WISHNOE SANTOSO;Dr. ADELINE;Ir. RICKY PERMADI SANTOSO;INTAN PRATIWI

Namun Hakim Wishnoe Saleh Thaib berpendapatbahwa keterangan ini mempunyai nilai yang kurang kuat sebagaibukti keterangan karena dinyatakan oleh pihak yang mempunyaihubungan istimewa;Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa uangmasuk ke rekening Pemohon Banding sebesarRp13.133,681.635,00 telah dilaporkan sebagai penghasilan didalam SPT Sdr. Lakhi Sanjay Kumar, baik di Indonesia ataupun dinegara lain tempat Sdr.

Lakhi Sanjay Kumar melaporkanpajaknya;Bahwa dengan demikian Hakim Wishnoe Saleh Thaibberpendapat bahwa aliran uang/dana yang masuk ke rekeningPemohon Banding di Bank Swadesi sebesar Rp13.133.681.635,00adalah merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagiPemohon Banding sendiri;Bahwa Pasal 4 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan: "Yangmenjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan

Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tersebut di atas juga sejalan dengan pertimbanganHakim Wishnoe Saleh Thaib yang mempunyai pendapat yangberbeda (dissenting opinion) dengan Hakim lainnya dengan tetapmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Terbanding melakukan koreksi objek PPh Orang Pribadiberupa Penghasilan Neto dari usaha bebas Rp13.133.681.635,00karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa

Namun Hakim Wishnoe Saleh Thaib berpendapat bahwaketerangan ini mempunyai nilai yang kurang kuat sebagai buktiketerangan karena dinyatakan oleh pihak yang mempunyaihubungan istimewa;Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa uangmasuk ke rekening Pemohon Banding sebesarRp13.133.681.635,00 telah dilaporkan sebagai penghasilan didalam SPT Sdr. Lakhi Sanjay Kumar, baik di Indonesia ataupun diNegara lain tempat Sdr.

Lakhi Sanjay Kumar melaporkanpajaknya;Bahwa dengan demikian Hakim Wishnoe Saleh Thaib berpendapatbahwa aliran uang/dana yang masuk ke rekening PemohonBanding di Bank Swadesi sebesarRp13.133.681.635,00 adalahmerupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi PemohonBanding sendiri;Bahwa Pasal 4 UndangUndang Nomer 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000menyatakan: "Yangmenjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan

.:0 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti.Putusan nomor Put 56043/PP/MVIA/15/2014 diucapkan dalam sid ang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dengansusunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :Tri Hidayat Wahyudi,Ak.,M.B.A.............. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Djoko Joewono Hariadi,M.Si.............. sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M., ..........:c:ccceeeeeee eee ees sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadirioleh Terbanding dan dihadiri olen Pemohon Banding.

., 00... ccc eeeeesesececeeeees sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Tr. Hendaryati, M.M.,............. cece eee eeeeeeee sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor Put. 49707PP/M.VI/18/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dengan susunan Majelis danPanitera Pengganti sebagai berikut :Tri Hidayat Wahyudi,Ak.,M.B.A............... sebagai Hakim Ketua,Drs.

Aman A Sinulingga, Ak..... 0... eee sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,........... eee eee eee e eee eeeee sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri olehTerbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

MasukanPenjualan TBS Rp 0,00x 850.627.621,00 = Rp 0,00Total Penjualan Rp 21.783.058.509,00bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, Majelisberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan perkebunan sebesar Rp850.627.621,00, terbukti tidak terdapat penjualan TBS dengan demikian Majelismemutuskan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp850.627.621,00 tidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2013,salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

atau kegiatan yang atas penyerahannya tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangkamenghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menurut Hakim Anggota Wishnoe

Wajib Pajak baik bagi pengusahaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskankebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolakan CPO maupun bagi pengusaha TBS atau petani yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuaidengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wishnoe

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkansebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) UU PPN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa Pajak Masukan berupa Jasa Penebangan Kayu (harvesting)yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan Prima Services, dan JasaTransportasi yang dilaksanakan oleh PT Laju Dinamika dalam rangkamendapatkan kayu log dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wishnoe

UndangUndang PajakPertambahan Nilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan undangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan KAYU LOG sebagai BarangKena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

PemerintahNomor 31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kayu terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolahan kayu maupun bagi petani ataupunpengusaha kayu log yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik pengolahan kayu, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut di atas, Hakimanggota Wishnoe

adanyapenyerahan kepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbulkemudian adalah untuk apa UU PPN mengatur dua kali.Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 2146/B/PK/PJK/201 714)Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (8), inilahkekhususan dari Pasal 16B UU PPN tersebut.Bahwa atas pendapat Majelis Hakim mengenai PajakMasukan harus berkaitan dengan BKP/JKP dan telah terjadipenyerahannya, Pemohon Peninjauan Kembali sependapatdengan pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion)yaitu Hakim Wishnoe

WajibPajak melakukan proses bisnis yang terpadu (integrated)dengan hanya melakukan penyerahan/penjualan kayuyang telah diolah lebih lanjut (dalam hal ini serpin kayu),maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehanKAYU LOG dapat dikreditkan, maka pendapat tersebuttelah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadapsemua Wajib Pajak (equal) yang dianut dalam Pasal 16BUU PPN;e bahwa berdasarkan oprinsip perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak (equal) yang dianut dalamPasal 16 B UU PPN, Hakim Wishnoe

.:::06 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Redno Sri ReZeki. ,...........ccceceeec eee ee eens sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor Put. 49135/PP/M.VI/16/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dengansusunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :Tri Hidayat Wahyudi,Ak.

.::. sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,......ceeeeeeeeeeeee tenets sebagai Panitera Pengganti,

ayat (8) UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa Pajak Masukan berupa Jasa Penebangan Kayu (harvesting)yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan Prima Services, dan JasaTransportasi yang dilaksanakan oleh PT Laju Dinamika dalam rangkamendapatkan kayu /og dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 2155/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wishnoe

prosesbisnis yang terpadu (integrated) dengan hanya melakukanpenyerahan/penjualan kayu yang telah diolah lebih lanjut (dalam halini serpih kayu), maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehanKayu Log dapat dikreditkan, maka pendapat tersebut telahmengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16B UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UndangUndangPPN, Hakim Wishnoe

Hal tersebutHalaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 2155/B/PK/PJK/2017bertentangan dengan prinsip netralitas PPN yang menghendaki PPNtidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;Bahwa mengingat kayu Log merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaidan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Hakim Wishnoe SalehThaib berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehanKayu Log tidak dapat dikreditkan;Bahwa koreksi positif Pajak Masukan PPN atas

UndangUndang PajakPertambahan Nilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Kayu Log sebagai Barang KenaPajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

WajibPajak, baik bagi pengusaha kayu terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolahan kayu maupun bagi petani ataupunpengusaha kayu /og yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik pengolahan kayu, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas, HakimHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 2155/B/PK/PJK/2017anggota Wishnoe

MasukanPenjualanTBS Rp 0,00x 152.801.733 =Rp 0,00Total Penjualan Rp 21.191.966.512,00bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, Majelisberpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan perkebunan sebesar Rp152.801.733,00, terbukti tidak terdapat penjualan TBS dengan demikianMajelis memutuskan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 152.801.733,00tidak dapat dipertahankan.bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal Juli2013, salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalamrangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menurut HakimAnggota Wishnoe

Saleh Thaib Ak, Msc, harus berlaku sama terhadap semuaWajib Pajak baik bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahanCPO terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik pengolakan CPO maupunbagi pengusaha TBS atau petani yang tidak terpadu (non integrated) yangtidak mempunyai pabrik pengolahan CPO sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16Bayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wishnoe Saleh

MasukanPenjualan TBS Rp 0,00x Rp 526.605.678 = Rp 0,00Total Penjualan Rp 15.909.718.647,00bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapatkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan perkebunan sebesar Rp 526.605.678,00, terbuktitidak terdapat penjualan TBS dengan demikian Majelis memutuskan atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp 526.605.678,00 tidak dapat dipertahankan ;bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal Juli 2013, salah satuMajelis Hakim yaitu Hakim Wishnoe

atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai ataudibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapatdikreditkan;bahwa oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangkamenghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,menurut Hakim Anggota Wishnoe

Saleh Thaib Ak, Msc, harus berlaku sama terhadap semualWajib Pajak baik bagi pengusaha kebun Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan CPO terpadu(integrated) yang mempunyai pabrik pengolakan CPO maupun bagi pengusaha TBS ataupetani yang tidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik pengolahan CPOsesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wishnoe

Negaraatas pemungutan PPN oleh pihak konstraktor;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan yang melarangPemohon Banding untuk mengkreditkan Faktur Pajak yang diterima dari PT Citra IntiIndoconstruction tersebut dan oleh karenanya Majelis memutuskan bahwa atas koreksi Pajak(Masukan sebesar Rp 2.363.462.180,00 yang dilakukan Terbanding tidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2013, salah satu anggotalMajelis Hakim yaitu Wishnoe

Dalam pasal 12 ayat (1)ketentuan yang sama disebutkan bahwa penerbitan Faktur Pajak Standar Penggantisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) hanya dapat dilakukan paling lambat 2(dua)tahun sejak Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut diterbitkan;bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding sudah benar melakukan koreksi atas FakturPajak Nomor No.010.00007.00000018 dan banding Pemohon Banding ditolak;bahwa berdasarkan hal tersebut diatas anggota Majelis Hakim yaitu Wishnoe Saleh Thaib

.:::206 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,............2.::c0ceeeeeeeeees sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor Put. 49139/PP/M.VI/25/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dengansusunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :Tri Hidayat Wahyudi,Ak.

.:20 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M.,.......::cceeceeeeeeeee ee eeees sebagai Panitera Pengganti,

Keuangan 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yamenyetorkan PPN, melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yardengan bulan penyetoran;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan pajak masukan sebesar Rp.5.114.895.135,0dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;bahwa terhadap koreksi pajak masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atKena Pajak dari Luar Daerah Pabean hakim anggota yaitu Wishnoe

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dPenjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 18 Talpada Pasal 9 ayat (9) menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dik:sengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutny:lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibssebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, hakim anggota Wishnoe

.:::66 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor Put. 54996/PP/M.V1I/13/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 oleh HakimMajelis VIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut :Tri Hidayat Wahyudi,Ak.,M.B.A.............. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Djoko Joewono Hariadi,M.Si.............. sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M., ..............::::::eeee eee sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri olen para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri olehTerbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkansebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) UU PPN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa Pajak Masukan berupa Jasa Penebangan Kayu (harvesting)yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan Prima Services, dan JasaTransportasi yang dilaksanakan oleh PT Laju Dinamika dalam rangkamendapatkan kayu log dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wishnoe

Hal tersebutbertentangan dengan prinsip netralitas PPN yang menghendaki PPNtidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;Bahwa mengingat kayu log merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaidan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Hakim Wishnoe SalehThaib berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehankayu log tidak dapat dikreditkan;Bahwa koreksi positif Pajak Masukan PPN atas Barang Kena Pajakyang bersifat strategis yang nyatanyata digunakan

koreksi Terbanding tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan kayu log sebagai Barang KenaHalaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 2144/B/PK/PJK/2017Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

PemerintahNomor 31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kayu terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolahan kayu maupun bagi petani ataupunpengusaha kayu log yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik pengolahan kayu, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (Equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal tersebut di atas, Hakimanggota Wishnoe

/2017Pajak melakukan proses bisnis yang terpadu (integrated)dengan hanya melakukan penyerahan/penjualan kayuyang telah diolah lebih lanjut (dalam hal ini serpih kayu),maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehankayu log dapat dikreditkan, maka pendapat tersebut telahmengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadapsemua Wajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16BUU PPN;bahwa berdasarkan oprinsip perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak (Equal) yang dianut dalamPasal 16 B UU PPN, Hakim Wishnoe

Putusan Nomor 2152/B/PK/PJK/2017dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) UU PPN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di tas, Majelisberkesimpulan bahwa Pajak Masukan berupa Jasa PenebanganKayu (harvesting) yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan PrimaServices, dan Jasa Transportasi yang dilaksanakan oleh PT LajuDinamika dalam rangka mendapatkan kayu /og dapat dikreditkansesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga koreksiTerbanding tidak dapat dipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wishnoe

Hal tersebutbertentangan dengan prinsip netralitas PPN yang menghendaki PPNtidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;Bahwa mengingat kayu /og merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaidan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Hakim Wishnoe SalehThaib berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehankayu /og tidak dapat dikreditkan;Bahwa koreksi positif Pajak Masukan PPN atas Barang Kena Pajakyang bersifat strategis yang nyatanyata digunakan

UndangUndang PajakPertambahan Nilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan kayu /og sebagai Barang KenaPajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

pada ada tidaknya penyerahan, melainkanjenis BKP/JKP yang diperolehnya yaitu kayu /og;15) Bahwa atas pendapat Majelis Hakim mengenai prinsip equaltreatment dan prinsip keadilan harus diterapkan dengan dasarkepada orang/badan yang dalam kondisi atau situasi yangsama harus diperlakukan sama dan kepada orang/badan yangtidak pada kondisi atau situasi yang sama harus diperlakukantidak sama pula, Pemohon Peninjauan Kembali sependapatdengan dengan pendapat hakim yang berbeda (dissentingopinion) Hakim Wishnoe

WajibPajak melakukan proses bisnis yang terpadu (integrated)dengan hanya melakukan penyerahan/penjualan kayu yangtelah diolah lebih lanjut (dalam hal ini serpin kayu), makaPajak Masukan sehubungan dengan perolehan kayu /ogdapat dikreditkan, maka pendapat tersebut telahmengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16B UU PPN; Bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadapsemua Wajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 BUU PPN, Hakim Wishnoe

ayat (8) UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa Pajak Masukan berupa Jasa Penebangan Kayu (harvesting)Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 2156/B/PK/PJK/2017yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan Prima Services, dan JasaTransportasi yang dilaksanakan oleh PT Laju Dinamika dalam rangkamendapatkan kayu /og dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wishnoe

prosesbisnis yang terpadu (integrated) dengan hanya melakukanpenyerahan/penjualan kayu yang telah diolah lebih lanjut (dalam halini serpih kayu), maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehanKayu Log dapat dikreditkan, maka pendapat tersebut telahmengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16B UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan prinsip perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16 B UndangUndangPPN, Hakim Wishnoe

UndangUndang PajakPertambahan Nilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan Kayu Log sebagai Barang KenaPajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

WajibHalaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 2156/B/PK/PJK/2017Pajak, baik bagi pengusaha kayu terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolahan kayu maupun bagi petani ataupunpengusaha kayu /og yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik pengolahan kayu, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas, Hakimanggota Wishnoe

16BUndangUndang PPN harus memastikan adanya penyerahankepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbul kemudianadalah untuk apa UndangUndang PPN mengatur dua kali.Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (8), inilahkekhususan dari Pasal 16B UndangUndang PPN tersebut;Bahwa atas pendapat Majelis Hakim mengenai PajakMasukan harus berkaitan dengan BKP/JKP dan telah terjadipenyerahannya, Pemohon Peninjauan Kembali sependapatdengan pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion)yaitu Hakim Wishnoe

Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) UU PPN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di tas, Majelisberkesimpulan bahwa Pajak Masukan berupa Jasa PenebanganKayu (harvesting) yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan PrimaServices, dan Jasa Transportasi yang dilaksanakan oleh PT LajuDinamika dalam rangka mendapatkan kayu /og dapat dikreditkansesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga koreksiTerbanding tidak dapat dipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wishnoe

Hal tersebutbertentangan dengan prinsip netralitas PPN yang menghendaki PPNtidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;Bahwa mengingat kayu /og merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaidan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Hakim Wishnoe SalehThaib berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehankayu /og tidak dapat dikreditkan;Bahwa koreksi positif Pajak Masukan PPN atas Barang Kena Pajakyang bersifat strategis yang nyatanyata digunakan

UndangUndang PajakPertambahan Nilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan kayu log sebagai Barang KenaPajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

PemerintahNomor 31 Tahun 2007 harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kayu terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolahan kayu maupun bagi petani ataupunpengusaha kayu /og yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik pengolahan kayu, sesuai dengan prinsipperlakuan yang sama (Equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak PertambahanNilai;Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas, Hakimanggota Wishnoe

WajibPajak melakukan proses bisnis yang terpadu (integrated)dengan hanya melakukan penyerahan/penjualan kayuyang telah diolah lebih lanjut (dalam hal ini serpih kayu),maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehankayu log dapat dikreditkan, maka pendapat tersebut telahmengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadapsemua Wajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16BUU PPN;e bahwa berdasarkan oprinsip perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak (Equal) yang dianut dalamPasal 16 B UU PPN, Hakim Wishnoe

.:::06 sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti.Putusan Nomor 56047/PP/M.VIA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dengan susunanMajelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Tri Hidayat Wahyudi,Ak.,M.B.A.............. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Djoko Joewono Hariadi,M.Si ............. sebagai Hakim Anggota,Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc.............. sebagai Hakim Anggota,Ir. Hendaryati, M.M., ...........ceceeeeeeeeeee eee sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadirioleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Pasal 9 ayat (8) UU PPN;Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 2153/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa Pajak Masukan berupa Jasa Penebangan Kayu (harvesting)yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan Prima Services, dan JasaTransportasi yang dilaksanakan oleh PT Laju Dinamika dalam rangkamendapatkan kayu /og dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wishnoe

Hal tersebutbertentangan dengan prinsip netralitas PPN yang menghendaki PPNtidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;Bahwa mengingat kayu log merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaidan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Hakim Wishnoe SalehThaib berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehankayu log tidak dapat dikreditkan;Bahwa koreksi positif Pajak Masukan PPN atas Barang Kena Pajakyang bersifat strategis yang nyatanyata digunakan

UndangUndang PajakPertambahan Nilai, dengan demikian, koreksi Terbanding tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundanganundangan yang berlaku;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, menetapkan kayu log sebagai Barang KenaPajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe

WajibHalaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 2153/B/PK/PJK/2017Pajak, baik bagi pengusaha kayu terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik pengolahan kayu maupun bagi petani ataupunpengusaha kayu /og yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik pengolahan kayu, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (Equal treatment) sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas, Hakimanggota Wishnoe

dengan hanya melakukan penyerahan/penjualan kayuyang telah diolah lebih lanjut (dalam hal ini serpih kayu),maka Pajak Masukan sehubungan dengan perolehankayu log dapat dikreditkan, maka pendapat tersebut telahmengabaikan prinsip perlakuan yang sama terhadapHalaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 2153/B/PK/PJK/2017semua Wajib Pajak (Equal) yang dianut dalam Pasal 16BUU PPN;e bahwa berdasarkan oprinsip perlakuan yang samaterhadap semua Wajib Pajak (equal) yang dianut dalamPasal 16 B UU PPN, Hakim Wishnoe