Ditemukan 468 data
38 — 4
tidakdiatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang disimpulkan olehJaksa Penuntut Umum akan tetapi diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam penyusunan SuratTuntutan tersebut akan tetapi oleh karena Majelis Hakim didorong untuk tidakberpola pikir formalistic legal thinking
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD SYAFA, SH
136 — 210
pihakKepolisian dalam hal ini Bapak KAPOLDA membantu untuk menyelesaikanKasus Pak TAUFIK yang di Duga melakukan Tindak Pidana Korupsi ADDDan AD.Maka dasar fakta hukum itulah Hakim Tingkat Pertama menerapkanhukum yang seadiladilnya dalam putusannya.Dan terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang MemeriksaPerkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, RasaKepastian, dan Rasa Kemamfaatan sebab jika Hakim Tingkat Pertamamenerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap formalisticlegal thinking
37 — 9
Apa yangdidalilkan oleh Pemohon yaitu menuduhkan Termohon makan siang bersamatemanteman pria nya adalah bentuk dugaan negatif thinking dari Pemohonsaja, karena Termohon tidak melakukan hal yang melanggar syariat sebagaiseorang istri yang baik dan malah dalam rangka bekerja membantu suamimemenuhi kebutuhan rumah tangga; Termohon merasa aneh dengan sikapPemohon karena Termohon selalu menyampaikan alasan yang jelas setiap kaliTermohon keluar rumah, dan selalu meminta izin kepada Pemohon walaupunPemohon
Bagaimana pula apabila Pemohon yang merupakan dokter yangsetiap harinya bertemu dengan perempuan yang bukan muhrimnya baik dirumah sakit, di tempat praktek maupun diluar jam kerja tanpa ada sedikitopunmemberikan penjelasan kepada Termohon termasuk juga (hanya berdua dalamsatu. ruangan dengan bidan/perawat), begitupun Termohon tidakmempersoalkannya dan tetap positif thinking;Bahwa tidak benar, terlalu mengadangada dan harus ditolak pada halaman 2(dua) Posita Pemohon Nomor 5 (lima) garis () ke 2 (dua
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. BATUBARA, SH
485 — 95
PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)CABANG PANJANG terSebut; 222 02 2 2n enon ene ne nen nn nec nnnneMenimbang, bahwa penerapan hukum tidak selalu bersifat formalisticlegal thinking yang bersifat kaku, apalagi sejak tanggal 17 Januari 2013PT.PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG. telahmenghentikan kegiatan pengerukan alur dan kolom di Panjang karena mulaitimbulnya pencemaran air laut akibat kegiatan tersebut, sehingga penerapanhukum pidana dalam perkara ini kurang tepat (Penerapan asas Ultimumremidium
346 — 5
terkait dengan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di atasserta surat penugasan sebagai Ahli dari Instansi Badan Pengatur HilirMinyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memiliki tugas fungsi melakukanpengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusianBahan Bakar Minyak di selurun Negara Kesatuan Republik Indonesia.Adapun pelatihan di bidang Minyak dan Gas Bumi yang diikuti antara lain: Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Coursedi Paris, Francis (2009); Pelatihan Statistic, thinking
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringanBaik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
95 — 280
Oleh karena itulah pendekatanyang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah ini, haruslah jauh dari sikappendekatan yang bersikap formalistic legal thinking secara sempit danekstrem;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai adanya perbedaan penulisan nama (identitas) Terbanding semulaPenggugat dalam surat kuasa dan gugatan dengan nama yang tertera dalamperjanjian yang dijadikan pokok permasalahan (obyek) gugatan.
sebagaimanadiuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi gugatannya maupun memoribandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Bahwa bahwa dalam memeriksa dan mengadili Ssuatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan,maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlaluHalaman 43 dari 62 Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT SMRkaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
103 — 17
., halaman 32 dari 54 halaman.merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut, yang mana Majelis Hakim juga menyatakan tidak sependapat dengan dalilEksepsi Tergugat A yang kedua tersebut sebab Majelis Hakim menilai bahwasanyaapabila diartikan secara sempit dengan menggunakan konstruksi pemikiran yangbersifat formalistic legal thinking, memang ketentuan yang terdapat di dalam PPNomor 24 tahun 1997 dimaksud pada pokoknya hanya memberikan jangka waktupaling lama
sertifikat tersebut kepada pihak lainyang merasa juga mempunyai hak atas tanah itu untuk mengajukan keberatansecara tertulis kepada pemegang sertifikat ataupun kepada Kepala KantorPertanahan ataupun untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait denganpenguasaan atau penerbitan sertifikat dimaksud, dan apabila jangka waktu 5 (lima)tahun tersebut sudah terlampaui maka pihak lain tersebut tidak dapat lagi menuntuthaknya, akan tetapi dengan mengeyampingkan pola pikir yang bersifat formalisticlegal thinking
405 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu dalammemutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelaahansecara "Formalistic Legal Thinking", sehingga Judex Facti dalammemberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yang tidak sajadidapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan rasiorasio yang berkembang dan mengurangi pikiranpikiran irasionil, hal ini harusdilakukan agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena konstruksiperkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi hanya didasarkan
MISPAN
Tergugat:
SAKRANI
Turut Tergugat:
1.BOKRAN
2.SUWARNO
101 — 21
Namun, oleh karena nyatanya Tergugat telah hadir dan mengajukanjawaban untuk kepentingan hukumnya, tentunya kesalahan ini haruslah dinilaisecara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya(posita fundamentum petendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuaisistem pendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking secara sempitdan ekstrem, keteledoran penyebutan kualitas Tergugat tersebut, tidak perlusampai berakibat hukum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan
Terbanding/Penuntut Umum : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
24 — 17
yang menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyata pihakpenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan suratpernyataan tersangka yang isinya tidak bersedia didampingi PenasihatHukum padahal sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada,seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuanUndangUndang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untukmenunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sebagaimana ditegaskanpasal 56 ayat 1 KUHAP.Dari pendekatan formalistic legal thinking
47 — 23
Bahwa Pemohon memang betul keluar dan mengontrak dekat denganrumah dengan tujuan untuk mencari ketenangan karena yang pada saatitu sedang berselisih dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalunegative thinking terhadap Pemohon;5.
70 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Tergugat II yangtelah terbukti menggunakan dan/atau memanfaatkan jalan tersebutsebagai akses utama dalam melaksanakan aktifitas seharihari;Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkaraini adalah suatu gugatan yang sempurna, bilamana adanyakesalahan alamat Para Tergugat, haruslah dinilai secara utuhdengan memperhatikan pokok permasalahan yangdikemukakannya (posita fundamentum petendi) maupuntuntutan (petitumnya) karena sesuai sistem pendekatan yangjauh dari sikap formalistic legal thinking
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
225 — 628
kelulusan seorangpeserta asesmen, banyak aspek yang dinilai baik potensi dankompetensi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentangManajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut :1) Potensi yang meliputi:a) Kemampuan intelektual;b) Kemampuan interpersonal;c) Kesadaran diri (self awareness);d) Kemampuan berfikir kritis dan strategis (critical danstrategic thinking
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
35 — 23
thinking).
32 — 8
Lagilagi Termohon tidak paham dan benarbenar tidak tahukalau dia asyik dengan istri mudanya, sementara Termohon sibuk denganseminarseminar (Kegiatan yang membuat Termohon selalu berpikir majudan mengajarkan positif thinking pada Termohon).
97 — 29
Sedangkantentang perjanjian jual beli dari Penggugat kepada tergugat Iyang kemudian dilanjutkan dari Tergugat I kepada Turuttergugat, Penggugat tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa dalam rangka mengupayakankeseimbangan tatanan dalam masyrakat yang telah tergangguoleh karena peristiwa hukum ini, maka majelis akana7mempertimbangkan perkara ini dengan pertimbangan yang lebihmementingkan kepada kepentingan subyek hukum (Problemoriented Thinking) dan juga akan mempertimbangkan berdasarkansocial
187 — 31
Oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan untukmenuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem ;Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan,berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selaluberbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan Pasal 77s/d 83 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannyadengan hal yang diprioritaskan
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
107 — 19
Hukum Acara PerdataIndonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) :Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkarasesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalisticlegal thinking), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif dan bijaksanamemperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang