Desa seharusnyabukan materi yang menjadi dalil gugatan Penggugat karena hal ini merupakanProses Administrasi Antara Tergugat dengan Kantor Pertanahan (vide P5),tanah tersebut merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dapat dimilikioleh Desa sesuai dengan Letter C yang ada pada Penggugat, dihubungkandengan Keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwaterminologi Hak Ulah baik menurut Para Ahli tidak ada, akan tetapi jika dilihatmelalui webs.google.com defenisi Hak Ulah adalah tanah tidak bertuan

SMS Finance Cabang Gorontalo ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi adalah tanpaseijin dan atau pengetahuan pemiliknya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barangtelah terpenuhi secara sah menurut hukum Dengan demikian unsur ini telahterbukti;Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakanbarang bertuan dimana barang tersebut dikuasai

Kasim;Bahwa dari luas tanah yang dibeli labor oleh orang tua Para Penggugatdengan luas 0,46 ha tersebut adalah luas yang semestinya yang bisaberproduksi dan bisa untuk langsung ditanami dengan tanaman pertanian,sedangkan untuk pengembangan/perluasan pada bagian batas sebelahUtara yang masih gunung batas semula dan batas bagian Barat yang masihbatas dengan gunung adalah tanah Negara kosong yang masih belum adayang memilikinya/belum bertuan, dan siapa saja yang mau dan mampumengerjakan atau membuka

Jadi harus adapemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknyatidak dapat menjadi objek penggelapan;Menimbang, bahwa berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatandapat berarti tidak terpenuhinya kepercayaan yang dilimpahkan kepada pelakuoleh pemegang hak dari barang (buku Tindaktindak pidana tertentu, ProfWirjono, halaman 31);Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pegawai koperasi simpan pinjamSumber Makmur sejak bulan Maret 2015 dengan jabatan Kolektor atau petugasHalaman 12

apalagipermohonan tersebut adalah sarat dengan ketentuan ketentuan formal yangharus diajukan kepada Pemerintah, incasu Kantor Pertanahan KabupatenBadung, serta syarat syarat tersebut terikat dengan aturan aturan hukumsebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Pokok Agraria, yucto PP.No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang secara kronologiskurang lebih seperti terurai dibawah ini;Pertama: Buktibuktiadanya daftar isian dari form form sehubungan denganpermohonan Tanah Negara atau TANAH TAK BERTUAN

dan berita acara sidang panitia A yang diselenggarakan dikantor Kepala Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan, KabupatenBadung.Kedua: Terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah nama PT BALIPECATU GRAHA, sebagai wujud tanggung jawab atas obyek SuratKuasa yang disubstitusikan pada PENGGUGAT tersebut;Atausingkatnya Penggugat/TERBANDING tidak pernah dan tidak adamembuktikan sederet bukti yang membuktikan bahwa SHGB No. 718,SHGB No.693, SHGB No. 690 adalah berasal dari Tanah Negara atauTANAH TAK BERTUAN

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta kecurangan PENGGUGATTERBANDING bahwa;Walaupun Pihak Penggugat telah memproses tanah timbul (tanah Negara)yang belum bertuan tersebut tetapi ternyata bukan untuk dan atas namakepentingan TERGUGAT PEMBANDING, (PT Bali Pecatu Graha) selakupemberi kuasa substitusi, tetapi ternyata permohonan tersebut di atasnamakan orang lain terlebih dahu yaitu orang yang bernama RANA.Selanjutnya setelah menjadi atas nama Rana, Penggugat telah pulamenjualnya kepada pihak lain,

Jadi harus adapemiliknya, sebab bagaimana diatas disinggung, barang atau benda yangtidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyekpencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidakdipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik oranglain secara keseluruhan.

saksi MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU, saksiADAM MALIK alias LAMALY, terdakwa SUARDI alias ONDING bin ANDIARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dan temantemannya adalah hewan berupa kerbau yang merupakanbinatangmemamah biak.Bahwa berkaitan dengan hewan kerbau yang disebut liar adalah bahwakerbau tersebut biasa dibiarkan diluar kandang namun kerbau tersebuttetaplah ada pemiliknya tidak pernah ada hewan ternak berupa kerbau tidakada pemiliknya atau sebutan para terdakwa dengan hewan tidak bertuan

memperolah kekuatan hukum tetap) sertatidak pernah mencocokkan atau melihat apakah benar tanahtanah tersebut sudah sesuai perolehannya sebagaimana dalamBuku F yang di miliki oleh Kepala Desa yang mana dalam bukutersebut tercatat tentang asalusul Tanah serta perolehan HakAtas Tanah tersebut .Bahwa mereka Terdakwa juga tidak melakukan Inventarisasi danidentifikasi data ulang hasil Verifikasi yang telah dituangkan dalambentuk Daftar Nominatif apakah dalam Lokasi tersebut terdapatTanahtanah yang tidak bertuan

derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupunhorizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalahbenar sebagai pemilik atau Menguasai sebidang tanah.(3) Pengumpulan data sebagaimana Hasil inventarisasi danidentifikasi Satgas B, sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif.Hal 19 dari 157 Hal Put.No.19/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.(6) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditandatangani oleh Ketua Satgas A dan Satgas B. sertaadanya tanah yang tidak bertuan

kekeluargaan yaitu saudarakandungnya serta hampir semua yang terdaftar sebagai pihak yangmenerima Ganti rugi adalah keluarga kedua saksi tersebut, danterdakwa H.Hamka,SH serta terdakwa II Hartawan Tahir,SH dalammelaksanakan tugasnya menerima imbalan dari pihakpihakpenerima ganti rugi.Bahwa mereka Terdakwa yang telah melakukan Inventarisasi danidentifikasi data sebagaimana yang telah di tuangkan dalam DaftarNominatif yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta adanya tanah yang tidak bertuan

memperolahkekuatan hukum tetap) serta tidak pernah mencocokkan ataumelihat apakah benar tanahtanah tersebut sudah sesuaiperolehannya sebagaimana dalam Buku F yang di miliki olehKepala Desa yang mana dalam buku tersebut tercatat tentangasalusul Tanah serta perolehan Hak Atas Tanah tersebut .Bahwa mereka Terdakwa juga tidak melakukan Inventarisasidan identifikasi data ulang hasil Verifikasi yang telah dituangkandalam bentuk Daftar Nominatif apakah dalam Lokasi tersebutterdapat Tanahtanah yang tidak bertuan

tidakmempunyalt hubungan keluarga dengan yang bersangkutansampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupunhorizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalahbenar sebagai pemilik atau Menguasai sebidang tanah.(3) Pengumpulan data sebagaimana Hasil inventarisasi danidentifikasi Satgas B, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif.(6) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditandatangani oleh KetuaSatgas A dan Satgas B.serta adanya tanah yang tidak bertuan

tersebut;Bahwa dalam kelompok tani tersebut ada nama Meryance sebagaianggota kelompok tani;Bahwa yang memimpin rapat adalah pak Edwar selaku ketua RT;Bahwa Kades dan Kadus tidak ada hadir saat itu;Bahwa kesimpulan rapat saat itu adalah bertujuan mensjahterakanmasyarakat yang tidak mampu;Bahwa dalam kelompok tani tersebut pembagian hasilnya adalah 75 %untuk bapak angkat, 25 % kelompok tani;Bahwa Saksi tidak tahu lahan untuk kelompok tani tersebut milik siapanamun setahu Saksi lahan tersebut tidak bertuan

rapattersebut;Bahwa dalam kelompok tani tersebut ada nama Meryance sebagai anggotakelompok tani;Bahwa yang memimpin rapat adalah pak Edwar selaku ketua RT;Bahwa Kades dan Kadus tidak ada hadir saat itu;Bahwa kesimpulan rapat saat itu adalah bertujuan mensjahterakanmasyarakat yang tidak mampu;Bahwa dalam kelompok tani tersebut pembagian hasilnya adalah 75 % untukbapak angkat, 25 % kelompk tani;Bahwa Saksi tidak tahu lahan untuk kelompok tani tersebut milik siapanamun setahu Saksi lahan tersebut tidak bertuan

tersebut;Bahwa dalam kelompok tani tersebut ada nama Meryance sebagaianggota kelompok tani;Bahwa yang memimpin rapat adalah pak Edwar selaku ketua RT;Bahwa kades dan Kadus tidak ada hadir saat itu;Bahwa kesimpulan rapat saat itu adalah bertujuan mensjahterakanmasyarakat yang tidak mampu;Bahwa dalam kelompok tani tersebut pembagian hasilnya adalah 75 %untuk bapak angkat, 25 % kelompk tani;Bahwa Saksi tidak tahu lahan untuk kelompok tani tersebut milik siapanamun setahu Saksi lahan tersebut tidak bertuan

Meryance sebagai anggotakelompok tani;Bahwa yang memimpin rapat adalah pak Edwar selaku ketua RT;Bahwa Kades dan Kadus tidak ada hadir saat itu;Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.SkyBahwa kesimpulan rapat saat itu adalah bertujuan mensjahterakanmasyarakat yang tidak mampu;Bahwa dalam kelompok tani tersebut pembagian hasilnya adalah 75 % untukbapak angkat, 25 % kelompk tani;Bahwa Saksi tidak tahu lahan untuk kelompok tani tersebut milik siapanamun setahu Saksi lahan tersebut tidak bertuan

(Bukti P.11, asli ada pada Penggugat);13 Bahwa berdasarkan bukti tersebut, jelas faktanya Penggugat dan Tergugat I telahdipanggil berkalikali untuk penyelesaian tanah ini, namun hingga kini tidak adapenyelesaiannya; 14 Bahwa pada saat ini masyarakat penggarap pun di sebagian tanah tak bertuan telahmengakui bahwa tanah yang ditempatinya tersebut adalah TANAH ASSETPEMDA JAMBI, sehingga saat ini sudah banyak bangunan yang permanen;15 Bahwa Penggugat juga merasa diperlakukan tidak adil, sehingga mengajukanperkara

tersebut.Bahwa pada point 7 dan 9 gugatan dari Penggugat, menerangkan pada tahunpertama sekitar tahun 1980 an telah mendapat larangan untuk membangundiatas tanah yang dipermasalahkan baik dari Ketua RT 03 Kampung Simp IIISipin maupun dari mengatasnamakan Pemda Jambi, karena tanah yang akandibangun oleh penggugat adalah tanah milik Pemerintah Daerah Jambi;Berdasarkan point 14 surat gugatan penggugat, bahwa Penggugat dengan jelastelah turut mengakui bersama dengan masyarakat penggarap di sebagian tanahtak bertuan

No. 145 yang berasalEigendom Verponding No. 1255 yang dianggap sebagai tanah negara yangbebas dan tak bertuan sehingga diterbitkan oleh Terbanding 2 (dahuluHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 22/Pat.G/2016/PT.AMB.Tergugat 2), padahal tidak demikian adanya sebab obyek tanah denganEigendom Verponding No. 1255 yang telah dicoret dan kembali keEigendom Verponding No. 1254 adalah obyek tanah yang mempunyaipemilik bukan tanpa pemilik.13.Bahwa quodnon jika penerbitan SHGB.

No. 145 atas nama Terbanding 1(dahulu Tergugat 1) dikatakan benar tata cara penerbitannya yangbersumber dari Eigendom Verponding No. 1255 yang nota bene telahdicoret dan obyek tanahnya menjadi tanah bebas tak bertuan sehinggadikuasai oleh Negara dan diberikan oleh Terbanding 2 (dahulu Tergugat 2) kepada Terbanding 1 (dahulu Tergugat 1) maka penerbitan danpemberian hak oleh Terbanding 2 (dahulu Tergugat 2) kepadaTerbanding 1 (dahulu Tergugat 1) adalah menjadi tidak benar, salahsebab mengandung cacat

Jadi harus ada pemiliknya, sebabsebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidakada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalamtindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil ataudicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkandengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwamengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalahsuatu

Jadi harus ada pemiliknya,sebab barang/benda yan tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadiobjekpencurian ;w Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa benarterdakwa Ismail Umar alias Agus pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012, sekitar pukul22.00 Wita, tidur di rumah saksi Suryanto Mooduto di Desa Harapan, KecamatanWonosari, Kabupaten Boalemo, telah mengambil kunci motor dari atas meja selanjutnyaterdakwa berjalan menuju sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW Nopol

Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskandiatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidakdapat menjadi objek penggelapan;Menurut Cleiren dalam Andi Hamzah, inti dari delik penggelapan adalahpenyalahgunaan kepercayaan. selalu menyangkut secara melawan hukummemiliki Suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan.Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian terdapatkata mengambil yang mana barang tersebut belum ada pada pelakunya

Jadi harus ada pemiliknya, sebabsebagaimana di natas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidakada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalamtindak pidanan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil ataudicuri itu milik orang lain secara keseluruhan.

Jadi harus ada pemiliknya, sebabsebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidakada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalamtindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil ataudicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkandengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwamengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalahsuatu

Oleh Judex Facti telah menilai bahwa sejumlah uang tersebutadalah tidak bertuan karenanya haruspula dirampas untuk Negara.Bahwa dari sejumlah uang sebesar Rp. 11.763.000, (Ssebelas juta tujuhratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang dititip olen Terdakwa kepadaKas Daerah adalah suatu bentuk kejujuran dan etikat baik Terdakwa l,ini sebagai bukti bahwa Para Terdakwa telah tidak menyalagunakankewenangan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara bersama sama. logika hukumnya adalah kalau

disita oleh Penyidik Kepolisian dandiserahkan kepada Penuntut Umum, namun dalam Dakwaan tidakterdapat uraian mengenai hal uang yang disita , hal ini tentunya adasifat keragu raguan oleh Penuntut umum mengenai uang tersebut,demikian pula Judex Facti Tingkat Pertama telah terdapat keragu raguan untuk menentukan status uang yang dijadikan barang buktioleh Penuntut Umum, hal ini dapat terlinat pada pertimbangan JudexFacti Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa uang tersebutadalah uang yang tidak bertuan

Bahwa Tidak benar tanah yang sekarang disengketakan ini adalah tanahtanah milik sekolah yang diperoleh dari tanah Negara bebas atau tanahyang tidak bertuan, sebab tanah tersebut adalah milik Para tergugat sepertiyang kronologis perolehannya telah diuraikan para tergugat pada poin 3(tiga).8. Bahwa pemberian tanah oleh Bapa Yohanis Lakamau untuk dijadikanSekolah SD GMIT Mebung sesungguhnya terjadi pada tahun 1960 bukantahun 1963 seperti yang didalilkan penggugat.

Bahwa kemudian berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat poin 10 s/d13 dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa Sejak tahun 1957 di Mebunghamparan tanah kosong/ tanah tak bertuan/ tanah Negara bebas itu sudahtidak ada lagi, semuanya memiliki tuan, hanya saja sering ditinggalkankarena ada yang meninggal sedangkan keturunan mereka masih kecil kecildan belum bisa mengusahakannya.

Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatasdisinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapatHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Minmenjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidakdipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secarakeseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka MajelisHakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya

Jika belum atau tidakditemukan pemilik barang tersebut, barang bukti bisa disita dari kantor JNE tanpadipreteli atau diambil untuk dipakai sebagiannya, melainkan seharusnya dijadikanbarang yang tidak bertuan yang kemudian atas Perintah atasan dapat di musnahkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang barang bukti berupa Narkotika jenisshabu sebagaimana sisa yang dipakai Terdakwa sebagaimana telah disitadan knususuntuk Narkotika jenis shabu telah diuji laboratorium sebagaimana bukti surat yangterdapat