Ditemukan 3067 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana
- HIDAYAT ABDUL RACHMAN
159 — 39
159 — 39
dengan harga per unit Rp 10.045.100(sepuluh juta empat puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp13.440.343.800 (Tiga belas milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluhtiga rupiah ).Paket 3 dan 6 (dikerjakan oleh CV PRIMA SEJAHTERA dan PT CAKRA BUANAMANDIRI), dengan adanya surat Perjanjian tanggal 13 Nopember 2012 oleh PT PSJdan FORMITRA untuk pekerjaan pemasangan, operasional, pondasi,distribusi dantransporasi light trap untuk paket 3 : 1582 unit di wilayah Jawa Tengan
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi
- Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
190 — 21
190 — 21
dengan harga per unit Rp 10.045.100(sepuluh juta empat puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp13.440.343.800 (Tiga belas milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluhtiga rupiah ).Paket 3 dan 6 (dikerjakan oleh CV PRIMA SEJAHTERA dan PT CAKRA BUANAMANDIRI), dengan adanya surat Perjanjian tanggal 13 Nopember 2012 oleh PT PSJdan FORMITRA untuk pekerjaan pemasangan, operasional, pondasi,distribusi dantransporasi light trap untuk paket 3 : 1582 unit di wilayah Jawa Tengan
Register : 20-08-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks Tanggal 29 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD SYAUKI, SH
Terdakwa:
ALLO, BSc.
324 — 66
ACHMAD SYAUKI, SH
Terdakwa:
ALLO, BSc.
324 — 66
Kannapadang
Surat Nomor : 590/2895/Tata Pem Tanggal 15 Desember 2000 Perihal Pengukuran Tanah Yang Dibebaskan Untuk Perluasan Kota Getengan
Surat Perintah Nomor : 094/07.14/Pertanahan Tanggal 16 September 2004
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
232 — 60Penilaian Tengan Semester :1) Kelas1s.d3 : Tema 1, tema 2, dan tema 3;2) Kelas4s.d6 : Tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4.b. Penilaian Akhir Semester :1) Kelas 1s.d3 : Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5,tema 6, tema 7, dan tema 8.Hal. 192 dari 605 Hal.
Register : 02-01-2024 — Putus : 16-01-2024 — Upload : 16-01-2024Putusan PT SEMARANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG
Tanggal 16 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : MEITRI LISTYONINGRUM, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : DIANA HERI UTAMA Bin H. SUYANTO
168 — 119Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap;
180) 1 (satu) bundel SPJ APBDes Tahun 2019 bulan Desember 2019 Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap;
181) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (PKMD) Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Posyandu (PMT) APBD Provinsi Jawa Tengan
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
218 — 87Toto Hutagalungbanyak menceritakan tengan perkara bansos dimana yang saksitangkap dari cerita tersebut adalah adanya ketidakadilan dalamperkara bansos tersebut;Bahwa saksi tidak ingat tentang pada saat Sdr. Pasti Serefina Sinagasedang berada di hotel Bumi Asih lalu Sdr. Toto Hutagalungmenyerahkan Hpnya agar Sdr.
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
304 — 111Pada ketentuan umum PeraturanPemerintah Nomor 60 tahun 2008 tengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan : Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasaninten pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kemudiandalam Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 menyatakan untuk memperkuat danmenunjang efentifitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan a.