Ditemukan 299 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wisno wisnu wisok wino wisjnoe wi5noe wishnoe wisnup whisnoe wisono wisdom winnie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (I) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
32 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1658/B/PK/PJK/2017bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan kegiatanusaha yang menghasilkan CPO dan PK yang merupakan produk akhirPemohon Banding, bukannya dipilahpilah apakah PM a quodigunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi maupun barangJad;bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tidaksesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tidak dapatdipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2108 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2108/B/PK/PJK/2017bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/PJK/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Nomor31 Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak,baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yangmempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yangtidak terpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (I) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2016bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAKUNG PERMATA NUSA
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagi pengusahakelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang tidakmempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuanyang sama (equal treatment) sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP INDONESIA d/h SWEDISH MATCH CIGARS INDONESIA;
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 508/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe Saleh Thaib Ak,M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalamrangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sudah tepat danmenolak banding Pemohon Banding;Bahwa pendapat Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib Ak, M.Scadalah merupakan pendapat yang benar dan sesuai denganketentuan peratuaran perundangundangan perpajakan yang berlaku,yang seharusnya dijadikan sebagai dasar dalam memutus sengketabanding atas Pajak Masukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PADANG PALMA PERMAI
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baikbagi pengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu(non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuai denganprinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana diaturdalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1680/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan kegiatanusaha yang menghasilkan CPO dan PK yang merupakan produk akhirPemohon Banding, bukannya dipilahpilah apakah PM a quo digunakanuntuk menghasilkan barang setengah jadi maupun barang jadi;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tidaksesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tidak dapatdipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. AMP PLANTATION
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan kegiatanusaha yang menghasilkan CPO dan PK yang merupakan produk akhirPemohon Banding, bukannya dipilahpilah apakah PM a quo digunakanuntuk menghasilkan barang setengah jadi maupun barang jadi;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tidaksesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tidak dapatdipertahankan;Bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1777/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. KENCANA SAWIT INDONESIA
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagipengusaha kelapa sawit terpadu (integrated) yang mempunyaipabrik CPO maupun bagi pengusaha kelapa sawit yang tidakterpadu (non integrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO,sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilat;bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1676/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan kegiatanusaha yang menghasilkan CPO dan PK yang merupakan produk akhirPemohon Banding, bukannya dipilahpilah apakah PM a quodigunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi maupun barangJad;bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tidaksesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tidak dapatdipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1656/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 —
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • langsungdengan kegiatan usaha yang menghasilkan CPO dan PK yangmerupakan produk akhir Pemohon Banding, bukannya dipilahpilahapakah PM a quo digunakan untuk menghasilkan barang setengahjadi maupun barang jadi;bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikandi atas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS)tidak sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quotidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • langsungdengan kegiatan usaha yang menghasilkan CPO dan PK yangmerupakan produk akhir Pemohon Banding, bukannya dipilahpilahapakah PM a quo digunakan untuk menghasilkan barang setengahJadi maupun barang jadi;bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikandi atas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas PajakMasukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS)tidak sesuai dengan ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quotidak dapat dipertahankan;bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 25-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 115/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Agustus 2015 — AMAH, DKK LAWAN PT. KARYA HEVEA INDONESIA
25 — 50
  • Wisnoe Moerty, Camat KepalaWilayah Kecamatan Bangun Purba J. Simamora BA., dandihadiri oleh Kepala Kampung Simahe, P a ino , PendudukKampung telah membuat keputusan bahwa penduduk Simaheselaku penggarap kebun Simahe, bersedia menerima gantirugi dari pihak perkebunan atas tanah kebun yang digarapnyadan diberi penampungan. Selain itu segala tanaman yang adadi atas tanah yang digarap penduduk itu diberikan kepadapenduduk untuk dipindah / dijual ;2.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTPT. POLIPLANT SEJAHTERA; UR JENDERAL PAJAK VS
22 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2007, harus berlaku sama terhadap semua WajibPajak, baik bagi pengusaha kelapa sawit terpadu(integrated) yang mempunyai pabrik CPO maupun bagipengusaha kelapa sawit yang tidak terpadu (nonintegrated) yang tidak mempunyai pabrik CPO, sesuaidengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment)sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Wisnoe
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2024 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 02-07-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 617/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 2 Juli 2024 — Pembanding/Tergugat XXIV : DEASYRIANA GUNESWARI
Terbanding/Penggugat I : Ambar Tri Wulan Suyati
Terbanding/Penggugat XII : Bambang Wisnoe Dwi Wantono
Terbanding/Penggugat XIII : FELIX YOSAFAT
Terbanding/Penggugat XIV : Harsono
Terbanding/Penggugat XV : HJ.
70 — 0
  • Pembanding/Tergugat XXIV : DEASYRIANA GUNESWARI
    Terbanding/Penggugat I : Ambar Tri Wulan Suyati
    Terbanding/Penggugat XII : Bambang Wisnoe Dwi Wantono
    Terbanding/Penggugat XIII : FELIX YOSAFAT
    Terbanding/Penggugat XIV : Harsono
    Terbanding/Penggugat XV : HJ.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2024 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 02-07-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 617/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 2 Juli 2024 — Pembanding/Tergugat XXIV : DEASYRIANA GUNESWARI
Terbanding/Penggugat I : Ambar Tri Wulan Suyati
Terbanding/Penggugat XII : Bambang Wisnoe Dwi Wantono
Terbanding/Penggugat XIII : FELIX YOSAFAT
Terbanding/Penggugat XIV : Harsono
Terbanding/Penggugat XV : HJ.
70 — 0
  • Pembanding/Tergugat XXIV : DEASYRIANA GUNESWARI
    Terbanding/Penggugat I : Ambar Tri Wulan Suyati
    Terbanding/Penggugat XII : Bambang Wisnoe Dwi Wantono
    Terbanding/Penggugat XIII : FELIX YOSAFAT
    Terbanding/Penggugat XIV : Harsono
    Terbanding/Penggugat XV : HJ.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 16 Januari 2020 — .Ny SAYATI 2.HERU Bin MUHAMMAD ATTA 3.HENI WAHYUNI Binti MUHAMMAD ATTA 4.MURIYANI Binti MUHAMMAD ATTA 5.BOY SETIAWAN bin MUHAMMAD ATTA 6.Ny MUNZIAH Binti MUHAMMAD ATTA MELAWAN Drs MUCHDAN BAKRIE 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDNESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq WALI KOTA DEPOK Cq LURAH RANGKAPAN JAYA 3.KETUA SERIKAT SEKERDJA PEGAWAI DEPARTEMEN LUAR NEGERI 4.Asisten Wedana Kepala Kecamatan JHON LEONAR WAWORUNTU Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah PPAT DAN 1. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 2.SURYA SUDRAJAD SH 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
581 — 478
  • Ida Hidayat BLOK B 3 4908 Wisnoe Soegrio BLOK B 4 4909 Rasad Hutabarat BLOK B 5 49010 Suharto M.A BLOK C 1 94011 W.F. Situmorang BLOK C 2&3 94012 R. Sigit BLOK B 4 1.20013 Eka BLOK B 5 38514 Abdullah Dudung BLOK J 1 1.21015 Harun Al Rasjid BLOK J 2 50416 Butarman BLOK J 3 51517 Supardi BLOK K 1 44018 Iljas Monente BLOK K 2 40019 Bertha.