Bahwa pada tanggal 22 April 2013 Penggugat bersamasama denganAnggotanya mendatangi kantor Penggugat untuk mendaftarkan CalonSementara Anggota DPRD Kota Medan untuk diperiksa dan dilakukanverifikasi aktual atas kelengkapan berkas calon sementara anggota DPRDKota Medan dari partai politik Penggugat ; 3.

Sanneng, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan WartawanMedia Aktual, tempat tinggal di Jalan Cengkeh, Desa Labbo, KecamatanTompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;MELAWANSukaeni binti Sultan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggalJalan Poros KolakaWolo RT.001 RW. 002 No. 26, Kelurahan Induha,Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa

Oleh karena tanggal lahirmerupakan bentuk aktual dari peristiwa kelahiran, dengan demikianpermohonan Pemohon termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuandiatas dan dapat diperiksa di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUAdminduk mengatur pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untukakta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

., yang Pemohon bayar adalah sesuai harga pesananbarang impor Pemohon, dan anggapan bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan buku imporlainnya adalah benar karena tidak ada buku biaya impor lainnya yang dimaksud oleh Terbanding;Pemeriksaan Jenis dan Jumlah Barang Imporbahwa pemeriksaan atas jenis dan jumlah barang pada PIB Nomor 065478 tanggal 18 Februari 2013kedapatan sesuai, adalah benar bahwa aktual barang sudah sesuai dengan dokumen;Kesimpulanbahwa berdasarkan halhal tersebut, yang berkaitan dengan

Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengannominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadarkemampuan Tergugat, yang oleh Majelis Hakim dipandang telah mampusecara aktual dan potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah Kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yangsaat ini bekerja sebagai petani.

Karena itu, secara aktual Tergugat dapatdinilai sebagai orang yang mampu berpenghasilan.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

para saksi dan buktibukti surat tersebutdiatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahanyang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapipersyaratan adminitrasi yang menyangkut verifikasi datadata pribadi milik pemohon yakni KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kepengurusan Passpord dan suratsurat lainnya dimana satusama lain tidak singkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (tanggal bulan dan tahunlahir) data aktual

Oleh karena itu, maka menurut HukumAcara Mahkamah Konstitusi juchto Pasal 51 ayat (1) huruf a juncto ayat (2) danayat (3) huruf a dan huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah10Konstitusi, sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada paraPemohon untuk menuntut hakhak konstitusionalnya yang dipandang telahdirugikan, yaitu:Bahwa para Pemohon merasa bahwa hakhak konstitusional yang diberikanoleh UUD 1945, yang secara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telahdirugikan oleh akibat

11/PUUV/2007 tanggal 20 September2007 berpendirian, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalsebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat,yaitu:a. adanya hak dan/atau kKewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik(khusus) dan aktual

Bahwakerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat aktual dan spesifik, sertamempunyai hubungan kausal dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yangdimohonkan pengujian, yakni apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hakkonstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan atau tidak lagiterjadi.

semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualkarena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasukPajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalamFaktur Pajak" ; Bahwa atas penjualan yang dilakukan, pembayaran yangditerima olehPemohon Banding dari Pihak Pembeli adalah sesuai denganjumlah yangtercantum pada Invoice/Faktur Penjualan dan Faktur Pajak10Standar yang telah diterbitkan oleh Pemohon Banding,yaitu. berdasarkan Kuantitas aktual

olehpenjual karena penyerahan BarangKena Pajak tidak termasuk PajakPertambahan Nilai yang dipungutmenurut Undang Undang ini danpotongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak ;Atas Penjualan yang dilakukan,pembayaran yang diterima olehPemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari pihak26pembel i adalah sesuai denganjumlah yang tercantum padaInvoice/Faktur Penjualan danFaktur Pajak Standar yang telahditerbitkan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding), yaitu berdasarkanKuantitas aktual

oleh karenanyaPengesahan Perdamaian (Homologasi) tanggal 18 Desember 2014 mengikatsemua Kreditor (vide Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU), dan sebagai konsekuensi terhadap pihak yang tidakmenyetujui perdamaian bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggunganditerapkan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu terhadap tagihannya diberikan kompensasisebesar nilai terendah dari nilai jaminan atau nilainilai aktual

Nomor 23 Tahun2006 jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untukmelakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenaialasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan namatersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentukUndangUndang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohonuntuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiapperubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual

saksi dan buktibukti surat tersebutdiatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahanyang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapipersyaratan adminitrasi yang menyangkut verifikasi datadata pribadi milik pemohon yakni KartuTanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kepengurusan Passpord dan suratsurat lainnya dimana satu sama lain tidak singkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data(tahun lahir) data aktual

(actualspending) dari Turut Tergugat yang dibandingkan denganperencanaannya (budget) inilah dimana PWC TIDAK PERNAHmelakukan verifikasi mengenai kebenaran datadata yang disodorkanoleh Turut Tergugat kepada PWC mengenai pengeluaran aktual(actual spending) Turut Tergugat.

Jadi, bagaimana mungkin LaporanHasil Audit dapat dipercayai dan dijadikan sandaran timbulnya costoverrun kalau PWC sebagai pembuat Laporan Hasil Audit tidakpernah melakukan verifikasi mengenai kebenaran angkaangka daripengeluaran aktual (actual spending) Turut Tergugat tersebut.Hal inilah yang dimaksud dalam uraian sebelumnya dimana PWC hanyabertindak seperti kalkulator bagi Turut Tergugat dalam menghitung costoverrun padahal cost overrun itu sendiri baru dapat dibuktikankebenarannya jika PWC melakukan

verifikasi mengenai kebenaran angkaangka dalam Laporan Hasil AuditnyaSelama persidangan arbitrase di SIAC, Turut Tergugat juga TIDAKPERNAH mau mengajukan buktibukti yang mendukung kebenaran dari6565datadata yang pernah diajukannya ke PWC mengenai pengeluaran aktual(actual spending) walaupun Bpk.

Padahal, secara logika kehadiranbuktibukti dari Turut Tergugat justru akan mendukung dan membuktikankebenaran dari dalildalil yang diajukan Turut Tergugat dalam gugatanrekonpensinya mengenai klaim timbulnya cost overrun tersebut.Oleh karena itu, Para Tergugat juga mensomier Penggugat untuk bisamengajukan bukti datadata yang pernah diajukan Turut Tergugat ke PWCmengenai pengeluaran aktual (actual spending) sebagai salah satu buktiuntuk membuktikan kebenaran dalildalilnya sekaligus juga membuktikanbahwa

Sebagai Agen Fasilitas yang bertindak dengan patut,maka Penggugat seharusnya sudah memverifikasi hal ini sebelumnyadengan Turut Tergugat dan bukan hanya sematamata menjadi juru bicaraTurut Tergugat dalam mengajukan klaim cost overrun.c Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormatuntuk memperhatikan halaman 7 dari Laporan Hasil Audit dimanabanyak unsur pengeluaran aktual (actual spending) dari penyelesaianpabrik justru ternyata lebih kecil dari budgetnya (perencanaan).Sebagai contoh

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karenaberlakunya suatu UndangUndang menurut Pasal 51 ayat (1) UndangUndangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima)syarat yaitu:a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndangDasar Negara 1945:b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual

Juga terdapat kerugian konstitusionalPemohon yang dimaksud bersifat spesifik (knusus) dan aktual atau setidaknyabersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi, dan ada hubungan sebab akibat (causa/ verband) antara kerugian danberlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji.5.

bertanggal 20 September 2007,serta putusanputusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/ataukewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a.adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;hak dan/atau kKewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (Knhusus) dan aktual

PemohonBanding telah mencatat pembayaran aktual gaji expat tersebut pada JurnalNomor: 100014145 sebesar US$ 39,112.00 ditambah bank charges sebesarUS$ 73.89.

Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah mencatat pembayaran aktual gaji expatriat tersebut padaJurnal Nomor: 100014145 sebesar US$ 39,112.00 ditambah bank chargessebesar US$ 73.89.

OO1/POWSLIDA/IV/O7 3.400.466.144,00 117.808,.269,00 dumlah 28,843.613.243,00 850.801.702,00 terdapat selisih sebesar Rp10.570,00 dengan nilai koreksi karena adanya pembulatan akaibat pemecahan antara reimbursementdan handling chargesBahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukungberupa contoh bukti invoice diketahui bahwa jumlahReimbursable yang ditagihkan Pemohon Banding kepada KKSmerupakan nilai aktual tanpa adanya penambahan marginHalaman 17 dari 38 halaman.

PemohonPeninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisyang menyatakan bahwa jumlah Aeimbursable yangditaginkan Termohon Peninjauan Kembali kepada KKSmerupakan nilai aktual tanoa adanya penambahan marginkeuntungan didalamnya sehingga sesuai angka 3 butir 3.1.huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE21/PJ.31/1991 tanggal 31 Desember 1991 atasReimburseable Cost tersebut bukan merupakan unsurpenghasilan sedangkan untuk Handling Charges tidakterdapat bukti adanya kegiatan atas handling

Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo bersifat substansi yang telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis HakimAgung menguatkan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak karena telahdidukung dengan bukti yang memadai berupa invoice bahwa jumlahReimbursable yang ditaginkan Pemohon Banding kepada KKS merupakannilai aktual

SitiRahmawati adalah suatu tindakan penipuan/pemalsuan data yang dilakukan secara bersamasama dengan tujuan untuk memanipulasi jumlah jam lembur yang diterima, yang manaperusahaan akan membayar upah lembur Tergugat tidak sesuai dengan jam lembur aktual.

Siti Rahmawati pukul 07.35 WIBpada mesin Absen Nomor 002, sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah tindakanpenipuan/pemalsuan data yang dilakukan secara bersamasama dengan tujuan memanipulasi jumlahjam lembur yang diterima, sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat membayar upah lemburyang tidak sesuai dengan jam lembur aktual;Menimbang, bahwa atas tindakan pelanggaran yang dilakukanTergugat tersebut, telahmemenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat (1) huruf (a) dan (b), sehingga sanksi berupa PemutusanHubungan

Siti Rahmawati adalahtindakan penipuan / pemalsuan data yang dilakukan secara bersamasama yang pada akhirnyadigunakan untuk membuat surat realisasi lembur yang tidak sesuai dengan jam aktual lemburyang mana perusahaan telah membayar upah lembur yang tidak sesuai dengan jam lemburaktual tersebut pada periode penggajian Desember 2017 dan telah memenuhi unsur dalamPasal 81 ayat (1) huruf (a) dan (b) Perjanjian Kerja Bersama Denso Indonesia Group baikperiode 20152017 maupun periode 20172019 yang sanksinya

Biaya Perkara(1) Untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, setiapPengadilan menentukan anggaran Layanan Pembebasan BiayaPerkara berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlahperkara, disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaranyang berlaku.(2) Ketua Pengadilan berwenang menetapkan besaran satuan biayasesuai dengan kondisi wilayah masingmasing.(3) Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapatmenggunakan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkaraberdasarkan biaya aktual

anggaran penyelenggaraan sidang di luar gedungPengadilan. disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristikperkara. (1)Pasal 21Mekanisme Penggunaan Anggaran Sidang di Luar Gedung PengadilanUntuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukananggaran sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan perkiraansatuan biaya dan perkiraan jumlah sidang di luar gedung Pengadilan.Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapatmenggunakan anggaran sidang di luar gedung Pengadilanberdasarkan biaya aktual

Sebagai gantinya, pengemudimobil Panther itu yang harus dijadikan terdakwa, sebab dalam hukumpidana ada prinsip aktual dan faktual, siapa yang secara langsungmenabrak itu. yang menjadi terdakwa (Harian KOMPAS, Senin,11/01/2010, hal. 1).f. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia yang lain,Dr. Rudi Satrio, berpendapat dalam kasus ini: langkah yang dilakukanpolisi dinilai kurang tepat.

Sampel aktual Kasus BOS daerah yang hanya diperuntukanbagi sekolah negeri dan kasus PPDB 2013/2014 yang memerintahkansekolahsekolah negeri menerima siswa baru sebanyakbanyaknya.;Dari uraian fakta hukum tersebut nyatanyata terbitnya surat keputusanTergugat a quo didasarkan oleh adanya kesimpulan yang melompat(jumping conclution) yaitu dengan tidak mendengar aspirasi yang ada dariberbagai pemangku kepentingan (stake holder) dalam bidang pendidikanyang ada di Kabupaten PUnWakartaj=

dariPerjanjian Nomor 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK GroupSouth Asia Pte Ltd dan Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang di dalamnya mencakup semua perjanjianantara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali danNYK Jepang, atas jasa yang telah diberikan oleh Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biaya keagenan yangdiberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruh biayakeagenan terkait /iner yang aktual