S1032/MK.04/1998 tanggal 15 September 1988 yang menyatakan bahwaKontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment/Lex Specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "Lex Specialis" juga didukung dengan :e Bahwa Pasal IT dari UndangUndang No. 11 Tahun 1994 mengenai PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan didalam

Jadi dapatdisimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakuioleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dan UndangUndangPajak Penghasilan.

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; Pemohon Bandingberpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah;2.2 a.

Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dalam halsifat Lex Specialis Kontrak Karya dimana emas batangan adalahmerupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkanKontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diatur berbeda didalamPasal 4A ayat 2d UndangUndang No. 18/2000 dan PP No. 144/2000yang mana mengatur bahwa emas batangan bukan merupakan BarangKena Pajak.Jadi dengan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutangPPN, maka Hakim

Majelis II dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat didalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmerujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata dan menyatakanbahwa sahnya

Disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalamKontrak Karya tersebut bersifat lex specialis, artinya masalah perpajakanyang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlaku khusus(dipersamakan dengan UndangUndang); dalam hal tidak diatursecara khusus maka berlaku ketentuan UndangUndang Perpajakan yangada;Bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang lex specialis didukung dengan Surat Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 September 1988yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dandipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuanperpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment/lex specialis );Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "lex specialis" juga didukungdengan : Bahwa Pasal II dari UndangUndang No. 11 tahun 1994 mengenai PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalamiperubahan di dalam

Jadi dapat disimpulkan disini bahwasifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui olehundangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai danUndangUndang Pajak Penghasilan.

Putusan Nomor 170/B/PK/PJK/2013pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah.Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT. Newmont Minahasa Raya (PT.

NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis III danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkandiri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat /ex specialis dari Kontrak Karya diakui,tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, sifat lex specialis dari KontrakKarya tidak diakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada Pasal

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dandipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuanperpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment/lex specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "lex specialis" juga didukungdengan : Bahwa Pasal II dari UndangUndang No. 11 tahun 1994 mengenai PajakHalaman 6 dari 48 halaman.

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; PemohonBanding berpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkanpada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah;2.2a.

Karya yang bersangkutan;Dengan sifat /ex specialis tersebut ketentuan perpajakanyang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun halyang sama diatur berbeda di dalam undangundang yangberlaku.

Dengan dasarlex specialis dari Kontrak Karya PT NNT berpendapat bahwapengenaan PKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak daerah;Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR)yang merupakan perusahaan pertambangan = yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkanKontrak Karya yang sama persis dengan

Putusan Nomor 167/B/PK/PJK/20138.2.a.2batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak;Jadi dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis III danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkandiri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat /ex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapidalam kaitan dengan UndangUndang

Sebagaimanadiuraikan di atas, sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya jugaHalaman 27 dari 43 halaman.

Put. 05761/PP/M.III/16/2005 (Bukti PK8) telah mengakuikonsep lex specialis dan menetapkan bahwa berdasarkanKontrak Karya, emas batangan tetap merupakan Barang KenaPajak;Hal ini kKemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melaluiPutusan Mahkamah Agung RI No. 139/B/PK/PJK/2005tertanggal 13 Juli 2009 (Bukti PK9). Didalam putusantersebut Mahkamah Agung telah memenangkan PT.

Putusan Nomor 999/B /PK/PJK/20138.2.a.2Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis II danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkandiri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapidalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, sifat lex

Di dalam pendapattertulisnya, Pak Kosim secara khusus menekankan mengenaiproses dari diterbitkannya suatu Kontrak Karya dan juga sifatLex Specialis dari Kontrak Karya yang harus dihormati baikoleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikutadalah beberapa kutipan dari pendapat tertulis dari BapakKosim (uraian tertulis mengenai pokokpokok materi darikesaksian Pak Kosim terlampir sebagai Bukti PK10);PokokPokok Pikiran Bapak Ir.

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan Kontrak Karya danatau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapat memicu tindakanserupa dari pemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justru akandapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebih besar;d.

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwaKontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment/lex specialis );Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "lex specialis" juga didukung dengan :e Bahwa Pasal II dari UndangUndang No. 11 tahun 1994 mengenai PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan didalam

Jadi dapatdisimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dandiakui oleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai danUndangUndang Pajak Penghasilan.

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; PemohonBanding berpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan padaKontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak daerah;2.2 a.

Sebagaimana diuraikan di atas, sifat Lex Specialis dariKontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaituUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndang PajakPenghasilan, dan UndangUndang Pertambangan Mineral danBatubara.

Newmont Minahasa Raya (PT NMR)dalam hal sifat lex specialis Kontrak Karya dimana emas batanganadalah merupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak)berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diaturberbeda didalam Pasal 4A ayat 2d UndangUndang Nomor 18/2000dan PP Nomor 144/2000 yang mana mengatur bahwa emas batanganbukan merupakan Barang Kena Pajak;Jadi dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalahterhutang PPN, maka

dalam Pasal 1320KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang,Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangandengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum,Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

derogatlegi generali terhadap peraturan perundangundangan karena KontrakKarya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukumyang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalahyang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundangmengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatursecara khusus, namun bila produk

hukum berbeda sementara yang satumengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrinLex specialis derogat legi general tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrinLex specialis derogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehinggasubstansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasukperaturan perundangundangan yang berlaku.bahwa atas pendapat

Penghasilan hanya berlaku khusus untuk Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubara dansama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidak relevandijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis.bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis

dan Undangundang Nomor28 Tahun 2009 merupakan produk hukum public.bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalamUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, oleh karena itu Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat danBesar yang dimiliki Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yangtercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwaKontrak Karya merupakan lex specialis

dalam Pasal 1320KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337KUHpPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang,Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangandengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum,Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

derogatlegi generali terhadap peraturan perundangundangan karena KontrakKarya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukumyang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalahyang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundangmengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatursecara khusus, namun bila produk

hukum berbeda sementara yang satumengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrinLex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrinLex specialis derogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehinggasubstansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasukperaturan perundangundangan yang berlaku.bahwa atas pendapat

Penghasilan hanya berlaku khusus untuk Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubara dansama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidak relevandijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis.bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis

dan Undangundang Nomor28 Tahun 2009 merupakan produk hukum public.bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalamUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, oleh karena itu Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat danBesar yang dimiliki Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yangtercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwaKontrak Karya merupakan lex specialis

dalam Pasal 1320KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337KUHpPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang,Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangandengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum,Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

derogatlegi generali terhadap peraturan perundangundangan karena KontrakKarya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukumyang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalahyang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundangmengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatursecara khusus, namun bila produk

hukum berbeda sementara yang satumengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrinLex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrinLex specialis derogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehinggasubstansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasukperaturan perundangundangan yang berlaku.bahwa atas pendapat

Penghasilan hanya berlaku khusus untuk Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor,Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubara dansama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidak relevandijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis.bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis

dan Undangundang Nomor28 Tahun 2009 merupakan produk hukum public.bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalamUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, oleh karena itu Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat danBesar yang dimiliki Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yangtercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwaKontrak Karya merupakan lex specialis

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yangmenyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dandipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuanperpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment/Lex Specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "Lex Specialis" juga didukungdengan : Bahwa Pasal Il dari UndangUndang No. 11 Tahun 1994 mengenai PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalamiHal 6 dari 47 hal

Jadi dapat disimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari KontrakKarya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaitu UndangUndang PajakPertambahan Nilai dan UndangUndang Pajak Penghasilan.

Sebagaimanadiuraikan di atas, sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya jugadiatur dan diakui oleh undangundang yaitu UndangUndangPajak Pertambahan Nilai, UndangUndang Pajak Penghasilan,dan UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batubara.

No. 154/B/PK/PJK/20138.2.a.2mengatur bahwa emas batangan bukan merupakan BarangKena Pajak.Jadi dengan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batanganadalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis Ill dan MahkamahAgung telah memutuskan dengan mendasarkan diri padaketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapidalam kaitan dengan UndangUndang

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya jusitru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.d.

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 September 1988 yang menyatakan bahwaKontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment/Lex Specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "Lex Specialis" juga didukung dengan :e Bahwa Pasal I dari UndangUndang No. 11 Tahun 1994 mengenai PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan didalam

Jadi dapatdisimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakuioleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dan UndangUndangPajak Penghasilan.

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; Pemohon Bandingberpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah;2.2 a.

Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dalam halsifat Lex Specialis Kontrak Karya dimana emas batangan adalahmerupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkanKontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diatur berbeda didalamPasal 4A ayat 2d UndangUndang No. 18/2000 dan PP No. 144/2000yang mana mengatur bahwa emas batangan bukan merupakan BarangKena Pajak.Jadi dengan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutangPPN, maka Hakim

Majelis III dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat didalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmerujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata dan menyatakanbahwa sahnya

S1032/MK.04/1988 (Bukti PK7) tanggal 15 Desember1988 yang menyatakan bahwa Kontrak KaryaPertambangan diberlakukan dan dipersamakan denganUndangUndang, oleh karena itu ketentuan perpajakanyang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secarakhusus (special treatment/lex Specialis).

Dengan dasar lex specialis dari Kontrak Karya PTNNT berpendapat bahwa pengenaan PKB harusdidasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam KontrakKarya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaanpajak daerah.Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR)yang merupakan perusahaan pertambangan = yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkanKontrak Karya yang sama persis dengan

Put. 05761/PP/M.II/16/2005 (Bukti PK8) telahmengakui konsep lex specialis dan menetapkan bahwaberdasarkan Kontrak Karya, emas batangan tetapmerupakan Barang Kena Pajak.Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melaluiPutusan Mahkamah Agung RI No. 139/B/PK/PJK/2005tertanggal 13 Juli 2009 (Bukti PK9).

Putusan Nomor 444 /B/PK/PJK/201 48.2.a.2mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalamKontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan denganUU PPN maka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui,tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, sifat lex specialis dari Kontrak Karyatidak diakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada pasal 1320 dan 1337KUH Perdata dan menyatakan bahwa sahnya suatuperjanjian

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuanKontrak Karya dan atau sifat Lex Specialis dari KontrakKarya dapat memicu tindakan serupa dari pemegangKontrak Karya, yang nampaknya justru akan dapatberdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebihbesar.d.

S1032/MK.04/1988 (Bukti PK7) tanggal 15 Desember 1988 yangmenyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangandiberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang,oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalamKontrak Karya diberlakukan secara khusus (special treatment/ Lex specialis).

Newmont MinahasaRaya (PT NMR) dalam hal sifat Lex specialis Kontrak Karyadimana emas batangan adalah merupakan obyek PPN (sebagaiBarang Kena Pajak) berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7),meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat 2dUndangUndang No. 18/2000 dan PP No. 144/2000 yang manamengatur bahwa emas batangan bukan merupakan BarangKena Pajak.Jadi dengan sifat Lex specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batanganadalah terhutang PPN, maka Hakim

Majelis Ill dan MahkamahAgung telah memutuskan dengan mendasarkan diri padaketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat Lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapidalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, sifat Lex specialis dari Kontrak Karya tidakdiakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim PengadilanPajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata danHalaman 26 dari 42 halaman

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya jusiru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar..

Oleh karena itu sesuai pula dengan suratdari Menteri Keuangan Nomor: S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember1988, maka ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya tersebutmerupakan Lex specialis dari ketentuan umum yang berlaku.

Putusan Nomor 109/B/PK/PJK/2013perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment/lex specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "/ex specialis" juga didukungdengan : Bahwa Pasal Il dari UndangUndang No. 11 Tahun 1994 mengenaiPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidakmengalami perubahan di dalam UndangUndang No.18 Tahun2000) yang berbunyi:"Dengan berlakunya undangundang ini:b.

Jadi dapat disimpulkandisini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dandiakui oleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak PertambahanNilai dan UndangUndang Pajak Penghasilan.

Dengan dasar "Lex Specialis". dan KontrakKarya; Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan PKB danBBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalamKontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaanpajak daerah;a.

yang bersangkutan.Dengan sifat lex specialis tersebut ketentuan perpajakanyang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun halyang sama diatur berbeda di dalam undangundang yangberlaku.

Dengan dasarlex specialis dari Kontrak Karya PT NNT berpendapat bahwapengenaan PKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karenaHalaman 26 dari 48 halaman.

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dandipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuanperpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus(special treatment/lex specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "lex specialis" juga didukungdengan : Bahwa Pasal II dari UndangUndang No. 11 tahun 1994 mengenai PajakHalaman 6 dari 48 halaman.

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; PemohonBanding berpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkanpada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah;2.2a.

Karya yang bersangkutan;Dengan sifat lex specialis tersebut ketentuan perpajakanyang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun halyang sama diatur berbeda di dalam undangundang yangberlaku.

Dengan dasarlex specialis dari Kontrak Karya PT NNT berpendapat bahwapengenaan PKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak daerah;Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR)yang merupakan perusahaan pertambangan yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkanKontrak Karya yang sama persis dengan

Putusan Nomor 166/B/PK/PJK/20138.2.a.2batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak;Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis III danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkandiri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapidalam kaitan dengan UndangUndang

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwaKontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment/lex specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "lex specialis" juga didukung dengan : Bahwa Pasal II dari UndangUndang No. 11 tahun 1994 mengenai PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan didalam

Jadi dapatdisimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dandiakui oleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai danUndangUndang Pajak Penghasilan.

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; PemohonBanding berpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan padaKontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak daerah;2.2 a.

Prinsip yangmirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat Lex Specialis nya, yaitudalam rangka memberikan kepastian hukum atas investasi di bidangpertambangan umum, juga diterapkan di negaranegara lain;Halaman 15 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 165/B/PK/PJK/2013Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukungdengan faktafakta sebagai berikut:e Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

BEHEL SHOP Specialis Orthodontic dengan Logo Persatuan Dokter Gigi Indonesia .- 3 (tiga) Buah Baleho yang bertuliskan MR. BEHEL SHOP Specialis Orthodontic dengan Logo Persatuan Dokter Gigi Indonesia .- 37 (tiga puluh tujuh) Buah Karet BEHEL Power O Besar.- 5 (lima) pasang anting.- 1 (satu) lembar nota tertanggal 19 September 2016 senilai Rp. 50.000,- yang dicap MR. BEHEL SHOP.Dirampas untuk dimusnahkan.6.

BEHEL SHOOP Specialis Orthodontik denganmembersihkan karang gigi sudah termasuk dalam praktik kegiatan doktergigi sedangkan untuk pemasangan Behel yang dilakukan olehHal.12 dari 12 hal. Put.

No. 58/Pid.Sus/2017/PT/PBRTerdakwasudah termasuk praktik kedokteran gigi Specialis Orthoddonciayang harus dilakukan oleh dokter gigi Specialis Orthodoncia yang sudahmemiliki sertifikat kKompetensi specialis Ortodontik, sehingga yang bolehmelakukan kegiatan spesialis Ortodontik adalah dokter gigi yang sudahlulus program pendidikan Specialis Orthodoncia, lulus ujian kompetensi,memiliki surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil KedokteranGigi dan memiliki sertifkat Kompetensi Ortodonti dan

ROBI SUGARA dan alat alat yang digunakan seorangdokter gigi specialis untuk membersihkan karang gigi dan pemasanganBehel yang sudah termasuk dalam praktik kedoteran gigi SpesialisOrthodoncia sedangkan berdasarkan data di Konsil kedokteran Indonesiadan khususnya di data base PDGI Pekanbaru bahwa TerdakwaRobiSugara tidak terdaftar / terregister sebagai dokter ataupun dokter gigi diIndonesia yang seharusnya kegiatan tersebut dilakukan oleh dokter gigispecialis Orthodoncia, selanjutnya atas perbuatan

BEHEL SHOOP Specialis Amembersihkan karang gigi sudah termasuk dalam =ntik dengankegiatan doktergigi sedangkan untuk pemasangan hel yang dilakukanTerdakwadengan menggunakan alatalat dokter gigi spesialieharus dilakukan oleh dokter gigi Ssudah termasuk praktik kedokteran gigi ecialis Orthoddoncia yangGegdat Orthodoncia yang sudahmemiliki sertifikat kKompetensi clalis Ortodontik, sehingga yang bolehmelakukan spesialis Orto dalah dokter gigi yang sudah lulusprogram pendidikan os Orthodoncia, lulus ujian

S1032/MK.04/1998 tanggal 15 September 1988 yang menyatakan bahwaKontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment/Lex Specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "Lex Specialis" juga didukung dengan :e Bahwa Pasal IT dari UndangUndang No. 11 Tahun 1994 mengenai PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan didalam

Jadi dapatdisimpulkan disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakuioleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dan UndangUndangPajak Penghasilan.

Dengan dasar "Lex Specialis" dan Kontrak Karya; Pemohon Bandingberpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalahpengenaan pajak daerah;2.2 a.

Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dalam halsifat Lex Specialis Kontrak Karya dimana emas batangan adalahmerupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkanKontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diatur berbeda didalamPasal 4A ayat 2d UndangUndang No. 18/2000 dan PP No. 144/2000yang mana mengatur bahwa emas batangan bukan merupakan BarangKena Pajak.Jadi dengan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutangPPN, maka Hakim

Majelis II dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat didalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmerujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata dan menyatakanbahwa sahnya

Putusan Nomor 110/B/PK/PJK/2013(special treatment/lex specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "/ex specialis" juga didukungdengan : Bahwa Pasal Il dari UndangUndang No. 11 Tahun 1994 mengenaiPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidakmengalami perubahan di dalam UndangUndang No.18 Tahun 2000)yang berbunyi:"Dengan berlakunya undangundang ini:b.

Putusan Nomor 110/B/PK/PJK/2013disini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakuioleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai danUndangUndang Pajak Penghasilan.

Sebagaimana diuraikan di atas,sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya juga diatur dandiakui oleh undangundang yaitu UndangUndang PajakPertambahan Nilai, UndangUndang Pajak Penghasilan,dan UndangUndang Pertambangan Mineral danBatubara.

Dengan dasar lex specialis dariKontrak Karya PT NNT berpendapat bahwa pengenaanPKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena didalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak daerah.Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR)yang merupakan perusahaan pertambangan yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkanKontrak Karya yang sama persis dengan

PT NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis Illdan Mahkamah Agung telah memutuskan denganmendasarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalamKontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan denganUU PPN maka sifat lex specialis dari Kontrak Karyadiakui, tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, sifat lex specialis dariKontrak Karya tidak diakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis HakimPengadilan Pajak merujuk kepada

Penggugat menceritakan bahwa rumah tangganyaseringbertengkar karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin,ketika hendak berhubungan badan Tergugat hanya meremasremas danmenggigit payudara Penggugat hingga sakit dan berdarah, karena sikapTergugat yang demikian membuat Penggugat takut dan trauma dan tidakmau lagi berhubungan dengan Tergugat akibatnya Tergugat marah danterjadilah pertengkaran.Bahwa setelah saksi mengetahui hal demikian, saksi dengan Penggugatlangsung membawa Tergugat ke Dokter Specialis

formil alat bukti saksisedangkan untuk pemenuhan syarat materilnya akan dipertimbangkan sebagaiberikut.Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak mampumemberikan nafkah batin kepada Penggugat, menurut penyampaian Penggugatketika hendak berhubungan Tergugat hanya menyakiti payudara Penggugatdengan meremasremas dan menggigit hingga Penggugat kesakitan danberdarah, Tergugat juga sudah dibawa berobat ke Dokter Specialis

Kelamin danDokter Specialis Syaraf namun tidak mengalami perubahan akibatnyaPenggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 17 Maret 2014.Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi Penggugat tampak adahubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan9dari kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta mencapaibatas minimal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keduasaksi tersebut dinilai telah mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian dandapat

persidangan sebagai berikut :e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah padatanggal 28 Januari 2014.e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 17Maret 2014.Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi selama dalam masaperkawinan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat,Tergugat hanya meremasremas payudara hingga berdarah meskipun sudahdiupayakan untuk berobat ke Dokter Specialis

Jadi dapat disimpulkandisini bahwa sifat "Lex Specialis" dari Kontrak Karya juga diatur dandiakui oleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak PertambahanNilai dan UndangUndang Pajak Penghasilan.

Dengan dasar "Lex Specialis" dari Kontrak Karya;Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkanpada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak daerah;2.2. a.

Sebagaimana diuraikan di atas, sifat Lex Specialis dariKontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaituUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndang PajakPenghasilan, dan UndangUndang Pertambangan Mineral danBatubara.

Newmont Minahasa Raya (PT NMR)dalam hal sifat lex specialis Kontrak Karya dimana emas batanganadalah merupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak)berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diaturberbeda didalam Pasal 4A ayat 2d UndangUndang Nomor 18/2000dan Peraturan Pemerintah Nomor 144/2000 yang mana mengaturbahwa emas batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak.Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalahterhutang

PPN, maka Hakim Majelis III dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UndangUndang PPN maka sifat /ex specialis dari Kontrak Karya diakui,tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, sifat lex specialis dari Kontrak Karya tidakdiakui.8.2.a.2 Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim PengadilanPajak merujuk kepada Pasal 1320 dan 1337 KUH