Ditemukan 3335 data
34 — 12
H Harifin A. Tumpa, SH.
99 — 52
putusandimaksud, maka dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam huruf d dan huruf e di atas, maka Menteri Komunikasi danInformatika menerbitkan Objek Sengketa dengan tidak mengacu pada websiteinfo perkara Mahkamah Agung RI dalam perkara sebelumnya.Bahwa patut menjadi perhatian Majelis Hakim, perkara Mantan Hakim AgungAchmad Yamanie terkait pemalsuan amar putusan Mahkamah Agung yangdicantumkan dalam website info perkara Mahkamah Agung yang mana telahdiakui pula oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.ttd./ Made Tara, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Hasiamah Distiyawati, SH., MH.Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana Umum,MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.NIP.040018310. Hal.35 dari 35 hal. Put. No.1440 K/Pid/2010
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
RANDI SOFIAN Als. ASRAF Bin MOCHAMAD GAOS
46 — 7
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. (Ketua Mahkamah Agung RI), cetakan PT.Sinar Grafika, halaman 289 menyatakan bahwa arti penyalahguna telahditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21 — 18
Harifin A.
JONG JIN BAIK
Tergugat:
PT DOZEN BAGUS INDONESIA
Turut Tergugat:
MUN JAE YUB
96 — 14
Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
RAMA Bin PUDIN
27 — 10
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar danpembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,pecandunarkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis,sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI, Periode tahun 20092012)yang menyatakan:Putusan hakim adalah merupakan akhir dari suatu proses perkara, apalagisuatu putusan peninjauan kembali yang tidak ada lagi upaya hukumnya,sehingga harus dibuat secara cermat dan hatihati, agar keadilan yangmerupakan roh dari hukum dapat tercapai.
85 — 27
Nomor.111/Pat.G/2016/PN.Sby18.12.20.21.22.23.Bahwa andaikatapun (misalkan saja) Tergugat tidak melaksanakan isi putusanyang menghukumnya untuk membayar sejumlah ganti rugi, maka prosedureksekusinya bukan dengan cara langsung menyerahkan benda tidakbergerak milik Tergugat kepada Penggugat berikut dengan suratsuratnyauntuk kemudian di lelang".Bahwa mengenai uang paksa (duangsom) posita maupun petitum gugatanPenggugat juga tidak jelas (periksa Butir 24 posita dan Butir 9 petitum gugatanPenggugat).Harifin
(Harifin A.
RATU, SE
Tergugat:
1.Paskalis Pide
2.Emanuel Ane
3.pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri kepala desa sungai hijau
4.Pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Kalimantan Tengah Cq Camat Pangkalan Banteng
90 — 17
Apabila seorang Advokat dalam memberikanjasa hukum saat beracara di Pengadilan tidak melampirkan Berita AcaraSumpah pada Surat Kuasanya, maka keabsahannya sebagai advokatpatut dipertanyakan;2.5 Bahwa Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2009 masih dijabatoleh Harifin A Tumpa pernah mengeluarkan surat bernomor113/KMA/IX/2009. Surat itu ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat KAI(Kongres Advokat Indonesia).
Dalam surat itu Harifin mengatakan bahwa.Hakim memang tidak perlu meminta Berita Acara Sumpah setiapadvokat yang beracara di pengadilan, akan tetapi apabila ada yangmempersoalkan keabsahannya sebagai advokat, maka tentu hakimdapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh undangundang;2.6 Bahwa karena itu pula Advokat kondang Prof. Dr.
93 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Mlg.ini adalah tidak sama dengan perkara yang telah diputus Nomor217/Pdt.G/1995/PN.Mlg. karena walaupun subjek dan objek keduaperkara tersebut sama, akan tetapi alasanalasan yang dikemukakanadalah berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas nebis in idem.Bahwa alasan yang dipakai dalam perkara sekarang ini (Nomor160/Pdt.G/1999/PN.Mlg.) adalah adanya putusan pidana yang telahberkekuatan hukum tetap ; Majelis Hakim Agung: 1) Bagir Manan(Ketua), Dirwoto (Anggota); 3) Harifin
52 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, S.H.
87 — 7
dalildalilPenggugat serta dalildalil bantahan Tergugat dihubungkan dengan buktibuktiyang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 163 HIR (Heirzien InlandschReglement) dan Pasal 1865 Kitab Undangundang Hukum Perdata telahmengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakanbahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkansuatu peristiwa, untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak oranglain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu ;Menimbang, bahwa Harifin
129 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH.Untuk Salinan.MAHKAMAH AGUNG RI.a/n. Panitera.Panitera Muda Perdata Umum.(Pri Pambudi Teguh, SH.,MHNIP. 1961 0313 1988 031 003Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 330PK/Pdt/2009
438 — 176
terhadap tanahobyek sengketa telah di jual kepada Tergugat Konvensi (Rubanah);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugatnya adalah orangorang yang secara nyata benarbenar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilantersebut;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Bahwa berdasarkan Yurisprudensinya Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 dananotasi dari Harifin A.
Harifin A. Tumpa, S.H.M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalahyang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 padahalaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu diaharus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
42 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PantieraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH, MH.NIP : 040.049.629hal. 33 dari 33 hal. Put. No.431 K/Pdt.Sus/2010:
DWI ROMADONNA, SH
Terdakwa:
TONI KURNIAWAN BIN TOPIK
29 — 2
Harifin A.
376 — 232
menguraikan dalildalilPelawan serta dalildalil bantahan Terlawan, bantahan Ikut Terlawan danbantahan Ikut Terlawan Il dihubungkan dengan buktibukti yang diajukandipersidangan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW telahmengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakanbarangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatuperistiwa, untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lainharus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;Menimbang, bahwa Harifin
106 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat diterapbkan dalam suatu tuntutanpengosongan (ontruiming) karena undangundang tidak membedakankejadiankejadian atau kasuskasus yang mana ada kemungkinandilengkapi suatu riil eksekusi dan mana yang tidak ada kemungkinandilengkapi suatu riil eksekusi;pembayaran dwangsom harus mulai diperhitungkan mulai sejak tanggalhari terlampauinya 8 (delapan) hari setelah Penggugat diaanmaning danternyata para Penggugat tetap tidak bersedia untuk secara sukarela(vrijwillig) memenuhi kewajibannya tersebut, (Harifin
1.Adam Putrayansya, SH
2.WIDI SULISTYO, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD RIZKY PANJAITAN Alias RIZKY Bin HORAS PANJAITAN
23 — 4
kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya suratjin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter atau Perbuatanterdakwajuga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban orang itu sendiri;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalahperbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal inibertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undangundangtentang Narkotika serta peraturan lainnya;Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Harifin