Oleh karena KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang selaku TERGUGAT bukan sebagai Pejabat TUNyang menerbitkan keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa, makatidak ada tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan tidak pula melanggar asasasas umum pemerintahan yangHalaman 16 dari 27 halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUNPLGDALAM EKSEPSI.1.2.DALAM POKOK PERKARA.baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang padaakhirnya

Karena itu ketigaKeputusan TUN dapat dikelompokkan dalam sebutan "Keputusan TUNyang bersifat umum";Bahwa mengacu pada pendapat Indroharto, SH sebagaimana diuraikan diatas maka apabila benar objek sengketa a quo merupakan pengaturanyang bersifat umum atau memiliki jangkauan yang bersifat umum, quodnon, padahal tidak, maka bentuk objek sengketa a quo seharusnya bukanberbentuk penetapan tertulis, juga bukan pula suatu norma konkret, bukanpula suatu rencana, bukan pula suatu perundangundangan semu danbukan

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan PeraturanPerundangundangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telahmelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUNdan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang dapatdikutip secara berturutturut sebagai berikut:Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUNYang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yang baikadalah meliputi asas: kepastian Hukum; tertib

Penggugat yang tidak menerimaatau tidak mengetahul adanya keputusan Badan atau Pejabat TUNyang merugikan kepentingan (Pasal 53 UU 5/1986) dan barumengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal55 telah dilampuai, masih dapat mengajukan gugatan di PTUN dalamwaktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusanyang merugikan kepentingannya tersebut.3.

Dengan begitu objek sengketa TUNyang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai denganketentuan Pasal 53 (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 atauUndang Undang PTUN yang menyatakan :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan

ROSDENIARIPIN, Sp.M, dan gugatan di Pengadilan TUNyang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara("BKN") 3; Surat BKN Nomor: 03/Und/Dalpeg.III/III/2007, Tanggal 22Maret 2007 ; Surat Bawasda, Nomor 700125 Bawasda, Tanggal 4 Juni2007, Perihal Laporan Hasil Audit Dugaan Pelanggaran PPNo.32 Thn. 1979 a.n. Sdri. dr. Rosdeni Arifin, Sp.M(Pelaksana Dinas Kesehatan Kab. Bogor), yang ditujukan1415kepada Bupati Bogor nelalui Plt.

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah sepatutnyaditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagaiberikut :Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN SrlA.Kompetensi Absolut.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 lembar pertama dan poin 6lembar kedua yang mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat IIINo.329 tahun 2004 dan HGU atas nama Tergugat II merupakan objek TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, maka gugatan Penggugat sudahsepatutnya

mengikuti proses lelang ulang tersebutdan Penggugat ternyata juga mengikuti PenjelasanPekerjaan (Aanwij ziing) lelang ulang Proyek SistemKapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) DirektoratJenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber DayaKelautan dan Perikanan Departemen Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia ;Didalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo.Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 1 poin 3menyebutkan Keputusan TUN adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang

DUA OBYEK GUGATAN YANGTIDAK BERHUBUNGAN DAN TIDAK TERKAIT SATU SAMA LAINHalaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.7014.15.16.Majelis Hakim Yang Mulia,Bahwa, Gugatan aguo memiliki dua obyek gugatan tetapi tidak satu pundalam Gugatan aquo, Para Penggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiifmemberikan penjelasan mengapa gugatan TUN terkait dengan ObyekGugatan dan Obyek Gugatan II harus diajukan dalam satu Gugatan aquo.Bahwa, Obyek Gugatan dan Obyek Gugatan II adalah dua keputusan TUNyang

dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harusdipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang.Bahwa, dari pengaturan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27/1999 sebagai peraturanyang mendasari penerbitan Obyek Gugatan II pada saat itu jelas ObyekGugatan II hanyalah merupakan syarat bagi suatu pihak untuk mendapatkanizin untuk melakukan usaha atau untuk memulai kegiatan produksinya,sehingga Obyek Gugatan II tersebut pun bukanlah suatu keputusan TUNyang

PTUN.BJM.7831.32.karena faktanya Para Penggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif telahmengetahui keberadaan IPPKH sebelum 19 Maret 2015 dan ParaPenggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif juga telah mengetahuikegiatan produksi pertambangan di sekitar wilayahn Desa Mangkalapi danDesa Hatiif sebelumnya.Bahwa, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UU PTUN juncto Bagian V Angka 3 SEMA No. 2/1991bersifat keharusan (imperatif) sehingga pengajuan suatu gugatan TUNyang

Halin kebanyakan terjadi dalam suasana intern suatu Departemen atau Lembaga Pemerintahan.Perbedaannya dengan peralihan wewenang dengan cara pendelegasian adalah bahwa dalam halmandataris mengeluarkan keputusan TUN dan kemudian keputusan ini disengketakan maka yangmenurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut danseharusnya digugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan TUNyang bersangkutan.

Barat sehingga dari uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa pelimpahan sebagianwewenang pemerintahan dalam bidang perijinan adalah merupakan mandat antara BupatiLombok Barat sebagai mandans (pemberi mandat) dan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima mandat (mandataris) sehingga yang harusdianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN obyekobyek sengketa tersebut danseharusnya digugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan TUNyang

Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT.4.94.10mana tidak mendukung kebijakan Presiden dalam rangkapercepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkataninvestasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi;Bahwa alasan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUNyang pada intinya Penggugat tidak melakukan rangkaian prosestindak lanjut tidak berdasar hukum sama sekali.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dannyata Objek Gugatan TUN tidak memenuhi persyaratan sahKeputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)huruf a, b, dan c, maka dengan demikian Objek Gugatan TUNyang dikeluarkan oleh Tergugat patut dinyatakan tidak sah danbatal.

Tindakan Hukum KPU, Keputusan TUN yang berisi tindakan hukumberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (administratieverechthandeling) menunjuk kepada normatif sifatnya. tindakan hukum itumenimbulkan keadaan hukum (rechtsitutie) yang baru, menciptakan ataumenentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum TUNyang telah ada, sedangkan hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajibanuntuk menuntut sesuatu, memberikan izin untuk berbuat sesuatu dansangat kompleks hubunganhubungan hukum

atau Badan Hukum Perdatadengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negaramenurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahankedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang

dilakukan oleh Kepala Pendidikan Nasional Kab.Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat IIIntervensi berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor :217/11.16.4/Md1981 tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yangmelegalisasinya pada tanggal 04 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai denganazas contrarius actus dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUNyang

serta telah definitif dan tidakmemerlukan persetujuan lebih lanjut dari Instansi lain,Unsur Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau BadanHukum Perdata.Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN BywDengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGATyang merupakan bagian dari suatu rangkaian Keputusan TUN Jjelasmenimbulkan = akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT,dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT telahmelahirkan hubungan hukum baru, dari Serangkaian Keputusan TUNyang

Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara);Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Atas dasar itu terhadap perkara TUNyang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak.2).

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Para Penggugattelah mengajukan Upaya Keberatan sebagaimana bukti P16, dan telah diterima olehTergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian gugatan ParaPenggugat tidak dapat dikatakan prematur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, karena dengan adanyakeberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat TUNyang

oleh Keputusan tersebut.wn Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsungmungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papanpengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju olehkeputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isikeputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, makabiasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akanmenggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUNyang

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan

Putusan Nomor 279 K/TUN/2016dikecualikan seperti yang dimaksud pada Pasal 2 Huruf d UU Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun2009.Dengan berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas makaObjek Sengketa a quo adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan TUNyang dapat disengketakan melalui Peradilan TUN dan untuk itu menjadikewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untukmemeriksa, memutus, dan mengadili sengketanya, bukan kewenanganPengadilan

Bahwa Judex Facti s.o.r telah melampaui batas kewenangan dalammemeriksa dan memutus sengketa tentang sertifikat hak milik Nomor 90Tahun 1992 atas nama Gamel Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 65Tahun 1987 atas nama Mathias Hutapea yang saling tumpang tindih,karena sertifkat hak milik dalam perkara a quo merupakan Keputusan TUNyang masuk kedalam kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;1.