Foto copy salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 154/0/2004, tentang statute Universitas Jambi, tanggal 30 November2004, diberi materai Secukupnya, lalu dicocokan dengan aslinya, ternyatamerupakan copy dari copy diberi tanda T2;3.

Lampung Utara (Fotocopy dari fotocopy ) Bukti P8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.0012.1203/ C5.6/T/SK/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Penerima TunjanganProfesi Guru PNS Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Lampung Utara Prop. Lampung (Fotocopy dari fotocopy) Bukti P9 i DP. 3 An. Anwar Zawawi.A.Ma.Pd Tahun 2010(Fotocopy sesuai denganaslinya)Bukti P10 : Surat Tugas An.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi serta membuat pertanggungjawaban buktibukti pengeluaran uang fiktif seolah olah Tim Dosen Universitas Tadulako yang membuatstudy kelayakan dengan menerima insentif/ honor padahal yang membuat study kelayakanadalah Riyanto (staf Direktorat Pendidikan Tinggi pada Kementrian Pendidikan NasionalRI) dibuat di Jakarta dan tidak pernah turun ke lapangan, dan membuatpertanggungjawaban fiktif seolaholah ada tim sekretariat menerima

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentangPendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal PendidikanTinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan ProgramStudi;> Bahwa terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memiliki Saranadan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk mendirikan STIEsebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, namun terdakwaakhirnya meminjam

Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentangPendirian Perguruan Tinggi Pasal 4 s/d Pasal 12 dan Pasal 15, terkait persyaratan studykelayakan pendirian perguruan Tinggi, Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal PendidikanTinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentangPedoman Pembukaan Program Studi Jo bertentangan dengan prinsipprinsip pengelolaankeuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) mengatur

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentangPendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal PendidikanTinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan ProgramStudi;> Bahwa terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memiliki saranadan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dil untuk mendirikan STIEsebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor: 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, namun terdakwaakhirnya memimnjam

Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Jo Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 108/DIKTI/Kep/2001 tentang PedomanPembukaan Program Studi, apabila akan mendirikan Perguruan Tinggi atau SekolahTinggi persyaratan yang wajib dipenuhi adalah harus membuat Proposal Studykelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan program Study yang didalamnya wajib memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosendan lainlain;Bahwa benar

Menteri Pendidikan Nasional RepublikHal. 27 dari 225 Hal.

Putusan No. 22/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK4.Indonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2011, beserta Lampirannya;3.3. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2012, beserta Lampirannya;3.4. 3 (

tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2013, beserta Lampirannya;3.5. 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2011, beserta Lampirannya;3.3. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2012, beserta Lampirannya;3.4. 3 (tiga

) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2013, beserta Lampirannya;3.5. 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 tentangHal. 123 dari 225 Hal.

pertanggungjawaban buktibukti pengeluaran uang fiktif seolaholah Tim Dosen Universitas Tadulako yang membuat studi kelayakan denganmenerima insentif/honor padahal yang membuat studi kelayakan adalah Riyanto(staf Direktorat Pendidikan Tinggi pada Kementrian Pendidikan Nasional R.1)dibuat di Jakarta dan tidak pernah turun ke lapangan, dan membuatpertanggungjawaban fiktif seolaholan ada tim sekretariat menerimahonor/insentif terkait penyusunan studi kelayakan, perbuatan Terdakwa tersebutbertentangan dengan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 4 sampai dengan Pasal12 dan Pasal 15, terkait persyaratan studi kelayakan pendirian perguruanTinggi, juncto Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan TinggiKementerian Pendidikan Nasional R.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi juncto Surat KeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentangPedoman Pembukaan Program Studi; Bahwa Terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memilikiSarana dan prasarana, Dosen, laboratorium, ruang Dosen dll untukHal. 3 dari 129 hal.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal15, terkait persyaratan studi kelayakan pendirian perguruan Tinggi, juncto SuratKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian PendidikanNasional R.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi juncto Surat KeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentangPedoman Pembukaan Program Studi;Bahwa Terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memilikisarana dan prasarana, Dosen, laboratorium, ruang Dosen dll untukmendirikan STIE sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian PerguruanTinggi, namun Terdakwa akhirnya meminjam

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :133 / U / 2003 Tanggal 27 Agustus 2003 tentangPemberian Bantuan Block Grant serta PanduanPelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 yangpada pokoknya mengatur mengenai pembarianbantuan / hibah block grant dalam pelaksanaanpembangunan USB tersebut dilakukan secara=> Pasal3Swakelola dengan mengacu pada ketentuan yangberlaku;Bahwa kemudian, pada sekitar bulan juli tahun 2012, setelahTerdakwa mengikuti Workshop Unit Sekolah

MansyurRamly selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BalitbangDepdiknas TA 2010 dan mengangkat Suhenda selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010. Setelah itu Prof. Dr. H.

. : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tertanggal 30 April 2002;( Foto Copy Sesuai DenganAslinya )Bukti T.3. : Surat Pernyataan Hibah Tanah, tertanggal 27 Juni 2006 ( FotoCopy Sesuai Dengan Aslinya )27Bukti T.4. : Surat dari Camat Sempu, kepada Ketua Panitia Pendiri SMANegeri 1 Sempu, Nomor : 420/287/429.519/2006, tertanggal 26 Juni 2006,Perihal : Pemberitahuan; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )Bukti T.5. : Surat dari Kepala Dinas

No. 2287 K/Pid/2012Nomor 207 /D/ 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama,Alih Kelola dan Pindah Lokasi AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIAYA diMEDAN yang diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYAdi Medan menjadi AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duriyang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA diMedan, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 207 / D / 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tersebut,AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di

No. 2287 K/Pid/2012yang diselenggarakan oleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA diMedan, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 207 / D / 0 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tersebut,AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI di Duri yang diselenggarakanoleh YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA di Medan telah menerimamahasiswa ; Akibat perbuatan Terdakwa ANDRIE PRABUDHIE, Saksi ULI TUA BONARSIMARMATA, Saksi ETY YUSLINA, Saksi NANIE SUNDARIE, Saksi AMRILdan Saksi M.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.49/D/O0/2004, tanggal 13 April 2004, tentang : Pemberian IzinPenyelenggaraan program Studi dan Pendirian AkademiKebidanan Jaya Wijaya di Medan diselenggarakan olehYayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan ( Bukti P 4 ) ;c.

Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Jasa Konsultansi Perencanaan tertanggal 19 Desember 2008.5. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Jumat, 29 Mei 2009 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 07.29/H14.11/LK/V/2009 dengan nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Tahun Anggaran 2009 tertanggal 29 Mei 2009.6. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 507/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 2 Januari 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen lampirannya. 7. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 132/H14/LK/2009 tentang Susunan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata

SLMNMenimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkansebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatanperceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, yaitu Penggugat telah mendapatkan izinberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.992/ P/ SK/ KP/20 11 i tanggal 6 April 2011 yang dibuat danditandatangani oleh Prof.

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional bermeterai cukupdengan Nomor 92006/A4.4/KP/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yangaslinya dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, setelah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan benar, bukti7. Fotocopy Daftar Penerimaan Honorarium/ Kesejahteraan Moh.

Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 802/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelolaan Keuangan Pada Universitas Khairun Tahun Anggaran 2001, tanggal 3 Januari 2011;7.

Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor:802/A.A3/KU/201 1 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Pada Universitas Khairun Tahun Anggaran 2001,tanggal 3 Januari 2011..

ABDURAHMAN HODA, M.Si alias ANTO yangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,Nomor: 802/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Khairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal 3Januari 2011 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik secarasendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Dr.

ABDURAHMAN HODA, M.Si. alias ANTO yangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,Nomor: 802/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Khairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal3 Januari 2011 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik secarasendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Dr.

Pendidikan Sesuai KontrakNomor: 017/PPK/KLU/UNKH/2011, tertanggal 16 Desember 2011.11) Ringkasan Konrak, tertanggal 19 Desember 2011.12) Surat Perintah Membayar, Nomor: 01046/UN44/F/2011, tertanggal 19Desember 2011.13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 884546W/062/111,tertanggal 27 Desember 2011.Foto copy Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja UniversitasKhairun Ternate Tahun Anggaran 2011.Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor:802/A.A3/KU/201

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 802/A.A3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan PadaUniversitas Khairun Tahun Anggaran 2011, maka diangkat namanamaPejabat diantaranya sebagai berikut :1.

Susilowati, yangdidengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, kecuallsaksi Susilowati yang tidak disumpah karena masih ada hubungan keluarga;Menimbang untuk menguatkan dalildalik bantahanya Kuasa Tergugattelah mengajukan 7 (tujuh) helai bukti surat berupa :Bukti T.1Bukti T.2Bukti T.3Bukti T.4: Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: C400.HT.01.02.TH 2006 MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Sesuaidengan Asli);: Fotocopy Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 84/D/O/2004 Tentang Pemberian jinPenyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi TeknikMesin Industri (ATMI) DI Cikarang Diselenggarakan OlehYayasan karya Akademi Teknik Mesin Industri Di Cikarang padatanggal 15 Juni 2004, (Sesuai dengan Asli);: Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat YayasanKarya Akademi Teknik Mesin Industri, Nomor 3 Tanggal 22 April2016 dihadapan Notaris Venny Indria Maria, SH , (Sesuaidengan Salinan);: Fotocopy

Nomor 0441 Tanggal 4Oktober 1977 telah menetapkan RumahRumah Dinas DalamLingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan SebagaiRumah Dinas Golongan II Pada IKIP Negeri Malang (bukti T 4 A) serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RlNomor 112/M/2002 Tanggal 17 Juli 2002 juga telahmenetapkan Rumah Dinas Golongan Il Di LingkunganUniversitas Negeri Malang, hal mana rumah dinas (Negara)yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malangtersebut merupakan rumah dinas (rumah negara) golongan II(bukti

Di mana telah/sudah terbukti bahwa, para lulusan ijazah/programprogram studi IAKOINTIM Ambon dan Lembaga IAKO INTIM Ambon telah banyak menjadi GuruPegawai Negeri Sipil dan telah mengikuti Sertifikasi Profesi Guru dan sudahmendapat/memiliki Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RImengenai sertifikasi guru serta telah pula mendapat tunjangan profesi gurudalam jabatan di Indonesia, kKesemuanya akan dibuktikan nanti oleh ParaPenggugat;Bahwa akibat tindakan intimidasi dan perobuatan hukum Tergugat

yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.Menimbang , bahwa untuk memperkuat dalil dalil Gugatannya pihakPenggugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopysesuai asli atau copy dan telah pula diberi meterai cukup serta telahdilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku telah pula dicocokkan23dengan aslinya atau copynya yang selanjutnya diberi tanda P.1 sampaidengan P. 8 sebagai berikut1.Bukti P. 1 : Foto copy dari copy Statuta Universitas LambungMangkurat (Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI No. 028/0/2003) ;Bukti P. 2 : Foto copy dari copy Keputusan Direktur JenderalPendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 84/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan ljin PenyelenggaraanProgram Studi Pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin ;Bukti P. 3 : Foto copy dari copy Keputusan Direktur JenderalPendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi padaPerguruan Tinggi

Sdri.Rifianti (Sesuai dengan aslinya) ;: Surat Rifianti ditujukan kepada Menteri Pendidikan danKebudayaan Negara RI tanggal 5 Oktober 1998 ( Fotokopi dariFotokopi ) ;: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 9.0818/ICI.C3/C.98., tanggal Oktober 1998 ( Fotokopidari Fotokopi ) ;: Surat Deputi Bidang SDM Aparatur, Asisten Deputi penegakanIntegritas SDM Aparatur Kementerian PAN & RB Nomor : B/1934/D.IILPANRB/8/2011, Perihal Pengaduan, tanggal 16 Agustus2011 ( Fotokopi dari Fotokopi

Bukti Tll2 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:044/M/2007. Tanggal 4 Juni 2007 Tentang penghapusan tanah daridaftar invetaris sebagai barang milik negara di lingkungan UniversitasHasanuddin. Lampiran keputusan ini menerangkan bahwa, namapenghuni/pembeli yang semula Drs. Tambaru P. telah berubahmenjadi Drs. Tambaru P. (ahli waris Sitti Norma).3.