentang pemberitahuan akandilakukan proses penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri jakarta Utara(konsinyasi) (diberi tanda T11).12.Foto Copy Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negen jakarta UtaraNo.618/PDT.P/2013/PN.JKT.UT Tanggal 18 Februari 2014. (diberi tanda T12).13.

SULIANI RACHMAN, dan untuk teri administrasi,Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam KutipanAkta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor: 3509LT260920110075 tanggal 26September 2011, atlas nama BAGAS SATRIA FATHUR RACHMAN yang diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KotawaringinTimur, akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapandari Pengadilan Negen

Mengenai adanya perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipildilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap selamapemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonanPemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonanPemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuaidengan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang

tertanggal 08032015;Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3515072601092049 tertanggal 08072014;Kutipan Akta Kelahiran No. 626180 tertanggal 22011980;Surat Tanda Tamat Belajar SMK No. 04 Mk 228 048133 tertanggal 23051998;e Bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon pada Paspor tersebut terdapat kesalahanatau kekhilafan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkanPenetapan jjin untuk diadakannya pembetulan dalam Paspor PemohontersebutMaka permohonan ini terlebin dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negen

selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apaapa lagidan mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang teradi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita AcaraSidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam paspomyatersebut, Pemohon terlebin dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negen

Bertentangan dengan angka 9 penielasan umum Undangundang HakTanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketertuan tersebut, makaditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum adaPeratuan PerundangUndangan yang mengatumya, Maka Peraturanmengenai Eksekusi Hyohotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelangmelalui Pegawai Umum Pengadilan Negen

Sehingga TDAK SAH, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negen;Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.SusBPSKkK/2016/PN Dum6) Bertentangan dengan Undangundang Nomor: 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan adalah :1 Undangundang Dasar tahun 1945;2 Ketetapan MPR;3 Undangundang /Perpu;4 Peraturan Pemerintah;5 Peraturan Presiden;6 Peraturan Daerah Provinsi;7 Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri

Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal224 HIR258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melaluiFiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalu Perantara Kantor Pelayanandan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Bahwa menurut Yursprudensi Mahkamah Agung Republik Ihdonesia Nomor3210.K/PDT1/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas PenetapanFiat Ketua Pengadilan Negen

menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapar/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri,Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui FiatKetua Pengadilan Negen

,sebagai Hakim Ketua Majelis, Elvin Adrian, SH., MH dan Firman Khadafi Tjindarbumi,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terouka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota Majelis tersebutserta dibantu oleh Zainah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negen Dumai dan dihadinioleh Pemohon Keberatan dan dihadiri oleh Termohon Keberatan;HAKM HAKM ANGGOTA HAKM KETUA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Majelis Hakim Pengadilan Negen Sidoarjo;Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal8112010 Nomor 175/Pdt.P/2010/PN.Sda tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Nomor 175/Pdt.P/2010/PN.Sda;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Nopember 2010yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register perkaraNomor 175/Pdt.P/2010/PN.Sda atas nama Pemohon:KUSNADI, Lahir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Hakim Pengadilan Negen Klas IA Khusus Sidoarjo;Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 02Mei2012, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo pada tanggal 16Mei2012 dibawahRegister Nomor : 659/Pdt.P/2012/PN.Sda., yang diajukan secara cumacuma (Prodeo) oleh:ACHMAD WIDIANTO, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo tanggal 24Desember1986, jenis kelamin Lakilaki, agama Islam,bertempattinggal di Desa Wonoayu RT.005