Ditemukan 3211 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terkuak
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
90 — 72
  • Ahli menerangkan AJB dan SHGB adalah bukti otentikyang terkuat dan terpenuh. Ahli menerangkan kalau untuk membatalkan sertifikat,harus ada bukti dukung terkait kepada kebenaran akanfungsi dari akta itu.
    Akan tetapi, karena Para Tergugat tidak mengajukangugatan perdata ataupun tata usaha negara bahkan pidana, makadengan demikian bukti AJB dan SHGB milik Penggugat adalahmerupakan bukti yang autentik, yang terkuat dan terpenuh, dandianggap benar, karena tidak ada bukti sebaliknya, baik berupaPutusan PTUN maupun Putusan PN mengenai kepemilikan;Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT menolak dengan tegas dalilPara Pembanding halaman 16 yang menyatakan pertimbanganMajelis Hakim halaman 171173 tersebut keliru, tidak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-12-2017 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 671/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat:
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
83 — 26
  • BAHWA sesungguhnya gugatan para Penggugat aquo tidak berdasarkan padaalas hak yang bersifat authentic ; artinya para Penggugat tidak pernahmenyebutkan dan tidak pula menerangkan secara jelas ; bukti surat hakkepemilikan atas obyek bidang tanah yang diakuinya dan diklaimnya sebagaimilik Lalu Oemar ; khususnya alas hak berupa Sertipikat Hak Milik sebagai alatbukti terkuat dan sempurna atas hak kepemilikan bidang tanah.> Bahwa fakta hukumnya ; para Penggugat hanya berpedoman kepadaPutusan Pengadilan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 12-11-2008 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 37/Pdt.G/2007/PN Lbp
Tanggal 12 Nopember 2008 — Drs. DOHAR.P.H.PASARIBU.M.,M umru 53 tahun, Pekerjaan Administratur Kebun Melati PTPN II Tanjung Morawa. Tempat tinggal Jln. Dr. Mansur Baru No.4 RT/RW-004/009, Kel Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Kota Medan selanjutnya disebut Pelawan I. 2. SYAHARUDDIN. umur 68 tahun, Peker4.jaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II. 3. MUHAMMAD SYUKUR, umur 55 tahun. Pekerjaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III 4. IBRAHIM, umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, RT 01/RW 01 Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV. 5. SITI NURMALA SIREGAR, Umur 52 tahun, Pekerjaan Karyawan/pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Jalan Kelapa Sawit, Desa Tanjung   Morawa, Kec. Tanjung Morawa A Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan V 6. ROSMAWATY,BA. umur 49 tahun, Pekeijaan guru, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI. 7. MUTIA MATONDANG, Umur 52 tahun, Pekeijaan Karyawan/ pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VII. 8. SYAFDRUDDIN, umur 45. Pekerjaan Karyawan/Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV RT 001/RW 001, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VIII. 9. HJ.HABIBAH, Umur 72 , Pekerjaan Ibu rumah tagga. Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IX. 10. MOHAMMAD HASAN AL W Y, umur 74 tahun. Pekerjaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal RW/RT OOlDusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan X. 11. PURI INDRA AINI umur 50 Tahun, Pekeijaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XI. 12. J U N A I D I, umur 44 Tahun, Pekeijaan Tukang Becak, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XII. 13. MASANG PINEM.SE. umur 53 Tahun, Pekerjaan Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. TanjungMorawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XIII. 14. IMMANUEL GINTING, umur 50 Tahun. Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jl. Kelapa Sawit No.246 Lk. I RT 003/RW 006, Kel. Pekan Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XIV. 15. J U N A I D I , umur 34 Tahun, Pekeijaan Buruh, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XV. 16. R I W O H. umur 69 Tahun, Pekeijaan Pensiunan Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV RT 01/RW 01, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XVI. 17. AGUS SALIM, umur 38 Tahun, Pekeijaan Buruh , Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawang, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XVII. 18. J U M I N A H, umur 88 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XVIII. 19. I B N U, umur 72 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XIX. Dalam hal ini diwakili A.DEWANTO HANDOKO,SH dan GANDA MARBUN,SH Advokat dan Kantor Handoko, Timur dan Partners, Advokat and Consellor at lawor, beralamat di jalan Sei Merah No.3 Medan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2007. L A W A N 1. DR. R.M. H.M.SUPRIANTO' umur 48 tahun, Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah. Tempat tinggal Sei Merah No.293/294 Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Terlawan Penyita. 2. P.T.PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero t Tanjung Morawa C.q. Direktur Utama P.T. Perkebunan Nusantara II' (Persero) Tanjung Morawa, beralamat di jin Medan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita I; 3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Cq. Bupati Deli Serdang, beralamat di jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita II: 4. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq. Ubemur Sumtera Utara, beralamat di jalan di Ponegoro Medan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita III; 5. Pemerintah R.I Cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beralamat di jalan Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta selanjutnya disebut sebagai Terlawam Tersita IV: 6. Kepolisian Negara R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara beralamat di jalan Sisingamangaraja Km. 10.5 No.60 Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TerlawanTersita V;
497 — 73
  • SIAHAAN Bahwa perbedaan hak milk dan hak Guna Usaha, dimana hak milikmerupakan hak terkuat dan terpenuh dan tidak beijangka, sedangakn Hak Guna Usahabeyangka. Bahwa setelah habis Hak Guna Usahanya maka tanah dikuasai oleh Negara. Bahwa menurut undang Agraria No.9 /1999 dalam hak Guna UsahaPemegang hak wajib menjaga. Bahwa menurut pasal 9 Undang undang Agraraia tahun 1999 PemegangHak Guna Usaha dapat memperoleh ganti rugi termasuk tanah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
828 — 3160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 37 P/HUM/20184.7.1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun1997) (Bukti P15);Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6;Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahdiadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RepublikIndonesia menurut ketentuanketentuan yang diaturdengan Peraturan Pemerintah;(2) Pendaftaran tersebut
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 04/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 14 April 2016 — - MAWARDI Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT PULAU PETAK KABPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
80 — 51
  • Mawardi)tidak puas dan keinginan yang terkuat adalah membatalkan penetapan KadesTerpilin Anjir Palambang maka Upaya mediasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dianggap gagal oleh yang bersangkutan ;6. Bahwa berkaitan dengan DPS dan DPT yang Penggugat Permasalahkan dalampoin 17 (tujuh belas) gugatan menyatakan DPS dan DPT tidak pernah dilihat baikoleh warga masyarakat maupun oleh Penggugat sendiri dan tidak pernahdiperlinatkan akan dibuktikan pada agenda pembuktian nanti ; 7. Bahwa Penggugat (Sdr.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 13-11-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 37/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Februari 2018 — Dr. SUKA GINTING
86 — 35
  • Hak milikHak guna usahaHak guna bangunanHak pakaiHak sewa~o a9 5Hak membuka tanahHak memungut hasil=Hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatasyang akan ditetapbkan dengan UU serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; Bahwa ketentuan Pasal 20 dengan tegas menyatakan : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 05-11-2012 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 08/PDT.G/2012/PN.LBH
Tanggal 23 Oktober 2013 — Penggugat : Muhammad Taib Sangaji, ST Dk Tergugat : Zulkifli Kodja DK
99 — 43
  • yangbersangkutan, 77207722 077(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan itikat baik, setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyasertifikat maka yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut sertamengajukan keberatan; Menimbang, bahwa atas dasar hukum tersebut maka Tergugat I yang telahmendapatkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa sejak tanggal 25 Januari2011, merupakan bukti terkuat
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 28-03-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 144/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 28 Maret 2018 — * Perdata - KARVAN W. MOGALANA X ENDAH Binti H. TOHIR, Dkk
57 — 22
  • Yang diperlukan untuk mengajukan permohonan gunamemperoleh sertifikat hak milik atas tanah adalah bidang tanah tersebuttelah memiliki buktioukti hak atas tanah dan tidak sedang dalam sengketa.Sertifikat tersebut akan menjadi bukti yang terkuat dan terpenuh ataskepemilikan sebidang tanah berdasarkan hukum pertanahan.17.Bahwa benar dasar pemilikan bidang tanah tersebut oleh Ny. MARSITIselaku Penjual adalah pemilikan Bekas Hak Milik Adat C Desa 1106P.22D.IVatas nama MARJA ELI alias H.
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN LABUHA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
1.YAMIN HASAN
2.RAMAN AHYA, M.Sc.,M.Pd., Si.
3.AMIRUDIN LA DAE
Tergugat:
1.Kementrian Agama
2.Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Selatan
2.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
3.Kepala Desa Madapolo Barat
160 — 166
  • 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh Bahwa di dalam sistem administrasi terkait tanah di desa dulu diwajibkanharus ada buku tanah, sekarang sudah tidak ada sejak adanya UndangUndang Nomor 12 tahun 1985 tentang pembayaran PBB, pentingnyapenguasaan tanah dan adanya tanda bukti; Bahwa terbitnya Sertifikat dianggap sah sesuai pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai penjelasan atas pasal 19UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Sertifikat merupakantanda bukti terkuat
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 115/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Oktober 2018 — I. Minanto Wiyono alias Ming Hong, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Fajar VI No. 7 RT. 001/008 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, KTP/NIK.: 3171020302620004,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Haris Tuasikal, S.H., Didi Sumardi, SE.SH.MH., Ade Susanto, SH. Dan Hawilli Octaris, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HRP Law Firm, yang beralamat di Jalan G I (Tali Raya) No.8A, Kel.Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 112/HRP-SK/XI/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I; II. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding II; Melawan: Sriwitin alias Lee Wie Chen.,beralamat diJl. Danau Sentani No. 01 Lippo Village RT.001/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Robert T. Sirait, Rama Gemingkar Matram, SH., Advokat,Pengacara &Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROBERT SIRAIT, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok H/I No.9 Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; D a n 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding I; 2. Anton Sugiarto (Anton Sugiharto), tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding II;
106 — 51
  • tersebut, saat itu dibuat dihadapanCamat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Bahvea sebagai informasi, Sertifikat dan AJB Penggugat ketiganya bertahun 1990, sedangkan Sertifikat Tergugat bertahun 2005, artinyabukti kepemilikan Penggugat JAUH LEBIH TUA DIBANDING BUKTIKEPEMILIKAN Tergugat I.Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (selanjutnya disebutsebagai UU PA) yang berbunyi sebagai berikut:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/PDT.G/2015/PN Plk
Tanggal 7 Oktober 2015 — Wibyanto Onggara Achmad Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, DK
95 — 16
  • tahun 2012 dan SHM 11505 tahun2012.Bahwa Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik mestinya sudahmenjamin Kepastian Hukum sesuai pasal 19 UUPA dimana pada saatmengajukan Sertifikat yang meliputi Pengukuran, Pemetaan danPembukuan tanah sampai dapat Surat Tanda bukti Hak yaitu sertifikatsebagai alat bukti kuat selain itu. tujuan Sertifikat itu) sendiridiharapkan memberi perlindungan kepada Pemegang Hak;Bahwa sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA juga menegaskanbahwa Hk Milik adalah Hak turun temurun . terkuat
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 32/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
128 — 47
  • Dengan demikian seharusnya aksesjalan (rencana gang) a guo yang dituntut realisasinya oleh Para Penggugat ,bukannya malahan menyasar kepada Tanah milik Tergugat Il Intervensi1 danTergugat Il Intervensi2, yang merupakan Tanah Hak Milik yang terkuat danterpenuh yang dilindungi oleh hukum ; 12.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 17-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 16 September 2015 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 3. PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
100 — 163
  • ; (3) Permohonan ijin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diajukan kepadapejabat tersebut pada ayat (1) selambatlambatnya tanggal 24 Juni 1980, denganmempergunakan daftar isian yang disediakan ; (4) Setelah diperoleh ijin tersebut dalam ayat (2) pasal ini dan telah dilaksanakan baliknamanya, maka permohonan untuk memperoleh hak baru diselesaikanberdasarkan Peraturan ini ;Bahwa, Para Penggugat telah memiliki tanah di Kelurahan Cinangka KecamatanSawangan Kota Depok dengan bukti hak yang terkuat
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Register : 01-11-2012 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 9/PDT.G/2012/PN.KLT
Tanggal 4 Juni 2013 — 1. M. RUSLAN DJATIMULIA, Sebagai PENGGUGAT I; 2. IZWAR MUSLI, Sebagai PENGGUGAT II; MELAWAN : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT.
94 — 26
  • BINBERANGAS berikut lampirannya (Vide Bukti P.1) sebagaimana tersebut di atas dapatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sehingga GugatanPenggugat I dan Penggugat II berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan sehingga tanahperkara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Roha bintiAbdul Madjid dan Baah binti Abdul Madjid ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Tanah
Register : 19-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 4/PDT.G/2012/PN.SPG
Tanggal 16 Agustus 2012 — PENGGUGAT : H. HUSEN H A D I L I TERGUGAT : KEPALA KELURAHAN POLAGAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KABUPATEN SAMPANG, HAJI MUHAMMAD IKSAN, ABDUL MALIK, AINURROZAQ, MUSYAFFA’ ALY, MOH DHOIFI, Ahli Waris dari SAIFUL BAHRI, HASYIM P SILAH, FARAH UMMU KULTSUM, MUFLIHAH,
86 — 22
  • Eksepsi gugatan Para Tergugat yang Ketiga yaituBahwa gugatan Para Penggugat obscuur libel, sebab gugatan Para Penggugat yanghanya memuat petitum agar sertifikat tanah sengketa dinyatakan batal, sementara suratyang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah a quo tidak dimintakan pembatalannya,maka kedudukan tanah sengketa tetap sebagai tanahtanah milik yang telah diberikankepada Para TergugatMenimbang, bahwa mengenai Eksepsi Ketiga dalam perkara ini menurut MajelisHakim bukti kepemilikan itu yang terkuat
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 26-05-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 38.PDT.G.2015.PN CBN
Tanggal 22 Maret 2016 — Perdata: Penggugat: - ISWARDY CAHYANA,Dkk. Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON
133 — 48
  • Negaramempunyai hubungan Hukum tertentu berupa hubungan kepemilikankekuasaan atau kepunyaan menurut UUPA, Tanah Negara adalah Tanah tanahyang tidak di Haki dengan hak hak perorangan dan di kuasai penuh olehNegara ;Bahwa Tanah milik Negara adalah tanah tidak boleh dikuasai, digunakan untukkepentingan apapun selain Negara dan pemerintah, maka Negara memiliki hakmilik yang secara konseptual merupakan hak atas tanah yang diberikan Negarauntuk individu atau Badan hukum dimana sifatnya turun temurun, terkuat
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN METRO Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Met
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Effendi Taslim
Tergugat:
1.Drs. H.Chairul Tabrani
2.Agus Jamhari
3.Hadri Abunawar, S.H., M.H.
4.Rio Arbi Dharma
5.Kantor Pertanahan Kota Metro
6.Sortha Aritonang alias Ahmad Sortha Aritonang
7.H. RUDI HARTONO Bin Herman
Turut Tergugat:
1.Selvi Fitrian Liu, S.H.
2.Dewi Shinta Handini Putri, S.H, Mkn
176 — 29
  • setiap pemenang lelang untuk mendapatkan suatukepastian hukum baik dalam proses lelang maupun pemenang lelang tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Pertanahan yangmenyebutkan beralinnya suatu kepemilihan suatu hak keperdataan sebagaisuatu hak milik;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang dikenaldengan UUPA sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakanbahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kln
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SURATMI
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resort Klaten
265 — 117
  • Itu kalaukita membaca, membongkar kasus Antasari Azhar dalam pembunuhanHalaman 51 dari 79, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KInNazarudin, Yang Mulia, itu terkuat. Bayangkan ketika Nazarudin ditembaklalu ada telepon kepada Prof. Munim Idris, Munim Idris ini 40 tahun lohmelakukan otopsi. Ketika dia sampai ke Rumah Sakit Puri Asin apa yangterjadi dialaminya?
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Frengky Rumbino (Kuasa Insidentil)
Tergugat:
1.Tergugat I, Wagiyanti
2.Tergugat II, Sutarno
3.Tergugat III, Dorteus Mandacan alias Dortheus Mandacan
4.Tergugat IV, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari
Turut Tergugat:
4.Turut Tergugat I, Kepala Wilayah Kecamatan/Distrik Manokwari Barat
5.Turut Terugat II, Kepala Kantor Kelurahan Manokwari Barat
70 — 53
  • Bahwa perbuatan Tergugat IIl menjual tanah obyek sengketa kepadaTergugat dan Tergugat II tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugatsebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, merupakan perbuatanyang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat (vide Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yangmenentukan bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang terkuat danterpenuh) sehingga Penggugat berhak menurut hukum untuk menikmatitanah obyek sengketa, bertentangan pula dengan
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 04-06-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Ktl
Tanggal 4 Juni 2013 — M. RUSLAN DJATIMULIA, dkk vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT
70 — 14
  • BINBERANGAS berikut lampirannya (Vide Bukti P.1) sebagaimana tersebut di atas dapatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sehingga GugatanPenggugat I dan Penggugat II berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan sehingga tanahperkara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Roha bintiAbdul Madjid dan Baah binti Abdul Madjid ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat