Ditemukan 3072 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE
162 — 125
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE
162 — 125
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Register : 26-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 26 Juni 2019 — ABDUL GAFUR SALEH Alias GAFUR
106 — 62
106 — 62
Terdakwa adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang seharusnyamenjadi contoh dan dapat memberi contoh dalam perilaku dan perbuatanterhadap masyarakat, akan tetapi justru perbuatannya bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;> Perbuatan Terdakwa tersebut konitra produktif dengan upaya Pemerintahdalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di DinasPemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur;> Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
766 — 883 — Berkekuatan Hukum Tetap
766 — 883 — Berkekuatan Hukum Tetap
dirubah kembali dalam UU No. 23 Th 2014tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah denganPermendagri No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)DPRD sebagai lembaga yang merepresentasi keterwakilan rakyat di pemerintahan daerah memilikikewenangan legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda), budgeting (penganggaran) dancontrolling (pengawasan) dimana kesemua itu bertujuan agar pemerintahan daerah bisa berjalandengan baik dan benar sesuai dengan tujuan berbangsa
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juli 2019 — RATNA SARUMPAET
1648 — 1488
1648 — 1488
di dunianyata seperti yang dipertimbangkan tersebut menurut majelis telah terjadikegaduhan. silang pendapat, pro kontra, saling hujat dan saling curiga dan salingmenyalahkan, menurut Majelis adalah benukbentuk kegaduhan dalammasyarakat saat ini;Menimbang, bahwa jika kondisi tersebut tetap dibiarkan dan tidak cepatdiatasi oleh pihak kepolisian maka kerusuhan, keributan dan keonaran dalamkontek dan bentuk kekuatan fisik pasti terjadi dan hal tersebut tentunya akansangat merugikan kita semua dalam berbangsa
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
77 — 16
77 — 16
terlarang31 Islam itu indah32 Tanya jawab seputar rukun Islam33 Khitan dan kesehatan34 Mengenal Puasa Wajib dan Sunah35 Ketentuan shalat wajib dan shalat jum/at36 Dasardasar ilmu hadist (Mustholah al hadist)37 Wasiat orang tua kepada anak Halaman124 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp 38Adawat al jar (huruf Jar) Al Mubtada wa al Khabar (Mubtada dan 39 Khabar)40 Tata cara wudlu dan tayamum41 Doa seputar ibadah42 Muhammad, Pemimpin yang Amanah43 Mengenal Ilmu Hadits dan Periwayatan44 Proses Berbangsa
Putus : 14-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 61/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk Tanggal 14 April 2016 — - Drs. SUDIYONO. WS, Apt., M. Kes Bin MIRUN
149 — 43
149 — 43
kedua dan selama persidangan tidakditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapatmenghapuskan pidanannya, maka oleh karena itu terdakwa harusdinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahananyang telah dijalaninya, namun pidana apa yang akan dijatuhkan pada diriterdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa tindak pidana korupsi diberbagai sektorkehidupan masyarakat telah merusak sendisendi kehidupan berbangsa
Register : 04-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte Tanggal 21 Juni 2016 — SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si
89 — 39
89 — 39
(extra Ordinary crime); Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa dan bernegara ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ; Terdakwa menyesali perbuatannya ;Halaman 166dari174 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016./PN Tte.
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
138 — 11
138 — 11
Melawan Hukum adalah melawan hukum dalam arti formil sedangkan perbuatanmelawan hukum dalam arti materil bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian apabilasuatu perbuatan tidak/belum diatur oleh peraturan perundangundangan maka perbuatan tersebuttidak dapat dikwalifikasikan ke dalam tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara yangkewenangannya langsung diberikan oleh UUD 1945 sebagai Ground Norm (hukum dasar/hukum yang tertinggi) dalam pri kehidupan berbangsa
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 117/Pid.B/2021/PN Tbh Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ABU NAWAS Alias ABU Bin USMAN
91 — 21
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ABU NAWAS Alias ABU Bin USMAN
91 — 21
organisasi kemasyarakatan Ormasdimana ormas berfungsi sebagai berikut :1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuanorganisasi;2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuanorganisasi;3. penyalur aspirasi masyarakat; d.pemberdayaan masyarakat;4. pemenuhan pelayanan sosial;5. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau6. pemelihara dan pelestari norma, nilai,dan etika dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa
Putus : 15-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Tanggal 15 Juli 2014 — TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG.
73 — 33
73 — 33
Bahwa oleh karenaTindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusaksendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, makaterhadap Para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkanpidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika ParaTerdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2)dan ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana diganti dengan pidanakurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 31 Januari 2018 — ABUBAKAR ADAM ST, Alias BAKAR
91 — 47
91 — 47
Negeri Sipil yang seharusnya menjadicontoh dan dapat memberi contoh dalam berperilaku dan perbuatanterhadap masyarakat, akan tetapi justru perobuatannya bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;> PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintahdalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya diHalaman 175 dari 179 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.TteKabupaten Halmahera Barat;> Bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
Register : 19-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN Smr Tanggal 8 Januari 2015 — TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN
81 — 11
81 — 11
tambahan untuk membayaruang pengganti kerugian keuangan Negara/daerah ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamata hanyamenghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untukmenurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktifdan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut,selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepadamasyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4824 — 10574
4824 — 10574
begitusaja mengatur kehidupan organ itu kecuali diperintahkan nyatanyata olehUndangUndang, apakah patut dibertahukan kepada Presiden dalam halsebuah lembaga negara yang bersifat independen, menurut ahli sekedarpemberitahuan patut tidaknya, Presiden dalam prinsip Presidensial diasemata sebagai kepala pemerintahan statusnya sebagai kepala negaradalam pandangan ahli ilmu politik dalam bukunya: Kepala negara hanyalahsematan politik sekedar simbul dan tidak memiliki kewenangan, bahwadalam kehidupan berbangsa
Putus : 22-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg Tanggal 22 September 2014 — - DARIUS CHRISTIAN MANGLAPY
- YESSI HEIN MUMU
90 — 27
90 — 27
Bahwa oleh karenaTindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusaksendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, makaterhadap Para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkanpidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika ParaTerdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2)af e &dan ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana diganti dengan pidanakurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah
Upload : 26-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN DRS. EDDY SYOFIAN, M.A.P.
81 — 36
81 — 36
MemoriBandingnya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman tambahan denganmembayar uang pengganti atas kerugian negara.Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman adalah patut untukmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan dariTerdakwa, adapunhalhal yang memberatkan dan yang meringankanadalah sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Halaman 104 dari 157 hal, putusan perkara TipikorNomor : 29/PID.SUSTPK/2016/PTMDN Bahwa tindak pidana korupsi sudah sangat merusak sendisendikehidupan berbangsa
Putus : 22-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg Tanggal 22 September 2014 — - ROBERT EDISON TANDJUNG
69 — 22
69 — 22
Bahwa oleh karenaTindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusaksendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, makaterhadap Terdakwa disamping dijatuhnkan pidana penjara juga dijatuhkanpidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jikaTerdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2)Halaman 187 dari 197 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGdan ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana diganti dengan pidanakurungan yang
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
149 — 97
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
149 — 97
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 27 Februari 2017 — Penuntut Umum:
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
109 — 52
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
109 — 52
NO. 12 Th. 2011tentang Pembuatan Peraturan perundangundangan. (2) Keputusankeputusan baik yang bersifat mengatur maupun yang bersifatketetapan (Beschikking) yang hirarkhinya mengikuti/sesuai jenjangjabatan structural di Negara RI. (3) AAUPB baik yang tertulis maupuntidak tertulis. (4) Landasan moral dan etik dalam kehidupanHalaman 105 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN Dps2.bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasarfalsafah Pancasila dan sumpah jabatan;Bahwa penafsiran secara
Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1396 K/PID.SUS/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — SRI MULIANI;
2234 — 1767 — Berkekuatan Hukum Tetap
2234 — 1767 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
Surat Kuasa Pemohon Kasasi: Bahwa sesuai ketentuan hukum pasal 1 ayat 2 KUHP maka Undangundang tidak bisa diberlakukan mundur/ surut (Non Retro aktif) danmerupakan implementasi dari UUD 1945 pasal 28 J; "Setiap oranagwajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kKehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa, sebagaimana Surat kuasa yang diterima Pemohon KasasiNomor : 226/SKDIR.04/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 dariDirektur Bisnis bank BRI Agroniaga dan Surat Kuasa Pengurus
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5156 — 9309
5156 — 9309
Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmonisasi kehidupanberagama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaanterhadap Al Quran dan Agama Islam, dan tidak melakukanpembiaran terhadap perbuatan tersebut;3. Aparat Penegak Hukum wajib menindak tegas setiap orang yangmelakukan penodaan dan penistaan terhadap Al Quran dan ajaranajaran Islam atau penghinaan terhadap Ulama dan Umat Islamsesuai dengan perundangundangan yang berlaku;4.
Disitu Pemerintah dan masyarakat juga wajibmenjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa danbernegara.