Bahwa anggota Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad termasukTerdakwa mengetahui apabila terlibat perkara susila sesamakeluarga TNI adalah masuk dalam tujuh pelanggran berat dansanksinya juga berat.Atas keterangan Saksi1 tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi 2Nama lengkap : Tias HardiyantiPekerjaan : ASN Guru SDN Mangunsari 7 SalatigaTempat, tanggal lahir : Kendal, 20 April 1988Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 411/6/2 KotradSalatiga

adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelah timursungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa saksi tahu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut tentang Rencana TataRuang Wilayah / RT RW Kabupaten Kulon Progo.Bahwa Perda tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Kawasan peruntukkanbudidaya meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates danGalur.Bahwa sepengetahuan saksi Perda tersebut sampai sekarang masih berlaku.Bahwa masalah teguran pelanggran

adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelah timursungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa saksi tahu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut tentang Rencana TataRuang Wilayah / RT RW Kabupaten Kulon Progo.Bahwa Perda tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Kawasan peruntukkanbudidaya meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates danGalur.Bahwa sepengetahuan saksi Perda tersebut sampai sekarang masih berlaku.Bahwa masalah teguran pelanggran

;Bahwa keberadaan tambak udang tersebut tidak bisa dibenarkan ataudiizinkan karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW);Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Lagunadan sedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran;Bahwa keberadaan usaha ternah ayam tersebut diizinkan karenasesual dengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar diseluruh wilayah kecamatan;Bahwa masalah teguran pelanggran tersebut

adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelah timursungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa saksi tahu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut tentang Rencana TataRuang Wilayah / RT RW Kabupaten Kulon Progo.Bahwa Perda tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Kawasan peruntukkanbudidaya meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates danGalur.Bahwa sepengetahuan saksi Perda tersebut sampai sekarang masih berlaku.Bahwa masalah teguran pelanggran

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsifnya bersifat pembinaan untukmemperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggran disiplin agar yangbersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi sertamemperbaiki diri pada masa yang akan datang juga dimaksudkan agar PNSlainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.Halaman 24 dari67 halaman Putusan Perkara No. 31/G/2016/PTUNPLGPenggugat sering tidak masuk kerja tanpa keterangan sah dihitung secarakumulatif selama 61 hari (enam puluh

hukum; justru sebaliknya dengan adanya penyidikan perkarapidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yangberlanjut dengan pemblokiran rekening Penggugat lalu berlanjut kepadaproses persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Jakarta dan pihakpihak yang terlibat dalam PengikatanAnggaran Kontrak Tahun Jamak tersebut dijatuhi hukuman pidana; hal inimenunjukkan dalam Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak (PerdaNomor 12 Tahun 2010) telah terjadi pelanggran

Anggaran Pembangunan InfrastrukturPeningkatan Jalan dengan Kontruksi Hotmik dan Jembatan MelaluiPelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa lima Tahun Anggaran,berdasarkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilaksanakan olehKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kejaksaan telahterbukti adanya gratifikasi dan telah diputuskan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Jakarta;Bahwa demi kepentingan umum dan pembangunan masyarakat secarakeseluruhan dan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggran

tindakan dan sifat dan tujuannya merupakan tindakanpelaksanaan penjualan kepada pihak lain serta membalik nama atas sebidangtanah dan rumah milk Penggugat Il, Sertipikat Hak Milik No.03779/potorono,Surat Ukur No.02370/Potorono/2009, seluas : 448 M2, atas nama UUNSUMARNL yang terletak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan,Kabupaten Bantul, dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat ll, Tergugatlil dan Turut Tergugat melanggar perintah tersebut secara tanggung reniengdihukum untuk setiap kali pelanggran

Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dansedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Halaman 37 dari 73 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 71/Pdt.G/2016/PN WatBahwa keberadaan usaha ternak ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruhwilayah kecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran tersebut bukan termasuk ranahkami tetapi ada di Dinas Kelautan,

adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelah timursungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa saksi tahu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut tentang Rencana TataRuang Wilayah / RT RW Kabupaten Kulon Progo.Bahwa Perda tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Kawasan peruntukkanbudidaya meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates danGalur.Bahwa sepengetahuan saksi Perda tersebut sampai sekarang masih berlaku.Bahwa masalah teguran pelanggran

Bahkan terhadap penerbitan keputusan objek sengketa olehTergugat, yang juga berkaitan kepentingan para Penggugat, secara nyatadilakukan secara sepihak dan tidak pernah disampaikan keputusan dimaksudkepada Para Penggugat sampai saat ini;Oleh karenanya, tindakan dimaksud sebagai bentuk pelanggran seriusterhadap Hak Azasi Manusia maupun terhadap hukum administarasisebagaimana dimaksud dan dikehendaki dalam pasal 7 ayat 2 hrf gUndangUndang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, yang menyebutkan

Bahwa TURUT TERGUGAT IIl membantah serta menolaksecara tegas dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT pada point limabelas romawi ( XV ) halaman 16 yang menyebutkan TURUTTERGUGAT III telah melakukan perbuatan Melawan hukum denganmemanipulasi tentang penilai harga ganti kerugian, bahwa dalamkualifikasi Suatu rumusan mengenai Perbuatan Melawan Hukum(onreht matiig daad) tidak diuraikan dengan jelas bagaimana caranyaperbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III perbuatanyang dilanggar harus jelas,dimana letak pelanggran

Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dansedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Halaman 37 dari 72 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 78/PDT.G/2016/PN WatBahwa keberadaan usaha ternak ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruhwilayah kecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran tersebut bukan termasuk ranahkami tetapi ada di Dinas Kelautan,

Bahwa masalah teguran pelanggran tersebut bukan termasuk ranahkami tetapi ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan KabupatenKulon Progo.Halaman 38 dari 70 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 111/Pdt.G/2016/PN WatBahwa saksi tahu dengan Izin Penetapan Lokasi (IPL) rencanapembangunan Bandara di Wilayah Kabupaten Kulon Progo.Bahwa yang termauk lokasi calon pembangunan Banara menurut IPLdiantaranya adalah Desa Jangkaran, Palihan, Sindutan dan Glagah.Bahwa di Kantor BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo

adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelah timursungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa saksi tahu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut tentang Rencana TataRuang Wilayah / RT RW Kabupaten Kulon Progo.Bahwa Perda tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Kawasan peruntukkanbudidaya meliputi budidaya perikanan air payau Kecamatan Temon, Wates danGalur.Bahwa sepengetahuan saksi Perda tersebut sampai sekarang masih berlaku.Bahwa masalah teguran pelanggran

bukti yang sah danberkualitas dengan serta merta menetapkan PEMOHONsebagai Tersangka SEBELUM DIDENGAR SEBAGAI SAKSI(CALON TERSANGKA) dalam proses penyidikan;Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka olehTERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat buktiyang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai AmarPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUU XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakansewenangwenang merupakan bentuk pelanggran

Kelurahan SijambiKecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa Joko IskandarMatondang,SH dan saksi Iswadi Matondang Alias Andi telah diamankanoleh saksi selaku team Gakkumdu bersama dengan saksi LizarHamdani, SH dan saksi Ayub selaku anggota Polri;Bahwa saksi merupakan staf HPPS yang diangkat melalui SK dariBawaslu Kota Tanjung Balai nomor :1403/BAWASLUPROV.SU32/HK.01.01/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, jabatan Staf HPPSHalaman 14 dari 42 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Tjb(Hukum Penindakan Pelanggran

ataudiizinkan karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah WilayahBanaran dan sebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dansedikit sebelah timur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Halaman 31 dari 65 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN WatBahwa keberadaan usaha ternak ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruhwilayah kecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran

Bahwa masalah teguran pelanggran tersebut bukan termasuk ranahkami tetapi ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan KabupatenKulon Progo.Halaman 37 dari 72 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 90/Pat.G/2016/PN WatBahwa saksi tahu dengan Izin Penetapan Lokasi (IPL) rencanapembangunan Bandara di Wilayah Kabupaten Kukon Progo.Bahwa yang termauk lokasi calon pembangunan Banara menurut IPLdiantaranya adalah Desa Jangkaran, Palihan, Sindutan dan Glagah.Bahwa di Kantor BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo

tambak udang.Bahwa keberadaan tambak udang tersebut tidak bisa dibenarkan atau diizinkankarena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Bahwa yang masuk zona tambak udang tersebut adalah Wilayah Banaran dansebelah barat sungai Bogowonto sebelah utara Laguna dan sedikit sebelahtimur sungai Bogowonto wilayah Desa Jangkaran.Bahwa keberadaan usaha ternah ayam tersebut diizinkan karena sesuaidengan RIRW untuk usaha peternakan ayam menyebar di seluruh wilayahkecamatan.Bahwa masalah teguran pelanggran