Ditemukan 3207 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1247 1177 1217 1677 1077 1977 12770 1207 1287
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 27-05-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663 B/PK/PJK/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA;
232 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 663/B/PK/PJK/20163.11.3.Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskankata yang didepannya.
Pengadilan PA PEMALANG
Register : 19-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PA PEMALANG Nomor 1389/Pdt.G/2014/PA. Pml
Tanggal 2 Oktober 2014 —
10 — 0
  • af0 ltrchfcsO lang1057langfe2057langnp1057insrsid 1 1022226charrsid8528534 Yakni Tergugatmelanggar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsOlang1057langfe2057langnp1057insrsid2 1277 18charrsid8528534 sighat taklik rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1057langfe2057langnp1057insrsid 1 1022226charrsid8528534 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOlang1057langfe2057langnp1057insrsid8417878charrsid8528534 angka rtlchfcs1 af0ltrchfcsO lang1057langfe2057langnp 1057insrsid9265072charrsid8528534 rtlchfcs1afO ltrchfcsOlang1057langfe2057langnp1057insrsid
    lang1033langfe2057langnp1033insrsid12216541 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1057langfe2057langnp1057insrsid 11614971charrsid8528534par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1057langfe2057langnp 1057langfenp2057insrsid1 195548charrsid8528534 hichaf0dbchafOlochf0 2.tab rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOlang1057langfe2057langnp 1057insrsid1 195548charrsid8528534 Suami m rtlchfcs 1af0 ItrchfcsO lang1057langfe2057langnp1057insrsid14507772charrsid8528534embiarkan (tidak memperdu rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOlang1057langfe2057langnp1057insrsid2 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 B/PK/PJK/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGROWIRATAMA;
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghasilkan sebagai penyerahan.Dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembaliseharusnya tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukanterkait pemakaian TBS;14) Bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN disebutkan dengan kalimat sebagaiberikut: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehanBarang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 B/PK/PJK/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANDAR SUMATERA INDONESIA;
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutbertentangan dengan netralitas PPN yang menghendakiPPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;Bahwa selain itu, apabila dicermati, ketentuan yangdiatur dalam Pasal 16B ayat (8) UndangUndang PPNdisebutkan dengan redaksional, sebagai berikut: PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1565 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajid Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.b) Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPHalaman 30 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1565 /B/PK/PJK/2016dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 09-06-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 03-01-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3441/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 14 Oktober 2014 — PEMOHON lawan TERMOHON
18 — 7
  • 1006639rsid 1050490rsid 1056660rsid1059057rsid1060954rsid1071724rsid1072594rsid1073905rsid 1076300rsid 1076459rsid 1076935rsid1078 166rsid1 1 14557rsid1 1 14735rsid1 1 1929 1rsid 1121 144rsid 1 123740rsid 1 128219rsid1 129399rsid1 13330 1rsid1 134435rsid1 139860rsid 1 139980rsid 1 14035 Irsid 1 142752rsid1 14321 7rsid1 180644 rsid1 18570 1rsid1 187558rsid 1 196848rsid1201270rsid 1201936rsid1202464rsid1210835rsid1211789rsid1248308rsid1250545rsid 1255043rsid 1258304rsid1265087rsid1265554rsid1266664rsid 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2021 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
166 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perlakuan yangsama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalambidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegangteguh pada ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SERIKAT PUTRA
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadapkasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnyasama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UndangUndang PPN menyatakanbahwa "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT GERSINDO MINANG PLANTATION
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • prinsip di dalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMP PLANTATION
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/20156. 2.6. 3.sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UndangUndang PPN menyatakanbahwa "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwabagian kalimat berikutnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1965 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian~ kalimat berikutnyamenjelaskan kata yang didepannya. Oleh karena itu,Kalimat: atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapatdikreditkan, bukan merupakan kalimat utama, melainkankalimat keterangan atau penjelas dari kalimat BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuawajib pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (38) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa "pajak masukan yang dibayar untukperolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 218/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat III : CHANDRA SURJANTO Diwakili Oleh : IVO ANTONI GINTING.SH
Terbanding/Penggugat : DJAPITER TINAMBUNAN
Turut Terbanding/Tergugat I : AHMAD RAHMAN HIDAYAT
Turut Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS NINA FARIDA EMAWATI, SH, M. Kn
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
175 — 240
  • UndangUndang No. 4 Tahun 1996 TentangHak Tanggungan, dalam pasal 12 menyatakan:anji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggunganuntuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, bataldemi hukumSelain didalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan, Pelarangan beding juga telah banyak ditemukan dalamberbagai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap,diantaranya:Sid3.2.Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 K/Pdt/2017.........Bahwa lagi pula putusan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 10/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin ABDUL HAMID Diwakili Oleh : AKHMAD MUNAWAR SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YULIATI, SH., MH
143 — 167
  • BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;109.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1277/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;110.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1278/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT.
    BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1277/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1278/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-02-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 10 Oktober 2016 — IDA BAGUS PUTU GERIA melawan IDA BAGUS NYOMAN BAJRA, dkk.
80 — 27
  • Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 913/Desa Penatih Dangin Puri,Gambar Situasi Nomor 1277/1991 tanggal 2821991, Luas 220 m2, atasnama Ni Wayan Murni, diberi tanda T.VI1;Terhadap fotocopy surat di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai denganaslinya dan telah bermeterai cukup;Menimbang, bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV maupun Tergugat VI tidakmengajukan alat bukti Saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberikankesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas letak, batasbatasdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI;
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN menyatakanbahwa "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwabagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya.Oleh karena itu, Kalimat: atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 20-06-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Cbn
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
257 — 264
  • Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Cirebon;1.Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (3) secara tegas dinyatakan:Jika surat gugat itu tentang barang tetap (tanah) maka surat gugat itudimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapaterletak barang itu;Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat (3) tersebut sejalan denganPertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara No.214/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1277 K/Pdt/2016 yangberbunyi:Menimbang
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 6 Oktober 2017 — OLIVIA HALIM
115 — 77
  • BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1277/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1278/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT.
    BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;109.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1277/SP/KX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengirimanRSUD Pulang Pisau;110.1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT.MEGA ANDALAN KALASAN No. 1278/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober2012 kepada Expidisi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu prinsip didalam UndangUndang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277