Menyatakan gaji/upah yang diberikan Tergugat kepada Pengugat tidak sesuai dengan Upah Minimum Provisi (UMP) Aceh;6.

Ulumuddinkepada Penggugat telah diberikan tugas yang merupakan bagian tertentu danpenting dalam Yayasan, serta tidak pernah terjadi pemasalahan, maka bilaterjadi Pemutusan Hubungan Kerja pihak pemberi pekerjaan (Yayasan MahadUlumuddin) harus tunduk dan wajib melaksanakan Pasal 156 ayat (1), (2), (3),10dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitumembayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak sertakekurangan gaji/upah yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provisi (UMP

);Bahwa, Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2014 adalah senilai Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Penggugathanya menerima setiap bulannya senilai Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah),sehingga kekurangan gaji/upah Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugatmerupakan kewajiban Tergugat, sehingga Tergugat wajib membayarkekurangan gaji/upah Tergugat dengan mengacu pada UMP Aceh tahun 2014.Oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pangadilan HubunganIndustrial

PRIMAIR :1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat danTergugat adalah pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);3 Menyatakan secara hukum akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat wajib memberikan hakhakPenggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;4 Menyatakan Gaji/Upah yang diberikan Tergugat kepada Pengugat tidak sesuaidengan Upah Minimum Provisi (UMP

secara sepihak dan tanpa terlebihdahulu melakukan peneguran dan tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubunganindustrial sebagaimana ketentuan Pasal 161 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan serta PHK yang dilakukan Tergugat tidak pula dibarengi denganpemberian hakhak sebagaimana UU RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan gaji yangdiberikan oleh Tergugat selama Penggugat bekerja jumlahnya dibawah Upah MinimumProvinsi (UMP

Aceh Tahun 2014, sesuai dengan saat gugatan inididaftarkan adalah sejumlah Rp 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) di atas gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat yang hanya sejumlah Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat angka 4(empat) yang meminta dinyatakan gaji/upah yang diberikan Tergugat kepada Penggugattidak sesuai dengan UMP Aceh harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 91 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan mengatur

Untuk Penggugat dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun :1.Uang Pesangon: 2X16X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 61.012.800,2. Uang Penghargaan : 6 X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 11.439.900,Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/G/2016/PHI.Jmb.3. Uang penggantian hak : 15% X Rp. 72.452.700 = Rp. 10.867.905.Jumlah : Rp. 83.320.605, (delapan puluh tiga juta, tiga ratus dua puluhribu, enam ratus lima rupiah).b. Untuk Penggugat Il dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun :1.

Uang Pesangon: 2X15X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 57.199.500,2. Uang Penghargaan : 6 X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 11.439.900,3. Uang penggantian hak : 15% X Rp. 68.639.400 = Rp. 10.295.910,Jumlah : Rp. 78.935.310, (tujun puluh delapan juta, sembilan ratus tigapuluh lima ribu, tiga ratus sepuluh rupiah).7. Berdasarkan apa yang diuraikan dalam gugatan ini, mohon kepada MajelisHakim dalam perkara ini untuk memutuskan :a. Megabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.b.

Penggugat Il atas nama ABDULLAH, bekerja sejak Januari 2001 dan terakhirbekerja bulan Agustus 2015, sehingga masa kerja Penggugat Il adalah 14tahun.Menimbang, bahwa tentang upah Para Penggugat, dalam hal ini MajelisHakim berpendapat bahwa Upah Minimum Propinsi (UMP) Jambi tahun 2016adalah sebesar Rp. 1.906.650 (satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratuslima puluh rupiah) dan dalam hal ini bersesuaian sebagaimana yang diuraikanPara Penggugat dalam Gugatannya, maka upah Para Penggugat adalahsebesar

Nomor 357 K/Pdt.SusPHI/201510.Uang Penggantian Hak serta kekurangan gaji/upah yang disesuaikandengan Upah Minimum Provisi (UMP);Bahwa, Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2014 adalah senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementaraPenggugat hanya menerima setiap bulannya senilai Rpo700.000,00 (tujuhratus ribu rupiah), sehingga kekurangan gaji/upah Penggugat yang tidakdiberikan oleh Tergugat merupakan kewajiban Tergugat, sehingga Tergugatwajib membayar kekurangan

Menyatakan Gaji/Upah yang diberikan Tergugat kepada Pengugat tidaksesuai dengan Upah Minimum Provisi (UMP) Aceh;5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hakhakPenggugat atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat serta membayarkekurangan Gaji/Upah yang tidak dibayar oleh Tergugat adalah sebagaiberikut :Jumlah Uang Pesangon...............+ Rp10.500.000,00Jumlah Uang Penghargaaan ............. Rp 3.500.000,00Jumlah Uang Pengganti Hak............

Menyatakan gaji/upah yang diberikan Tergugat kepada Pengugat tidaksesuai dengan Upah Minimum Provisi (UMP) Aceh;6. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas putusnyahubungan kerja serta membayar kekurangan gaji/upah yang tidak dibayaroleh Tergugat adalah sebagai berikut :Jumlah Uang Pesangon.............. Rp10.500.000,00 (sepuluh juta limaratus ribu rupiah);Jumlah Uang Penghargaan ............. Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratusridu rupiah);Hal. 7 dari 14 hal. Put.

Bahwa dengan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dibahagian atassungguh sangat terang dan jelas bahwa Yayasan adalah bukan suatubadan usaha yang memperkerjakan orang (Termohon Kasasi) yanghonornya harus tunduk pada UMP Minimum, akan tetapi Yayasanmemperkerjakan karyawan dengan honornya adalah berdasarkankemampuan Yayasan dan Termohon Kasasi mau menjadi staf diYayasan yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi, mohon perhitungan uangpesangon, uang penghargaan dan uang penggantian sebagaimanapertimbangan

Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepadaPenggugat 1 sampai Penggugat 5 dengan rincian sebagai berikut:@ Penggugat 1 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah)@ Penggugat 2 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah)@ Penggugat 3 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah)@ Penggugat 4 Rp 9.036.813,00

Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepadaHalaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.SusPHI/2021Penggugat 6 sebesar Rp 7.711.813,00 (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribudelapan ratus tiga belas rupiah);.

Nomor 797 K/Pdt.SusPHI/2021 Cuti yang belum diambil24/25 x Rp 2.568.040,00 =Rp 2.465.318,00 Penggantian perumahanSerta pengobatan & perawatan15% x Rp35.952.560,00 =Rp 5.392.884,00Jumlah = Rp 43.810.762,00( terbilang: empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ributujuh ratus enam puluh dua rupiah)Menghukum TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepadaPenggugat 1 sampai Penggugat 5 dengan rincian sebagai berikut:@ Penggugat 1 Rp 9.036.813,00

@ Penggugat 2 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);@ Penggugat 3 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);@ Penggugat 4 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);@ Penggugat 5 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribudelapan ratus tiga belas rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR)sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP

Uang Pesangon masa kerja dari 2009 s/d berakhirnya masa Ikatan Dinaspada tahun 2014 (sesuai UMP/UMk) sektor Migas Kab Bengkalis tahun2013);(5 x Rp2.430.000,00) x 2 = Rp24.300.000,00;(Sesuai Pasal 156 ayat 3 dan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2013);B.

Tunjangan Transport;324 hari kerja x Rp21.000,00 = Rp4.860.000,00; Tunjangan Uang Makan;324 hari kerja x Rp21.000,00 = Rp6.804.000,00; Tunjangan Pengobatan;16 bulan x Rp357.000,00 = Rp5.720.000,00;F. luran Jaminan Hari Tua (Jamsostek);(Rp2.430.000,00 x 4.89%) x 16 bulan = Rp1.901.232,00;(sesusai dengan perjanjian masa Ikatan Dinas dan UMP/UMK sektorMigas Kab Bengkalis tahun 2013);Jadi jumlah keseluruhan hakhak Penggugat adalah Rp125.789.465,00(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh

No. 603 K/Pdt.SusPHI/2014(sesusai dengan perjanjian masa Ikatan Dinas dan UMP/UMK sektorMigas Kab Bengkalis tahun 2013);6. Jadi jumlah keseluruhan hakhak Penggugat adalah Rp125.789.465,00(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empatratus enam puluh lima rupiah);7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Penggantian HakPenggugat sebesar Rp125.789.465,00 (seratus dua puluh lima juta tujuhratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);8.

Rp517.200,00 x 4) +Rp35.000,000= Rp2.103.800,00;Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2014, Penggugat mendapatkanupah sebesar Rp570.000,000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdibayar setiap minggunya, ditambah uang kerajinan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk satu bulan, sehingga selama satu bulanPenggugat mendapatkan upah sebesar : (Rp570.000,00 x 4) + Rp50.000,00= Rp2.330.000,00;Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat tidak sesuaidengan ketentuan tentang UMP

DKI Jakarta tahun 2012 Pasal 1 Peraturan Gubernur PorvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang UpahMinimum Provinsi Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.529.150,00; UMP DKI Jakarta Tahun 2013 berdasarkan Pasal 1 Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 TentangUpah Minimum Provinsi Tahun 2013 adalah sebesar = Rp2.200.000,00; UMP DKI Jakarta Tahun 2014 berdasarkan Pasal 1 Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013

Bahwa pemberian upah yang lebih rendah dari UMP (Upah MinimumProvinsi), dan tidak diselenggarakannya jaminan sosial tenaga kerja ataudalam hal ini JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) merupakanpelanggaran hak normatif pada pekerja/ buruh;.

Bahwa meskipun upah yang tidak lebih rendah dari UMP dan pemenuhanjaminan sosial tenaga kerja atau JPK merupakan hak normatif, bukanberarti tuntutan perdata terhadap hakhak Pemohon Kasasi tidak dapatdiajukan terlebin dahulu sebelum adanya penyelesaian yang diajukankepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat tidaksesuai dengan ketentuan tentang UMP, adalah merupakan tindakanyang jelasjelas telah melanggar ketentuanketentuan hukumketenagakerjaan sebagai berikut:1) Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum ProvinsiTahun 2014 (Pergub. Prov.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon maupun hak-hak lainnnya kepada Penggugat yang besarnya 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :Masa kerja : 14 tahun (2001-2015)UMP 2015 : Rp. 2.000.000,-Uang pesangon 9 bln x 2 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 36.000.000

Olehkarenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar hakhakPenggugat dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yakni : Masa kerja :14 tahun (20012015) ; UMP 2015 : Rp. 2.000.000, Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000, Penghargaan masa kerja 1 x 5 x Rp. 2.000.000, =Rp. 10.000.000, +Sub Total = Rp. 46.000.000, Pengobatan / perumahan 15% x Rp. 46.000.000, = Rp. 6.900.000, +Jumlah Total = Rp. 52.900.000.16.Bahwa perselisihan hubungan

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat 2 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yakni :Masa kerja :14 tahun (20012015) ;UMP 2015 : Rp. 2.000.000,Uang pesangon =2x9xRp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000,Penghargaan masa kerja = 1 x 5x Rp. 2.000.000 = Rp. 10.000.000, +Sub Total = Rp. 46.000.000,Uang penggantian hak = 15 % x Rp. 46.000.000 =Rp. 6.900.000, +Jumlah total = Rp. 52.900.000,4.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat 2 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yakni :Masa kerja :14 tahun (20012015)UMP 2015 : Rp. 2.000.000,Uang pesangon 9 bin x 2 x Rp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000,Penghargaan masa kerja 5 x 1 x Rp. 2.000.000 =Rp. 10.000.000, +Subtotal = Rp. 46.000.000.Uang penggantian hak = 15 % x Rp. 46.000.000 =Rp. 6.900.000, +Jumlah total = Rp. 52.900.000,4.

dan P12 terkandung maksud dari Tergugat memerintahkan Penggugat untukmelaksanakan perkerjaan diluar yang diperjanjikan, maka terhadap PHK dalamperkara ini Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (8), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perinciansebagai berikut :Masa kerja : 14 tahun (20012015)UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon maupun hakhaklainnnya kepada Penggugat yang besarnya 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan denganperincian sebagai berikut :Masa kerja :14 tahun (20012015)UMP 2015 : Rp. 2.000.000,Uang pesangon 9 bin x 2 x Rp. 2.000.000, = Rp. 36.000.000,Penghargaan

;Halaman 58 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDG Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untukseluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (Satu) provinsi.; Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yangberlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota..;UMP wayib ditetapkan oleh Gubernur (vide Pasal 8 ayat (1) Permenaker 15Tahun 2018).

Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan UMK atas saran danpertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal11 ayat (4) Permenaker 15 Tahun 2018). UMK ditetapkan setelan penetapanUMP (vide Pasal 10 ayat (2) Permenaker 15 Tahun 2018).

;Gubernur Wajib menetapkan UMP (vide Pasal 45 PP 78/2015)berdasarkan formulasi yang diatur dalam Pasal 44 PP 78/2015 danrekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.;Gubernur dapat menetapkan UMK dengan ketentuan UMK haruslebin besar dari UMP dan UMK tersebut harus dihitungberdasarkan formulasi Pasal 44 PP 78/2015 denganmemperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran danpertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi (vide Pasal 46 danPasal 47 PP 78/2015).

;Bahwa fakta yang terjadi adalah baik UMP yang sifatnya wajibditetapkan oleh Tergugat, maupun UMK yang sifatnya dapat dan/atautidak wajib ditetapkan oleh Tergugat, kKeduanya memiliki tenggangwaktu untuk ditetapkan yaitu UMP paling lambat tanggal 1 Novembersetiap tahunnya, sementara UMK paling lambat tanggal 21 Novembersetiap tahunnya, lebih dari itu, menjadi Suatu keniscayaan bahwasetiap tahun UMP maupun UMK, keduanya akan mengalamiperubahan (akan selalu naik), tentunya dengan menyesuaikan padaformulasi

;Bahwa jika digambarkan di dalam grafis berkenaan denganperkembangan UMP dan UMK yang ada di Jawa Barat dalam kurunwaktu sejak tahun 2012 s.d. 2019 yaitu :J UMP TIDAK DITETAPKAN UMK DITETAPKAN DENGAN BEBERAPA JENIS UPAH LAINNYA (UPAH MINIMUM JENISUSAHA, UPAH MINIMUM KELOMPOK USAHA DLL) Rata rata kenaikan > 8,42 % % Tertinggi kenaikan => 17,40 % Kota depok % Terendah kenaikan > 3.49 % Kota sukabumi=>> Besaran UMK Tertinggi Besaran UMK TerendahRp. 1.491.866 Kab.

Nasir pergi mencari kostkostan dan Terdakwa ElanDinata Alias Elan Bin Faisol Panani dan Terdakwa Joni Taerwin AliasJon Bin Suhaimi juga keluar dengan menggunakan sepeda motor milikSaksi dan terpisah jalan;Bahwa sekitar Pukul. 12.00.Wib Saksi menelepon Terdakwa ElanDinata agar bertemu di kostkostan dekat UMP;Bahwa sekitar Pukul. 13.30.Wib Terdakwa Elan Dinata Alias Elan BinFaisol Panani dan Terdakwa Joni Taerwin Alias Jon Bin Suhaimi datangdan bergabung dengan Saksi;Bahwa pada Pukul. 21.00.Wib Terdakwa

Nopol: D3975VV;Bahwa benar di jalan menuju Rumah Sakit Siaga Medika BanyumasTerdakwa melepas plat nomor untuk menghilangkan jejak kemudianTerdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Vixion di parkiran RumahSakit Siaga Medika Banyumas kemudian menelepon Terdakwa JoniTaerwin untuk menjemput Terdakwa;Bahwa sekitar Pukul. 12.00.Wib Terdakwa Joni Taerwin menjemputTerdakwa di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joni Taerwin dihubungi oleh saksiRusli untuk menuju ke rumah kontrakan di UMP

Putusan No. 64/Pid.B/2017/PN Pwt.Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan di UMP sekitar Pukul. 21.00Wib Terdakwa mengajak saksi Rusli untuk menuju Rumah Sakit SiagaMedika Banyumas;Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixionkepada saksi Rusli untuk mengambil sepeda motor yang di parkir;Bahwa benar saat saksi Rusli akan mengambil sepeda motor YamahaVixion datang petugas kepolisian mengamankan saksi Rusli danTerdakwa

Putusan No. 64/Pid.B/2017/PN Pwt.Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan di UMP sekitar Pukul. 21.00Wib Terdakwa Elan Dinata mengajak saksi Rusli untuk menuju RumahSakit Siaga Medika Banyumas;Bahwa selanjutnya Terdakwa Elan Dinata menyerahkan uang sebesarRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan kunci kontak sepeda motorYamaha Vixion kepada saksi Rusli untuk mengambil sepeda motor yangdi parkir;Bahwa benar saat saksi Rusli akan mengambil sepeda motor YamahaVixion datang petugas kepolisian mengamankan

Putusan No. 64/Pid.B/2017/PN Pwt.Bahwa sekitar Pukul. 12.00.Wib Terdakwa Joni Taerwin Alias Jon BinSuhaimi menjemput Terdakwa Elan Dinata Alias Elan Bin Faisol Pananidi Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas;Bahwa Terdakwa Elan Dinata Alias Elan Bin Faisol Panani danTerdakwa Joni Taerwin Alias Jon Bin Suhaimi dihubungi oleh saksiRusli untuk menuju ke rumah kontrakan di UMP;Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan di UMP sekitar Pukul. 21.00Wib Terdakwa Elan Dinata Alias Elan Bin Faisol Panani mengajak

Bahwa Saksi tahu penggugattidak lagi bekerja disitu; Bahwa Saksi tahun penggugat tidak bekerja ditempat itu dari seorangperempuan bernama Jesika; Bahwa Saksitahu menurut penyampaian dari Jesika penggugattidak bekerjalagi di perusahaan itu karena dipecat;Halaman 16 of 38 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mnd.Bahwa tidak ada orang lain yang memberitahu hal ini kepada saksi selainJesika;Bahwa mengenai pemberian gaji diperusahaan yang saksi tahu gaji itu dasarupah minimum dan saksi tahu mengikuti UMP

;Bahwa Saksi menjelaskan terima gaji disana tidak UMP;Bahwa gaji penggugat tidak sesuai UMP;Bahwa Saksi bekerja di perusahaan pada bulan April tahun 2015;Bahwa ada peraturan di Perusahaan;Bahwa Saksi tahu Manajer perusahaan yaitu Pak Tori dan pemilik lbu Lili;Bahwa ada peraturan perusahaan, yang saksi tahu salah satu peraturan diPerusahaan yaitu Potongan gaji apabila terlambat datang kerja, alpa / tidakmasuk kerja dan izin;Bahwa yang berwenang untuk berhentikan karyawan, Saksi menerangkandari pengalaman

tahun 2015;Bahwa gaji yang diterima saksi saat itu Rp. 1.300.000,Halaman 17 of 38 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mnd.Bahwa terkait dengan potongan gaji, Saksi menerangkan saat awal 1 bulanbekerja tidak ada potongan gaji;Bahwa Gaji yang saksi terima tidak sesuai UMP;Bahwa gaji UMP tahun 2015 yang Saksi tahu saat itu Rp. 2.650.000.Bahwa saksi dapat tunjangan makan dari perusahaan;Bahwa ketika saksi dipecat, Saksi hanya tahu dari teman saksi dan tidak adasurat pemecatan;Bahwa jabatan penggugat

Senin,tanggal 27 Mei 2019 telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurutagamanya, sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti mengenai masalah yang diperiksa dan dimintaiketerangan saat ini;Bahwa saksi pernah berkerja di PT Simple Jaya sejak tahun 2011 dan hampir6 tahun bekerja disana;Bahwa Saksi tahu Penggugattidak lagi bekerja diperusahaan;Bahwa penggugat tidak lagi bekerja di PT.Simple Jaya karena didipecat dandiberhentikan dari perusahaan;Bahwa Upah / gaji yang diterima dari perusahaan tidak UMP

diterima Rp.850.000, setengah tunai dansetengahnya voucher;Bahwa untuk uang makan disatukan dengan gaji;Bahwa saksi kerja di perusahaan sejak tahun 2011 sampai 2017;Bahwa Saksi bekerja diperusahaan setelah dites secara lisan oleh Cie Lilidan saat itu saksi tidak menggunakan lamaran kerja kKemudian keesokkanharinya saksi diminta masuk kerja;Bahwa antara penggugat dengan saksi yang lebih dulu masuk kerja diPT.Simple Jaya adalah Saksi yang lebih dulu masuk kerja;Bahwa Saksi tidak dapat gaji sesuai UMP

perusahaan SPBU sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterimaoleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulansecara teruS menerus yang yang dibayarkan secara langsung olehTergugat dengan pembayaran upah setiap bulan sebesar Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tigabelas (31102013) Para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugatagar gaji dinaikkan sesuai UMP

, karena selama ini Tergugat memberikanUpah kepada Para Penggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi(UMP) sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012, tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu tiga belas (01112013) pukul 18:00 WIB, Para Penggugat yang sedang bekerjadikumpulkan oleh Pihak Tergugat dan pada saat itu disampaikan bahwaPara Penggugat di berhentikan dari pekerjaan atau Pemutusan HubunganKerja dan

Agar perusahaan membayarkan selisin upah yang diberikan kepadapekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yangHal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 489 K/Pdt.SusPHI/201411.12)diberikan, karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah TunjanganTetap bukan Upah Keseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerjaselama proses perundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuaidengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, agar perusahaan membayarkan selisin upah yangdiberikan kepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013kepada Penggugat dengan Penghitungan Upah sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor626/KepGub/Dissosnakertrans/2012, tentang Penetapan UMP

KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapianyang bersaing dengan 4 kompetitor lainya, jadi pekerjaan pengadaanbantalan kereta api tersebut tidak mennetu dan terputusputus (musiman)dan waktu pekerjaan disesuai dengan kontrak kerja yang ada dan upahdibayarkan kepada pekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian.Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerjaterhadap Para Penggugat sebagai pekerjaan musiman sudah benar, karenaPara Penggugat bukan pekerja tetap dan pemutusan

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 16 yang meminta upah prosesadalah tindakan yang memalukan, berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UUNo.13 tahun 2003 yang menyatakan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan Para Penggugat adalah pekerjamusiman dengan upah harian sesuai UMP lampung dan berakhirnyahubungan kerja pekerja musiman yang berstatus harian lepas sesuaidaftar nama pekerja musiman berdasarkan selesai pengerjaan orderanbantalan beton kereta api dan Para Penggugat bukanlah

SaksiBahwa PKWT ada yang musiman dan tidak wajib kontrak, akan tetapi adadaftar nama pekerja musiman yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun2003 dan KepMen No.100/Men/2004.Bahwa dalam satu bulan kerja 25 hari.Bahwa bukti slip gaji yang dikeluarkan perusahan untuk penggajian.Bahwa saksi tidak tahu lama Penggugat bekerja.Bahwa alasan pekerja di PHK karena kenerja tidak baik dan tidak dipanggillagi.Bahwa tidak ada perjanjian hanya disampaikan secara lisan.Bahwa Perusahan telah membayar upah sesuai UMP

sesuai aturangebernur.Bahwa Saksi tidak tahu UMP untuk masa kerja satu tahun dan sekala upah.Bahwa ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja musiman.Bahwa Penggugat di Black List bukan perintah pimpinan.Bahwa yang berhak menerima pekerjaan adalah Factory Manager.Bahwa pekerja tetap ada tunjangan dan musiman hanya gaji saja samasama pekerja.Bahwa Pekerja harian sebagai pekerja musiman.Bahwa pekerjaan utama di akte pendirian perusahan hanya pekerjaanpembuatan batalan beton kerata api.Bahwa

KAI.Bahwa perusahaan telah memberikan gaji sesuai UMP lampung sebesarRp. 1.150.000, per bulan dengan kerja 1 hari 7 jam, satu minggu 6 harikerja, senin s/d Jum/at kerja 7 jam dan Hari Sabtu kerja 5 jam.Bahwa gaji berubah dari Rp. 39.000, di tambah uang makan Rp.7.000,menjadi Rp. 46.000, atas saran Dinas Tenaga Kerja.Nomor 8/Pdt.SusPHI/2014/PN Tjk e Bahwa Para Penggugat tidak dipanggil bekerja karena alasan kondisidilapangan, saat bekerja main HP, sering nulisnulis katakata yang tidakpantas dilakosi

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa PerjanjianKerja Kontrak dengan Nomor : 0048/PKWT 1/SMMFHRD Int/BKL/IV/2012 danNomor : 0048/PKWT I/SMMFHRD Int/BKL/IV/2013 batal demi hukum danmenyatakan bahwa Perjanjian Kerja diantara keduanya menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu sejak dimulainya hubungan kerja tersebut;10 Bahwa Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7/2013 tentang Upah Minimum berbunyi Upah Minimum Provinsi yang selanjutnyadisingkat UMP

keluarga dalam rangka memenuhikebutuhan hidup, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mohon kepadaMejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk terlebih dahulumenjatuhkan Putusan Sela, berupa Perintah untuk membayar Upah beserta hakhakPenggugat lainnya secara tunai dan sekaligus, yang terdiri dari :a Upah Kerja Lembur dan Pengganti MakanUMP Rp. 2.441.000,Lembur pada Hari Kerja BiasaUpah 1 jam = UMP

21.165 Rp. 28.220 Rp. 15.000 Rp. 643.85012 Februari 8 Rp. 21.165 Rp. 28.220 Rp. 15.000 Rp. 515.0803 Maret 9 Rp. 21.165 Rp. 28.220 Rp. 15.000 Rp. 579.465JUMLAH Rp. 1.738.395e Lembur pada hari Minggu/LiburNO BULAN HK LEMBUR 3 HASILJAM1 Januari 7 Rp. 84.660 Rp. 592.6202 Februari 4 Rp. 84.660 Rp. 338.6403 Maret 6 Rp. 84.660 Rp. 507.960Jumlah Rp. 1.439.220 Jumlah Upah Kerja Lembur dan Pengganti Makan yang belum dibayarkan : Rp. 1.738.395 + Rp. 1.439.220 = Rp. 3.177.615,bKekurangan Pembayaran Upah TAHUN UMP

Dalam Hal inidapat kita simpulkan bahwa UMP itu terdiri dari 75% Upah Pokok dan 25%Tunjangan Tetap/Tunjangan tidak tetap;e Sesuai denganUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Untuk rincian pesangon yang didapat oleh pekerja yang mengundurkan diri dan PHK adalah berikut :Mengundurkan diri tanpa Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1)tekananTidak lulus masa percobaan Tidak berhak Pasal 154kompensasiSelesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan Pelanggaran

yang di berlakukanadalah UMP Provinsi DKI Jakarta adalah kabur dan tidak dapat diterimadikarenakan tidak diperkuat dengan landasan yang baku, sehubungan itu Pengugattidak mengakui keberadaan PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bengkulu ,sedangkan PT Sinarmas Multifinance Cabang Bengkulu telah diakui keberadaannyaoleh pemerintah daerah dengan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas ( PT )No 0342/BPPT/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dan berlaku sampai 27 Januari2018;e Kemudian mengenai besaran UMP

pimpinan;Bahwa adanya kelompokkelompok dari para karyawan yang terdiri parapemimpin dan karyawan yang membuat perselisihan antara karyawan;Bahwa adanya usulan para karyawan untuk membuat Serikat Pekerja danKKB, yang mana perusahaan melarang atau menghalangi, maka dapatdianggap perusahaan telah melanggar Pasal 28 Undang Undang Nomor 21tahun 2000;Bahwa kenyataan kerja, mulai terlinat kKacaunya managemen yang tidaksesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, seperti keluhan status karyawan,gaji di bawah UMP

Namun hal itupun tidak dilakukan olehTermohon Kasasi (pihak perusahaan);Bahwa sejak saat Itu, ada kesenjangan antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi, bahkan Surat Masa Percobaan/Surat KesepakatanKerja, Pemohon Kasasi tidak dibuatkan, apalagi Pemohon Kasasi makintahu kalau management perusahaan tidak baik seperti tidak adanvaperaturan perusahaan, perjanjian kerja, tidak ada uang lembur, upah dibawah UMP, Jamsostek yang jelas dan sebagainya;Bahwa atas kebijakan atau instruksi pimpinan, haruslah ditaati

Pengobatan15 % x Rp4.882.000,00 =Rp 732.300,00Kekurangan upah bulan Februari, 14 s.d April, 14 =Rp 1.473.000,00Lembur belum terbayar =Rp 324.500,00Upah selama proses Mei 2014 s/d Oktober 2014 =Rp14.646.000,00TOTAL =Rp22.057.000,00(dua puluh dua juta lima puluh tuju ribu rupiah);Ditambah dengan kerugian immateriil yang setara dengan nilai uang sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat dengan tidak melaksanakan ketentuan/peraturanketenagakerjaan dan memberikan upah di bawah UMP

Namun Termohon Kasasi telahmelakukan pelanggaran:Pasal 52 : Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja;Pasal 54 (3) : Perjanjian kerja yang tak dibuat rangkap 2 (dua);Pasal 58 : Dalam PKWT tidak adanya masa percobaan kerja;Pasal 77/78 : Waktu kerja dan lembur;Pasal 81 : Tidak bekerja dalam masa haid;Pasal 87 : Menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan;Pasal 90 : Upah lebih rendah UMP;Pasal 99 : Kesejahteraan (Jamsostek);Pasal104 :Membentuk Serikat Pekerja (SPSI);Pasal 108 : Peraturan Perusahaan;Pasal116

dari 38 halamanRekonvensi tergolong mapan secara ekonomi, meskipun Majelis Hakimmengesampingkan tidak mempertimbangkan merek dan tahun pembuatankendaraan bermotor yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan di atas menjadidasar Persangkaan Hakim bahwasanya Tergugat Rekonvensi memiliki statussosial yang cukup berada dengan usaha bengkel las yang cukup lancar dandianggap mampu untuk membayar gaji karyawannya sebesar standar UpahMinimum Provinsi (UMP

);Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Menimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi

menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,namun Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihanmengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri sejakbulan Januari 1988 dan perjuangan Penggugat Rekonvensi yang bertarungdengan nyawa saat melahirkan anak Pengugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP

nafkah selamameninggalkan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2018 sampaiputusan ini dibacakan di bulan Januari 2019, dan Penggugat Rekonvensitidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensiberhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;Menimbang, bahwa kekurangan nafkah madhiyah yang belumdibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2018hingga bulan Januari 2019 adalah selama 9 (Sembian) bulan lamanya, danberdasar kepada standar UMP

Oleh karena segala hal yang bersifatintangible tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut maka biaya hadhanahtidak boleh meliputi biaya kesehatan dan biaya pendidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan UMP Provinsi NTB yang manaTergugat Rekonvensi sebagai pemilik usaha bengkel las yang dianggapusahanya lancar dan dianggap mampu membayar gaji karyawannya sesuaiUMP yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah yangpatut atas kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh TergugatRekonvensi setiap

LaluTerdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Supra;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman aliasPak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuaiVisum Et Repertum Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H.,Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.

Berdasarkan ciri dan karakteristik luka maka ketiga luka tembakmasuk adalah luka tembak jarak jauh;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Frengki Siregarsehingga korban Frengki Siregar meninggal dunia sesuai Visum Et RepertumNomor : 13438b/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat danditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H., Sp.F., selaku dokterpemeriksa pada RSUD Dr.

No. 1155 K/PID/2015Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman aliasPak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuaiVisum Et Repertum Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H.,Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.

tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaanyang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan iniadalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawail pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagai berikut :Untuk Penggugat e Total kekurangan upah sebesar Rp. 23.820.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PARAPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuannormatif yang berlaku yaitu :Untuk PENGGUGAT NIKODEMUS ATI :Total kekurangan pembayaran gaji Tahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 900.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Rp 1.250.000.Jumlah = Rp 15.050.000,Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yangbelum dibayar sebesar Rp 15.050.000, dan Penggugat Il dibayarkankekurangan upah atau upah yang belum dibayar sebesar Rp 15.050.000.

tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Rp1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000,dan Penggugat II dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000, jumlah seluruhnyasebesar Rp 4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hak atas uangjaminan hari tua Jamsostek, Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutberalasan hukum untuk dikabulkan, karena

Rosdiana, mulai bekerja sejak bulan Juni 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun 2 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, perbulan ;2. Ani, mulai bekerja sejak bulan Agustus 1994 s/d 30 September 2006 (12tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah terakhirsebesar Rp 900.000, per bulan ;3.

Yenni, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, per bulan ;4. Sri Astuti, mulai bekerja sejak bulan Januari 2002 s/d 30 September 2006 (4tahun 8 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749. perbulan ;5.

Binsar Hutagalung, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September2006 (11 tahun 6 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan,upah sebesar Rp 23.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,perbulan ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/20086. Erick, mulai bekerja sejak bulan Juni 2002 s/d 30 September 2006 (4 tahun 3bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp 22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, per bulan ;7.

Sudirman, mulai bekerja sejak bulan Juni 1996 s/d 30 September 2006 (10tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, perbulan ;Bahwa, selama bekerja Penggugat tetap mematuhi peraturanperusahaan dan berdisiplin sebagai karyawan CV Gold Year Medan ;Bahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) di PHK (Pemutusan HubunganKerja) oleh Pengusaha pada tanggal 30 September 2006 denganalasan perusahaan mengalami kerugian sehingga menutup

Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/2014menetu dan terputusputus (musiman) dan waktu pekerjaan disesuaidengan kontrak kerja yang ada dan upah dibayarkan kepada pekerjasesuai UMP Lampung dengan status harian.

Bahwa Majelis Hakim melakukan pelanggaran ultra petita karena memutussuatu perkara melebihi apa yang dimohon oleh Termohon Kasasi atauPenggugat mengenai uang pesangon yang dikaitkan dengan Pasal 156 ayat1, 2, 3 dan 4 dan penggunaan UMK Lampung Selatan tahun 2014 sebesarRp1.402.500,00 padahal saat itu UMP tahun 2013 Kabupaten Lampungselatan sebesar Rp1.150.000,00 untuk penetapan pesangon dan upahproses;5.

Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/2014musimannya terjadi pada 3 Agustus 2013 dimana upah UMP danUMK Lampung Selatan saat itu sebesar Rp1.150.000,00 per bulandan dapat dinyatakan telah putus demi hukum;d.

Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/2014Para Penggugat sebesar 3 bulan UMP tahun 2014 sebesarRp1.402.500,00 dengan memperhatikan masa kerja Para Penggugat danpertimbangan selama proses di Pengadilan Hubungan Industrial. Adapunkesalahan penerapan dan pemahaman hukum dimaksud adalahsebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:a.

Bahwa Majelis Hakim yang mengabulkan upah proses ParaPenggugat sebesar 4 bulan UMP tahun 2014 sebesarRp1.402.500,00 tanpa memberikan alasan hukum/dasar hukum yangkuat hanya berdasarkan kepantasan dan kepatutan dan Pasal 156ayat 1, 2, 3 dan 4 hanyalah membingungkan Pemohon Kasasisehingga pendirian Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dantidak sah karena merugikan Pemohon Kasasi;g.

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;