ini adalah Penggugat tidak bisamembalik nama rumah yang telah dibelinya dari Tergugat dengan alasan dari Kota Wisata mengatakan kalau rumah tidak bisa dibalik namakarena harus ada surat pernyataan yang dilakukan antara Penggugatdan Tergugat untuk pencabutan surat kuasa yang dilakukan dihadapanNotaris pada tahun 2014; Bahwa objek jual beli antara Tergugat dengan Penggugat berupa tanahdan bangunan rumah yang type Ottawa 59A, luas 105 M2 yangterletak di Perumahan Kota Wisata Pesona Ottawa Blok UD 5 Nomor31

tersebut telah dijual kepada Penggugat (RATNA YULIANA);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan tidak ditemukanhalhal yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, maka JualBeli tanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratuslima meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

OTTAWA, Blok UD.5, Nomor 31 dan memberi izinserta kuasa kepada Pengggugat untuk bertindak selaku pembeli bersamasama dengan Turut Tergugat selaku penjual untuk menandatangani AktaJual beli (AJB) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Tanah (PPAT), atastanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratus limameter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

gugatan Penggugatdapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya Penggugatbersamasama dengan Turut Tergugat juga diberi izin untuk membuat danmenandatangani Addendum atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli atastanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratus limameter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

(Lima Ribu rupiah).Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp,tanggal 17 Maret 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut:4.

Memori banding tanggal 23 Maret 2021 yang diajukan oleh Terdakwa,yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada tanggal 7April 2021sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN,S.H.

Kontra memori banding tanggal 15 April 2021 yang diajukan oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 15 April 2021sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, S.H.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 17 Maret 2021, yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap barada dalam tahanan;5.

SulutPENGADILAN MILITER IIIl17 MANADO tersebut di atas;Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 NomorBP38/C19/IX/2019 tanggal 19 September 2019.Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer NomorDaktut/37/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.Mengingat : Pasal 281 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, juncto Pasal 211 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.MENGADILI1.

Padangan Kawan,Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, selanjutnyadisebut sebagai Para Pemohon:Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yangbersangkutan; 7 + 22 22 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn nee nen ennaTelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriTabanan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN Tab, tanggal 23 Mei 2017 tentangPenunjukan Hakim; 20+ 27+ 22+ 222 22 one non nnn nnn nnn nnnTelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor31

., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kamidakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan untuk itudibebaskan dari Dakwaan Primair,2.

No. 65 PK/Pid.Sus/2019Konawe Utara Tahap Ill Kabupaten Konawe Utara TA 2011(PAD),1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpoa nomor dan tanpatanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 untukpembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutanpembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap Ill KabupatenKonawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima Arnold Lili;1 (satu) lembar asli Surat Perintanh Membayar (SPM) Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesarRp1.501.295.455,00 untuk pembayaran

Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1(satu) lembar;1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan SPP LSPengadaan Barang dan Jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 atasnama Cakunda, S.Sos..:1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesarRp1.702.500.000,00 yang ditandatangani oleh SyamsulMustakim, S.STP., M.Si., Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;Hal. 13 dari 26 hal. Put.

No. 65 PK/Pid.Sus/20191 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011perinal Surat Pengantar sebesar Rp1.702.500.000,00 yangditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesarRp1.702.500.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%)atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati KonaweUtara Tahap Ill Kabupaten

bulan Juli 2011 sebesarRp1.702.500.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%)atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati KonaweUtara Tahap Ill Kabupaten Konawe Utara TA 2011 (DAK) yangditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh Miswatinselaku Bendahara Pengeluaran;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor31

rumah tangga, tempat tinggal diDesa Simambal, Kecamatan Dolok, KabupatenXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksisaksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 28 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor31

Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2019/PA.Pspdiajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yangberlaku, namun Pemohon dan Pemohon Il menyatakan tetap denganpermohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon Il tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor31/Pdt.P/2019/PA.Psp, tanggal 28 Januari 2019, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II dengan memberikanpenjelasan

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan,terlebih dahulu permohonan Pemohon dan Pemohon II diumumkan padaPapan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empatbelas) hari, sSesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor31

Cakunda, S.Sos; 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.

,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran; 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) ataspekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap lllKab.

Cakunda, S.Sos;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.

KDI1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.

pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal diJalan tempat Tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Hilinaa, DesaHilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGunungsitoll pada tanggal tersebut dengan register Nomor31

ke tempat tinggalnya,dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan;Bahwa oleh karena Penggugat bermohon untuk berperkara secaracumacuma (prodeo), maka Majelis Hakim telah melakukan pemenksaanterhadap Penggugat dan telah mengabulkan permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma (prodeo) sesuai dengan putusan sela nomor31

utangantara Tergugat I dengan Turut Tergugat III;Bahwa atas keterangan atau dalil yang disampaikan Tergugat II tersebutmaka Penggugat dan Turut Tergugat I kemudian menghubungi danmenanyakan kepada Turut Tergugat III untuk mengetahui kebenaran dalilatau keterangan Tergugat IT yang mewakili Tergugat I tersebut;Bahwa Turut Tergugat III melalui surat tertanggal 8 Oktober 2009Nomor Ref 216 /DIR/MI/X/09, secara tegas menyatakan bahwa TurutTergugat II tidak pernah melihat atau memegang Sertifikat HGB Nomor31

L&M23memenangkan lelang atas dipailitkannya suatu perusahaan Singapurayang bernama Van Per Horst Limited ("VDHL"), dimana SHGB Nomor31/Sumur Bandung adalah merupakan bagian dari aset yang menjadijaminan bank oleh karena proyek Jakarta Depot Satelit "A" tersebut telahdibiayai oleh konsorsium bank di Singapura.

persidangan ternyata :Tidak ada satupun dari surat bukti Para Tergugat tersebut di atas yangmenyebutkan bahwa Sertifikat HGB Nomor 31/Sumur Bandung itu telahdilelang di Singapura dari aset dipailitkanya perusahaan Singapura Van DerHorst Limited (VHDL);Bahwa surat bukti P12 dan P12B adalah surat bukti yang diajukan Penggugat(bukan diajukan Tergugat), jelas sekali menyebutkan bahwa aset perusahaan VanDer Horst Limited (VDHL) yang dilelang;Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa Sertifikat HGB Nomor31

Nomor 141 K/Pdt/20132828Vide bukti TI10, maka dengan demikian Para Pemohon Kasasi tidaksependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim PengadilanTinngi Jakarta Nomor 491/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Februari2012, halaman 9 sampai dengan 10 alinea keempat yang menyatakansebagai berikut:"Menimbang, oleh karena tuntutan Penggugat/Pembanding angka 2petitum surat gugatannya dikabulkan, lagi pula sertipikat HGB Nomor31/Sumur Bandung serta ada di tangan Para Tergugat/Para Terbandingitu setelah diterbitkan

Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi mohon agar kiranyaMajelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusanNomor 491/PDT/2011/PT.DKI tanggal 3 Februari 2012 dan menguatkanputusan 311/Pdt.G/2010/PNJkt.Pst tanggal 21 Desember 2010;4 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Keliru Yang Menyatakan Bahwaa.Para Terbanding/Para Tergugat Untuk Mengembalikan Sertipikat HGB Nomor31/Sumur Bandung Kepada Pembanding/Penggugat;Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim

., mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 16 Januari2008 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/1/2008 tanggal 16 Januari 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kuningan ;.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor31/31/1/2008 Tanggal 16 Januari 2008. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P. ;2. SAKSI2.1.SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, tempat kediaman di Dusun 02 RT.0O10RW.002 Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan ;Dea dirSAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, tempat kediaman di Dusun RT.

GorontaloMengingat : Pasal 281 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan Jo Pasal 211 ayat (4) Undangundang RI Nomor31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :Menyatakan :1. Terdakwa Erik Hardianto, Pratu NRP 31140246681094, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaranMengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Suratlin Mengemudi.2.

Morowali, Prov.SultengMengingat : Pasal 281 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan Jo Pasal 211 ayat (4) Undangundang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :Menyatakan :1.Terdakwa Dahlan, Serma NRP 31940611920373, terbukti secarasah dan meyakinkan~ bersalah melakukan pelanggaranMengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Suratin Mengemudi.2.

pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara masingmasing tertanggal 19 April 2021;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 April 2021 Nomor31

Sejak awal Terdakwa bermaksud untuk mentransfer uang bukanuntuk mengambil barang milik orang lain;4.Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukanperbuatan yang dapat dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaputusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 April 2021 Nomor31/Pid.B/2021/PN Klik harrus diperbaiki sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatunkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnyadapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Hal

Thamrin, Nomor31, RT 001, RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00043/207/13/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.

Thamrin, Nomor31, RT 001, RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Halaman 4 dari 9 halaman.

dimuka persidangan penggugat secara lisan mencabutperkara Gugatannya Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bil tanggal 7 September 2015 ;Menimbang, bahwa perkara yang dicabut oleh penggugat tersebut sebelumpemeriksaan perkara, namun oleh karena telah timbul biaya pemanggilan, maka biayatersebut harus dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dari UndangUndang serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan ;MENETAPKANMenerima pencabutan dari SUSI HARTINI selaku penggugat, perkara Nomor31

SultengMengingat : Pasal 284 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan Jo Pasal 211 ayat (4) Undangundang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :Menyatakan :1. Terdakwa Ronald Tansulu, Kopda NRP 31030297360883,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran: Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memilikiSurat Ijin Mengemudi.2.

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpetani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, DeSa XXXXXx,Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi serta memeriksa alatbukti lain dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2020yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor31

Januari 2020, dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah;Bahwa setiap persidangan hakim telah berusaha memberikan nasihatkepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali denganTergugat serta tidak melanjutkan gugatan perceraiannya, namun usahatersebut tidak berhasil;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor31

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hariKamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 JumadilAwwal 1441 Hijriyah, oleh Makhmud, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor31/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 15 Januari 2020, guna memeriksa dan mengdiliperkara ini dalam tingkat pertama

., tertanggal 8 Februari 2018, tidak sah, tidak mempunyaikekuatan hukum atau non eksekutable;Memerintahkan mencabut dan mengangkat sita eksekusi atas obyek sitaeksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor31/BA.PDT.EKS/2016/PN.BTM juncto Nomor 106/PDT.G/2015/PN.BTMtertanggal 9 Februari 2018, juncto Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Batam tertanggal 8 Februari 2018, Nomor 31/Eks/2016/PN.BTM,juncto Nomor 106/PDT.G/2015/PN.BTM, tertanggal 8 Februari 2018;Halaman 2 dari 8 hal. Put.

Memerintahkan mencabut dan mengangkat sita eksekusi atas objek sitaeksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor31/BA.PDT.EKS/2016/PN.BTM juncto Nomor 106/PDT.G/2015/PN.BTMtertanggal 9 Februari 2018, juncto Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Batam tertanggal 8 Februari 2018, Nomor 31/Eks/2016/PN.BTM,juncto Nomor 106/Pdt.G/2015/PN.Btm tertanggal 8 Februari 2018;. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu kendati adabanding, verzet dan kasasi (uitvoorbaar bij vooraad);.

Bahwa para Pelawan sampai saat ini tidak mengenal Senti Sigalinggingyaitu sebagai Terlawan Penyita dan dalam perkara perdata nomor Nomor31/Pdt.G/2000/PN.Trt. sampai dengan adanya penetapan Nomor6/Eks/2019/PN.Trt dimana Senti Sigalingging sebagai penggugat tidakpernah melibatkan para Pelawan sehingga para Pelawan dalam perkaratersebut bukan sebagai tergugat ataupun turut tergugat;10.

Perkara Nomor31/Pdt.G/2000/PN.Trt sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum diatas;7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbulupaya hukum verzet atau banding;8.

Gugatan Penggugat kabur & tidak jelas (obscuur libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhnkan Putusan Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg. tanggal 26 Juni 2019 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.2.

Mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (Penggugat Perkara Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.) untuk sebagian.02.