Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Pmn
Tanggal 8 Juli 2015 — EFRIZIL Pgl KUDIL
384
  • tidakdiatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang disimpulkan olehJaksa Penuntut Umum akan tetapi diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam penyusunan SuratTuntutan tersebut akan tetapi oleh karena Majelis Hakim didorong untuk tidakberpola pikir formalistic legal thinking
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SOFYAN Diwakili Oleh : SOFYAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD SYAFA, SH
136210
  • pihakKepolisian dalam hal ini Bapak KAPOLDA membantu untuk menyelesaikanKasus Pak TAUFIK yang di Duga melakukan Tindak Pidana Korupsi ADDDan AD.Maka dasar fakta hukum itulah Hakim Tingkat Pertama menerapkanhukum yang seadiladilnya dalam putusannya.Dan terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang MemeriksaPerkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, RasaKepastian, dan Rasa Kemamfaatan sebab jika Hakim Tingkat Pertamamenerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap formalisticlegal thinking
Register : 24-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1370/Pdt.G/2020/PA.Mdn
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
379
  • Apa yangdidalilkan oleh Pemohon yaitu menuduhkan Termohon makan siang bersamatemanteman pria nya adalah bentuk dugaan negatif thinking dari Pemohonsaja, karena Termohon tidak melakukan hal yang melanggar syariat sebagaiseorang istri yang baik dan malah dalam rangka bekerja membantu suamimemenuhi kebutuhan rumah tangga; Termohon merasa aneh dengan sikapPemohon karena Termohon selalu menyampaikan alasan yang jelas setiap kaliTermohon keluar rumah, dan selalu meminta izin kepada Pemohon walaupunPemohon
    Bagaimana pula apabila Pemohon yang merupakan dokter yangsetiap harinya bertemu dengan perempuan yang bukan muhrimnya baik dirumah sakit, di tempat praktek maupun diluar jam kerja tanpa ada sedikitopunmemberikan penjelasan kepada Termohon termasuk juga (hanya berdua dalamsatu. ruangan dengan bidan/perawat), begitupun Termohon tidakmempersoalkannya dan tetap positif thinking;Bahwa tidak benar, terlalu mengadangada dan harus ditolak pada halaman 2(dua) Posita Pemohon Nomor 5 (lima) garis () ke 2 (dua
Register : 28-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 42/PID-LH/2019/PT TJK
Tanggal 1 September 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ACHMAD YOGA SURYA DARMA bin SOEMARDJONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. BATUBARA, SH
48595
  • PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)CABANG PANJANG terSebut; 222 02 2 2n enon ene ne nen nn nec nnnneMenimbang, bahwa penerapan hukum tidak selalu bersifat formalisticlegal thinking yang bersifat kaku, apalagi sejak tanggal 17 Januari 2013PT.PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG. telahmenghentikan kegiatan pengerukan alur dan kolom di Panjang karena mulaitimbulnya pencemaran air laut akibat kegiatan tersebut, sehingga penerapanhukum pidana dalam perkara ini kurang tepat (Penerapan asas Ultimumremidium
Putus : 19-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 269/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt
Tanggal 19 Juli 2017 — KENNEDI SORMIN ALS PAK MARSEL BIN TOGU SORMIN
3465
  • terkait dengan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di atasserta surat penugasan sebagai Ahli dari Instansi Badan Pengatur HilirMinyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memiliki tugas fungsi melakukanpengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusianBahan Bakar Minyak di selurun Negara Kesatuan Republik Indonesia.Adapun pelatihan di bidang Minyak dan Gas Bumi yang diikuti antara lain: Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Coursedi Paris, Francis (2009); Pelatihan Statistic, thinking
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringanBaik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 73/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
95280
  • Oleh karena itulah pendekatanyang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah ini, haruslah jauh dari sikappendekatan yang bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai adanya perbedaan penulisan nama (identitas) Terbanding semulaPenggugat dalam surat kuasa dan gugatan dengan nama yang tertera dalamperjanjian yang dijadikan pokok permasalahan (obyek) gugatan.
    sebagaimanadiuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi gugatannya maupun memoribandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Bahwa bahwa dalam memeriksa dan mengadili Ssuatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan,maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlaluHalaman 43 dari 62 Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT SMRkaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
Register : 19-12-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pmn
Tanggal 20 Juli 2017 — NAZWIR - melawan - TASMI, DKK
10317
  • ., halaman 32 dari 54 halaman.merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut, yang mana Majelis Hakim juga menyatakan tidak sependapat dengan dalilEksepsi Tergugat A yang kedua tersebut sebab Majelis Hakim menilai bahwasanyaapabila diartikan secara sempit dengan menggunakan konstruksi pemikiran yangbersifat formalistic legal thinking, memang ketentuan yang terdapat di dalam PPNomor 24 tahun 1997 dimaksud pada pokoknya hanya memberikan jangka waktupaling lama
    sertifikat tersebut kepada pihak lainyang merasa juga mempunyai hak atas tanah itu untuk mengajukan keberatansecara tertulis kepada pemegang sertifikat ataupun kepada Kepala KantorPertanahan ataupun untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait denganpenguasaan atau penerbitan sertifikat dimaksud, dan apabila jangka waktu 5 (lima)tahun tersebut sudah terlampaui maka pihak lain tersebut tidak dapat lagi menuntuthaknya, akan tetapi dengan mengeyampingkan pola pikir yang bersifat formalisticlegal thinking
Putus : 29-11-2010 — Upload : 07-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2280 K/PID.SUS/2009
Tanggal 29 Nopember 2010 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG ; TONY WONG ALIAS TONY WIRYANTO ALIAS TONY ALIAS NG TONG SUAN BIN ALEX NG
40594 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu dalammemutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahansecara "Formalistic Legal Thinking", sehingga Judex Facti dalammemberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak sajadidapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan rasiorasio yang berkembang dan mengurangi pikiranpikiran irasionil, hal ini harusdilakukan agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena konstruksiperkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi hanya didasarkan
Register : 17-10-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Tjg
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
MISPAN
Tergugat:
SAKRANI
Turut Tergugat:
1.BOKRAN
2.SUWARNO
10121
  • Namun, oleh karena nyatanya Tergugat telah hadir dan mengajukanjawaban untuk kepentingan hukumnya, tentunya kesalahan ini haruslah dinilaisecara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya(posita fundamentum petendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuaisistem pendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking secara sempitdan ekstrem, keteledoran penyebutan kualitas Tergugat tersebut, tidak perlusampai berakibat hukum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan
Register : 07-08-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 12-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 678/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pembanding/Terdakwa : SUPARNO ALIAS PAK NDUNG BIN SUPAR Diwakili Oleh : Adi Chrisianto SE SH dan Rekan
Terbanding/Penuntut Umum : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
2417
  • yang menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyata pihakpenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan suratpernyataan tersangka yang isinya tidak bersedia didampingi PenasihatHukum padahal sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada,seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuanUndangUndang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untukmenunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sebagaimana ditegaskanpasal 56 ayat 1 KUHAP.Dari pendekatan formalistic legal thinking
Register : 04-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Ckr
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
4723
  • Bahwa Pemohon memang betul keluar dan mengontrak dekat denganrumah dengan tujuan untuk mencari ketenangan karena yang pada saatitu sedang berselisih dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalunegative thinking terhadap Pemohon;5.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1497 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — ANWAR RUSADITA BIN DJOHANSYAH, DK VS PT. MITRA BARITO GEMILANG (MBG), DK
7023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Tergugat II yangtelah terbukti menggunakan dan/atau memanfaatkan jalan tersebutsebagai akses utama dalam melaksanakan aktifitas seharihari;Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkaraini adalah suatu gugatan yang sempurna, bilamana adanyakesalahan alamat Para Tergugat, haruslah dinilai secara utuhdengan memperhatikan pokok permasalahan yangdikemukakannya (posita fundamentum petendi) maupuntuntutan (petitumnya) karena sesuai sistem pendekatan yangjauh dari sikap formalistic legal thinking
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
225628
  • kelulusan seorangpeserta asesmen, banyak aspek yang dinilai baik potensi dankompetensi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentangManajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut :1) Potensi yang meliputi:a) Kemampuan intelektual;b) Kemampuan interpersonal;c) Kesadaran diri (self awareness);d) Kemampuan berfikir kritis dan strategis (critical danstrategic thinking
Register : 25-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : Yuliana, S.E
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
3523
  • thinking).
Register : 06-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 1764/Pdt.G/2016/PA.Sby
Tanggal 7 Desember 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
328
  • Lagilagi Termohon tidak paham dan benarbenar tidak tahukalau dia asyik dengan istri mudanya, sementara Termohon sibuk denganseminarseminar (Kegiatan yang membuat Termohon selalu berpikir majudan mengajarkan positif thinking pada Termohon).
Register : 14-08-2007 — Putus : 17-03-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 21/PDT.G/2007/PN.MGL.
Tanggal 17 Maret 2008 — ZUBAIDAH. Sebagai : PENGGUGAT Melawan : 1. SRI NADIROH. Sebagai : TERGUGAT I ; 2. ASRORI WAHID. Sebagai : TERGUGAT II : 3. PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Sebagai : TURUT TERGUGAT ;
9729
  • Sedangkantentang perjanjian jual beli dari Penggugat kepada tergugat Iyang kemudian dilanjutkan dari Tergugat I kepada Turuttergugat, Penggugat tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa dalam rangka mengupayakankeseimbangan tatanan dalam masyrakat yang telah tergangguoleh karena peristiwa hukum ini, maka majelis akana7mempertimbangkan perkara ini dengan pertimbangan yang lebihmementingkan kepada kepentingan subyek hukum (Problemoriented Thinking) dan juga akan mempertimbangkan berdasarkansocial
Register : 07-10-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 3/Pra.Pid/2015/PN Gst
Tanggal 27 Oktober 2015 — Itolo Gari alias Jefri alias Ama Wendy
18731
  • Oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan untukmenuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem ;Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan,berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selaluberbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan Pasal 77s/d 83 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannyadengan hal yang diprioritaskan
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1136/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 20-11-2012 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 214/PDT.G/2012/PN.SLMN
Tanggal 2 Desember 2013 — Perdata: MUJI PAWIRO X 1.PONIYO 2.PT INDO MARCO PRIMATAMA
10719
  • Hukum Acara PerdataIndonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) :Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkarasesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalisticlegal thinking), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif dan bijaksanamemperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang