Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkaraA Quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

Tergugat sering memukul, Tergugat telah mempunyaiwanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Penggugat telah pisah tempattinggal selama tahun bulan tanpa nafkah dari Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan yangtelah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ataukuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidakhadirnyaTergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketenuan

menggunakan sepedamotor tersebut lalu besi lainer tersebut terjatuh ;e Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT.Semen Padang dan berapa kerugiannya terdakwa tidak mengetahui ;e Bahwa terdakwa tidak ada mmeminta izin kepada PT.Semen Padang untukmengambil besi lainer tersebut ;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukanoleh penuntut umum, maka sesuai dengan ketenuan

mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk bertindaksebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yangtelah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi tersebuttelah memberikan keterangn secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalamHal 7 dari11 hal putusan nomor 582/Pat.G/2015/PA Crp.persidangan seorang demi seorang, dan telah pula terpenuhi batas minimalkesaksian sebagai bukti, dan telah pula memenuhi syarat formil kesaksiansesuai ketenuan

./2016sesuai dengan ketenuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan adanya Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor230/E/EjP/01/2013 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum yang objeknyaberupa tanah, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi SeluruhIndonesia menyatakan.

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek.Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

yang akan diceraikan, maka secara ex officioMajelisMenetapkan bahwa mutah yang paling layak yang harus dibayarkan olehPemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

terhibur hatinya, dapat mengurangikepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisadimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suamiistri seperti semula;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal yang dijadikan dasar dakwaanJaksa penuntut umum, tersebut dalam dakwaan kedua, yaitu pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal tersebut pidana yang dijatuhkanminimal selama 4 (empat) tahun, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwadibawah ancaman hukuman standar minimal, maka menurut Pengadilan TingkatBanding, penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkaraA Quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

AgamaPanyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkaraini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurutkemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikianitu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan TergugatTERGUGAT putus karena Perceraian;Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT TerhadapPenggugat PENGGUGAT;Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yaitu atas namaanak PENGGUGAT dan TERGUGAT , Lakilaki, lahir di Palembang padatanggal 18 Januari 2010, usia 10 (Sepuluh) tahun 6 (enam) bulan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini Sesuai ketenuan

alasan perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan