Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghitungan perhubungan perlidungan peruntungan pengitungan perhiangan
Penelusuran terkait : Perhitungan ppn Perhitungan suara Rekapitulasi perhitungan suara Hasil perhitungan suara Perhitungan lama waktu Tindak pidana desersi Pemilih tidak terdaftar Provinsi irian jaya barat Penetapan kembali perhitungan bea keluar atas barang yang diekspor
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 136/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT JASA MARGA Persero Tbk
Terbanding/Penggugat : PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE
92 — 63
  • puluh riburupiah), dikurangi defisit sebesar Rp. 1.494.818.242, (satu milyar empatratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu duaratus empat puluh dua rupiah).Bahwa setelah PENGGUGAT mencermati, nyatanya tagihan yangdiajukan oleh TERGUGAT tersebut, bukanlah berasal dari perhitunganTIM Perhitungan Biaya OM yang dibentuk oleh PENGGUGAT danTERGUGAT melainkan perhitungan TERGUGAT secara sepihak yangtidak melampirkan dasar perhitungan kekurangan Beban Biaya OM GTKarawang Barat 2
    oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.Bahwa oleh karena tagihan kekurangan Beban Biaya OM GT KarawangBarat 2 yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perhitungansepihak yang bukan hasil dari perhitungan TIM Perhitungan Biaya OMdan tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Perjanjian.
    Hal tersebut pada faktanyabukanlah suatu pembenaran bahwa perhitungan yang tepatdan harus dipakai untuk menghitung penangunggan BiayaOM adalah perhitungan yang terdapat dalam Hasil Audit PTLAPI Ganeshatama selaku auditor dari Penggugat..
    PerundangUndangan Yang Berlaku padahalaman 33 s/d 37 Gugatan Penggugat, Penggugat padaintinya mendalilkan bahwa perhitungan terkaitpenanggungan kekurangan Biaya OM yang tepat adalahperhitungan Penggugat sendiri dan bukan perhitungan dariTergugat.
    perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal10 ayat (1) jo.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 22-09-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 114/PID/2014/PTSMDA
Tanggal 30 September 2014 — Pembanding/Terdakwa : SUWANTO THAMRIN Anak dari TOBIAS THAMRIN Diwakili Oleh : DR.UUNG GUNAWAN, SH.MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MARY YULIARTI, SH
72 — 19
  • Penggelapan dalam Jabatan " ;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan ;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 4 (empat) berkas copy laporan keuangan PT.Panca Prima Mining tahun 2010, 2011, 2012;
    2. 1 (satu) copy berkas perhitungan
      Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $ 157.742,98;
    3. 1 (satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi dan penjualan PT.Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $ 157.742,98;1 (satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi dan penjualan PT.Panca Prima Mining Nopember 2012 jumlah US $ 16.599,02 ;
    4. 1 (satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi dan penjualan PT.Panca Prima Mining Juli 20111 (satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti
      Menyatakan barang bukti berupa:4 (empat) berkas copy laporan keuangan PT.Panca Prima Miningtahun 2010, 2011, 2012; 1 (Satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $ 157.742,98; 1 (Satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Nopember 2012 jumlah US $16.599,02; 1 (Satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Juli 2011; 1 (Satu
      ) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $ 26.828,24;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 114/PID/2014/PT.SMRSeluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;Invoice Nomor PPM046/LKL/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan buktipembayaran Nomor 172/BK/DBS.USD/APAU/SMD/VII/11 tanggal 26Juli 2011;Invoice Nomor PPM047/LKL/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan buktipembayaran Nomor 172/BK/DBS.USD/APAU/SMD/VII/11 tanggal 26Juli 2011;Invoice Nomor
      Menetapkan barang bukti berupa :1. 4 (empat) berkas copy laporan keuangan PT.Panca Prima Mining tahun2010, 2011, 2012;2. 1 (Satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $ 157.742,98;3. 1 (Satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $ 157.742,98;1(satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Nopember 2012
      jumlah US $16.599,024. 1 (satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Juli 20111 (satu) copy berkasperhitungan kewajiban royalti atas produksi dan penjualan PT.PancaPrima Mining Mei 2012 jumlah US $ 26.828,24;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;Barang bukti berupa:1.
      Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $157.742,98;3. 1 (satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Mei 2012 jumlah US $157.742,98;1 (Satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atasproduksi dan penjualan PT.Panca Prima Mining Nopember 2012jumlah US $ 16.599,02 ;4. 1 (satu) copy berkas perhitungan kewajiban royalti atas produksi danpenjualan PT.Panca Prima Mining Juli 20111 (satu) copy berkasperhitungan kewajiban royalti atas produksi dan penjualan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-03-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1661/Pid.B/2015/PN Lbp
Tanggal 8 Maret 2016 — Nama lengkap : AMALUDDIN Alias ALI Tempat lahir : Medan Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /30 Oktober 1974 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jalan Kapten Jumhana Gang Intan Nomor 92 B Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area Kota Medan Agama : Budha Pekerjaan : Direktur PT. Karunia Makmur
408 — 132
  • Karunia Makmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November 2013 ; 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan No.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ; 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekurangan upah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ; 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari
    KaruniaMakmur No.1Z.536/DUIM/1408/1X/2014 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Gangguan Tempat Usaha PT.Karunia Makmur No.503.503.08/4580 tanggal 03 Juli 2014 ;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan PT.Karunia Makmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober2014;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November2013 ;e 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanNo.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ;e 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan
    dan penetapankekurangan upah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari2015 ;e 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekuranganupah bulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/dNovember 2013 ;Dikembalikan kepada saksi Ali Akbar Hasibuan, ST., selaku PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang;4.
    Karunia Makmur tidak ada mengajukan permohonanpenangguhan pembayaran upah kepada Dinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang ;Bahwa terhadap daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upahpekerja/buruh di PT. Karunia Makmur dari bulan Januari sampai denganDesember Tahun 2012, tertera ada 114 (seratus empat belas) pekerja/buruh yang bekerja di PT.
    KaruniaMakmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November2013 ;e 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanNo.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ;e 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekuranganupah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;e 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upahbulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/d November2013 ;Menimbang
    KaruniaMakmur No.503/1767/DPWP/DS/2004 tanggal 10 Oktober 2014;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Amaluddin tanggal 27 November2013 ;e 3 (tiga) lembar Nota Pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanNo.560/2864/DTKTR/2013 tanggal 11 November 2013 ;e 1 (satu) lembar penyampaian perhitungan dan penetapan kekuranganupah No.560/370/DTKTR/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;e 8 (delapan) lembar daftar perhitungan dan penetapan kekurangan upahbulan Januari s/d Desember 2012 dan bulan Januari s/d November2013 ;Dikembalikan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 420/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI IRFAN, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : FITRIANI ARIFUDDIN Diwakili Oleh : FITRIANI ARIFUDDIN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL Diwakili Oleh : ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI Diwakili Oleh : MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN Diwakili Oleh : FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
112 — 72
  • 3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihnan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan74,Hal. 10 dari 41 Putusan No 420/PID.SUS/2019/PT MKS4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 445) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah
    . 12 dari 41 Putusan No 420/PID.SUS/2019/PT MKS23) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3 ) KelurahanTello Baru TPS 724) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atauMakassar B ( DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3 ) KelurahanKaruwisi TPS 19.25) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara
    , 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS4436) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon
    hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS4453) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 SALINAN ) Kelurahan Tello BaruTPS 754) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B
    Pampang63) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Pandang64) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (DA 1 PLANO ) Kelurahan Karuwisi Utara65) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-05-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA VS DARMADI M. SATAR
104 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan perhitungan uang pensiun kepada Penggugat sejumlah Rp60.459.243,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada negara;
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum Penggelapan
Register : 21-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PN CIANJUR Nomor 314/Pid.B/2017/PN.Cjr
Tanggal 19 Desember 2017 — IMAN LESMANA Bin ENANG AKMALUDIN
90 — 6
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) lembar cash opname (perhitungan uang kas) PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk;Tetap terlampir dalam berkas perkara pidana ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 26-09-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 16-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
Widyo Leksono
Tergugat:
PT. Karunia Indo Alam
19 — 11
  • strong>DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 Mei 2020 dengan didasarkan pada Pasal 54 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat .dengan perhitungan

    1. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat berupa fee marketing .dengan perhitungan sebagai berikut :

    fee marketingsebesar Rp. 15.977.263,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 17-02-2012 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44063/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 19 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
118 — 33
  • bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK .
    bea keluar atasbarang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut: Netto HPE Kurs Tarif BK Tgl Realisasi Ekspor(MT) (USD) (Rp) (%) (Rp)2.350,00 755,00 9.126,00 4.5 728.679.152,00 02/04/2010 bahwa sesuai perhitungan tersebut terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluarsebesar total Rp 273.135.000,00;bahwa menurut Terbanding, bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukandengan PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan PersetujuanEkspor Nomor: 000839/PM/WBC.03/KPP.08/2010
    bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Saya data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 harisejak
    barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar yang secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, PEB Pemohon Banding yangdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluarmaupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 000841 tanggal 30 Maret 2010Berdasarkan
    tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur Perhitungan BeaKeluar a quo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2021
Tanggal 27 April 2021 — PT. BUKIT SUNUR VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
121 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017; danb.
    ) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017;3.
    Putusan Nomor 147 K/TUN/2021Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak
    ) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017;4.
    Putusan Nomor 147 K/TUN/2021Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, besertalampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun 2018)BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan Tahun 1 (Tahun 2016) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26September 2017, dan (3) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2 (Tahun2017) BAV.1/
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 10/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RUSLI USMAN, S,H,
Terbanding/Terdakwa : H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
132 — 89
  • Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050739 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 85.000, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043600 tanggal sebatik, 30 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 7.000, diketahui petugas operasional an.
    Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050714 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 21.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043587 tanggal sebatik, 28 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 69.000, diketahui petugas operasional an.
    Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050515 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 9.500, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043496 tanggal sebatik, 20 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 72.000, diketahui petugas operasional an.
    Sdri.EMY ERMIANTI.1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050476 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043471 tanggal sebatik, 16 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.
    TPK/2019/PT.SMR1 (satu) Iembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Kapal denganJK.No.16 PUJK 2A 0050440 tanggal sebatik, 13 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 30.900, diketahui petugas operasional an. Sdri.EMYERMIANTI.1 (satu) lembar Perhitungan dan Nota tagihan Jasa Barang denganJK.No.16 PUJK 2B 0043445 tanggal sebatik, 13 Maret 2017 denganjumlah uang Rp. 5.000, diketahui petugas operasional an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 18-06-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — DEDEN BAHTIAR, SE., AK., MM
221 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nota Perhitungan dan 4 (empat) lembar buktipengeluaran kas bulan April 2005 ;Hal. 27 dari 81 hal.
    Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kas bulanJuni 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Juli 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembarSPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar buktipengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;Hal. 41 dari 81 hal. Put.
    Nota Perhitungan dan 6 (enam) lembar buktipengeluaran kas Hotel Puteri Gunung bulan Desember 2006 ;D.
    (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 45 dari 81 hal.
    asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembarSKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat)Hal. 46 dari 81 hal.
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama
Register : 29-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 25-02-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 143/Pdt.G/2017/MS.Bna
Tanggal 17 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 11
  • Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dengan perhitungan bertambah setiap tahun 10 %
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) .
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 148/G/2016 /PHI.Sby
Tanggal 20 Februari 2017 — SALI DKK MELAWAN KUNTJORO LIMAN, PEMILIK UD. TELAGA WARNA
37 — 8
  • Rp. 152.900.000,- (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;----------------------------------Penggugat I: Sali Penggugat II: Sapuanto 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----------------5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat, sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----------------------------
    No.148/G/2016/PHI Sby Menimbang bahwa dengan demikian hakhak yang wajib dibayarkan olehTergugat kepada Para Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungankerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upahyang sehurusnya diterima Para Penggugat dengan perhitungan dan perinciansebagai berikut: === 22202022 2 non non one non nen ene onePenggugatl: Sali 1 UANG PESANGON :Rp. 2.200.000 X 9 Bin X 2 39.600.0002 UANG
    Rp.152.900.000, (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah)dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;Penggugat I: Sali 1 UANG PESANGON Rp. 2.200.000 X 9 Bln X 2 39.600.0002 UANG PENGHARGAAN MASAKERJA :Rp. 2.200.000 X 8 Bln =Rp. 17.600.000Sub Total =Rp. 57.200.0003 UANG PENGGANTIAN HAK :PENGGANTIAN PERUMAHAN ;DAN PENGOBATAN 15% =X Rp. 57.200.000 =Rp. 8.580.0004 Upah yang seharusnya diterima Ro. 2.200.000 X 6 Bin =Rp. 1.200.000Sub Total =Rp. 2.780.000TOTAL =Rp. 7.980.000 Hal.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 22-09-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/G/2014/PHI.Sby
Tanggal 22 September 2014 — MOHAMMAD ARHAM vs PT. KERTAS LECES (PERSERO),
47 — 12
  • Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 32.853.053,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;------------------------------- 4.
    Sedangkan upah/ gaji Penggugat berdasarkan bukti P2 dan T5b, sebesar Rp.1.785.492, (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); Menimbang, bahwa dengan demikian hakhak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus akibat dari pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perhitungan dan perincian sebagaiberikut :terbilang : tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1581/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HONDA PROSPECT MOTOR (HPM),
110 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa PemohonBanding tidak dapat memberikan perhitungan secara jelas atas nilai incentivemargin, selisin Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan distribution diperoleh. Bahwaatas perhitungan tersebut tidak ditrasir ke dokumen invoice awal dan buktipembayarannya;Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atasperedaran usaha sebesar Rp. 5.416.022.619,00 tersebut.
    Jikanilai tersebut disebabkan murni perhitungan yang berpengaruhHalaman 9 dari 19 halaman.
    Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016tidak ada perbedaan antara perhitungan HPP per HomeStatement dengan Audit Report, adalah tidak tepat karena :a.
    Bahwa data perhitungan HPP di atas, hanya menjelaskanperbandingan perhitungan antara Home Statement denganAudit Report, sedangkan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) dilakukan dengan mengadjustangka persediaan awal dan persediaan akhir dari Work inProcess dan Finished Goods antara SPT Tahunan PPhBadan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dengan angka dalam audit report, sehingga dataperbandingan perhitungan HPP yang diberikan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon
    sehingga data perbandinganperhitungan HPP tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.Disamping itu, Majelis juga tidak pernah melakukanpembuktian ke dokumen yang terkait atas penjelasanperbandingan perhitungan HPP antara Home Statementdengan Audit Report yang diberikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) a quo.Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim yang menerimapenjelasan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tanpa harus melakukanpembuktian atas perhitungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 01-10-2020 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
H.CHAMID EFFENDI, DKK
Tergugat:
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Persero
Turut Tergugat:
PT. BANK MANDIRI Persero
112 — 21
  • Rp.28.816.178,= Rp. 220.924.028,.Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT II denganmasa kerja 10 tahun 2 bulan 15 hari dengan upah Rp.24.923.024.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp.24.923.024, Uang Pesangon : Rp.448.614.432.,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (c) :1x4=4 Perhitungan UMK > 4x Rp. 24.923.024, UPMK : Rp.99.692.096,3) Perhitungan Uang Penggantian
    Rincian perhitungan hak kompensasi pensiun PENGGUGAT III denganmasa kerja 12 tahun 2 bulan 13 hari dengan upah Rp. 42.149.197.:1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP : 18 x Rp. 42.149.197, Uang Pesangon : Rp. 758.685.546,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (d) >1x5=5 Perhitungan UMK >5x Rp. 42.149.197, UPMK : Rp. 210.745.985,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal
    Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT IV denganmasa kerja 35 tahun dengan upah Rp.40.880.8521) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x KetetentuanPasal 156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp.40.880.852, Uang Pesangon :Rp.735.855.336,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 Xx KetetentuanPasal 156 ayat (3) huruf (h) : 1x10=10 Perhitungan UPMK : 10 x Rp. 40.880.852, UPMK : Rp.408.808.520,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf
    Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT V denganmasa kerja 34 tahun 2 bulan dan upah Rp. 32.723.839,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (i) :2x9=18 Perhitungan UP :18 x Rp. 32.723.839, Uang Pesangon :Rp.589.029.102,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk)Halaman 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 268/Pdt. SusPHI/2020/PN. Jkt. Pst. 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10= Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 32.723.839,.
    Rincian perhitungan Hak Kompensasi Pensiun PENGGUGAT VIdengan masa kerja 33 tahun 10 bulan dan upah Rp. 36.187.778,1) Perhitungan Uang Pesangon (UP) 2 x Ketetentuan Pasal156 ayat (2) huruf (1) :2x9=18 Perhitungan UP18 x Rp. 36.187.778, Uang PesangonRp.651.380.004,2) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk) 1 x Ketetentuan Pasal156 ayat (3) huruf (h) :1x10=10 Perhitungan UPMK: 10 x Rp. 36.187.778,= UPMKRp.361.877.780,3) Perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) Ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Register : 13-05-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 67/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 26 Juni 2015 — Pembanding : -CV. GEO MITRA MULIA CONSULTANT (CV. GMMC) Terbanding : -PT. CAHAYA SUMBER UTAMA (PT.CSU)
189 — 111
  • Bahwa dengan perhitungan Tergugat diatas, maka jumlahtagihan Tergugat! kepada Penggugatsebagai hutang yang akandibayar Pengugat menurut perhitungan Tergugat ! tersebutadalah Rp. 711.033.650 + Rp. 55.000.000, = 766.033.650,dikurangi dengan hitungan pinjaman yang sudah dipotongTergugat pada butir 13.3 diatas sebesar Rp. 42.500.000, =Rp. 723.533.650,, atau sesuai perhitungan (Pertama) Tergugat yang dibuattabelnya sebagai berikut :PERHITUNGAN (PERTAMA) OLEH TERGUGAT PERHITUNGAN PENJUALAN LOGS PT.
    No. 67/PDT/2015/PT.SMR13.5.13.6.Bahwa perhitungan Tergugat !
    Tergugat tidakditerima Penggugat.Bahwa oleh karena perhitungan Tergugat!
    No. 67/PDT/2015/PT.SMRMenyatakan menuruthukum, bahwa perbuatan perhitungan sisa hutangPenggugatterhadap Tergugat berdasarkan perhitungan yakni:3.1 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat! yang diwakilioleh Tergugat II dalam perhitungan (pertama) sebagaimana yangdiuraikan pada butir posita 13.4. sebesar Rp. 723.533.650, ;3.2 Perhitungan sisa hutang Penggugatoleh Tergugat!
    2012 sebesarRp. 500.000.000,adalah perbuatan perhitungan yang melawan hukum dengansegala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat.Menyatakan menurut hukum, bahwa perhitungan sisa hutangPenggugatterhadap Tergugat berdasarkan perhitungan yakni :4.1 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat!
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 14-02-2012 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45343/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
110 — 23
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45343/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor RDB P S I B, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) Nomor: 002687 tanggal 30 September 2010 pos tarif 1511.90.90.30dengan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 809.00/MT
    Yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan dari pengajuanPEB di depan karena tarif dan HE lebih rendah namun yang bersangkutantidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 PMK 214/PMK.04/2008;Menurut Pemohon Banding:Pendapat Majelis :bahwa Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapankembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang;bahwa sesuai keputusan Nomor: KEP323/WBC.03/2011 tanggal 19Desember
    Tidak ada tambahan bea keluar yang harus Pemohon Banding bayarakibat penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor yangPemohon Banding lakukan.2. Bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudahsesuai saat barang tersebut diekspor sehingga tidak diperlukanpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor barang.3.
    Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai denganperaturan yang berlaku.5.
    Bea Keluardalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuanpabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor;ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaanTarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Ayat (2): Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 15-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 272/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
FORNOIS LUSWAN WARUHU
Tergugat:
PT. Anugerah Sibolga Lestari
151 — 39
  • FAONA FADUHU HALWA, masa kerja 14 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 5xRp. 2.414.949,00= Rp. 12.074.
    TUKIMAN, masa kerja 20 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 7 xRp. 2.414.949,00= Rp. 16.904.
    SURIANTO, masa kerja 5 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 6 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 14.489.694,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 2xRp. 2.414.949,00= Rp. 4.829.
    ANA LUBIS, masa kerja 13 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 5xRp. 2.414.949,00= Rp. 12.074.
    SURIP, masa kerja 19 tahun dengan perhitungan:

    • Uang Pesangon 9 x Rp.2.414.949,00 = Rp. 21.734.541,00
    • Uang Penghargaan masa kerja 7 xRp. 2.414.949,00= Rp. 16.904.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Register : 17-03-2010 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49896/PP/M.XV/12/2014
Tanggal 13 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
130 — 26
  • Putusan PengadilanJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat MajelisPajak Nomor : Put49896/PP/M.XV/12/2014: Pajak Penghasilan Pasal 23: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi sebesar Rp5.371.700,00 dengan pokok sengketa Jumlah DasarPengenaan Pajak sebesar Rp5.371.700,00;bahwa seharusnya rekapitulasi perhitungan Pasal 23 menurut PemohonBanding tersebut disampaikan bersama semua bukti pendukungnya agar dapatdiyakini bahwa
    transaksitransaksi dalam rekapitulasi perhitungan PPh Pasal23 tersebut benar adanya, namun Pemohon Banding hanya memberikansebagian kecil dari dokumen yang menjadi sumber perhitungan Pasal 23menurut Pemohon Banding, sehingga tidak dapat diketahui kebenaran daripenentuan Objek Pajak dan penerapan tarif atas semua pemenuhan kewajibanpenyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotongnya.: bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per178/PJ./2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan
    obyek Pajak PenghasilanPasal 23 yang disampaikan, sehingga Terbanding tidak dapat meyakinikebenaran perhitungan Pemohon Banding dan tetap mempertahankankoreksinya.bahwa selanjutnya dalam proses pengujian bukti tersebut, Pemohon Bandingjuga mempermasalahkan mengenai perhitungan tarif PPh Pasal 23 yang tidakpernah dipermasalahkan ataupun diajukan keberatan ataupun bandingsebelumnya.bahwa Majelis juga telah menguji buktibukti yang disampaikan olehPemohon Banding dalam persidangan tersebut, dan atas
    hasil pengujiantersebut, Majelis berpendapat sama dengan Terbanding yaitu bahwa buktiyang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak cukup memadai untukmendukung kebenaran perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23menurut Pemohon Banding karena hanya berupa rekapitulasi tanpa didukungdengan dokumendokumen sumber dan vouchervoucher pembayaran/pengeluaran biaya terkait.bahwa rekapitulasi perhitungan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yangdibuat oleh Pemohon Banding juga berubahubah mulai dari pelaporan
    koreksinya dalam bentuk SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada PemohonBanding.bahwa dalam proses keberatan, Terbanding juga telah memberikan informasimengenai perincian perhitungannya kepada Pemohon Banding, sehingga alasan Pemohon Banding baru mengetahui perhitungan Terbanding dalampersidangan tidak dapat diterima.bahwa kewajiban Pemohon Banding untuk membuktikan ketidakbenaranperhitungan Terbanding dan membuktikan bahwa selisih koreksi tersebutbukan merupakan obyek Pajak