Ditemukan 293 data
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi telahmelakukan perundingan dengan pihak pekerja untuk mengakhirihubungan kerja, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2009 dan menawarkansejumlah uang kompensasi yang akan dibayar secara dicicil, kebijakanmana telah disambut baik oleh sebagian besar pekerja dan sepakatmengakhiri hNubungan kerja serta telan menerima uang cicilankompensasi, namun beberapa orang PUK SPKEP PolypetPolyprimamenolak dan menghendaki agar paket PHK yang ditawarkan PenggugatRekonpensi
162 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar sejakbulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 sebagaimanayang telah disepakati dalam perjanjian bersama antara Tergugat denganPekerja SPKEP denganRp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)Pimpinan serikat jumlah total sebesardengan perincian sebagai berikut: DENDA KETERLAMBATANNO NAMA UPAH JANUARI AGUSTUS 20191 IR.
80 — 21
Kabupaten Gresik;Bahwa pada proses Penyelesaian Hubungan Industrial melalui mediasi antarapara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak ada titik temu, sehinggaMediator mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 567 / 1015 /437.58 /2016 terlanggal 9 Juni 2016 yang isinya Agar kedua Pihak sepakathubungan kerja berakhir sejak Pekerja tidak bekerja pada Pengusaha ;Bahwa setelah Mediator mengeluarkan Surat Anjuran pada para Penggugatmelalui Pimpinan Unit Kerja menjawab Surat anjuran dengan Nomor : 020 / SPKEP
126 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penolakan Penggugat PT.BNJM juga didasarioleh hasil kesimpulan mediasi/perundingan bipartit tanggal 21 Januari 2014pada point 7 yang berbunyi Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiBarito Timur telah menanggapi surat PUK SP KEP Nomor 014/SPKEP/PUK/I/2014 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja dan menyarankanagar PUK SP KEP PT.BNJM dan seluruh karyawan tidak melakukan upayamogok;Bahwa, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur juga menolakrencana aksi mogok kerja PUK SP KEP bersama Para Tergugat
Yangbenar adalah 82 orang karyawan dan yang 60 orang telah mengambilhaknya, dan tinggal 22 orang (Para Tergugat), karena tidak sesuaidengan masa kerja sebenarnya, untuk itu kiranya gugatan PenggugatTIDAK DAPAT DITERIMA;Bahwa dalam posita 8 PUK SPKEP menentang dan akanmelaksanakan mogok kerja adalah tidak benar.
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
230 — 59
,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional PP FSP KEP SPSI, seluruhnya merupakanWarga Negara Indonesia (WNI), yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor PUK SPKEP SPSI PT.
tertanggal31 Oktober 2018 No. 565/9496/HI Jamsos.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 19992001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) April 2000.Pemberitahuan tertanggal 11 April 2001, No. 059/GAS/IV/2001,tentang Perubahan Gaji Pokok Pekerja Mulai April 2001.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Periode 20012003.Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah JawaBarat tertanggal 24 April 2002 No. 27/U/IV/2002, tentangPerselisihan Hubungan Industrial Antara PT Bridgestone TireIndonesia dengan PUK SPKEP
Bukti P45a: Perjanjian Bersama Tata Tertib Perundingan Perubahan PerbaikanPerjanjian Kerja Bersama (PKB) XII Periode 2015 2016 antaraPengusaha Dengan Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT BridgestoneTire Indonesia.76. Bukti P45b: Perjanjian Bersama Addendum Kedua Tata Tertib PerundinganPerubahan Perbaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XII Periode2015 2016 antara Pengusaha Dengan Pimpinan Unit Kerja SPKEPSPSI PT Bridgestone Tire Indonesia.77.
Bukti P48: Materi Perundingan PKB Periode XII Usulan PUK SPKEP SPSI Bekasi.80. Bukti P49: Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2017.81. Bukti P50: Tata Tertib Perundingan Bipartit Pembaharuan Perjanjian KerajBersama (PKB) XIII PT Bridgestone Tire Indonesia.82. Bukti P51: Perubahan 1 Tata Tertib Perundingan Bipartit PembaharuanPerjanjian Kerja Bersama (PKB) XIII PT Bridgestone Tire Indonesia.83.
278 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/2016, tanggal 18 Januari 2016, tentang Persetujuan PenangguhanPelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 secara materiil identik denganperkara Nomor 09/G/2013/PTUN.Srg dengan objek sengketa KeputusanGubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15Huk/2013, tanggal 30 Januari 2013tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2013, dengan Para Penggugat Suheri, dkk, Pekerja/serikat pekerja Kimia,Energi, Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PD FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat
312 — 555
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia3.4.1011.12.13.14.Bukti T.ll Int3Bukti T.II Int4Bukti T.ll Int5Bukti T.Il Int6Bukti T.Il Int7Bukti T.ll Int8Bukti T.Il Int9Bukti T.Il Int10Bukti T.ll Int11Bukti T.ll Int12Bukti T.ll Int13Bukti T.Il Int14Surat Keputusan Nomor: 013/PP FSPKEP/SPSI/VIII/2019Tanda Bukti Pencatatan Nomor:10/PD.SP.KEP.JB/CTT/1/X/8/2001 = Tertanggal30 Agustus 2001Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaSerikat Pekerja Kimia, Energi Dan SerikatPekerja Selurunh Indonesia Nomor:Kep.02/MUNAS VII/SPKEP
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PD FSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat
335 — 189
Pencatatan Nomor:10/PD.SP.KEP.JB/CTT/1/X/8/2001 Tertanggal 30Agustus 2001 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaHalaman 64 of 83 Halaman Putusan Perkara No. 21G/2021/PTUN.BDG4.10Ad.12.13.14.15.16.17.Bukti T.Il Int4Bukti T.ll Int5Bukti T.II Int6Bukti T.II Int7Bukti T.Il Int8Bukti T.II Int9Bukti T.II Int10Bukti T.ll Int11Bukti T.ll Int12Bukti T.ll Int13Bukti T.Il Int14Bukti T.ll Int15Bukti T.ll Int16Bukti T.ll Int17Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Nomor:Kep.02/ MUNASVII/SPKEP
101 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini secara tegas dinyatakan olehTERGUGAT dalam suratnya No. 12/XII/PUK SPKEP/ SPSI/ 2003 pada bulanDesember 2003 (tanpa nomor tanggal) sebagai berikut (Bukti P21);"Kami dari PUK SPSI PT NNT berharap agar kesepakatan bersama antaraManajemen dengan SPSI sehubungan dengan roster yang telah diputuskan bersama,kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai kesepakatan untuk diberlakukan sejak 1 Januari2004..."
78 — 47
Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUNJKT.Menimbang,SPKEP/SPSI/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, PerihalDukungan terhadap SP Perjuangan PT. PLN (Persero).ditujukan kepada DPP Serikat Pekerja Perjuangan(SPP) PT.
239 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
NNGPM, KetuaDewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) , DitjenMigas, Shell Internasional Jakarta, dan PUK Serikat Pekerja(SPKEP FSPSI) Pertamina dan Ditjen Binawas Depnakertransuntuk mengadakan pertemuan tanggal 5 Oktober 2001 gunamembahas tuntutan eks karyawan NV. NNGPM; (vide Bukti TL 24);Bahwa dalam pertemuan tanggal 5 Oktober 2001 tersebutMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuaweamemberikan arahan agar penyelesaian tuntutan eks karyawanNV.
303 — 283
Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum dinyatakan2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulisantara pengusaha dengan pekerja/ouruh atau serikatpekerja/serikat buruh yang tercatat ;Fakta Hukum, antara Tergugat II Intervensi 82 denganPengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI)PT.
452 — 2300
SS utk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah No.263/BAN.KBP/III/2013 dan No.126/PD SPKEP/SPSI/S9/II/2013 tg 1532013 692.06/05/2013 02737/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Independent Police Watch SumateraSelatan untuk biayaKegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 397/BAN.
SS utk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah No.263/BAN.KBP/III/2013 dan No.126/PD SPKEP/SPSI/S9/II/2013 tg 1532013 692.06/05/2013 02737/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Independent Police WatchSumateraSelatan untuk biayaKegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 397/BAN.
SS utk biaya Kegiatan.Berdasarkan Perjanjian Hibah No.263/BAN.KBP/III/2013 dan No.126/PD SPKEP/SPSI/SS/II/2013 tg 1532013 692.06/05/2013 02737/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Independent Police WatchSumateraSelatan untuk biayaKegiatan tahap ke . Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 397/BAN.