Ditemukan 4676116 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Register : 10-05-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 17 Mei 2022 — 1.M. Fatkhun Na'im
2.Nur Hamimah
98 — 30
98 — 30
Register : 31-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 16 Juni 2022 — MOH. ABDUL KHALIM bin ZAENUDIN
62 — 20
62 — 20
Abdul Khalim Bin Zaenudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 140/PDT.P/2019/PN Pti Tanggal 10 Desember 2019 — Lilis Yuliyana
50 — 11
50 — 11
pertimbangan hukum yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapatbahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruhpermohonan Pemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 24-08-2016 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 573/Pdt.G/2016/PN.Jkt,.Sel. Tanggal 2 Agustus 2017 — ., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-66442.AH.01.01.Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor: 1, tertanggal 1 Juli 2016, dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03
58 — 27
58 — 27
., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-66442.AH.01.01.Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor: 1, tertanggal 1 Juli 2016, dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03
., Notaris di Jakarta,telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRl, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU66442.AH.01.01.Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimanaterakhir telah diubah dengan Akta Nomor: 1, tertanggal 1 Juli 2016, dibuatdihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan,telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHUAH.01.030063575
Untuk perpanjangan asuransi barangmodal tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran premi asuransiuntuk masingmasing unit barang modal yaitu asuransi tahunkedua.Disamping itu, sebelum dilakukan penjualan kedua unit, Penggugatjuga telah melakukan penarikan kedua unit dan mobilisasi ke tempat yangditunjuk oleh Penggugat dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.Bahwa untuk memenuhi kewajiban Tergugat sebagaimana dijelaskandiatas dan sesuai dengan Akta PSGU, Penggugat telah menunjukkantindakan
Surat somasi tersebut sebagaimana diatur dalampasal 1238 Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW) yangmenyebutkan bahwa :Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harusdianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak menanggapi ataupun tidak menjawabsurat somasi yang telah dilayangkan oleh Penggugat (Lessor)tanggal 1 Agustus
Dengan demikian telah nyata Tergugatldan Tergugat II terbukti telah Ingkar Janji (Wanprestasi).Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, dan olehkarena Tergugat dan Tergugat Il telah terbukti Ingkar Janji(Wanprestasi) atas Perjanjian,dan mengingat sampai dengan Gugatanini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat dan Tergugat II untukmenyelesaikan seluruh pembayaran kepada pihak Penggugat,sedangkan pihak Penggugat memerlukan jaminan, kepastian danpembayaran.Bahwa berdasarkan halhal
Berdasarkan hal itu sangatlah beralasan apabila Penggugatmengajukan permohonan agar putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasimaupun permohonan peninjauan kembali.Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum yang telah Penggugaturaikan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Gugatan yang diajukanoleh Penggugat tidak terbantahkan kebenarannya,dan karenanyasangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatanuntuk mengabulkan Gugatan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
860 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
860 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
Bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaantanah untuk kepentingan umum pembangunan Jalan MERR IIC diKelurahan Gununganyar sebagaimana terlampir dalam KeputusanPanitia Pengadaaan;2.
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atassangat jelas telah didapatkan cukup alat bukti bagi Hakim untuk memperolehkeyakinan menjatuhkan hukuman yang setlmpal dengan perbuatan Terdakwa(vide Pasal 183 KUHAP);3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atasterlihat adanya penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa selamapersidangan.
1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001).
Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke1 KUHPidana jo. Pasal 64Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majels Hakim Agung berkeyakinanbahwa Terdakwa Sumargo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Pasal 15 jo.
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, selain Terdakwaakan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, Terdakwa juga akandijatuhi pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi untuk membayaruang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak
Register : 13-04-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 960/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 22 Agustus 2017 — Penggugat dan Tergugat
13 — 0
13 — 0
Register : 06-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2449 /Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat dan Tergugat
14 — 0
14 — 0
Register : 10-10-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2380/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 24 Januari 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Register : 10-07-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1560/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 19 September 2017 — Penggugat dan Tergugat
11 — 0
11 — 0
Register : 07-12-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2896/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat dan Tergugat
11 — 0
11 — 0
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2743/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 30 Januari 2018 — PENGGUGA TERGUGAT
10 — 0
10 — 0
Register : 08-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 410/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Register : 24-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2802/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 17 Januari 2017 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1132 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
1132 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaanbarang sebagaimana yang ditentukan.g. Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV.
lain judex factie sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkantidak sebagaimana mestinya.Adapun kesalahankesalahan tersebut sebagai berikut:1.
Bahwa kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimanaterdapat di dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko, bukanlah perbuatanperbuatanyang merupakan beberapa kejahatan atau beberapa tindak pidana,sebagaimana terjemahan rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menurut TimPenerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan HukumNasional Departemen Kehakiman sebagaimana telah diuraikan padahuruf b di atas, maupun menurut pendapat Simmons sebagaimana telahdiuraikan
mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang, sebagaimana yang dimaksudHal. 262 dari 356 hal.
Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP jo.
Register : 23-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 13 Februari 2020 — SHOLIKHIN
38 — 8
38 — 8
pertimbangan hukum yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonanPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 30-03-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 25 Mei 2022 — SUBUR NUGROHO Alias KENTUS Bin SUWARNO
44 — 17
44 — 17
MENGADILI:1.Menyatakan terdakwa SUBUR NOGROHO Als KENTUS Bin SUWARNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dakwaan Kesatu.2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUR NOGROHO Als KENTUS Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan
Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 29 Juli 2019 — H. TAUFHAN ANSAR NUR DAN KAWAN
2453 — 1581 — Berkekuatan Hukum Tetap
2453 — 1581 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. ... [Selengkapnya]
CitratamaPara Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMakassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PrimairPerbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangHalaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.
Sus/2019Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah
ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M., terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasHalaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.
ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terpidana I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terpidana Il.Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. dari semua dakwaan tersebut :3. Memulinkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;4.
Menetapkan agar barang bukti berupa: Nomor 1 sampai dengan Nomor 21 sebagaimana dalam PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid. B/2011/PN.Mks tanggal 5Januari 2012 :Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain ;6. Memerintahkan agar Para Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan ;7.
Register : 26-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 17 Desember 2019 — DEWI SAFITRI
85 — 4
85 — 4
pertimbangan hukum yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati beroendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonanPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 26-03-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pti Tanggal 13 April 2020 — Terdakwa
185 — 51
185 — 51
Register : 21-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1995/Pdt.G/2017/PA.TA Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat dan Tergugat
12 — 0
12 — 0