Fotocopy Surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasiantara Pimp. Tri Abadi Purnama dengan Muhtarom, Gunartoyo danMuntolib ( Para Penggugat ) untuk acara penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dengan Disnakertrans Kendal sebagai Mediatortertanggal 12 Nopember 2014, yang diberitanda bukti P7 ;.

ZABIDI Fa ; 3) 1 (satu) lembar Fc Petikan SKEP PIMP PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 012.K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tentang Kenaikan Gaji Berkala tahun 2004 tanggal 16 Peb. 2004 AN. SURONO nomor induk 5878088P jabatan Terampil Utama Pengawasan Tehnik Sipil pada Proring Jateng & DIY ; 4) 1 (satu) lembar Fc Petikan Skep Pimp. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 006.K/PPI KITRING JBN / 2005 tentang Mutasi Jabatan tanggal 27 Jan. 2005 AN.

lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tgl, 24 Peb 2005 PT PLN PROKITRING JBN ; 14) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ; 15) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ; 16) 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas Tgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (pemegang kas) ; 17) 1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP

PROKITRING JBN ;13)1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uangtgl, 24 Peb 2005 PT PLN PROKITRING JBN 514)1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uangtgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;15)1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uangtgl, 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;16)1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas Tgl, 26 Jan 2005PT PLN PROKITRING JBN yang ditanda tangani olehSUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (pemegang kas) ;17)1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP

Pimp. PT Zentha Hitawasana Jl.

Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN EKO PURNOMO alias IVANalias JAROTdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar surat Tugas DEWAN PIMP INAN NASIONAL LEMBAGAANTI KORUPSI REPUBLIKINDONESIA No. 01256ST/DPNLAKRVV/2016. 1 (satu) buah Buku Anggaran Dasar Rumah Tangga Lembaga AntiKorupsi republik Indonesia. 1 (satu) buah Tanda Kewenangan yang berisi Logo besi kuningkeemasan

BUKHARI RAHIM, MM ;:ZUHRI H ARSYAD j=SSYAHIRUL, SIE genegj EDDIIFRLESIONN gemma ctSNIGMMUNDAR) joeseseseoceettccrecmeceenmceRATNA 5222222"ASNI AHMAD 5e) Pimp BPD Riau Cab Batam /Kepri : YUMADRIS,SE ;f) Pemimpin SeksiPemasarancabangBatam : MISWANTO :g) Staf BPD Riau Caban BatamFERY NASUTION ;e Bahwa Ketentuan yang mengatur dalam pemberian Kredit Investasi BinaPrima adalah Surat Keputusan Direksi No. 35/KEPDIR/2001, tanggal 29Juni 2001 tentang pedoman pemberian kredit investasi yang artinya bahwaKredit

Umum dan Kepatuhan),ARYA WIJAYA dan ARYAWAN WICAKSANA, pada pertemuan tersebutZULKIFLI THALIB meminta kepada YUMADRIS selaku Pimp BPD Riau CabBatam/Kepri agar membantu proses kredit kepada ARYA WIJAYA (PT.Saras Perkasa) berupa kredit Investasi Bina Prima cara take over 1 (satu)unit Mall dan 39 ruko atau pengalihan aset dari PT. KARYAWIRAWANATAMA kepada PT.

PBR44Bahwa mula mula Pada tanggal 26 Mei 2003 ZULKIFLI THALIB selakuDirektur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau Kantor Pusat pekanbarumeminta YUMADRIS selaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepri datang kekantor pusat (BPD RIAU Pekanbaru), kemudian YUMADRIS datang bersamaFERRY NASUTION selaku staf BPD Riau Cabang Batam langsungbergabung di ruang kerja ZULKIFLI THALIB di BPD Riau Pusat Pekanbarudan didalam ruang kerja tersebut sudah ada ZULKIPLI THALIB, TerdakwaDrs. BUCHARI A RAHIM,MM (Dir.

Pemasaran), SARJONO AMNAN (Dir.Umum dan Kepatuhan), ARYA WIJAYA dan ARYAWAN WICAKSANA. padapertemuan tersebut ZULKIFLI THALIB meminta kepada sdr.YUMADRISselaku Pimp BPD Riau Cab Batam / Kepri agar membantu proses kredityang diajukan oleh ARYA WIJAYA (PT. SARAS PERKASA) berupa kreditInvestasi Bina Prima cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko ataupengalinan aset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT.

Pada pertemuan tersebut ZULIFLITHALIB meminta kepada sdr.YUMADRIS selaku Pimp BPD Riau Cab Batam/Kepriagar membantu proses kredit kepada ARYA WIJAYA (PT. Saras Perkasa) berupakredit Investasi Bina Prima cara take over 1 (satu) unit Mall dan 39 ruko ataupengalihan aset dari PT. KARYAWIRA WANATAMA kepada PT.

Kepala Unit PelaksanaTeknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsidi Nunukan, membuat danmenandatangani 973/246/PendaI/NNK/VII/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 perihalKalimantan Timursurat Nomortagihan pajak alatalat berat kepada Pimp. PT. PipitNusa Raya yang dilampiri daftar tagihanBea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PajakKendaraan Bermotor (PKB)alat berat PT.

Kepala Unit PelaksanaTeknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiKalimantan Timur di Nunukan, membuat danmenandatangani surat Nomor : 973/246/PendaII/NNK/VII/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 perihaltagihan pajak alatalat berat kepada Pimp. PT. PipitNusa Raya yang dilampiri daftar tagihanBea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PajakKendaraan Bermotor (PKB)alat berat PT.

Kepala Unit PelaksanaTeknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsidimembuat dan973/246/PendaII/NNK/VII/2009 tertanggal 07 Agustus 2009 perihalKalimantan Timur Nunukan,menandatangani surat Nomortagihan pajak alatalat berat kepada Pimp. PT. PipitNusa Raya yang dilampiri daftar tagihanBea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PajakKendaraan Bermotor (PKB)alat berat PT.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) DinasPendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Nunukan, membuat danmenandatangani surat Nomor : 973/246/PendaH/NNK/VII/2009, tertanggal 07Agustus 2009 perihal tagihan pajak alatalat berat kepada Pimp. PT. Pipit NusaRaya yang dilampiri daftar tagihanBea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)alat berat PT.

KepalaUnit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiKalimantan Timur di Nunukanberdasarkan Surat Perintah KepalaDinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :821/502/Pen1/2009 tanggal 04 Mei 2009 yang membuat danmenandatangani surat Nomor : 973/246/PendaII/NNK/VII/2009tertanggal 07 Agustus 2009 perihal tagihan pajak alatalat beratkepada Pimp. PT.

/li>

1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan Uang atas nama Budi Sehantri tanggal 10 Februari 2016

Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) buah

1 (Satu) Foto Penyerahan Uang

3 (Tiga) Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 11 Februari 2016

1. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 23.a/PIMP

No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT TJK17) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 23.a/PIMP/III/2015 tentangPerubahan Atas AlatAlat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tanggamus Tahun 201518) 1 (Satu) lembar asli Surat DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor:170/629/17/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal UndanganPembahasan KUAPPAS TA.2016 kepada Bupati Tanggamus, yangditandatangani oleh HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos (Ketua DPRDKabupaten Tanggamus) beserta

Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00sebanyak 2 (dua) buahi. 1(Satu) Foto Penyerahan Uangj. 3 (Tiga) Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan NegaraBukan Pajak tanggal 11 Februari 201617) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 23.a/PIMP/III/2015 tentangHal. 43 dari 88 hal. Puts.

Kertas ikatan uang Rabobank 100 lembar @ Rp100.000,00sebanyak 2 (dua) buahi. 1(Satu) Foto Penyerahan Uangj. 3 (Tiga) Foto Copy yang dilegalisir Bukti Penerimaan NegaraBukan Pajak tanggal 11 Februari 201617) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 23.a/PIMP/III/2015 tentangPerubahan Atas AlatAlat Kelengkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tanggamus Tahun 201518) 1 (Satu) lembar asli Surat DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor:170/629/17/2015 tanggal

Kukar tanggal20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang ditujukankepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatangani oleh Sdr.

Kukar Hal . 184 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. tanggal 4/2/13 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H. SALEHUDDIN 1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H. SALEHUDDIN 1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab.

Kukartanggal 20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H.

Kukartanggal 4/2/13 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H. SALEHUDDIN 597.1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H. SALEHUDDIN 598. 1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab.

Kukartanggal 20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang Hal . 297 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. ditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H.

No.16 tanggal 22 September 2006 yangdiajukan oleh Terlawan sebagaimana ternyata dalam suratnyaNo. 1412 / YGY = PIMP / Vill /Bahwa Terlawan bertindak selaku kuasa Terlawan II dalamurusan yang Sama namun secara prosesual tidak memenuhisyarat sebagai seorang kuasa yang sah, sehingga MUTLAKdimasukkan sebagai Terlawan demi kelengkapan dalam HukumAcara Perdata ;Bahwa eksekusi akan dilaksanakan terhadap tanah Hak Milik No.683 / Pakuncen, luas 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh)meter, Gambar situasi

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, maka DPRD Kabupaten Morowali sesuai KeputusanPimpinan DPRD Kabupaten Morowali Nomor:6/PIMP/VI/DPRD/2007tanggal 11 Juni 2007 tentang Pembentukan PanitiaKhusus (Pansus) DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2007 yangkesimpulannya sebagai berikut:v Telah terjadi pengeluaran uang daerah yang tidak melalui proses danmekanisme sesuai dengan peraturan yang ada;v Telah terjadi penggunaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengandengan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, maka DPRD Kabupaten Morowali sesuai KeputusanPimpinan DPRD Kabupaten Morowali Nomor:6/PIMP/VI/DPRD/2007tanggal 11 Juni 2007 tentang Pembentukan PanitiaHal. 29 dari 74 hal. Put.

Sedangkan dari anggaranBantuan BBM sebesar Rp 387.200.000, (tiga ratus delapan puluh tujuhjuta dua ratus ribu rupiah), dalam realisasinya seluruhnya diterimakansebagai penghasilan tetap perbulan untuk ketua, wakil ketua dan anggotaDPRD dengan rincian sebagai berikut :1 Pembelian BBM dan Pelumas : 2 bIn x 3 pimp : org Ketua @Rp 200.000,dan 2 org wkl Ketua @Rp 150.000,) =Rp 1.000.000, 10 bIn x (4 pimp : org Ketua @Rp 200.000, =Rp 6.500.000,Dan 3 org Wakil Ketua @Rp 150.000,)Jumlah =Rp 7.500.000,2 Bantuan

Abdul Kadir Baco;

Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg Sekertaris Il : Sekertaris BAPEDA Kota Bandung, HENRYCO ARIESAPIE Sekertaris Ill : Kabag TU Pimp SETDA Kota Bandung ANDRIDARUSMAN Anggota : 18 Kepala Dinas Pemkot Bandung, Sekertaris BadanPengelola KEuangan Kota Bandung, Kabag Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan, Kabag Pemerintahan Umum, KabagPerekonomian, Kabag Umum, Kabag Hubungan Kemasyarakatan,Inspektur I, Il, Ill, IV, Camat sekota Bandung, Lurah sekota Bandung.Hal ini menunjukan seluruh TIM PERTIMBANGAN Pembelian

bukan melulumendominasi kesalahan pada TerdakwaBahwa berdasarkan fakta persidangan Tim Pertimbangan PembelianBelanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari APBDPemkot Bandung, dengan susunan:0 Ketua: Inspektur kota Bandung, KAMALIA PURBANI0 Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, AHYANI RAKSANAGARA0 Sekertaris : Sekertaris Inspektorat Kota Bandung, AGUNGSELAMET FIRDAUS0 Sekertaris Il : Sekertaris BAPEDA Kota Bandung, HENRYCO ARIESAPIE0 Sekertaris Ill : Kabag TU Pimp

Pimp / 2018, setelah itu PjsWalikota membuat lembar disposisi kepada Sekeraris daerah up.Bagian pimpinan untuk diproses sesuai ketentuan;Halaman 76 dari 196 hal.

Pimp. / 2018 tanggal 09 Mei 2018 perihal Penyampaian 31(tiga puluh satu) Berkas Rekapitulasi sementara Proposal belanja HibahTA. 2019;Halaman 133 dari 196 hal. Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg12. 1 (Satu) berkas Surat Inspektorat No. : 900 / 388 Inspektorat tanggal09 Mei 2018 Perihal penyampaian Proposal Bantuan Hibah Tahun 2018untuk tahun 2019 di tanda tangani Plt.

Pimp. / 2018 tanggal 03 Mei 2018 perihal 17 (tujuhbelas) Berkas Penyampaian Proposal Belanja Hibah TA. 2019;17.

Pembelian BBM dan Pelumas : 2 bln x (3 pimp: 1 org Ketua @Rp 200.000,dan 2 org wkl Ketua @Rp 150.000,) =Rp 1.000.000, 10 bln x (4 pimp: 1 org Ketua @Rp 200.000, =Rp 6.500.000,Dan 3 org Wakil Ketua @Rp 150.000,) Jumlah =Rp 7.500.000,2.

Kukartanggal 4/2/13 didalamnya terdapat tulisan tangan ditujukankepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatangani oleh Sdr.H. Salehuddin;1 (satu) lembar memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tanganditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA ditandatanganiSdr. H. SALEHUDDIN;1 (satu) lembar memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tanganditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA ditandatanganiSdr. H.

Kukar tanggal4/2/13 didalamnya terdapat tulisan tangan ditujukan kepada PakEka/Pimp. Cab CGA dan ditandatangani oleh Sdr. H. Salehuddin;1 (satu) lembar memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukar tanggal18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan ditujukan kepada PakEka/Pimp. Cab CGA ditandatangani Sdr. H. SALEHUDDIN;1 (satu) lembar memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukar tanggal20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan ditujukan kepada PakEka/Pimp. Cab CGA ditandatangani Sdr. H.

Kukar tanggal4/2/13 didalamnya terdapat tulisan tangan ditujukan kepada PakEka/Pimp. Cab CGA dan ditandatangani oleh Sdr. H. Salehuddin;1 (satu) lembar memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukar tanggal18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan ditujukan kepadaPak Eka/Pimp. Cab CGA ditandatangani Sdr. H. SALEHUDDIN;1 (satu) lembar memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukar tanggal20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan ditujukan kepadaPak Eka/Pimp. Cab CGA ditandatangani Sdr. H.

Kukar tanggal4/2/13 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang ditujukankepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatangani oleh Sdr. H.SALEHUDDIN 5971(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukar tanggal18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang ditujukankepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatangani oleh Sdr. H.SALEHUDDIN 5981(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukar tanggal20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang ditujukankepada Pak Eka/Pimp.

Kukartanggal 4/2/13 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H. SALEHUDDIN oUF.1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA dan ditandatanganioleh Sdr. H. SALEHUDDIN 598.1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp.

Kukartanggal 4/2/13 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA danditandatangani oleh Sdr. H. SALEHUDDIN Dot:1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 18/2/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp. Cab CGA danditandatangani oleh Sdr. H. SALEHUDDIN 598.1(satu) lembar Memo dengan kop surat DPRD Kab. Kukartanggal 20/3/14 yang didalamnya terdapat tulisan tangan yangditujukan kepada Pak Eka/Pimp.

ditolakdan atau disetujui oleh MAMING MALLE karena tempat tersebut semakinberkembang dimana kegiatan tukar menukar hasil laut dan hasil pertanianyang awalnya yang dilakukan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) oranglama kelamaan semakin banyak masarakat kasipute berbondongbondongmelakukan kegiatan tersebut diatas tanah obyek sengketa, dan kemudianTADOHA tersebut berubah menjadi PASAR KASIPUTE dibawahpengawasan dan pengaturan pemerintah kabupaten Buton (Kepala distrik) kasipute ketika itu yang bernama I PIMP

Bahwa saran dari kepala distrik (I PIMP) tersebut sebenarnya adalah buktipenegasan tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah Negara yaituHalaman 26 dari 101 Putusan No:12/Pdt.G/2015/PN.Bau berupa tanah Negara bebas, sehingga saran kepala distrik tersebut padaprinsipnya ingin menyatakan hak menguasai Negara sekaligus sebagaibentuk pengingkaran atau larangan yang ditujukan kepada MAMINGMALLE agar tidak lagi melanjutkan pengelolaan/ penguasaannya atastanah Negara bebas tersebut, apalagi MALLE/MAMING

Pembelian BBM dan Pelumas : 2 bln x (3 pimp : 1 org Ketua @Rp 200.000,dan 2 org wkl Ketua @Rp 150.000,) =Rp1.000.000, 10 bIn x (4 pimp : 1 org Ketua @Rp 200.000, =Rp6.500.000,Dan 3 org Wakil Ketua @Rp 150.000,) Jumlah =Rp 7.500.000,2. Bantuan BBM : Ketua :1x(12 bln x @Rp 800.000.) =Rp 9.600.000, Wakil Ketua : 3x(12 bln x Rp 750.000,)=Rp27.000.000,Anggota : 41 org x(12 bln x Rp 600.000,) =Rp295.200.000,=Rp331.800.000, Ketua :1x(12 bln x @Rp 100.000.)