Ditemukan 315 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
368184
  • ditulis dan dimuat untuk jangka waktu yang lama dan secarakonsisten mendiskreditkan Penggugat.Bahkan setelah persidangan Perkara Pidana terhadap Penggugatdan NMR berjalan, ternyata Para Tergugat sama sekali tidakmemberitakan beritaberita yang proporsional sebagaimanadiuraikan dalam bagian A.29, A.30 dan A.31 Gugatan ini, dantetap dengan konsisten melakukan pemberitaan untuk memuaskanniat jahatnya serta tidak melakukan kewajiban hukumnya, yangsangat merugikan orang lain sebagaimana diuraikan dalam bagianA
Register : 06-09-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
A.A Gede Lee Wisnhu Diputera, SH.
Terdakwa:
Drs. NGURAH SUMARYANA, MM.
185157
  • Daniel Sahatua Sinaga;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Putu Asrama,S.Sos;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama Ni Ketut Rasmini;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Wayan Suena;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Nengah Sadia;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama Ni Luh Sulastri;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Made Bagiana
Putus : 05-12-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Ir. HARI LIEWARNATA, MM Als APIN
215357
  • mengarah pada merk/type tertentu bertentangandengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Perpres No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/jasa pemerintah pada Lampiran Bab ILA.2.b.3).6) angka (3),Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentangPet7unjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Prseiden No.54 Tahun 2010tetang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab Il BagianA
Register : 10-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 28 Januari 2014 — SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST
9847
  • dan menandatangani surat Nomor45.CK/SPPJ/MY/PUKS/2008 yang telah menunjuk PT.Nefan PratamaMandiri sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Mesjid Raya Sanana, padahal diketahuinya bahwaproses lelang kegiatan negosiasi harga kepada Rekanan tidakpernah dilakukan namun yang ada justru hanyalah PenunjukanLangsung berdasarkan atas perintah saksi MAHMUD SYAFRUDIN,ST,maka perbuatan tersebut adalah jelasjelas bertentangan dengansebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagiana
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
11828
  • Sus/T PK/2017/PN.PtkNomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No.70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah padaLampiran Bab II.A.2.b.3).b) angka (3), Lampiran PeraturanKepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Pet7unjuk TeknisPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Prseiden No.54 Tahun 2010 tetangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab Il BagianA.2.0.3.0.5.b.Bahwa unit layanan pengadaan
Register : 07-02-2023 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 3/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 1 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : A.A Gede Lee Wisnhu Diputera, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. NGURAH SUMARYANA, MM.
25153
  • Daniel Sahatua Sinaga;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Putu Asrama,S.Sos;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama Ni Ketut Rasmini;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Wayan Suena;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Nengah Sadia;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama Ni Luh Sulastri;
  • 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama I Made Bagiana
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
216123
  • Pajak dan Daerah. 337 Imangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antaraDirektorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar kecilnya perananmasingmasing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi danBangunan. (2)Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut Objek pajak sektor Pedesaan, 10 % (sepuluh per seratus) bagian Direktorat JenderalPajak dan 90% (sembilan puluh per seratus) bagiana
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
11525
  • Kepala Bagiana)Tata Pemerintahan Kabupaten Alordan Anggota PanitiaPembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar,Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang antaralain menyatakan bahwa :Jumlah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor sebanyak10 orang Anggota termasuk Ketua Panitia merangkapAnggota ;Nilai/narga tanah permeter yang telah disepakati denganmasyarakat pemilik tanah adalah sebesar Rp. 38.750,00permeter;Dasar penentuan/perhitungan ganti rugi tersebut adalahharga yang berkembang dan pembayaran
Register : 17-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 46/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 12 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RAHMAN FIRDAUS
Terbanding/Terdakwa : SUSI ASTUTI,S.KM
7431
  • Mega Pratama Medicalindo (MPM) namun terhadap distributor PT.Mega Pratama Medicalindo (MPM) tidak dilakukan survey dan tidakmemperhitungkan adanya discount/potongan harga yang harus dikurangi ataudiperhitungkan serta bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran II BagianA.3.a.2)e Perpres No. 54 Tahun 2010, perbuatan PPK dan Tim Pendukung Teknisdalam penyusunan dan penetapan HPS yang tidak memperhitungkan hargadiscount/potongan harga yang mengakibatkan terjadinya pemahalan hargatersebut bertentangan
Register : 08-01-2024 — Putus : 26-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps
Tanggal 26 April 2024 — Penuntut Umum:
I PUTU NURIYANTO, S.H.
Terdakwa:
I MADE SUERKA
7663
  • I Wayan Sartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
194. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Sumiati (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
195. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Bagiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
196. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Lodra (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
197. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Rinda (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
Register : 07-05-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PT DENPASAR Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS
Tanggal 21 Mei 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : I PUTU NURIYANTO, S.H.
Terbanding/Terdakwa : I MADE SUERKA
9789
  • I Wayan Sartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
194. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Sumiati (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
195. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Bagiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
196. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Lodra (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
197. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Rinda (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
Register : 08-10-2015 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.ME.
Tanggal 15 Nopember 2017 — Perdata
462
  • Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 8. 22 bagiana, b, dan c, bahwa hal tersebut tidak benar dan terlalumengada ada, bahwa rumah tersebut dibangun di perumahantelah dijualkan kepada orang lain oleh lbu Para Penggugatbersama Tergugat sewaktu Alm. lbu Para Penggugat sewaktumasih hidup, sedangkan sisa tanah kaplingan di perumahansampai sekarang masih ada dan tidak bisa dibangun karenabermasalahan dengan pihak lain; Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 8.23 bahwahal tersebut tidak benar
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30792
  • A angka 2 yaitu Gugatan Penggugat Error In Personadengan alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan gugatan (Gemis Aanhoedanigheid), beralasan hukum untukdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV pada bagian A angka3 yaitu Gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan bahwa GugatanPenggugat kekurangan pihak (Exceptio Ex Juri Terti);Menimbang, bahwa inti dari eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV bagianA
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
13335
  • Selanjutnya terdakwa bersamadengan Martin (belum tertangkap) kemudian menggunakan l(satu) linting ganjadengan cara dihisap seperti rokok secara bergantian, sementara (satu) linting disimpanoleh terdakwa didalam saku baju bagiana depan sebelah kiri yang dipergunakanterdakwa.
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
15579
  • telah diubahdengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf a,b,f,dan g, Pasal 6 huruf a, b, c, e, f, dan g, Pasal 11 ayat (1)huruf a.2 dan E, Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf e dan f,Pasal 20 Ayat (1) dan (2),Pasal 66 ayat (7), Pasal 83 ayat(1) huruf e serta penjelasannya, Pasal 87 ayat (3), Pasal89 ayat (2a), Pasal 95 ayat (4); Pasal 118 ayat (1); danLampiran Il Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang BagianA