Ditemukan 3075 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nansa nuance nuunia nanda nanga
Penelusuran terkait : Pt. lombok nuansa televisi vs presiden ri; 1. muniah maemunah binti h. musa. 2. h. marali bin h. musa vs i. pt. graha metropolitan nuansa. Ii. kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
73 — 15
  • dua puluh empat ribu rupiah) danpenyetor yang menandatangani adalah saksi JEMMYGO ;Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya pada bulan Agustus 2009saksi terima bukti setoran dari saksi JEMMYGO di kantor PT.Pipit NusaRaya Tarakan ;Bahwa Dispenda Kabupaten Nunukan pernah minta invoice alat besar/berat milik PT.Pipit Nusa Raya Tarakan sekitar bulan Agustus 2009 untukdisrahkan ke UPTD Dispenda Kabupaten Nunukan dan telah saksikirimkan kepada saksi JEMMYGO foto copy invoice alat berat milikPT.Pipit Nuansa
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 05-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 48 - K / PM I-03 / AD / V / 2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Praka Marnawi
34 — 16
  • Olehkarenanya dalam mempertimbangkan lamanyapenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, makanuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Saksi 6lta Rosana sebagai istri korban tersebut haruspula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yangdirasakan oleh Terdakwa dan atau keluarganya,namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapatbahwa sesungguhnya keluarga korbanlah yangpaling banyak dirugikan oleh perbuatanTerdakwa.169Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukantindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Mursimin Bin M.Siam(T1),Dkk
100 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adi muklis mengatakan bahwabagian dari saya diserahkan atau diberi untuk membantu kawankawan yangsedang menjalani hukuman di penjara pada saat itu, ini atas perintah daripimpinan pada saat itu, terangnya di media cetak ;Dalam Memori Kasasi Pribadi saya ini perlu juga saya sampaikan, walaupun halini sudah saya uraikan di dalam Pledoi pribadi saya, Memori Banding Pribadisaya dan Memori Banding Pribadi Tambahan saya (Terlampir), yang mana sayamelinat kasus saya ini sangat kental dengan nuansa politiknya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 24 Juni 2014 — M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS
71 — 30
  • Sehingga dikhawatirkan akan terjadi conflict of interestjika hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijadikansatusatunya alat bukti yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara untuk kasuskorupsi, terutama jika kasus tersebut mengandung nuansa politis. Namun berbeda lagi denganpersfektif hakim.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4456 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukumIndonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan danliteratur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
371 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan MK Nomor 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
127 — 125
  • Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang Kedua sejak tanggal 2 maret 2016 sampai dengan tanggal 31Maret 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasrul Benny Harahap, SH.M.Hum,Mukhlis Ahmad, SH, Julisman, SH, Syafrinal, SH, Rachmad Gunawan Lubis, SH,Rinaldi, SH, Agung Yurinadi, SH.MH, Sahat Maruba Samosir, SH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Hasrul Benny Harahap &Rekan beralamat di Nuansa Comersial Building Jalan TB Simatupang Kav
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
725 — 460
  • ., ASA NUANSA,SH., YEHEZKIEL J. KALIGIS, SH. dan MAKRIFAT PUTRA, SH. Advokat/Pengacarayang beralamat kantor di Graha Pratama Lantai 20, Jl. M.T.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 165 /Pid.Sus/2013/PN.Tpk.Smg
Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST, MT.
60 — 15
  • Jabatan LektorKepala ;e Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan rekanan merasa tidak pernahmenandatangani kontrak, maka dia harus membuktikan dan apa bilamemang benar rekanan tidak menandatangani kontrak maka pekerjaantersebut dianggap tidak pernah ada ;e Bahwa dari sisi administrasi negara adanya penandatanganan kontrak/persetujuan antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasa adalahmerupakan hukum bagi kedua belah pihak ;e Bahwa pertanggungjawaban pidana bisa diminta kepada pihakpihakapabila ada nuansa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1034 — 859
  • Putusan MK No. 03/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor20 Tahun 2001. Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agungtelah menerbitkan Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus2006 dan Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006yang tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawanhukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No.Hal. 109 dari 261.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 165/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST. MT
68 — 20
  • JabatanLektor Kepala ;153 Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan rekanan merasa tidak pernahmenandatangani kontrak, maka dia harus membuktikan dan apa bilamemang benar rekanan tidak menandatangani kontrak makapekerjaan tersebut dianggap tidak pernah ada ; Bahwa dari sisi administrasi negara adanya penandatanganankontrak/ persetujuan antara pemilik pekerjaan dengan penyedia jasaadalah merupakan hukum bagi kedua belah pihak ; Bahwa pertanggungjawaban pidana bisa diminta kepada pihakpihakapabila ada nuansa
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 29 September 2014 — - H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si Vs. - JPU
75 — 17
  • Satria sama denganjtidak adanomor 101108 17122008 Nuansa Foundation50.000.000 Alamat tidak adaPenerima yang berttd dalam kwitansi an.Rizal Mustamin dan yang menerima danaberupa cek an. Satria sama dengannomor 101109 17122008 Goval Foundation 30.000.000 Alamat tidak adaPenerima yang berttd dalam kwitansi an.A. Rahman Nur dan yang menerima danaberupa cek an. Satria sama dengannomor 101110 17122008 Lembaga Cita 30.000.000 Alamat ada, tapiMandiri Penerima yang berttd dalam kwitansi an.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 26 Mei 2016 — Ida Bagus Nyoman Sukadana,SH, DK
95 — 43
  • Nuansa Hijau Utama, Gg. XVIII/3 Ubung Kaja,Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiranlampirannya;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Setelah memperhatikan barangbarang bukti yang ada;Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg.Perk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-05-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1407 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — RAHMAN ARIF, S.E., M.M
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kristian, SH dan Yopi Gunawan, SH.MH.MM, Editor Prof.DR EdiSetiadi, SH,MH, Tindak Pidana Perbankan, Penerbit Nuansa AuliaBandung,September 2013).Prinsip kehatihatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangkamenjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegahdilakukannya kecurangan atau bahkan~ suatu' tindak pidana ataupenyelewengan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
138 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lombok Nuansa Televisi (Lombok Tv)5) PT. Televisi Semarang Indonesia (Tv Borobudur)6) PT. Batam Media Televisi (Batam Tv)7) PT. Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja Tv)8) PT. Makassar Lintasvisual Cemerlang (Makassar Tv)9) PT. Gorontalo Televisi Utama (Go Tv)10) PT. Danapati Abinaya Investama (Jak Tv)11) PT. Khatulistiwa Media (Publik Khatulistiwa Tv/Pktv Bontang)12) PT. Bandung Media Televisi Indonesia (Bandung Tv)13) PT. Omni Intivision (Ochannel Tv)14) PT. Terang Abadi Televisi (Tatv)15) PT.
    Citra Nuansa Bima Televisi yang meliputi wilayahlayanan Raba, NTB;PT. Semarang Televisi IndonesiaHalaman 93 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 194/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tentang PersetujuanSistem Stasiun Jaringan PT.
    Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV), PT.Makasar Lintas Visual Cemerlang (Makasar TV), PT. GorontaloTelevisi Utama (Go TV), PT. Bali Ranadha Televisi (Bali TV), PT.Media Televisi (Riau TV), PT. Sumeks TV Palembang (Pal TV), PT.Swara Alam Kendari Televisi (Kendari TV), PT. SriwijayaPalembang Televisi (Sriwijaya TV), PT. Pasific TV Anugerah (PasificTV Manado), PT. Maluku Televisi Indonesia (Molucca TV Ambon),PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
200 — 398
  • Lombok Nuansa Televisi (Lombok Tv)5 PT. Televisi Semarang Indonesia (Tv Borobudur)6 PT. Batam Media Televisi (Batam Tv)7 PT. Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja Tv)8 PT. Makassar Lintasvisual Cemerlang (Makassar Tv)Halaman 83 dari 969 halaman Putusan Nomor: 119/G/2014/PTUN.JKT.1011121314151617181920Dl2D2324252627282930al323334PTPT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT..
    Citra Nuansa Bima Televisi yang meliputi wilayah layanan Raba, NTB ;c PT. Semarang Televisi IndonesiaSesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.194/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tentang Persetujuan Sistem StasiunJaringan PT. Semarang Televisi Indonesia tanggal 9 April 2012 (BuktiT7), dalam lampirannya pada pokoknya menyatakan induk sistemstasiun jaringan adalah PT. Semarang Televisi Indonesia berdomisili diSemarang dengan anggota jaringan :1 PT.
    Tetap Tidak Berbayar(Free To Air)untuk zona layanan Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara,Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (selanjutnya disebutkeputusankeputusan Tergugat);4 Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan keputusankeputusanTergugat telah merugikan para anggotanya, sedangkan memperhatikandaftar anggota ATVLI sebagaimana disebutkan dalam gugatannyadalam halaman 1112, terbukti banyak terdapat anggota ATVLI yangdaerah layanannya tidak tercakup pada objek sengketa, seperti: PT.Lombok Nuansa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — AGUS MURDIANTO
360 — 642 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Tindak Pidana Perbankan, Penerbit Nuansa AuliaBandung,September 2013);Prinsip kehatihatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangkamenjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegahdilakukannya kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atauHal. 168 dari 193 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2015penyelewengan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
186 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kristian, SH dan Yopi Gunawan, SH.MH.MM, Editor Prof.DR EdiSetiadi, SH,MH, Tindak Pidana Perbankan, Penerbit Nuansa AuliaBandung,September 2013).Prinsip kehatihatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangkamenjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegahdilakukannya kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana ataupenyelewengan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 23 Oktober 2015 — Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (TERDAKWA)
177 — 69
  • Supraptodengan warga, seharusnya ceritera seseorang tidak bisa dijadikan dasaratau alasan untuk menentukan kebenaran, namun saat rapat kami melihatadanya nuansa pengkondisian seolaholah rapat hanya untuk melegalisasibahwa C928 bukan aset daerah.Bahwa hubungan antara Dasar kepemilikian C928 menjadi Nama Ir.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
THIARTHA NINGSIH
128 — 65
  • Tjokorda Gde Tirta Nindhia, ST, MT, Tempat / tgl lahir :Denpasar tahun 1972, Umur : 46 tahun, Jenis Kelamin : Lakilaki,Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Perum Nuansa Ratna, JL.Ratna, Gang Kembang Sari 2, No.24, Tatasan Kaja, Tonja, Denpasar,Bali, 80236, Agama : Hindu, Pekerjaan : PNS, Dosen UniveristasUdayana, Pendidikan : S3, Teknik Mesin UGM, menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli menerangkan latar belakang pendidikan riwayatpekerjaan :Riwayat Pendidikan :1) SDdi SD 1 Saraswati