Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
11258
  • Dan berdasarkan alasan hukummana, karenanya relevan apabila dalam gugatan sengketa tata usaha negara initerlebin dahulu) menguraikan tentang pengertian hak milik adat dapatdiinterprestasikan dari pengertian hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi :Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyalorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. ; Bahwa dengan mengacu kepada pengertian hak milik di atas, maka menurut ProfDr.
Register : 21-09-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUKATMA Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat II : SUKARDI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat III : AMINULLAH Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat IV : MALEM KERINA LIMBENG Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat V : PAINI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VI : SURATMIN Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VII : SUHARSO Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. AMAL TANI
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
140116
  • Bukti ini merupakan bukti terkuat dan terpenuh berdasarkanUndangUndang Pokok Agraria (UUPA) dan bukti ini sampaisekarang tidak pernah dicabut atau dilakukan pembatalansehingga sah dan berkekuatan hukum.e Bukti P3 Surat Keputusan Izin Membuka tanah No. 66/ DTL/ 3/1979 nama Sukardi/Penggugat II/Pembanding II. Bukti ini diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Bahorok tanggal 26Februari 1979, apabila diperlinatkan, pada alinea pertama SuratKeputusan tersebut, dengan MEMPERHATIKAN :1.
Register : 25-06-2012 — Putus : 11-01-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Stg
Tanggal 11 Januari 2013 — KWET SANG als ASANG, Dkk MELAWAN HIU KOM NAM, Dkk
9015
  • bahwa Akta Jual Beli Nomor : 179/2002 tanggal 14 Oktober 2002adalah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diatasnya berdiri88rumah toko yang menjadi perkara a quo sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan haknya atas tanah terperkaratelah mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2337 tahun 2002 atas namaHIU KONG NAM (Bukti TI.1) , dimana bukti kepemilikan sertifikat tersebut adalah hakmilik yang merupakan hak yang terkuat
Register : 31-01-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Desember 2017 — R.E. BARINGBING, SH., MH. X 1. PANGLIMA KODAM JAYA / JAYAKARTA CQ. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA - ANGKATAN DARAT CQ. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cs
13335
  • EIGENDOMVERPONDING Nomor : 5039 tahun 1935 atas nama W.L.SAMUEL DE MEYER F. ( Karena tidak dikonversi menjadi HakTanah sebagaimana ditentukan UndangUndang Nomor : 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ).Bahwa oleh karena tanah sengketa + 525 m2 tersebutmerupakan bagian dari tanah Eigendom Verponding yang tidakdikonversi, maka sesuai Pasal 20 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,yang mengatakan bahwa HAK MILIK ATAS TANAH adalah hakturun temurun, terkuat
Register : 08-05-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 78/PDT.G/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Mei 2015 — PT Tanjung Nipah VS I Made Switha, dkk
11579
  • apakah dari luas 80.000 M2 atau dari luas90.000 M2, sehingga tanah seluas 75.115 M2 tersebut tidak sinkrondengan jjin lokasi dan ijin prinsip;Bahwa sertifikat Hak Milik No. 647, tanggal 05101995, Luas 64.180M2, pemegang hak GDE WIRATHA (Tergugat Il) dan Sertifikat HakMilik No. 648, tgl 05101995, luas 55.820 M2, pemegang hak MD.WIRANATHA (Tergugat ll) adalah sertifikat yang sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat dan sekaligus sebagai buktihak terkuat dan terpenuh pada diri pemegang haknya;Bahwa
Putus : 10-12-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/ Pdt.G/ 2014/ PN.TGT
Tanggal 10 Desember 2014 — - NADIRA - 1. PEMERINTAH KABUPATEN PASER - 2. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Cq. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER - 3. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Cq KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER - 4. LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASER - 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
10117
  • Grogot, sehingga menurut hukumPenggugat memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum atastanah yang dimilikinya, baik di dalam tindakan kepemilikan maupunpenguasaannya, vide ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Agraria (UUPA), dimanasecara normative telah ditegaskan hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — 1. SOEWITO, 2. WINDI binti SOEWAHONO, DKK VS BAMBANG NUGROHO SANJOTObin(Alamrhum) SANJOTO
135125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 78 PK/Pdt/201620.21.22.23.24.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang menegaskan:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6;Bahwa dengan demikian dengan berdasarkan pada ketentuanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria serta logika hukum yang lazim digunakan dalampenyelesaian perkara dapat disimpulkan bahwa:Hak Guna Bangunan (HGB
Register : 04-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
181136
  • terlebihdahulu meninggal dunia; Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPNmenyatakan bahwa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar SituasiNo. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENARdan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota PangkalpinangKementerian ATR/BPN; Bahwa berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 GambarSituasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, makaAYAH KANDUNG PARA TERGUGAT memiliki hak terkuat
Register : 29-04-2013 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ny. Arifa Soeryono,cs >< PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk,Cs
12342
  • atas nama Tergugat merupakan bukti terkuat tentang kepemilikan tanah dan rumah dinas a quo oleh Tergugat ;3. Bahwa sertifikat HGB tersebut diterbitkan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan UUPAjo. PP No. 10 Tahun 1961 jo.
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
DODY HANDOKO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
718
  • Bahwa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1)disebutkan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhHalaman 2 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Madyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6;10.Bahwa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1)disebutkan Hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik;11.Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997Pasal 32 ayat (1) disebutkan Sertifikat merupakan
Register : 30-01-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Lmg
Tanggal 12 Oktober 2017 — 1. DANIAL FRANKY, Lahir di Lamongan tanggal 19 Januari 1975, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat I; 2. YUNIAR TRI WULANDARI, Lahir di Kediri tanggal 27 Juni 1977, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata Bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat II; 3. MOH. ANIS, Lahir di Lamongan tanggal 18 Maret 1965, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Veteran 09/08 Komplek PLN, RT. 003/ RW. 002, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, disebut sebagai Penggugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Benhard Manurung, S.H., M.Hum., Drs. Victor A.Sinaga, S.H dan Soetjipto Hadi Soekrisno, S.H, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermawan Benhard Manurung, S.H. & Partner beralamat di Jl. Kartini No. 30 Surabaya 60236 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Januari 2017 dibawah Reg. No. 15/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 8 Juni 2017 dibawah Reg. No. 90/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Agustus 2017 dibawah Reg. No. 115/2017/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT Lawan: KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA CQ PANGDAM V BRAWIJAYA CQ KOMANDAN RESOR MILITER MOJOKERTO CQ KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGAN, berkedudukan di Pangdam V Brawijaya Cq. Komandan Resor Militer 082/CPYJ Mojokerto Cq. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 1. AMINAH, Umur 81 tahun, tanggal lahir 23-11-1936, bertempat tinggal di Babat Raya No.218 RT.003 RW.004 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, untuk disebut sebagai Turut Tergugat I; 2. SAKDIYAH, Umur 62 tahun, tanggal lahir 27-10-1955, bertempat tinggal di Jl Melon RT.010 RW.003, Desa Purwosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, disebut sebagai Turut Tergugat II; 3. AISYAH, Umur 59 tahun, tanggal lahir 02-11-1958, bertempat tinggal di Jl.Johor 12 RT.001 RW.006, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Cantian, Kota Surabaya, disebut sebagai Turut Tergugat III; 4. NUR LAILA, Umur 56 tahun, tanggal lahir 18-09-1961, bertempat tinggal di Mangaran RT 001 RW 003 Desa Mangaran, Kecamatan Magaran, Kabupaten Situbondo, disebut sebagai Turut Tergugat IV; 5. HAMIDAH, Umur 53 tahun, tanggal lahir 08-09-1964, bertempat tinggal di Jl.Tengku Umar 137 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, disebut sebagai Turut Tergugat V; 6. ABU BAKAR, Umur 50 tahun, tanggal lahir 15-12-1969, bertempat tinggal di Jl. Mujair III/4 RT.005 RW 009, Kel.Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, disebut sebagai Turut Tergugat VI; 7. MOEHAMMAD ALI, Umur 48 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VII; 8. EMMA MAHDIYAH, Umur 45 tahun, tanggal lahir 23-05-1972, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT 003. RW. 004, Desa Babat, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VIII; 9. SOFIYAH, Umur 43 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No. 218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat IX; 10. HUSIN, Umur 41 tahun, tanggal lahir 25-12-1976, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat X ; untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT; 11. NOTARIS TINTOET INDAH K., S.H., beralamat di Jl. Pramuka No.163 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI ; 12. NOTARIS HAJJAH DYANA WULAN SARI, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Gotong Royong No.67 D, Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII; 13. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;
392132
  • yang diajukan oleh Pihak Tergugat tersebut Majelis berpendapat tidak adayang khusus menunjukkan kepemilikan terhadap obyek sengketa adalah atasnama TNI AD Kodim Lamongan;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan hakhak atas tanah yangdiatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Agraria (UUPA), hak atas tanah obyek sengketa adalah hak milik.Menurut ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria:1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
13388
  • Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertianhak milik adalah sebagai berikut: hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifatsifat hak milikmembedakan dengan hakhak lainnya, Hak milik adalah hak yang didapatapabila seseorang menyewa tanah kemudian didirikan bangunan, makabangunan itu berada diatas tanah hak sewa.
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Muslim, SH
2.Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
EDISON LUMBAN GAOL
247118
  • danterdakwa melakukan kerjasama dengan ahli waris dari Harun Kalagison dansimson kalagison untuk penggalian c sejak tahun 2008, dan untuk meyakinkanterdakwa, terdakwa menanyakan kepada Kantor Kelurahan malanu dan DistrikMalanu mengklarifikasi kepemilikan adat milik kalagison, untuk kebutuhanpembangunan Kota Sorong yang sangat diharapkan dari penggalian Ctersebut, maka sesuai Pasal 20 ayat 1 UndangUndang No. 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Register : 09-06-2010 — Putus : 13-06-2011 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 486/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar
Tanggal 13 Juni 2011 — PURNAMASARI SETYAWAN ; Lawan; - ADMADHARMA DJOEPRIADI ; - OEN TJIAN HOK ; - LIE SANTO KARNADI ; - DHARMAN SIDHARTA ; - PT. HOTEL RESTAURANT MARAS ; - Ny.THILMA DJOHAN,SH,NOTARIS DAN PPAT ; - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
15025
  • Hal ini berarti bahwa gugatanyang diajukan oleh Penggugat telah iauh melewatibatas waktumaksimalyang ditentukan berdasarkan PP No. 2411997,yaitutanggal11 November 2008, oleh karma itu, secara hukum haruslahdikualifisir Tergugat V adalah pemegang hak terkuat dan terpenuh atas tanah danbangunan yang dikenal dengan nama Hotel dan Restaurant Maras yang terletak diA Raya Cipanas No. 77, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten CianjurPropinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 20 Undangundang No. 5 tahun 1960tentang
Putus : 22-08-2011 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 76/PDT.G/2010/PN.Kdi
Tanggal 22 Agustus 2011 — DJUREMI bin DJAMARI, Dkk
MELAWAN
MOH MUFID.SPd
11910
  • kepemilikan tanah sebagaimanatersebut diatas berdasarkan atas peralihan hak karena Hibah dari Pemilik yaitu H.ImamBakri kepada Moh.Mufid (Peggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi);Menimbang, Bahwa Bukti T.IL,I1,II, 4 s/d 8, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dan III dalam konpensi tersebut diatas adalah sertifikat Hak Milik yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan berdasarkan pasal 20 ayat (1)Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa HakMilik merupakan hak terkuat
Register : 20-04-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
WARDONO ASNIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
Intervensi:
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
907795
  • Sebagai contoh dapatdikemukakan disini bahwa, apakah TERGUGAT memilikiwewenang untuk menentukan suatu bidang tanah yang telahdimiliki seseorang dengan hak milik yang menurut ketentuanPasal 20 UUPA merupakan hak terkuat dan terpenuh, beralihmenjadi milik orang lain yang mengklaim memiliki tanah tersebutdengan menunjukkan adanya Surat Pernyataan MelepaskanHak Atas Tanah kepada TERGUGAT?
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 246/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
Mr. Anton Kaspar Mayer
Tergugat:
1.Saudara Hendri Satria Wijaya
2.Asep Supriyadi
3.Pajar Bastian
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
2.Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan
3.Muhamad Deny alias David
4.Sohib
5.Eman Kadarisman Suwandi,
7646
  • Sertifikat Hak Milik Nomor 02681 adalah atas nama Hendri SatriaWijaya (Tergugat I);Sertifikat Hak Milik Nomor 03114 adalah atas nama Muhamad Deny(Turut Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03115 adalah atasnama Sohib (Turut Tergugat IV)Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 246/Pdt.G /2017/PN DpkBahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakansebagai berikut:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah;dalam hal ini sertifikat hak
Register : 26-08-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Januari 2017 — PT. DCG INDONESIA;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. HARYO BIMO ARIANTO, DKK
13494
  • Demikian juga pada Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alatbukti terkuat dan terpenuh, dan keotentikannya mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya dipersidangan, oleh karenanya TERGUGAT tidak berwenang untuk menilaisah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris,dan perlu TERGUGAT sampaikan bahwa sampai dengan saatditerbitkannya Objek Sengketa belum ada kesepakatan
Register : 31-01-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.PL.R
Tanggal 23 Februari 2012 — PENGURUS DAERAH IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA) KALIMANTAN TENGAH, DK LAWAN ABDUL MANAN, DKK
8613
  • Dan adalah sangatwajar dan beralasan hukum bilamana para Penggugat khususnya Penggugat Imemperjuangkan haknya atas tanah terperkara melalui Pengadilan Negeri Palangka Rayadengan mengajukan Gugatan Perdata pada pihakpihak yang merugikan para penggugatkhususnya merugikan Penggugat I;Bahwa mengingat sifat Hak Milik sebagaimana diatur pasal 20 UU No. 5 tahun 1960yang menyatakan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah;12.
Register : 11-06-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
DELVINA BR. NADEAK
Tergugat:
1.MORIK ALIAS MORIKA BR. MANALU
3.DROTTY HOTTARIDA
4.ADIL ADAM SIHOTANG
6.Patar Yohanes BT
7.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN RI Jo KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROP.SU Jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
7962
  • Sinto Sihotang adalah bukti hak yang sah sebagaimana diatur dan tundukpada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok AgrariaBagian III Hak Milik, Pasal 20 Ayat (1): Hak Milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dijpunyai orang atas tanah, dengan mengingatPasal 6;Bahwa karena seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanah terperkarabaik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Oppu NiarangSihotang hingga kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaantanah