Ditemukan 3165 data
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
70 — 25
Bahwa, dengan surat keterangan jual beli labur tanab py Kenate fersebutpenguasaan lahan obyek sengketa oleh para Terigint adelei &/ Halaman 8 dan 25 Putusan Perdata Gugatan Nomar ricleasig 7/PN Opu> +wp
ARYANTO PRAMETU
Tergugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
361 — 312
Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporanhasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupapenahanan terhadap Penggugat...Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audittersebut tidak ditindaklanjuti aleh Kejaksaan Negeri Cianjur denganmengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidakakanterdapatakibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehinggasesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan TataUsaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomar
262 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomar 60 Tahun 2008 Pasal 49ayat (2) dan Pasal 50 ayat (3) kewenangan BPKP melakukanpengawasan/auadit pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuanganNegara yaitu audit untuk tujuan tertentu dengan syarat audit tersebutdilakukan atas permintaan Bendahara Umum Negara, MenteriKeuangan atau Presiden dimana hasil perhitungan bukan merupakanhasil audit dan sesuai pertimbangan di atas biaya perjalanan a aquatidak ada kerugian keuangan Negara;Bahwa berdasarkan pertimbangan
tidak salah menerapkanhukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadidasar pemidanaan dan dasar hukum dan putusan serta pertimbangankeadaankeadaan yang memberatkan dan keadaankeadaan yangmeringankan sesual Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan danmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam realisasi anggaranpernalanan dinas luar negeri tahun 2007 s/d tahun 2009 mengakibatkankerugian keuangan Negara sesuai hasil perhitungan BPKP Nomar
H. MULYADI
Tergugat:
1.DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA
2.SITE MANAGER PT. LANNA HARITA INDONESIA
3.CV. PUSPA JUITA
4.MUHAMMAD ANWAR
5.HJ. MAS INTAN
6.MAS ATI Als ATI
7.MASNIAH
8.KETUA RT TANAH MERAH
9.LURAH TANAH MERAH
10.CAMAT SAMARINDA UTARA
Turut Tergugat:
1.RAHMAN
2.ABDUL SALAM
59 — 14
dalam memproses dan menerbitkan Surat PemyataanPenguasaan Tanah Nomar Register Kecamatan: 590/3944/XIl/Kasu/2014 Tanggal09 Desember 2014 atas dasar permohonan dari Sdr.
1.Eka P Kristian Waruwu, SH.MH
2.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
3.M. Wildan Awaljon Putra, SH
Terdakwa:
SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR
21 — 14
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengannomor kartu 081270842578.Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) unit Mobil Avanza warna kuning dengan Nomar Polisi BP1981 NY; 10/Pid. Sus/2019/PN RanDirampas untuk negara.4.
137 — 57
GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR INOBJECTO) ; Bahwa Penggugat menguraikan pada posita gugatan poin 1 dan 2sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah tersebutberdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomar 3046 tertanggal 17 Mei 1990yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas namaROSMIDA dengan luas 11.320 M?
220 — 48
T.ll1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor1080 / Kaliabang Tengah Gambar Situasi tanggal 11 Agustus 1998Nomor 44/ 1998 luas 9330 m2 atas nama HAJI SUHARDI;10.11.12.13.52T.Il2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi tanggal 11Agustus 1998 Nomar 44/1998 luas 9330 m;T.II3. : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengukuran dan PendaftaranTanah tanggal 03 November 1993;T.Il4 =: Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli tanggal 27September 1993 No. 1103/JB/ MR/IX/1993dibuat
954 — 5178
10 Maret 2000 tantangeal Partambangan Panyelidikan Umum Pamberian Kuasa Pertambanganseluas 7.714 Ha Penyelidikan Umum SK Bupatl Kandar Nomor 400/2001 tanggal 26 April 2001tentang Pembenan Izin Eksplorasi Nikel SK Bupati Kendari Nomor 547SK Bupati Kendari Nomor 548 Tahun : 2003 hal Permberian zin Kuasa een, aoe aes Eksplorasi Nikal vasa Pertambangan EksplorasiSK Bupati Konawe Nomor 215 NikelTahun 2004 tanagal d Mei 2004tentang Pamberian zinPerpanjangan Pertama KPEksplorasi NikelSK Bupati Konawe Nomar
SK Bupati Konawe Utara NomorSK Bupati Konawe Utara Nomar SK Bupati Konawe Utara Nomor 12 13 Tahun 2010 tentang14 Tahun 2010 tentang Tahun 2010 tangagal 11 Januari 2010 Pemberian Izin UsahaPemberian IUP Eksplorasi tentang Pemberian IUP Eksplorasi Pertambangan Operasi Produksi(KW 99 NPP O01) LASOLO LALINDUSK Bupaii Konawe Utara Nomor 63Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2070tentang Pemberian IUP Eksplorasi(KW 10 PEB ER 001) rSK Bupaii Konawe Utara Nomor 105Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 LASOLO LALINDU
tentang Pemberian IUP Operasi MANDIODOProduksi (KW 10 PEB ER 001) YSK Bupati Konawe Utara Nomar 158:Tahun 2010 tanggal 29 April 2040 tentangPamberian zin Usaha PertambanganOperasi Produksi (KW 10 APR OP 005). 67.
52 — 16
pernah menceriterakan kepada saksibahwa Tergugat I bersama Tergugat pernah ke Notaris menandatanganiblangko kosong untuk meminjam uang di Koperasi ;Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat datang di cbjek sengketa ;Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernahdatang mengunjungi Tergugat li, Tergugat Ill, dan Tergugat IV ;Bahwa saksi dengar Tergugat sudah menikah tapi saksi tidak tahu.menikah dengan siapa ;Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomar 184/Pdt.G/201@/PN d
161 — 217
. ; 722Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebuttidak ditindaklanjuti aleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkanSurat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupapenahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat"final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan PasalI angka 3 Undangundang Nomar 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkanakibat hukum tanpa perlu
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keterangan Uji Ulang Mutu Benin Nomar : 525.21/83/3tanggal 30 Juni 2006, dengan hasil pemeriksaan di lapanganditemukan kondisi fisik ratarata bibit Karet Okulasi tersebutadalah :1. Tinggi bibit : 32,9 cm;2. Jumlah payung: 1 3 payung;3. Ukuran Polybag : (13,5 cm x 30 cm dan 13,5 x 29 cm);2. Surat Keterangan Uji Ulang Mutu Benih Nomor 525.21/97.a/3tanggal 11 Juli 2006, dengan hasil pemeriksaan di lapanganHal. 54 dari 58 hal. Put.
108 — 41
Saigon dengan surat uur Nomar :256/Saigon2005 Tanggal 17 Juni 2005 dengan luas 9.883 M2 tercatat atas nama;Insiyur H. Mohammad Sabti : ( sesuai Aslinya);12. Bukti T. 12 Foto Copy buku tanah Sertipikat Hak Pakai No. 3044/Kel. Saigondengan surat ukur Nomor : 267/ Saigon/2005 Tanggal 17 Juni 2005dengan luas 7.590 M2 tercatat atas nama ; Insiyur H. MohammadSabti (sesuai Aslinya ) ;13.
59 — 16
Dalam tanah seluas 28 x 60 meter sebagaimanatertuang dalam Sertifikat Nomar 283 Tahun 1990 atas nama Tergugatadalah berasal dari tanah pembelian yang dibeli Tergugat dari NAJABdan ABDUL RAHMAN yang merupakan bagian dari sebidang tanahseluas 70 x 60 meter yang dibeli MAINGUN berdua dengan NAJAB danNAJAB berkongsi berdua dengan Abdul Rahmah atas bagian 2/5 yangmenjadi bagian NajabBahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian pada angka 3 dan 4 diatas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak para Penggugat
43 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 925 K/Pdt/201312.13.14.Bahwa dikarenakan alat bukti Para Penggugat d.r/Para Tergugat dc yaknimasingmasing Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tahun 2002 tertanggal 21November 2002 yang dipecahpecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomar :636, 637, 638, 639, 640, 641 ,dan 642 tertanggal 25 Mei 2004 atas namaPara Penggugat dr/Para Tergugat dc yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Pekanbaru adalah merupakan alat bukti yang autentiksebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 Rbg/ Pasal 165 HIR Jo Pasal191
80 — 31
pada lokasi pekerjaan wairiang ;Tanggapan T erdakwa: Tidak keberatan atas keterangan saksi .IX SAKSI : ADRIAN LEATOMU: (dibacakan) Saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan dari Kejaksaan sehubungan dengandugaan Penyalagunaan dana Rehabiltasi Pelabuhan Penyeberangan , bangunan, taluddan areal parkir Desa Wairiang Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran2011 ; Saksi sebagai Kepala UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan P.Haruku Kab Maluku Tengah namun saya lupa nomar
97 — 50
Haruku Kab Maluku Tengah namun saya lupa nomar dan tangalnya ; Bahwa tugas dan tnggung jawab saksi sebagai Kepala UPT Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kecamatan P.
41 — 8
oleh karena sistem yang ada pada komputer di rubaholeh terdakwa dan yang dilaporkan kondisi keadaan hari ituBahwa stock opname diadakan sebulan sekali akan tetapi tidak memeriksafisik hanya laporannyaBahwa ada laporan yang dibuat secara fisik maupun tertulis yang dikirim kepusat di SurabayaBahwa saksi tidak pernah memeriksa keadaan brankas, yang saksi periksahanya sistem yang ada pada komputerBahwa Terdakwa merubah nomor mesin dan nomor rangka pada sistemkomputer yang sebenarnya nomor mesin dan nomar
144 — 65
Tanah milik Penggugat seluas 1.207 M*dengan SHM Nomar: 84, tanggal 4Maret 1972 dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain secara melawanhukum (pidana maupun perdata), sebab tidak sepengetahuan apalagi izindari Penggugat;c.
36 — 8
Desa Sliwung Nomor 01 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2007 (APBDes) yang telahdiundangkan pada tanggal 23 Nopember 2007 dan telah dicatat pada Berita DaerahKabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 79, dan :e untuk TA 2008 ..........24 e untuk TA 2008 : Peraturan Desa Sliwung Nomor 02 Tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008 (APBDes) yang telah diundangkan padatanggal 05 September 2008 dan telah dicatat pada Berita Daerah KabupatenSiiubonde: Tahun, 2008 Nomar
124 — 30
Sebelumnya status tanah obyek sengketa tersebutadalah SHGBNomor 472 dasar pemberian hak atastanah negara berdasarkan SK Gubemur PropinsiJawa Tengah Nomar: SK.DA.II/HGB/08017/5438/88tertanggal 28 April 1988. Kemudian tanpa dasar yang jelas, status tanah obyeksengketa SHGB Nomor 472 berubah menjadi SHGBNomor 582 berdasarkan surat ukur/gambar situasi767811995,tertanggal 8Sepiember 1995.