Ditemukan 4907 data
226 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 20 PK/TUN/2013tanggal 17 Oktober 1996, sementara Sertifikat terbit pada tanggal 02Oktober 1996 sebelum keputusan mengenai pemegang hak tersebutdiputuskan pada tanggal 17 Oktober 1996, dengan demikian sertifikat aquo menjadi cacad formal penerbitan ;Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/1996, atas nama PT.
Surya RayaLestari I, telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukanmelalui keputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30 (tigapuluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi 35 (tigapuluh lima) tahun, bukankan melampaui tempo yang sah menurutUndangUndang ?
Surya RayaLestari, telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukan melaluikeputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30 (tiga puluh)tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi 35 (tiga puluhlima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sah menurut UndangUndang ?
Surya RayaLestari I. telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukanmelalui keputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30 (tigapuluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi 35 (tigapuluh lima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sah menurutUndangUndang ?
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
penguburan saja;10.Bahwa sampai dengan saat ini, terhitung sudah selama 33 tahun tanah11.tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai dan dihasili oleh Tergugattanpa mengindahkan para pewaris lainnya yang berhak sebagai Purusa,hingga menimbulkan kerugian Morilmateriel bagi Para Penggugat karenaTergugat buka Purusa sehingga Tergugat pantas dinyatakan melakukanCidra Janji dan perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan perbuatanmelawan hukum, sehingga penghibahan yang dilakukan oleh ayah Tergugatadalah Cacad
KetutNyarik/ayah Tergugat adalah Cacad Juridis dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat padatahun 1980 adalah sah menurut hukum;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menghasiliObyek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga bataldemi hukum dan harus menanggung segala akibat hukumnya;Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1885 K/Pdt/20148.
Putusan Nomor 1885 K/Pdt/20149.Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ParaPenggugat dalam perkara ini;Menyatakan hukum bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Almarhum Ketut Nyarik/ayah Tergugat adalah cacad juridis dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat padatahun 1980 adalah sah menurut hukum;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai danmenghasili tanah Obyek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum,sehingga batal
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan dalam pertimbangannya Pengadilan Pajak tidakmempertimbangkan seluruh isi ketentuan dari pasal 5 dari AktaPerubahan Anggaran dasar Nomor 7 ,melainkan hanya mengambilfakta hukum yang tidak lengkap dari fakta yang sesungguhnyaterungkap dalam persidangan ,dengan menyatakan bahwa dalam aktaperubahan tidak menyebutkan wakil direktur berhak untuk mewakilperseroan ,dan akibatnya menyebabkan terjadi kekeliruan yang nyatadalam memberikan putusannya, oleh karena itu putusan tersebut telahmengandung cacad
20132.2 Kekeliruan nyata dan kekhilafan judex facti atas pertimbangan hukumtentang pemberian kuasa ;Bahwa, pertimbangan pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa CVANEKA KIMIA diwakili oleh Edhi Setiawan memberikan kuasa kepadaInge Permatasari Tan jabatan direktur adalah telah salah dan keliru darifakta yang sebenarnya ,karena sesuai fakta surat kuasa, bahwa yangsebenarnya adalah Inge Permatasari Tan memberikan kuasa kepadaEdhi Setiawan untuk mengajukan gugatan ,oleh karenanya putusantelah mengandung cacad
166 — 35
karyawan di UD Sari Rasa milik terdakwa selama 3 tahun dibagian pembuatan coklat cumcum yang bertugas mengeringkan bahanbaku, menggiling bahan baku;Bahwa Perusahaan UD Sari Rasa milik terdakwa berdomisili di DusunTanjek RT.001 RW.001 Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung, Kab.Sidoarjo yang bergerak dalam bidang produksi makanan ringan;Bahwa saksi tahu produk yang dihasilkan oleh UD Sari Rasa adalah cumcum wafer, cabinet coklat, kado kotak coklat, yang bahan baku yangdigunakan adalah afalan wafer yang cacad
produksi dari suatuperusahaan /pabrik;Bahwa barang bahan baku yang dianggap cacad dari pabrik, karenabentuknya tidak sempurna/pecah pecah, tapi bahan baku tersebut masihlayak untuk dikomsumsi;Bahwa saksi setahu proses produksi awalnya bahan baku berupa afalan(produk gagal/cacad dari pabrik) dijemur, setelah kering lalu digiling,selanjutnya hasil gilingan dicetak/dikemas sesuai dengan jenisnya berupacumcum wafer, cabinet cokelat dan kado kotak coklat;Bahwa alat yang digunakan untuk memproduksi makanam
memproduksipangan jenis coklat dengan nama UD Sari Rasa tanpa adanya ijin daripihak yang berwenang;Bahwa produk yang dihasilkan oleh UD Sari Rasa berupa CumcumWafer berbentuk kerucut, cabinet coklat dan kado kotak coklat, yangbahan bakunya untuk pengolahan produk tersebut berupa wafer cacadproduksi yang diperoleh dari pabrik pengolahan wafer;Bahwa Bahwa bahan baku diperoleh dengan cara terdakwamemesannya, kemudian pabrik mengirim apabila ada barang yang cacadproduksi;Bahwa barang yang dikatakan cacad
Terbanding/Penggugat : SYAHRIYAL
Turut Terbanding/Tergugat II : HARUN ARASYID S
29 — 17
Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan;(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenaHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BNA.7229 5 7, permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan;(2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsungkepada Menteri atau
Pejabat yang ditunjuk atau melalui KepalaKantor Pertanahan;Selanjutnya Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan PembatalanHak Atas TanahNegara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan;Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) adalah:Kesalahan Prosedur;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan Subjek Hak;Kesalahan Objek Hak;Kesalahan jenis Hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;Data yuridis
Pasal 108 menyebutkan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad(1)Hukum Administratif Yang Diterbitkan Karena Pemohonan;Permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis;(2)Permohonan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat:1. Keterangan mengenai pemohon:a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempattinggal dan pekerjaannya;b.
Zakaria sebagai Keuchik GampongPante Cermin ketika itu untuk memproses penerbitan sertifikat;Bahwa oleh karena SHM No. 503, SHM No. 493 dan SHM No 492 adalahAsli tapi Palsu, karena penerbitannya bertentang dengan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Penaftaran Tanah, maka sepatut dan selayaknyadikesampingkan oleh Majelis Hakim karena cacad hokum dalampenerbitannya;.
terpisahkan dalam Rekonpensi;1.Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Pengguga Reonpensi/Para Tergugat Konpensi dan AnggotaKelompok Tani Suak Puntong, maka sepatutnya TergugatHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT BNA.Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk mmengembalikan tanahobyek sengketa kepada Para Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi danAnggota Kelompok Tani Suak Puntong, karena alas hak yang dimiliki olehTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi cacad
KALAM LIANO, S.E., S.H., Sp.N., M.Kn.
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
242 — 149
Bahwa berdasarkan ketiga surat yang dimaksud dalam point (6), (7) dan (8)tersebut di atas yang diterima oleh Penggugat, baik yang berasal dariTergugat maupun yang berasal dari Kantor Kecamatan Medan Selayang,telah membingungkan Penggugat karena isi dan substansi dari ketiga surattersebut saling bertentangan sehingga ditinjau dari sudut pandang hukumadministrasi negara suratsurat tersebut telah cacad prosedur dan cacadhukum.Di dalam surat Tergugat nomor: 640/3172, tanggal 24 Mei 2018,point (3), Tergugat
nomor: 640/3172, tanggal 24Mei 2018, Tergugat kembali menerbitkan surat nomor: 640/3343,tanggal 28 Mei 2018, di mana pada point (3), Tergugat memintaPenggugat untuk membongkar sendiri bangunannya selama 3 x 24jam sejak diterimanya surat tersebut, yang mana Tergugat telahmenyalahi aturan formil penerbitan surat sehingga surat nomor:640/3343, tanggal 28 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Tergugatadalah batal demi hukum.Sebagai konsekuensi dari penerbitan surat nomor: 640/3343,tanggal 28 Mei 2018 yang cacad
prosedur adalah surat tersebutHalaman 6Putusan No.130/G/2018/PTUNMDN10.11.12.batal demi hukum, sehingga dengan demikian suratsurat Tergugatyang selanjutnya setelah surat nomor: 640/3343, tanggal 28 Mei2018 yang cacad prosedur dan cacad hukum, semuanya adalahjuga batal demi hukum dan dianggap tidak pernah diterbitkan ;Bahwa menyikapi suratsurat dari Tergugat dan Camat Medan Selayangtersebut, Penggugat berkeinginan untuk melayangkan surat klarifikasiatas suratsurat Tergugat;Bahwa sebelum surat klarifikasi
yang lengkap, bahkan Tergugat melakukan pengrusakan atasbarangbarang milik Penggugat yang jelasjelas tidak termasuk kategoribangunan dengan tameng pembongkaran, sehingga maksud dantujuan tindakan Tergugat tersebut patut dipertanyakan;22.Bahwa mengacu kepada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan maka keputusan yang diterbitkan olehTergugat dengan surat nomor: 640/3904, tanggal 10 Juli 2018, perihal:Pemberitahuan pengosongan dan pembongkaran bangunan, adalahtidak sah dan cacad
156 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding/Termohon Kasasi hanya satu orang Saksi yaitu Bapak Eddy PrambudiB.Sc, karena satu orang saksi tidak diterima hukum yaitu unnus testisnullus testis sehingga kesaksian tersebut cacad hukum dan tidak dapatditerima ;. Bahwa penjabaran prosedur pembuatan sertifikat bertentangan dalam buktibukti antara P1 dan P2, di mana nama MF.
Ubaidi tidak ada dalam P2tetapi yang ada adalah nama Ubaidi, sedangkan hukum harus terang danjelas sehingga bukti tersebut cacad hukum dan tidak dapat diterima ;.
Saksi ahli dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur bukanlah saksi,karena saksi juga ikut dalam proses perkara ini, dengan demikian saksiyang seharusnya adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalBandung sebagai pengawas terhadap Kantor Badan Pertanahan NasionalTingkat Il Cianjur, Karena Kantor Badan Pertanahan Nasional Tingkat Il,yang dalam proses perkara akan tetap mempertahankan apa yang telahditerbitkan, dengan demikian keterangan saksi tersebut cacad hukum, jadiketerangan saksi haruslah
55 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan tidak sah dan cacad hukum Akta Jual Beli Beli Nomor 593.2/729/JB/T TK/XII/1994, tanggal 2 Desember 1994 dan Akta Jual Beli Nomor593.2/728/JB/TTK/XII/1994, tangal 2 Desember 1994, yang dibuatdihadapan Camat/PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Taktakan, danSertifikat Hak Milik Nomor 221/1995, Gambar Situasi tanggal 2351995,Nomor 1986 atas tanah seluas 6.245 m? atas nama Atjeng Rahardja, danSertifikat Hak Milik Nomor: 222/1995, Gambar Situasi Nomor 1985 atastanah seluas 486 m?
Umar Nafis alias Nafis dalam keadaan baiktanpa beban apapun, dan apabila kedua sertifikat tersebut tidak diserahkan,maka harus dinyatakan tidak sah dan cacad hukum berikut turutannya;Menghukum Atjeng Rahardja/Tergugat untuk membayar kerugian materildan moril sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) seketika dansekaligus setelah putusan diucapkan;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun adaupaya hukum banding, kasasi dan paya hukum lainya;Menghukum Turut Tergugat ,
Menyatakan tidak sah dan cacad hukum Akta Jual Beli Beli Nomor593.2/729/JB/TTK/XII/1994, tanggal 2 Desember 1994 dan Akta Jual BeliNomor 593.2/728/JB/TTK/XII/1994, tangal 2 Desember 1994, yang dibuatdi hadapan Camat/PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Taktakan denganmenyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 221/1995, Gambar Situasi tanggal2351995 Nomor 1986 atas tanah seluas 6.245 atas nama AtjengRahardja, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 222/1995, Gambar SituasiNomor 1985 atas tanah seluas 486 m?
Umar Nafis alias Nafis dalam keadaanbaik tanpa beban apapun, dan apabila kedua sertifikat tersebut tidakdiserahkan, maka harus dinyatakan tidak sah dan cacad hukum berikutturutannya;8. Menghukum Turut Tergugat , II dan Ill, untuk taat dan tunduk terhadapputusan ini;9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 14 dari 21 Hal. Put.
MELAWAN
BIANTORO
26 — 3
2014/PN Gpra Kepala Desa Jambu Kecamatan Kayenkidul (dulu Kec.Pagu) Kabupaten Kediripihak tersebut telah ikut menjadi saksi dalam proses pembuatan akta jualb PPAT Kecamatan Pagu yang berkantor di JL Joyoboyo No.135 KecamatanPagu Kabupaten Kediri, selaku PPAT yang membuat dan mengeluarkan AktaJual Beli No. 1072/Pagu/2004 tgl 7 Nopember 2004;Keduanya baik kapasitasnya sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat,oleh karena tidak ditarik keduanya dalam perkara ini, gugatan Penggugatkurang pihak, cacad
formiil, haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;3 Bahwa obyek gugatan jual beli tidak jelas/obscuur libel, dalam gugatanPenggugat, tidak diuraikan/tidak disebutkan denganb Tanah yang disengketa dikuasai oleh siapa, tidak diuraikan dengan jelasOleh karena obyek sengketa tidak disebut dengan jelas, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, gugatan cacad formiil, haruslah dinyatakan tidak dapatditerima ;Yurisprodensi MA tgl.1741979 NO 1149 K/Sip/1975 berbunyi :*Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas
didukung posita, menunjukpetitum primair No.3 berbunyi : Menghukum Tergugat untukmenyerahkan hak yasan dengan persil No.22 klas D I luas 520 M2 yangterletak di Desa Jambu Kecamatan Kayenkidul Kabupaten Kediri kepadaPenggugat dalam keadaanPetitum/tuntutan tersebut, tidak didukung dalil Posita, terbukti dalam positagugatan tidak menguraikan berupa tanah apa dan dikuasai oleh siapa dandiserahkan kepada siapa oleh karenanya Gugatan Penggugat posita dan petitumtidak saling mendukung, gugatan yang demikian cacad
kemauan kedua pihak, tidak ada keberatan setelah akta jual beliPPAT dibuat, Tergugat membeli tanah sengketa telah memenuhipersyaratan administrasi sebagaimana diatur PP No.10 th 1961 pasal 19;Oleh karenanya akta jual beli tersebut mendapat perlindungan hukum dan mengikatkedua pihak, tidak dapat dibatalkan dan atau dicabut sepihak tanpa persetujuankedua belah pihak;Berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berkenan memutus sebagaiberikut:1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau gugatan cacad
82 — 19
Tergugat VV pada Penggugat, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa dengan adanya surat perjanjian kredit No.45 tanggal 23 Oktober2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ,dan juga dalam akta Notariel tersebut Penggugat tidak pernah berhadapanlangsung dengan Tergugat dihadapan Tergugat IV, yang mestinya keduabelah pihak menghadap dihadapan Notaris yang telah ditunjuk sendiri olehTergugat untuk dijelaskan dan dibacakan, dengan demikian secaramaterial tindakan tersebut cacad
Menyatakan prosedur perjanjian kredit dan pembebanan hak tanggunganserta pelaksanaan lelang adalah cacad hukum, maka penjualan lelangserta penetapan harga lelang yang ditetapkan oleh Tergugat atas SHMNo.03446/Tondo dan SHM No.03396/Tondo milik Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat Il adalah merupakan perbuatan melawa hukum;3.
Menyatakan bahwa peralihan hak SHM No.03446/Tondo dan SHMNo.03396/Tondo milik Penggugat yang telah berubah menjadi atas namaH.MAPPE (Tergugat V) oleh karena dilakukan dengan cara melawanhukum, maka terhadap peralihan hak tersebut adalah cacad hukum dantidak mengikat para pihak;5. Menyatakan para Tergugat tersebut terbukti telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatigedaad);6.
1.Mudrik
2.Mahmudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang
125 — 42
Pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara yangberbunyi :Cacad hukum administrasi yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan obyek hakfheq Tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 116 atas namaAgus Subiyakto SH bin Sumaryono dan sertipikat penggantitidak berdasarkan pada data fisik (batasbatas tanah danluas tanah) sebagaimana dalam AJB No. 148/MA/2000 yangdibuat EDDY KISWANTO, SH PPAT Kecamatan
Pasal 107 huruf f Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara yangberbunyi :Cacad hukum administrasi yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah : Kesalahan perhitungan luas;Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor : 77/G/2017/PTUN.Smg.Tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 116 atas namaAgus Subiyakto SH bin Sumaryono salah menetapkan luastanah yang seharusnya dari luas tanah hanya 11.100 M2tetapi setelah terbit terbit sertipikat
Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara yangberbunyi :Cacad hukum administrasi yang dimaksud dalam pasal 106ayat (1) adalah : Terdapat tumpang tindth; Tindakan Tergugat menerbitkan SHM No. 116 atas namaAgus Subiyakto SH bin Sumaryono dan sertipikat pengganti,gambar dan peta tanah adalah tanah milik Penggugatsehingga terjadinya tumpang tindih dengan tanah milikPENOUG al, nn nnn nnn nnn nnn nnn21.4.
tanah, tumpang tindih tanah, datafisik yang tidak benar maka seharusnya dibatalkanberdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2011Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan KasusPertanahan jo Pasal 62 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan fPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan; Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi : Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad
Pasal 62 ayat (2) yangberbunyi : cacad hukum administrasi sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1) antaralain: a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah;b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti;Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor : 77/G/2017/PTUN.Smg.c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d.
165 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jual beli yang dilakukanoleh Nyoman Widajaya selaku penjual dan Tergugat selaku pembeliterhadap tanah sengketa dan tanah sengketa adalah cacad hukum danbatal demi hukum, karena sebelum terjadi jual beli tanggal 7 Mei 2008Hal 7 dari 21 hal.Put.
1681 K/Pdt/2015Menjual Nomor 22 tanggal 7 Mei 2008 yang dibuat di Notaris MadeDwita, S.H., Notaris di Gianyar terjadi setelah terbitnya Akta PembatalanNomor 02 tanggal 23 April 2008 terhadap tanah sengketa II dan terbitnyaAkta Pembatalan Nomor 03 tanggal 28 April terhadap tanah sengketa Ilyang dibuat dihadapan Notaris Gusti Made Max Odantara, S.H., Notarisdi Denpasar, dengan demikian maka perjanjian jual beli antara Tergugatdengan Nyoman Widajaya terhadap tanah sengketa dan tanahsengketa II adalah cacad
Oleh karenaperjanjian jual beli dan kuasa menjual antara Tergugat dengan NyomanWidajaya tersebut cacad hukum dan batal demi hukum, maka Akta JualBeli Nomor 03/2009 tanggal 21 Januari 2009 terhadap tanah sengketa IIadalah batal demi hukum, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 04/2009tanggal 24 Januari 2009 terhadap tanah sengketa yang pembuatannyaberdasarkan akta kuasa menjual yang cacad hukum dan batal demihukum maka akta jual beli tersebut adalah batal demi hukum.
Terbanding/Tergugat : BURITA YULIANTI
41 — 23
Pasal. 1365 yang berbunyi 1.Terdapat perbuatanmelawan Hukum karena pihak Tereksekusi tidak diHadirkan dan tidakmengerti Berapa Harga. 2.adnya Kerugian Baik Materiil dan Moril BahwaHarga Kisaran dua Milyar diBanding Pinjaman kredit maka jauh darikeadilan maka Batal demi Hukum menyalahi ketentuan Hukum Perdatamohon dapat dihentikan terlebih dahulu.Bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum adalahmelanggar dengan perbuatan melawan hukum (onrecght mateg daad)akan mendapatkan cedera dan cacad
Karena cacad Adminitrasi Tanpa BuktiKwitansi Pembayaran dan GROSE LELANG Bukti Autentik dalampelaksanaan lelang di Pertegas PERMEN KE UANGAN RI.Nomor 40/PMK/07/2006.Merupakan Petunjuk Pelaksanaan lelangmaka tanpa Bukti Kwitansi Pembayaran Mengakibatkan Gugurnyalelang harus Batal demi Hukum.2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Ke Uangan RI.
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
berbeda dan kontradiktif dengan luas miliknyasebagaimana tersebut dalam Surat Pelimpahan Hak tanggal 30 Desember2000 ;bahwa menurut Tergugat pemilikan tanahnya sekarang ini yangkeberadaannya digugat oleh Penggugat, berdasarkan Surat pelimpahan Haktanggal 30 Desember 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat , jika dihubungkandengan pengakuannya tertanggal 25 Juni 2003 dalam Surat KeteranganPengakuan Hak adalah sangat mengandung kekeliruan Pengakuan Hakadalah sangat mengandung kekeliruan yang nyata dan cacad
Tergugat diatas milik Penggugatyang didukung oleh perbuatan Tergugat II, III dan IV telah merupakanpenghalang bagi kepentingan Penggugat atas tanah miliknya, untuk ituPenggugat menuntut agar Tergugat I, Il, III dan IV untuk mengganti rugi materielRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;bahwa secara de facto Tergugat telah menguasai tanah milikPenggugat, dan secara de jure segenap bukti pemilikan atas tanah yangdiakui Tergugat , satu sama lainnya mengandung kekeliruan yang nyata danmengandung cacad
113 — 32
Agraria /Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalaan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan pasal 104 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :" Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberianhak,sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangkapengaturan penguasaan tanah) ". monn nnn nnn nnnAyat (2) yang bunyinya sebagai berikut;"Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacad
hukum administratif dalam penerbitankeputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya ataumetaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumBahwa juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria /BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 107, yang berbunyisebagai berikut "Cacad hukum administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) adalah :a.b.Kesalahan
Pembanding/Penggugat II : I GUSTI NGURAH WIDIA
Pembanding/Penggugat III : I GUSTI NGURAH RAI SUDISTA
Terbanding/Tergugat I : I GEDE GUSADA
Terbanding/Tergugat II : Drs. I MADE GUSADI
Terbanding/Tergugat III : I KETUT GUBRADIPA
Terbanding/Tergugat IV : I WAYAN GONDRA NEGARA
Terbanding/Tergugat V : I MADE GUSINDRA
Terbanding/Tergugat VI : I NYOMAN GUSANDRI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor ATR BPN Kota Mataram
86 — 31
atas nama Gusti Lanang Goyoh Ang Mas telah dimutasikan/ dipindahbukukan/dibaliknama ke atas nama Para Tergugat pada tahun 2012 adalahmerupakan perbuatan yang melawan hak dan hukum, karena asal muasalperolehan tanah obyek sengketa adalah cacad hukum, maka balik namatanah obyek sengketa ke atas nama Para Tergugat adalah juga PerbuatanMelawan Hak dan Hukum ;Bahwa Turut Tergugat didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.1173/1987, dengan luas + 600 M* yang semula dimohonkan oleh GustiLanang Goyoh Ang
Gusti LanangNgurah, maka dengan demikian penerbitan sertifikat dimaksudHal 8 dari 15 hal. put,No.182/Pdt/2018/PT.MTR12.13.14.15.tersebut adalah cacad yuridis dan telah melanggar ketentuan UndangUndang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria berikut peraturan pelaksanaanya, KEDUA tentang KetentuanKetentuan Konversi yaitu : Pasal II ayat (1).Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakanrangkaian perbuatan melawan hak dan hukum didalam menguasai, danmemiliki tanah
, mengetahul Perbekel CakranegaraBarat dan disaksikan oleh Penglingsir Adat Lingkungan KarangSidemen, luas tanah + 600 M, dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Rusli GunawanSebelah Timur : Jalan SekardiyuSebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Gusti Ayu Purnama SariSebelah Barat : Tanah/Rumah milik Sien Kurniawan dan Suyanto.Adalah sah milik Para Penggugat ;Menyatakan sebagai hukum penguasaan yang dilakukan oleh ParaTergugat adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang cacad
Terbanding/Tergugat : Direktur Rumah Sakit Santosa Bandung
Terbanding/Tergugat : Dr. Widya Arsa, Sp. OT
Terbanding/Tergugat : Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp. Ot
138 — 89
Graft; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti dokter yang menanganiPenggugat yaitu Tergugat III telah bertindak salah dalam mendiagnosadan dalam tindakannya tidak dengan caracara ilmiah serta dalampenanganannya tidak tersedianya fasilitasfasilias yang memadaiberarti tidak sesuai SOP; Bahwa akibat kesalahankesalahan tersebut diatas, hancurnya ototototkaki kiri, dikarenakan terjadi benturan dengan melawan tulang;Bahwa kesalahan kesalahan tersebut memperburuk kondisi Penggugatyang berakibat cacad
fungsional/ cacad seumur hidup;Bahwa kesalahankesalahan itu sewaktu melakukan tindakan tidak didahului MRT ( P10 dan P13 ); Bahwa adanya persetujuan tindakan medis tidak membebaskan daritanggung jawabnya ; Bahwa harus dibedakan antara resiko medis yang tercantum dalampersetujuan pasien dengan akibat dari kelalian, kesalahan, ketidak hatihatian atau tidak kompeten dokter yang menangani:;Bahwa Rekonstruksi ACL setelah lutut tidak bengkak lagi dan gerakansendi tidak normal bukan sematamata kehendak
32 — 4
tertanggal 07 Agustus 2014;Menimbang, bahwa karena proses Mediasi tidak berhasil maka persidangandilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I danTergugat II telah mengajukan Jawaban yang disertai dengan Gugatan balik/ Rekonvensisecara tertulis tertanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :JAWABAN TERGUGAT I dan I:DALAM EKSEPSIe Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan cacad
No.938.K/SIP/1971 tertanggal 4 Oktober 1972, maka dengan demikian gugatan tersebutdapat pula dinyatakan Kabur (ABSCUUR LIBEL), berhubung gugatanpenggugat cacad hukum dan kurang pihak maka gugatan penggugattersebut setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Dari uraian tersebut diatas tergugat I dan II mohon kiranya Majelis Hakim dapatmemutus perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARAIDALAM KONVENSI1
Bahwa pada pokoknya tergugat I dan II dalam konvensi menolak kerasatas semua isi pokok gugatan penggugat, dan eksepsi tergugat diatasdapat pula dipersamakan dalam pokok jawaban dibawah ini dan tidakterpisahkan satu sama lainnya.2 Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat dinyatakan cacad hukum,dikarenakan disatu sisi kekurangan pihak disisi lain batasbatas objeksengketa tersebut berlainan dengan kenyataan dilapangan dikarenakantanah objek sengketa tersebut penggugat mendapat pelimpahan hak dariAbdullah
Dengan demikian eksepsi ParaTergugat tersebut tidaklah beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanyaharuslah ditolak;Ad.2. n error in persona;Menimbang, bahwa pada point ini Tergugat I dan IT mendalilkan bahwa NamaTergugat tidaklah tepat, karena nama tergugat I adalah HERMAN bukan EMAN, makadengan demikian gugatan Penggugat tersebut tergolong cacad hukum (error insubjection);Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menolak dalil eksepsiPara Tergugat tersebut, yang pada pokoknya
Gugatan kurang pihak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam point inimendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan penggugat cacad hukum dikarenakankurang pihak yang mana seharusnya yang menjadi sebagai tergugat III dan seterusnya,adalah adik beradik/ saudarasaudara Tergugat lainnya, karena tanah objek sengketatersebut milik orang tua Tergugat peninggalan/ warisan dari Almarhum ABUBAKARAlias Gulu Kumis dan diusahakan oleh seluruh adik beradik Tergugat I dan II (secarabersamasama) bukan
42 — 5
Thamim, ternyataTergugat telah terlebin dahulu membeli tanah objeksengketa tersebut yaitu Tergugat membeli tanah objeksengketa pada tanggal 29 Agustus 1973, sedangkanPenggugat membeli tanah objek sengketa tersebut padatanggal 24 Desember 1973; Bahwa dengantelah dibelinya tanah objek sengketa tersebutoleh Tergugat, maka sejak saat itu kepemilikannya atas tanahobjek sengketa tersebut telah beralih menjadi milik Tergugat,sehingga jual beli yang dilaksanakan setelah itu haruslahdinyatakan tidak sah/cacad
terlebin dahulu dibeli oleh Tergugat ; makaSertipikat Hak Milik Nomor: 1401 Kecamatan Astanaanyardan balik nama atas Sertipikat tersebut menjadi atas namaTAN TJOEI NIO, cacad hukum dan haruslah dinyatakan bataldemi hukum ;halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 180/Pat.G/2015/PN.
hukum, maka Sertipikat Hak MilikNomor : 1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atasSertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEINIO/Tergugat dalam rekonpensi, cacad hukum dan haruslahdinyatakan batal demi hukum ;Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalamrekonpensi yang telah mengajukan permohonan Sertipikatdan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401Kecamatan Astanaanyar kepada Turut Tergugat Ill dalamrekonpensi dengan didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal24 Desember 1973 Nomor
Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biayaprkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 1401Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atas Sertipikattersebut menjadi atas nama TAN TJOEI NIO/Tergugatdalam rekonpensi, cacad hukum dan haruslah dinyatakanbatal demi hukum, maka Penggugat dalam rekonpensiberhak untuk mengajukan permohonan Sertipikat atasnamaPenggugat dalam rekonpensi terhadap : Sebidang tanahmilik
hukum ;Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401 KecamatanAstanaanyar dan balik nama atas Sertipikat tersebut menjadi atasnama TAN TJOEI NlO/Tergugat dalam rekonpensi, karenadidasari oleh Akta Jual Beli yang cacad hukum, maka SertipikatHak Milik Nomor: 1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik namaatas Sertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEINIO/Tergugat dalam rekonpensi, cacad hukum dan haruslahdinyatakan batal demi hukum ;Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi berhak untukmengajukan permohonan
17 — 3
Surat keterangan kematian Nomor:4666/I/X/2014, yang dikeluarkan oleh Perbekel Dalung pada tanggal 6 Oktober2014 ;4 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I MADE NENDRA almarhummempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02105, yang terletak diDesa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223M2, tertulis atas nama NI LUH SUSWATI, I GDE MAYGA ANUGRAHASUGIHARTAWAN, NYOMAN VALENTINO PUTRA RAHARIA ;5 Bahwa anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHASUGIHARTAWAN menderita cacad
kehilangan penglihatan (tidak bisamelihat) sejak berumur sembilan tahun ;6 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHASUGIHARTAWAN menderita cacad kehilangan penglihatan (tidak bisa melihat)sejak berumur sembilan tahun sehingga sulit rasanya bertindak secara hukumkarena keterbatasannya tersebut diatas yang mengakibatkan anak Pemohonsecara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;7 Bahwa untuk keperluan biaya kehidupan seharihari serta biaya sekolah anakanakmaka Pemohon