Putusan Nomor 1500/B/PK/PJK/2016pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;6) Prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimanadiatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (8) UndangUndangPPN pada dasarnya juga disampaikan Hakim Wishnoe SalehThaib,Ak.

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/2016Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Scberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangkamenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat dan menolak bandingPemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc adalahmerupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan ketentuan peratuaranperundangundangan perpajakan yang berlaku, yang seharusnya dijadikansebagai dasar dalam memutus sengketa banding atas Pajak Masukan

uraian di atas, maka majelis berpendapatbahwa Pajak Masukan atas pembayaran Jasa Kena Pajakyang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudahsesuai dengan peraturan perpajakan yang berlakusebagaimana diuraikan di atas.bahwaberdasarkanhasil pemeriksaantersebut di atas,Hakim Masdiberpendapatmempertahankan KoreksiPositif Pajak Masukan atas JasaManajemensebesarRp18.771.400,00 ;Bahwa selain pendapat dari Hakim Masdi tersbut, dapatdisampaikan pula pendapat dari Hakim Pengadilan Pajaklainnya yaitu Hakim Wishnoe

terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (I) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2016bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak,M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalamrangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat danmenolak banding Pemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe

pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebaaaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak,M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalamrangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat danmenolak banding Pemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe

pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (I) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak,M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalamrangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat danmenolak banding Pemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe

antara lain berupa pupuk yang dipergunakandi unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakanBKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;35) Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkankepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidakdapat dikreditkan sehingga koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali nyatanyata telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat salah satu Majelis Hakim (Hakim Wishnoe

seharusnyamendapatkan perlakuan pajak yang sama;Bahwa konsep keadilan horisontal di atas sudah sejalandengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28D ayat(1) UndangUndang Dasar 1945 Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN pada dasarnya juga disampaikanHakim Wishnoe

antara lain berupa pupukyang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkanTBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaanPPN;35) Bahwa berdasarkan uraian di atas, baik TBS yang diserahkankepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidakdapat dikreditkan sehingga koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali nyatanyata telah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat salah satu Majelis Hakim (Hakim Wishnoe

pabrik CPO maupunbagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama(equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (I)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak, M.Sc.berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam rangkamenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat dan menolak bandingPemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe

Aman A Sinulingga, Ak. ...............644 Sebagai Hakim Tunggal,Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. .............. Sebagai Panitera PenggantiYang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai PaniteraPenggantiDan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 dengan dihadiri olehHalaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/20151.11.1.1para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri olehTergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.

mendapatkanperlakuan pajak yang sama;Bahwa konsep keadilan horisontal di atas sudah sejalandengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1)UndangUndang Dasar 1945 setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;Prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN pada dasarnya juga disampaikanHakim Wishnoe

antara lain berupa pupuk yang dipergunakandi unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakanBKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;35) Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkankepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untukmenghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidakdapat dikreditkan sehingga koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali nyatanyata telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat salah satu Majelis Hakim (Hakim Wishnoe