Proposal tersebut setelah direkap dikirimkan ke SKPD terkait yaituDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur bersama 47(empat puluh tujuh) proposal lain untuk dilakukan verifikasi dandiberikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro Sosial a.n.Asisten Kesejahteraan Rakyat, Ir. H.

Kelompok Tani Resota Jaya pada tanggal 22 April tahun 2013mengirimkan pembaharuan proposal bantuan hibahnya kepadaGubernur Kaliamantan Timur melalui surat Nomor:009/KTRJ/IV/2013;Halaman 7 dari 52 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR10.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timurmenerbitkan surat Nomor: 460/650/A2/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013perihal Hasil Verifikasi Bansos Tahun Anggaran 2013 yang ditujukankepada Ketua Tim Anggaran pemerintan Daerah (TAPD) ProvinsiKalimantan Timur (c.g.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timurmenerbitkan surat Nomor: 460/650/A2/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013perihal Hasil Verifikasi Bansos Tahun Anggaran 2013 yang ditujukankepada Ketua Tim Anggaran pemerintahn Daerah (TAPD) ProvinsiHalaman 20 dari 52 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR10.Kalimantan Timur (c.q.

Pemberitahuan Berakhirnya Cuti Besar Kepala DPU Kota Cilegon tanggal 15 Desember 2009.17. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.458-DPPKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkot Cilegon beserta Lampirannya.18. 1 (satu) lembar asli Jadwal Penyusunan APBD Kota Cilegon TA 2010 yang diterbitkan Sekretaris II TAPD

(dari unsur Bappeda, DPPKD danPengendalian Program)Tugas Pokok TAPD :a) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;b) Menyusun Raperda APBD, Raperda perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD;c) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban APBD;d) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;e).

Saksi mengetahuihal tersebut karena pak AAT Syafaat menyampaikan hal tersebut saatmembuka acara Rapat gabungan panitia anggaran legislatif dan TAPD dihotel safari Garden pada tanggal 5 November 2009; Bahwa benar alasan penambahan angggaran 20 M dari dana DIDtersebut karena untuk perceptana pembanguna demaga Trestlepelabuhan Kubangsari. Bahwa benar tidak di benarkan anggaran pendidkan di ambil dan digunakan untuk pembangunan dermaga trestle Pelabuhan Kubangsari.

Marliati), Kadis PU (Yahya Bae) masing masing kepalaSKPD, tim TAPD, dan seluruh anggota Badan Anggaran.Kemudian pada tanggal 11 Nopember 2009 Rapat ParipurnaPersetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang APBD TA201009;Perkara Nomor 51/Pid.SusTPK/2015/PN.SRG Halaman 124 dari 387 HalamanBahwa sekitar tanggal 4 s/d 6 November 2009, dilaksanakan rapatgabunganantara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD untuk membahasRAPBD yangdilaksanakan di Hotel Taman Safari Garden.

Penentuan berapaanggaran untuk pembangunannya dibahas dalam TAPD, di mana saksiikut dalam pembahasannya bersama PU, BAPPEDA dan Sekda;Bahwa benar Dalam Raperda APBD dan Raperwal Penjabaran APBDtertanggal 15 Oktober 2009 yang diserahkan kepada DPRD melaluiSidang Paripurna Penyampaian RAPBD jumlah anggaran PembangunanPelabuhan Kubangsari sebesar Rp. 30 M;Bahwa benar Rapat Gabungan TAPD dengan Panitia Anggaran Legislatif,Cilegon mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari KementrianKeuangan sebagai

Setelah dibahas oleh TAPD kemudiandiserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan usulan satkerlainnya sekitar bulan Oktober, Nopember, Desember 2009, namun saksitidak mengikuti proses itu dikarenakan saksi sedang cuti melaksanakanibadah haji.Bahwa benar saksi mengambil cuti pada tanggal 30 Oktober 2009 sampaidengan 18 Desember 2009, lalu diperpanjang lagi sampai 31 DesemberPerkara Nomor 51/Pid.SusTPK/2015/PN.SRG Halaman 163 dari 387 Halaman2012.

TA 2007 10.Perda Kota Pematangsiantar No. 05 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007tentang APBD Tahun Anggaran 2007. 11.FC Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WKTAhun 2006tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 12.FC Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WKTAhun 2006tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 13.1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan

:903/460/K/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KotaPematangsiantar tentang APBD TA 2007 dan Rancangan PeraturanWalikota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2007. 18.1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan DPRD Kota PematangsiantarNo.4 Tahun 2007 tentang Penetapan Evaluasi Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar TA.2007. 19.1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Walikota PematangsiantarNomor : 9032688/WKTahun 2006 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

) Kota Pematangsiantar TA. 2007, 20.1. 1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Walikota PematangsiantarNomor : 903861.a/WKTahun 2007 tentang Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar TA. 2008. 21.

Tahun Anggaran 2007 12.FC Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 903.2688/WKTAhun2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 13; 1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 903/2067k tentang evaluasi Rancangan Peraturan DaerahPematangsiantar tentang Perubahan APBD TA 2007 dan RancanganPeraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Perubahan Halaman 96 dari 156Putusan Pengadilan TipikorNomor

:903/460/K/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KotaPematangsiantar tentang APBD TA 2007 dan Rancangan PeraturanWalikota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2007. 18.1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan DPRD KotaPematangsiantar No.4 Tahun 2007 tentang Penetapan EvaluasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota PematangsiantarTA.2007. 19.1 (satu) eksemplar FC legalisir Keputusan Walikota PematangsiantarNomor : 9032688/WKTahun 2006 tentang Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Berubah menjadi 6 lokasi pergoladengan anggaran sebesar Rp 1.909.115.000,;Tanggal 30 Nopember 2012 ditetapbkan KUA PPAS Tahun 2013 terjadirasionalisasi anggaran sesuai arahan TAPD sehingga anggaran pengadaanpergola ditiadakan hanya ada anggaran peningkatan taman sebesar Rp1.017.840.000,;Tanggal 5 Desember 2012, Kepala BLH bersama dengan TAPD dipanggil olehKomisi C.

(Taman kota di 7 lokasi dan Pergola 7 lokasi dengan jumlah654 unit);e Tanggal 19 September 2013 pembahasan dengan Komisi C.Ada perubahan anggaran menjadi Rp 6.614.595.998, (Tamankota di 7 lokasi dan Pergola 30 lokasi terdiri dari 3 paket lelangdan 27 paket penunjukkan dengan jumlah 2.055 unit);e Tanggal 20 September 2013 ditetapbkan KUA PPAS PerubahanTahun 2013;e Tanggal 1 Oktober 2013 penyusunan RKA Perubahan sesuaihasil pembahasan antara Banggar dengan TAPD.

Padasaat pembahasan di komisi c yaitu komisi yang membidangi pembangunan adadinamika, dalam setiap pembahasan ada ada aspirasi dari masyarakat dandisampaikan kepada TAPD yaitu.

Dari gubernurbiasanya ada evaluasi represif yang disampaikan kepada DPR dan TAPD, setelahitu. baru dilakukan harmonisasi untuk menyesuaikan dari evaluasi Gubernur,sehingga kami yang di dewan maupun TAPD pasti akan melaksanakan apa yangmenjadi evaluasi Gubernur yang nantinya akan berbentuk peraturan pimpinandewan untuk menetapkan apa yang menajdi evaluasi Gubernur;Bahwa dalam proyek pergola Untuk anggaran yang berkaitan dengan pergola tidakada evaluasi dari Gubernur karena sudah dianggap wajar;Bahwa

TAPD jumlah berapa saksi tidak hadir, dan saksi sendiri hadir karenasebagai ketua Badan Anggaran;.Bahwa benar saksi ikut mengusulkan untuk Dapil saksi ;Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk pemasangan pergola itu saksi kurangtahu, karena yang tahu di komisi terkait;Bahwa alasan saksi melakukan penolakan program yaitu saksi menolak untukprogram secara keseluruhan bukan hanya untuk pergola saja.

BB No.161 : 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 800/0031/Dinkes/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Revisi penambahan Anggaran APBD P 2012 yang ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang Selatan beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen Revisi Rekapitulasi Perubahan DPA Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang di dalamnya tercantum Nama Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas dengan rincian perubahan : Pembelian Alkes Puskesmas dan

Diredja, M.Si selaku Ketua TAPD dan Ir. H.

, ketua baperjakat,memberikan saran pimpinan dalam perumusan kebijakan.Bahwa sebagai Ketua TAPD saksi diangkat oleh Walikota Tangsel.Bahwa anggota TAPD para asisten bidang ekonomi pembangunan,adminstrasi umu, sekretaris (Kepala Bappeda dan kepala DPPKAD),anggota lain dari dinas dan tim teknis.Bahwa tupoksi TAPD : memformulasikan program, menyusun anggaranpemda, mulai musrembang tingkat lurah, camat, kota, lalu membahasperencanaan anngaran kepada banggar,lalu menyusun draf Raperda.Bahwa perencanaan

Adapunpejabat asisten daerah menjabat sebagai wakil ketua dan kemudiankepala Bappeda dan DPPKAD sebagai sekretaris TAPD.

Hal ini saksi ketahuidikarenakan proses penganggaran untuk Dinas Kesehatan dan RSUKota Tangerang Selatan saksi ikut serta melakukannya sebagai TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah).Bahwa dalam penyusunan anggaran Kota Tangerang Selatan tahun 2012(baik APBD murni ataupun APBD Perubahan) dilakukan oleh TAPD yangdibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah (Walikota TangerangSelatan) dengan susunan keanggotaannya adalah:e Ketua TAPD dijabat oleh DUDUNG E.

DIREDJA.e Wakil ketua TAPD dijabat oleh asisten daerah s.d Ill (Saksi tidak ingatnamanya karena pejabat bersangkutan sudah pensiun).e Sekretaris TAPD dijabat olen DENDI (Kepala Bappeda) dan UUSKUSNADI (Kepala DPPKAD).e Bidang anggaran TAPD dijabat oleh WIWIK.e Bidang ekonomi pembangunan dijabat oleh APGRAID.e Dibantu sekitar 1020 orang dari Bappeda dan DPPKAD KotaTangerang Selatan sebagai tim teknis.Bahwa dalam dkaitan dengan penyusunan anggaran, tugas saksi adalahmerencanakan pendapatan daerah untuk

KepalaSKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepaladaerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPDmemberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD danpertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibahdalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS).4.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD terkaitmenyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaKepala Daerah melalui TAPD.

KepalaSKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepaladaerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPDmemberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD danpertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibahdalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS).5.

Saat rapat pembahasan dengan DPRDdan TAPD tentang kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2013,saksi tidak hadir dan saksi sama sekali tidak mengetahui. Dapat saksi jelaskanbahwa untuk pembahasan APBD murni, Kepala Dinas mempresentasikandihadapan Bupati dan Sekda tentang penggunaan anggaran sedangkan untukHalaman 54 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017.

Kemudian SKPDmembuat penyesuaian Rencana Kerja yang disesuai dengan Pagu Angaran sampaidengan dilakukan pembahasan RAPBD oleh DPRD, dan TAPD yang hasilnyaadalah berupa APBD (DPA), yang kemudian disampaikan kepada SKPD untuk dicrosscheck dan ditandatangani, selanjutnya pelaksanaanya dikembalikan kepadaDinas Keuangan dan masingmasing SKPD;Bahwa Program Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat pada DinasKesejahteraan Sosial Kab.

Kemudian SKPDmembuat penyesuaian Rencana Kerja yang disesuai dengan Pagu Angaran sampaidengan dilakukan pembahasan RAPBD oleh DPRD, dan TAPD yang hasilnya adalahberupa APBD (DPA), yang kemudian disampaikan kepada SKPD untuk dicrosscheckdan ditandatangani, dan pelaksanaanya dikembalikan kepada Dinas Keuangan danmasingmasing SKPD ;Halaman 74 dari 107. Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017.

MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si. telah menggunakan danaProgram Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatanSosialisasi Bencana Alam, dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban fiktifseolaholah kegiatan Sosialisasi Bencana Alam telah dilaksanakan, dengan terlebihdahulu melakukan penyusunan Rencana Kerja kemudian diusulkan kepada Bupatimelalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan setelah Rencana Kerja didisposisi oleh Bupati.

Kemudian SKPD membuat penyesuaian Rencana Kerja yangdisesuai dengan Pagu Angaran sampai dengan dilakukan pembahasan RAPBD olehDPRD, dan TAPD yang hasilnya adalah berupa APBD (DPA), yang kemudiandisampaikan kepada SKPD untuk dicrosscheck dan ditandatangani, danpelaksanaanya dikembalikan kepada Dinas Keuangan dan masingmasing SKPD ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IMRAT IDRUS, S.Sos,.M.Si sebagai Kepala Bidang Bina Sosial bahwa pada Tahun 2013 tidak pernahdilibatkan dalam hal pengusulan

keamanan dan kenyamaan lingkungan kegiatan penyiapantenaga pengendali keamanan dan kenyamaan, kepala kantorKesbangpol pada saat itu yang dijabat oleh terdakwa menyampaikanusulan PPAS (Plafon Pagu Anggaran Sementara) kepada KepalaBAPPEDA yang pada masa itu dijabat oleh saksi ROMZI, lalu BAPPEDAmenghimpun seluruh Usulan PPAS SeKabupaten OKU Selatankemudian meneliti baik dari segi pendapatan, belanja maupunpembiayaan, lalu difasilitasi oleh BAPPEDA dan dilaksanakanrapat TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

keamanan dan kenyamaan lingkungan kegiatan penyiapantenaga pengendali keamanan dan kenyamaan, kepala kantorKesbangpol pada saat itu yang dijabat oleh terdakwa menyampaikanusulan PPAS (Plafon Pagu Anggaran Sementara) kepada KepalaBAPPEDA yang pada masa itu dijabat oleh saksi ROMZlI, lalu BAPPEDAmenghimpun seluruh Usulan PPAS SeKabupaten OKU Selatankemudian meneliti baik dari segi pendapatan, belanja maupunpembiayaan, lalu difasilitasi oleh BAPPEDA dan dilaksanakanrapat TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Atas dasar rapattersebut TAPD menyampaikan laoran kepada Bupati Oku Selatankabupaten Oku Selatan. Seletah tu Bupati menyampaikan secaratertulis kepada ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan (Sri Mulyadi)melalui Sekretaris DPRD (Umi Kalsum).

Setelah dari DPRDdilaksanakan rapat Badan Musyawarah DPRD dengan TAPD yangmenentukan jadwal pembahasan RAPBD 2014, dan setelah itu dilaksanakan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Oku Selatan tentangpembahasan RAPBD tahun 2014 yang pada akhirnya melahirkannota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan PimpinanDPRD tentang kebijakan umum anggaran dan plafon anggaransementara kemudian terbitlah RKA (Rencana Kegiatan Anggaranlalu di paripurnakan di DPR sehingga terbit kesepakatan bersamaHalaman 67

Plgpemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahDesa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering UluSelatan;Bahwa mekanisme penganggaran dana daerah sebagai berikutberawal dari usulan seluruh SKPD diteruskan ke Bapeda kemudianverifikasi lalu dirapatkan di DPRD sebagai mitra dibawah komisimasingmasing SKPD setelah itu dikembalikan ke Bapeda danselanjutnya dirapatkan pada TAPD yang diketuai oleh Sekda setelahitu menjadi urusan BPKAD, Bapeda dan Sekda dan SKPD hanyamenunggu hasil;Bahwa satu

Alm) CHAIRULSYAH (dalam penuntutan terpisah/splitsing) selakuKepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota balikapapn Tahun 2005sampai dengan Tahun 2014 berdasar Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor KEP. 821.822.4/019/MUTASIBKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 dansebagai Pengguna Angaran (PA) bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor: 188.4502/2014 tanggal 2 januari 2014, Saksi MUHAMMADYOSMIANTO Bin (Alm) MUHAMMAD JUSUF ADJIR (dalam penuntutanterpisah/splitsing) sebagai Anggota Tim TAPD

yang dilakukan dengan caraatau perbuatan antara lain sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 oleh DPKP membuat Rencana Kerja Anggaran(RKA) untuk pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) dimanaRKA untuk pengadaan lahan tersebut oleh DPKP dibuat sebesar Rp. 3,5Milyar karena ada devisit anggaran maka RKA diubah menjadi Rp. 2,5Milyar namun pada saat pengesahan anggaran, anggaran untuk kegiatanpengadaan lahan RPU menjadi Rp. 12,5 Milyar dan tertuang dalam DPAtahun 2015; Bahwa sekitar bulan Juni 2014, TAPD

Kota Balikpapan menyusun RKPDuntuk tahun 2015, dimana di dalam RKPD tersebut tersusun di dalamprogram : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yaitu KegiatanPengadaan Lahan RPU sebesar Rp. 2.500.000.000, dan telahditetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 tahun 2014tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun2015, selanjutnya tim TAPD menyusun KUA dan PPAS Kota BalikpapanTahun Anggaran 2015, kemudian disepakati oleh Walikota dan PimpinanDPRD Kota Balikpapan (periode

halaman Putusan Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMRterpisah/splitsing) selaku Kepala Dinas Pertanian Kelautan danPerikanan Kota balikapapan tahun 2005 s/d 2014 bedasarkan denganSurat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor KEP.821.822.4/019/MUTASIBKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 dansebagai PA (Pengguna Angaran) bedasarkan Surat KeputusanWalikota Balikpapan Nomor: 188.4502/2014 tanggal 2 januari 2014,Saksi MUHAMMAD YOSMIANTO Bin (alm) MUHAMMAD JUSUFADJIR (Dalam penuntutan terpisah/splitsing) sebagai AnggotaTim TAPD

yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2014 oleh DPKP membuat Rencana Kerja Anggaran(RKA) untuk pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) dimanaRKA untuk pengadaan lahan tersebut oleh DPKP dibuat sebesar Rp. 3,5Milyar karena ada devisit anggaran maka RKA diubah menjadi Rp. 2,5Milyar namun pada saat pengesahan anggaran, anggaran untuk kegiatanpengadaan lahan RPU menjadi Rp. 12,5 Milyar dan tertuang dalam DPAtahun 2015; Bahwa sekitar bulan Juni 2014, TAPD

., sehingga Total dana hibah PemkotBanjar untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 12.528.600.000,.Bahwa mekanisme penganggaran dan pencairan danahibahPemerintah Kota Banjar pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :e Calon Penerima Hibah mengajukan Proposal kepada Walikotae Walikota Disposisi kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah(SKPD) ;e SKPD melakukan Verifikasi ;e Hasil verifikasi disampaikan ke Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) ;e TAPD memberi pertimbangan kepada Walikota ;e Walikota membuat daftar

) ;e TAPD memberi pertimbangan kepada Walikota ;e Walikota membuat daftar penerima sebagai lampiran padaAPBD ;e Calon penerima hibah mengajukan proposal pencairan yangdilampiri antara lain surat pernyataan ;e Di proses oleh SKPD terkait untuk pembuatan Naskah PerjanjianHibah Daerah (NPHD) ;e Disampaikan kepada Asisten Bidang Sosial,Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi selaku PenandatanganNPHD ;e Setelah di tanda tangani diserahkan kepada Bagian Kesos ;e Bagian Kesos menyerahkan kepada DPPKA untuk

OPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada TAPD terhadaphasil verifikasi yang dilakukang. TAPD memasukan rekomendasi hibah dan bansos dalampembahasanKUAPPASh. Hibah dan bansos dimasukan dalam pembahasan APBDi. Untuk dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011e Bahwa pengelolaan dana hibah/bansos yang berasal dariaspirasi dewan /legislatif yaitu :a. Hibah aspirasi dewan berasal dari hasil reses Dewan dan penentuansiapa yang diusulkannya tergantung dewan sendirib.

Perimbangan Keuangan nomor S11/MK.7/2018 tanggal 6 Februari 2018 kepada Bupati Lampung Tengahperihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelampauan BatasMaksimal Defisit APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.Halaman 11 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI1213.14.15.16.17.18.19.20.Dake. 4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi KegiatanPeningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Tengah dengan tanda tangan basahKetua TAPD

,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi KegiatanPeningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Barat dengan tanda tangan basahKetua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH ,SE.

,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi KegiatanPeningkatan Jalan s.d Rigid Wilayah Timur dengan tanda tangan basahKetua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH,SE.,MM.4 (empat) lembar Copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, KegiatanPembangunan Jembatan dengan tanda tangan basah Ketua TAPD LampungTengah ADI ERLANSYAH ,SE.

Berubah menjadi 6 lokasi pergoladengan anggaran sebesar Rp 1.909.115.000,Tanggal 30 Nopember 2012 ditetapbkan KUA PPAS Tahun 2013 terjadirasionalisasi anggaran sesuai arahan TAPD sehingga anggaran pengadaanpergola ditiadakan hanya ada anggaran peningkatan taman sebesar Rp1.017.840.000.,.Tanggal 5 Desember 2012, Kepala BLH bersama dengan TAPD dipanggil olehKomisi C.

PAGU berubah menjadi Rp 3.338.456.000,(Taman kota di 7 lokasi dan Pergola 7 lokasi dengan jumlah654 unit)e Tanggal 19 September 2013 pembahasan dengan Komisi C.Ada perubahan anggaran menjadi Rp 6.614.595.998, (Tamankota di 7 lokasi dan Pergola 30 lokasi terdiri dari 3 paket lelangdan 27 paket penunjukkan dengan jumlah 2.055 unit)e Tanggal 20 September 2013 ditetapbkan KUA PPAS PerubahanTahun 2013e Tanggal 1 Oktober 2013 penyusunan RKA Perubahan sesuaihasil pembahasan antara Banggar dengan TAPD.

Pada saat pembahasan di komisi c yaitu komisi yangmembidangi pembangunan ada dinamika, dalam setiap pembahasan ada adaaspirasi dari masyarakat dan disampaikan kepada TAPD yaitu.

DinasPenggelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah (DPPK PD) dan BAPPEDA,setelah disepekati dalam komisi lalu kami laporan ke Badan Anggaran (Banggar);Bahwa proses penambahan anggaran di Badan Anggaran yaitu didalam rapatdengan Banggar kita laporkan apakah ada penambahan anggaran ataupengurangan anggaran dan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerahdan pada waktu kita laporakan itu sudah disepakati semua antara TAPD denganBanggar dari masingmasing komisi manakala tambahan anggaran disepekatidan

semuanya sudah diserahkankepada eksekutif untuk mengeksekusi;e Bahwa mengenai arahan setahu saksi tim TAPD sudah konsultasi ke Gubernurterhadap proses APBD Perubahan itu dan menyuruh untuk mengantidatildaripada tanggal penandatanganan APBD perubahan itu, tetapi setelah kita crosscek kesana tidak ada, kalaupun ada saya tidak akan mengantidatil daripadatanggal itu;.e Bahwa jumlah yang hadir pada saat rapat di Banggar itu sebanyak 20 anggotadan TAPD jumlah berapa saya tidak hadir, dan saya sendiri

YAJID (Ketua DPRD Komisi II);DORIS EKO RIAN (Anggota DPRD Komisi II);JOHNY NG (Anggota DPRD Komisi III);SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD);MUHAMMAD YOSMIANTO (Sekretaris Bappeda KotaBalikpapan / TAPD);h. BERTA TEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD);e@ro2aooDHalaman 51 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN Smri. Bagian Keuangan Setda Kota Balikpapan (saksi lupanamanya);j. JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan);k.

ABDULLOH., S.Sos;Bahwa saksi selaku ketua tim TAPD membawa dokumen PPAS dandokumen RAPBD saat dipanggil ketua DPRD Kota Balikpapan, saatdidalam ruangan sdr. ABDULLOH, S.Sos kami ditanya oleh KetuaDewan (sdr.

., S.Sos) bahwa bagaimana komposisianggaran berdasarkan RAPBD, kemudian intinya disampaikan sdr.SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) isipembahasan sesuai dengan PPAS dan RAPBD tsb termasuk salahsatunya kegiatan pengadaan lahan RPU sebesar Rp2.500.000.000,pada dokumen tsb, kemudian dalam pembahasan sdr. ANDIWALINONO menyampaikan kepada Ketua Dewan (sdr. ABDULLOH.

Contohsederhana menurut ahli mencuri uang Rp10.000, oleh a,b,c dan dmereka menikmati bersama dibagi 25 % 25 % akan berbedatentunya (pembuktiannya kurang lebih demikian);Mengenai kepala SKPD punya kewajiban menyusun RKA yang telahditentukan pagu anggaran, sehingga mereka hanya bisa menyusunRKA setelah ada pagu anggaran dan pagu anggaran itu telahdibicarakan oleh TAPD dan banggar.

Pemerintah di wakili Sekda sebagai ketua TAPD,setuju lalu keluar nota kesepahaman, DPRD, walikota mengeluarkanpedoman penyusunan rencana kerja anggaran dari masingmasingSKPD. Rencana anggara dibuat selesai lalu dibawakan lagi keDPRD lalu dibicarakan. TAPD yang diketuai Sekda bersama dengananggotanya bicara dengan tim anggaran Banggar DPRD, bilaketemu kesepakatan.

Mandailing Natal melalui istri HARLANBATUBARA, SH namun keluarga jauh, dimana istri saksi masih ada hubungan keluarga.Bahwa benar Saksi pernah mengikuti rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sekiraBulan Oktober 2012, yaitu membahas APBD TA 2013 di ruangan Bappeda Kab. MandailingNatal, saat itu saksi menjabat sebagai Sekda Kab. Mandailing Natal dan dihunjuk sebagaiKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.

Aturan yang digunakan dalampelaksanaan tugas TAPD adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi Tim TAPD adalah orang yang menjabat padajabatan sesuai dengan struktur pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang di SK kan Bupatimandailing Natal setiap tahunnya dengan struktur :Ketua : Sekretaris Daerah.Wakil Ketua : Asisten I, Asisten II dan Aisten II.Sekretaris : Kadis DPKAD.Wakil Sekretaris : Kaban BAPPEDA Kab.

(RENJA) yang dihimpun BAPPEDA kemudian program yang diajukan olehmasing masing SKPD dalam RENJA diasistensi kemudian atas asistensi BAPPEDAmembuatkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diterbitkan BAPEDDA kemudiandiajukan kepada Tim TAPD lalu Tim TAPD membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) bersamasama dengan Badan Anggaran (BANGGAR) dari DPRD kemudian darihasil pembahasan Tim TAPD bersama BANGGAR menerbitkan dokumen Kebijakan UmumAnggaran

Madina bersama dengan SKPD Yang bersangkutan atau juga padapembahasan dengan Badan Anggaran bersama TAPD namun dapat Saksi jelaskan bahwapada saat pembahasan dengan Badan Anggaran bersama TAPD, Saksi tidak hadir pada saatitu.Bahwa benar Saksi menerangkan Komisi DPRD Kab. Madina yang membidangi DinasPerhubungan dan Informatika Kab. Madina adalah Komisi HI DPRD Kab.

).Terdakwa menerangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyetujuikenaikan harga RKA untuk ganti rugi tanah terminal Panyabungan menjadi Rp3.000.000.000, yaitu Sekretaris Daerah Kab.

.> Rapat TAPD membahasan semua usulan pengajuan hibahmaupun usulanusulan dari SKPD sekaligus berupa KUAPPASdan RAPBD;> Pembahasan RAPBD antara TAPD dan Badan Anggaran DPRDuntuk kemudian ditetapbkan menjadi APBD;Bahwa KONI Kota Pekalongan pernah mengajukan usulan untukmendapatkan hibah dari pemerintah Kota pekalongan pada TA 2014,yakni Hibah berupa Uang untuk membiayai sejumlah kegiatan;Bahwa yang bertindak untuk dan atas nama KONI Kota Pekalongandalam pengajuan usulan untuk mendapatkan hibah dari

Bahwa saksi mengetahui adanya hasil evaluasi berupa rekomendasidari SKPD terkait tersebut berdasarkan jawabana lisan dari kabidanggaran DPPKAD pada saat rapat TAPD, dan selanjutnya sayaselaku Kepala DPPKAD yang sekaligus sebagai Sekretaris TAPD KotaPekalongan telah membuat Nota Dinas kepada Walikota melaluiSekretaris Daerah sebagaimana dalam Nota Dinas tanggal 16September 2013, yang pada pokoknya mengusulkan permohonanbantuan biaya pembinaan cabang olah raga dan operasional KONIKota Pekalongan untuk

difasilitasi dari dana hibah APBD Tahun 2014sebesar Rp. 1.500.000.000 Rp. 1.750.000.000; Bahwa saksi selaku Kepala DPPKAD yang sekaligus sebagaiSekretaris TAPD Kota Pekalongan telah membuat Nota Dinas kepadaWalikota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dalam Nota Dinastanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya mengusulkanpermohonan bantuan biaya pembinaan cabang olah raga danoperasional KONI Kota Pekalongan untuk difasilitasi dari dana hibahAPBD Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000 Rp 1.750.000.000

lain yang diberikan oleh atasan sesuaitugas dan fungsinya.Bahwa mekanisme penyusunan anggaran hibah dari APBD KotaPekalongan adalah :Y ada pengajuan usulan dari pemohon kepada Walikota atau WakilWalikota.Y sesuai disposisi Walikota atau Wakil Walikota, untuk dikaji olehSKPD terkait.v setelah dikaji, kemudian disampaikan kepada Walikota atau WakilWalikota untuk didisposisi disetujui atau ditolak, selanjutnyadiinventarisir oleh Tim Penyusun APBD (di DPPKAD adalahBidang Anggaran) sebagai bahan rapat TAPD

Selanjutnya usulan tersebut dibahas dalamrapat TAPD tanggal 9 Juni 2014 dan disetujui untuk diusulkan kepadaWalikota sebesar Rp. 100.000.000, s/d Rp. 200.000.000, untukpersiapan POR Dulongmas tahun 2015.Kemudian dibuat kajian kepada Walikota dengan nota dinas tanggl 16Juni 2014, dan didisposisi oleh Walikota setuju bantu 100 jutaselanjutnya masuk ke mekanisme Raperda Perubahan APBD 2014dan ditetapbkan dengan PERDA tentang Perubahan APBD Tahun 2014nomor No. 4 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 sebesar

Cianjur ada anggaranlangsung dan anggaran tidak langsung, anggaran langsungcontohnya gaji pegawai dan operasional;Bahwa yang dimaksud dengan anggaran operasional adalahanggaran non urusan contohnya pemeliharaan, anggaran nonurusan terdiri dari belanja dan makan serta minum;Bahwa mekanisme perencanaan penganggaran dilakukan dengancara Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPDdengan mengajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) sesuai dengan Pasal 90 s/d 94 Permendagri No. 13 TahunBahwa

setelah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) selanjutnya disatukan dengan usulan RKASKPD yang lainsebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD);e Bahwa.....Bahwa setelah RAPBD disahkan menjadi APBD kemudian KepalaSKPD membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)SKPD;Bahwa dalam penyusunan RKA/DPA kegiatan kepala daerahmengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000yang dikonversi dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;Bahwa mekanisme penggunaan

Cianjur ada anggaran langsung dananggaran tidak langsung, anggaran langsung contohnya gajipegawai dan operasional;Bahwa anggaran operasional adalah anggaran non urusancontohnya pemeliharaan, anggaran non urusan terdiri daribelanja dan makan serta minum;Bahwa mekanisme perencanaan penganggaran dilakukan dengancara Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPDdengan mengajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) sesuai dengan Pasal 90 s/d 94 Permendagri No. 13 TahunBahwa Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) menyetujuiRencana Kerja dan Anggaran SKPD, kemudian disatukan denganusulan RKASKPD yang lain sebagai bahan penyusunan RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);e Bahwa.....Bahwa yang membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)SKPD adalah SKPD setelah RAPBD disahkan menjadi APBD;Bahwa dalam penyusunan RKA/DPA kegiatan kepala daerahmengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000yang dikonversi dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;Bahwa mekanisme penggunaan

usahaanpertanggungjawaban dan pelaporan, evaluasi belanja hibah dan belanjabantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) adalah sebagai berikut :e Calon penerima Hibah mengajukan surat permohonanproposal kegiatan ke bagian TU Setda kota Bandunge Bagian TU Setda menyampaikan proposal tersebut keInspektorat Kota Bandung sebagai Ketua Tim Pertimbangan PemberianBelanja Hibah dan Bansose Kemudian Inspektorat kota Bandung menyampaikan kepadaSKPD sebagai pemberi rekomendasie Selanjutmya oleh TAPD

,dipersidangan pada pokoknya saksi menerangkan di bawahsumpah sebagai berikut :e Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.75Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bagian Anggaran, Tugas dan tanggungjawabsaksi adalah membantu pipimpinan dalam hal :Mempersiapkan pedoman penyusunan APBD.Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas RKASKPD danmempersiapkan penggunaan RAPBD.Bersama sama dengan TAPD melakukan pembahasan RAPBD dengan DPRD.Bersama TAPD mepersiapkan dan

menyusun raperda tentang APBD danpembahasan dengan DPRD sampai ditetapkan menjadi peraturan daerah tentangAPBD.Bersama TAPD menyusun peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.Bersama TAPD membahas DPASKPD sampai dengan disahkannya DPASKPDoleh pejabat pengelola keuangan daerah setelah disetujui oleh kordinatorpengelola keuangan daerah.Menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk diterbitkan olehpejabat pengelola keuangan daerah.Bahwa benar saksi mengetahui adanya dana insentif / biaya pemungutan

Ketua TAPD Provinsi Bengkulu perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Daerah T.A.2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu a.n. H. CIK ASAN DENN, S.H, M.Si., diketahui Pelaksana Bagian KUB Biro Pem dan Kesra a.n.

TAHUM Nip 196407082007011027.dicap dan di tandatangani ;
41.) 1 (satu) Berkas fotocopy Daftar nominatif calon penerima belanja hibah (DNC-PHD) Hasil pertimbangan TAPD T.A 2014 tanggal 5 juli 2013 ditandatangani Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Povinsi Bengkulu a.n. H. CIK ASAN DENN, S.H,. M.Si dan di tandatangani Plt. Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umumselaku Ketua TAPD a.n. Drs. H. HERRY SYAHRIAR, MM.

Ketua TAPD Provinsi Bengkulu perihal Hasil EvaluasiPermohonan Hibah Daerah T.A.2014 yang ditandatangani Kepala BiroAdministrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu a.n. H.

., diketahui Pelaksana Bagian KUB Biro Pem dan Kesra a.n.TAHUM Nip 196407082007011027.dicap dan di tandatangani ;15) 1 (satu) Berkas fotocopy Daftar nominatif calon penerima belanja hibah(DNCPHD) Hasil pertimbangan TAPD T.A 2014 tanggal 5 juli 2013ditandatangani Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Povinsi Bengkulua.n. H. CIK ASAN DENN, S.H,. M.Si dan di tandatangani Plt. SekretarisDaerah Asisten Administrasi Umumselaku Ketua TAPD a.n. Drs. H.HERRY SYAHRIAR, MM.

Ketua TAPD Provinsi Bengkulu perihal Hasil EvaluasiPermohonan Hibah Daerah T.A.2014 yang ditandatangani KepalaBiro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu a.n. H. CIK ASANDENN, S.H, M.Si., diketahui Pelaksana Bagian KUB Biro Pem danKesra an.

., diketahui Pelaksana Bagian KUB Biro Pem dan Kesra a.n.TAHUM Nip 196407082007011027.dicap dan di tandatangani ;41.)1 (satu) Berkas fotocopy Daftar nominatif calon penerima belanja hibah(DNCPHD) Hasil pertimbangan TAPD T.A 2014 tanggal 5 juli 2013ditandatangani Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Povinsi Bengkulua.n. H. CIK ASAN DENN, S.H,. M.Si dan di tandatangani Plt. SekretarisDaerah Asisten Administrasi Umumselaku Ketua TAPD a.n. Drs. H.HERRY SYAHRIAR, MM.

berdasarkan hasil rapat denganWalikota Salatiga mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatigauntuk RAPBD Tahun 2011 dengan surat surat Nomor 121/ext/VII/2010tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah),termasuk untuk kegiatan PSISa sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) untuk membiayai kompetisi Divisi If PSISa Tahun 2010 , dimanausulan untuk PSISa dari KONI tersebut tanpa ada evaluasi dari SKPD terkaitdan tidak ada rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

)sehingga Tim TAPD tidak memberikan pertimbangan sebelum anggaran hibahuntuk KONI masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);= Bahwa kemudian KONI Kota Salatiga dari APBD tahun 2011 menerimaHibah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebagaimana tertuangdalam Perda Kota Salatiga No.7 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010tentang APBD Kota Salatiga Tahun 2011, yang selanjutnya ditetapkan denganSurat Keputusan Walikota Salatiga No.900/75/2011 tanggal

terakhir dibantu, kecualiberprestasi ;Bahwa langkah yang dilakukan oleh Saksi setelah mendapatsurat dan disposisi dari Walikota Salatiga adalah kemudiandidisposisi ke bidang anggaran copy dengan disposisi untukBappeda ;Bahwa permohonan anggaran dari KONI tersebut di atas tidakterdapat atau tidak ada pada Rencana Kegiatan Anggaran( RKA ) dan hal tersebut masuk dalam belanja hibah, makadirasionalisasi angka nominalnya di DPPKAD. permohonan dariKONI tersebut dibahas di Tim Anggaran Pemerintah daerah( TAPD