Ditemukan 355 data
61 — 42
SHALAUDDIN ALINDUNISY, menginap di penginapan Suber Asiaitu, saksi tidak tahu apa yang ditenteng oleh terdakwa pada waktuHalaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Amb.itu,kkarena setelah saksi memberikan kunci kamar, saksi langsungmenulis dalam Buku daftar tamu sehingga saksi tidak memperhatikanapa yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu ;Bahwa benar terdakwa menginap dipenginapan Sumber Asia sejaktanggal 18 Desember 2016, dan cek in pada tanggal 19 Desember 2016sekira pukul 13.00
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYAH AISYAH";4 Bahwa letter C tersebut tercatat atas nama " MAS SADI GANI" terbukti puladalam gugatannya halaman 9 (sembilan) paragraf terakhir;A Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);1 Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas darimana suber tanahyang di dalilkan sebagai miliknya tersebut, terutama tanah adat yang disebut Persil 69,C.227/789 tersebut;2 Bahwa sebelum tahun 1979, Desa Pakutandang tersebut tidak ada, DesaPakutandang ada setelah tahun 1979 yakni pemekaran dari Desa
202 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
MF MF MFR BE ACI Live bovis ere mela"POPS EGR oa Ree tm Bons TO0s 200%1290 aie =Sy inc Seat Roce foot dire> fearon Bui ota 1h Se Os OOi enon : Suber sock of gon +g 25. Berdasarkan uraian di atas, maka pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor54256 yang menyatakan jika barang impor Pemohon PeninjaunKembali yang berupa 967 Heads Oxen diklasifikasikan pada postarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% telah bertentanganHalaman 34 dari 43 Halaman.
135 — 23
Bahwa saksi tahu dari Perangkat Desa bahwa tanah tersebutadalah tanah bengkok, saya juga ikut menggarap dari Kakek saksibernama Jamiran yang menjadi Kuwu Pamengkang sejak tahun 1961sampai dengan tahun 1969 Bahwa saksi menggarap dengan cara sewa kepada PerangkatDesa Pamengkang Bahwa selama saya menggarap di Obyek Perkara atau lahantersebut tidak ada orang yang datang dari Pak Suhana.DALAM GUGATAN INTERVENSIMenimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 22Oktober 2020 Pengadilan Negeri Suber
308 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;b. Sebelah Timur berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;c. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;Bangunan berupa:1. Perumahan;2. Sekolah;3. Perkantoran;4. Fasilitas Umum;Pabrik PT Gula Putin Mataram (GPM);Terdiri dari 3 (tiga) jenis bangunan:i. Bangunan 2 (dua) tingkat;ii. Bangunan 3 (tiga) tingkat;ili.
Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;b. Sebelah Timur berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;c. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT Bumi Suber Sari Sakti;Bangunan berupa:1. Perumahan;2. Sekolah;3. Perkantoran;4. Fasilitas Umum;Pabrik PT Gula Putih Mataram (GPM);Terdiri dari 3 (tiga) jenis bangunan:i. Bangunan 2 (dua) tingkat;ii. Bangunan 3 (tiga) tingkat;ili.
90 — 14
Bahwa sebelum objectumlitis tersebut dirusak oleh kegiatan penambanganyang dilakukan oleh tergugattergugat, pihak penggugat masih mengolahdan menjadikannya sebagai suber kebutuhan pangan mereka, namunsetelah terjadi kerusakan (akibat air rumpun sagu tercemar) karenakegiatan penambangan yang dilakukan tergugattergugat, makaobjectumlitis tidak dapat diolah lagi sebagaimana mestinya sebagai sumberpangan / penghidupan para pihak penggugat a quo yang selama ini merekasangat harapkan/ butuhkan.9.
ELPERIANSAH NASUTION
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE UMUM POLRES SIMALUNGUN
69 — 7
.> Sesuai dengan Pasal 13 Akta Pendirian Paguyupan Petani, Peternak& Pedagang desadesa sekitar Bukit Maradja (Pegaradja) No. 02tanggal 24 Desember 2014 bahwa Suber Keuangan diperoleh dariHalaman 15 dari 51 Putusan Nomor 11/Pra.Pid/2018/PN SimSimpanan pokok, Hasil usaha paguyuban, Sumbangan sukarela darianggota, Sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat,Pendapatan lain yang dianggap sah.> Sistem pembayaran uang iuran adalah dimana oleh masingmasinganggota membayar kepada Korwil, dan selanjutnya
674 — 342
PT.Perkebunan Dharma Jati, PI 17 tentang Notulen rapat membahas tanah HGU No.1 atas nama PTMargarana tertanggal 22 Agustus 2003, PI 18 tentang Keputusan BupatiBuleleng NO.53 A tahun 2005 , PI 19 tentang Permohonan HPL yang harusdiajukan oleh Bupati Buleleng tertanggal 17 Januari 2001 ( tidak ada aslinya ), PI 20 tentang permohonan rekomendasi (tidak ada aslinya), PI 21tentang permohonan HPL eks HGU No.2 dan No.3 Ds Suber Kelampoktertanggal 16 Desember 2010, PI 22 tentang penegasan atas permohonanHPL
67 — 7
dipersidangan melalui keterangan saksi korban HARDI Als ATI, saksiKOK HONG, saksi MISLAN, saksi SUKAMTI, saksi SRI INDIYATI, saksiSUPRAPTO, saksi ENGBUN, saksi YOHANES JABHAR, saksi ALI HASAN, saksiSUTAKIM, saksi MASUDI, saksi HADI SUNARTO Als KO BANGKONG dan saksiRUSDI ADI ARONI, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang satingberkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa KOK ANAls AAN Bin BURHAN SUWANTO pads bulan Desember 2006 s/d swan bulan Januari2008 bertempat di Suber
40 — 8
SUBER TIRTA MAS ABADI ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terebut diatas terbukti bahwaperbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini, maka oleh karenaitu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;3 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegangbarang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannyakarena mendapat upah untuk itu ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangansaksisaksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa
I Gde Raka Arimbawa,SH
Terdakwa:
Ronald Sunrise,ST.
340 — 791
Wastu Graha Development yang terdakwa RONALD SUNRISE, S.Tselaku direkturnya mempunyai kKemampuan dari segi teknis dan suber daya tenagapekerja untuk melaksakan pekerjaan pembangunan rumah/villanya. Kemudian untuk menutupi niat jahatnya RONALD SUNRISE, S.T selaku direkturPT.
Wastu Graha Development yang terdakwa RONALD SUNRISE,S.T selaku direkturnya mempunyai kKemampuan dari segi teknis dan suber dayatenaga pekerja untuk melaksakan pekerjaan pembangunan rumah/villanya. Kemudian untuk menutupi niat jahatnya RONALD SUNRISE, S.T selakudirektur PT.
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
521 — 584
DAERAH TINGKAT IlMALANG, tanggal 29 April 1996.Halaman 48 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKT52.53.54.55.Bahwa dilampirkan pula hasil konsultasi publik/berita acara rapat atasrencana pengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan padatanggal 15 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala DusunLowoksuruh serta perwakilan warga, yang pada intinya bahwamasyarakat sekitar lokasi tidak berkeberatanatas pengusahaansumber daya air oleh pemohon serta tidak terdapat konflik social disekitar lokasi suber
M/2016.Konsultasi publik telah dilaksanakan sebagaimanaterlampirdalam notulen hasil konsultasi publik/berita acara rapat atasrencana pengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan padaHalaman 52 dari 224 halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUNJKTtanggal 15 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala DusunLowoksuruh serta perwakilan warga, yang pada intinya bahwamasyarakat sekitar lokasi tidak berkeberatan atas pengusahaansumber daya air oleh pemohon serta tidak terdapat konflik sosialdi sekitar lokasi Suber
Hal ini terbukti denganadanya konsultasi publik dalam rangka permohonanrekomentasi teknis kepada BBWS Brantas dibutikan dengannotulen hasil konsultasi publik/berita acara rapat atas rencanapengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan padatanggal 15 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala DusunLowoksuruh serta perwakilan warga, yang pada intinyabahwa masyarakat sekitar lokasi tidak berkeberatanataspengusahaan sumber daya air oleh pemohon serta tidakterdapat konflik social di sekitar lokasi suber
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Intervensi:
1.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
2.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
217 — 189
Jkt52.53.54.55.56.Bahwa dilampirkan pula hasil konsultasi publik/berita acara rapat atasrencana pengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan padatanggal 15 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala DusunLowoksuruh serta perwakilan warga, yang pada intinya bahwamasyarakat sekitar lokasi tidak berkeberatanatas pengusahaanSumber daya air oleh pemohon serta tidak terdapat konflik social disekitar lokasi suber air yang dimanfaatkan.BBWS Brantas menerbitkan Rekomendasi Teknis Nomor HK.05.03Am/782 perihal
Hal ini terbukti denganadanya konsultasi publik dalam rangka permohonanrekomentasi teknis kepada BBWS Brantas dibutikan dengannotulen hasil konsultasi publik/berita acara rapat atas rencanapengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan padatanggal 15 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala DusunLowoksuruh serta perwakilan warga, yang pada intinya bahwamasyarakat sekitar lokasi tidak berkeberatanataspengusahaan sumber daya air oleh pemohon serta tidakterdapat konflik social di sekitar lokasi suber
48 — 17
Saksi seringberkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telahbercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Tanjungbalai.e Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki tanah diDusun X Aek Songsongan KM.0 seluas 6 Ha yang dibeli Penggugat danTergugat sebelum menikah, lalu Penggugat dan Tergugat menanamitanah tersebut dengan pohon sawit dengan suber dananya dari penjualanpohon karet milik Penggugat dan Tergugat.e Bahwa Saksi tidak
122 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Srengat dengan suber danaSKKO/075.REVAD/KDR/12IV/2010, dengan Ketua Panitia PengadaanBarang/jasa SOEKARNO HD, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa TimurArea Pelayanan dan Jaringan Kediri, tertanggal 7 Januari 2011 yangdihadiri oleh wakil peserta lelang sebagai berikut:(1). Nurhayati dari PT. REDO(2). M. Tarmuji dari PT. MBA(3). Supruyadi dari PT. EPD(4). Fernando Alfian S dari PT. KMP(5). Janto Agung N dari PT. PKD(6). Dwi Luri dari PT. KOPESERA(7). Edy Lukito dari PT.
Srengat dengan suber dana SKKO/075.REVAD/KDR/12IV/2010, dengan Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Soekarno HD, PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Kediri,tertanggal 7 Januari 2011 yang dihadiri oleh wakil peserta lelang sebagaiberikut:(1). Nurhayati dari PT. Redo;(2). M. Tarmuji dari PT. MBA;(3). Supruyadi dari PT. EPD;(4). Fernando Alfian S dari PT. KMP;(5). Janto Agung N dari PT. PKD;(6).(7). Edy j Lukito dari PT.
1.TRIKURNIANINGSIH
2.AMAR MAKRUF
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
2.Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan
118 — 50
Bahwa Dalil Posita Pemohon sebagaimana poin 20 yang menyatakandidalam KUHP hanya mengatur mengenai Daluwarsa untuk Menuntut danDaluwarsa menjalankan Hukuman Pidana sebagimana pasal 84 jo 85KUHP, sedangkan dalam tingkat Penyidikan tidak diatur mengenaiDaluwarsa, adalah benar Oleh karenanya Tindakan Penyidik melakukanPenyidikan tidak termasuk pengertian penuntutan, dan oleh karenanyatindakan Penyidikan tidak menghentikan berjalannya proses tenggangDaluwarsa. sebagaimana Suber Hukum Formal HUKUM PIDANA
116 — 48
Srengat dengan suber danaSKKO/075.REVAD/KDR/12IV/2010, dengan Ketua Panitia PengadaanBarang/jasa SOEKARNO HD, PT. PLN (persero) Distribusi Jawa TimurArea Pelayanan dan Jaringan Kediri, tertanggal 7 Januari 2011 yangdihadiri oleh wakil peserta lelang sebagai berikut :(1). Nurhayati dari PT. REDO(2). M. Tarmuji dari PT. MBA(3). Supruyadi dari PT. EPD(4). Fernando Alfian S dari PT. KMP(5). Janto Agung N dari PT. PKD(6). Dwi Luri dari PT. KOPESERA(7). Edy j Lukito dari PT.
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
274 — 334
Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/ Desa Mangliawan atas namaPEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG, tanggal 29April 1996;Bahwa dilampirkan pula hasil konsultasi publik/berita acara rapat atasrencana pengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan pada tanggal15 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala Dusun Lowoksuruh sertaperwakilan warga, yang pada intinya bahwa masyarakat sekitar lokasitidak berkeberatanatas pengusahaan sumber daya air oleh pemohon sertatidak terdapat konflik social di sekitar lokasi Suber
Konsultasi publiktelah dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam notulen hasilkonsultasi publik/berita acara rapat atas rencana pengusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 yangdihadiri oleh Kepala Dusun Lowoksuruh serta perwakilan warga, yangpada intinya bahwa masyarakat sekitar lokasi tidak berkeberatan ataspengusahaan sumber daya air oleh pemohon serta tidak terdapat konfliksosial di sekitar lokasi suber air yang dimanfaatkan;Penggugat adalah Pemilik Lahan pada Lokasi
Hal ini terbukti dengan adanyakonsultasi publik dalam rangka permohonan rekomentasi tekniskepada BBWS Brantas dibutikan dengan notulen hasil konsultasipublik/berita acara rapat atas rencana pengusahaan sumber dayaair yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 yangdihadiri oleh Kepala Dusun Lowoksuruh serta perwakilan warga,yang pada intinya bahwa masyarakat sekitar lokasi tidakberkeberatanatas pengusahaan sumber daya air oleh pemohonserta tidak terdapat konflik social di sekitar lokasi suber
SUROYO, SH.M.HUM
Terdakwa:
TUAH FEBRIWANSYAH ALS MUHAMMAD FACHRY ALS M FACHRY ALS USTAD FACHRY
513 — 82
Dan beberapa artikel atau makalah yang menunjukan dan memotivasiserta mengajak kita untuk pergi ke Irak atau Suriah dengan maksudbergabung dengan ISIS dan membantu berjuang menegakan khilafah.Bahwa benar SAKSI ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 21Maret 2015 di daerah Suber jaya Tambun Bekasi, sehubungan denganHal. 23 dari 61 hal. Put.
131 — 82
Yahya Harahap (M YahyaHarahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 455456)pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum (PMH) ditinjau dari suber, bentuk maupun wujudnya.