secukupnya, yang diberi tandaT/PR.10 ;Keterangan No 05/SK/WN FEB/2006 yang telahditerbitkan Wali Nagari Pagaruyung tanggal 25 Februari2006, dan telah diberi materai secukupnya, yang diberitanda T/PR.11 ;copy Surat Perjanjian Yang Diper tuankan GadihPagaruyung Tuan dengan orang Jawa Bekas Romusha padatanggal 21 April 1952, telah disesuaikan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya, = yangdiberi tanda T/PR.12 ;copy Surat Perjanjian antara Puteri Aminah Tuan GadihPagayurung dengan ikatan Keluarga Depatemen

Fotocopy Surat Depatemen pertanian Dirjen Perkebunan Nomor 526/TU.210/E1.1/08/2009 (diberi tanda T.IV37);38. Fotocopy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1947/A.8/PMA/2012 (diberi tanda T.IV38);39. Fotocopy Surat Keputsan Bupati Bulungan Nomor 522.1/09/EK/ILIV/2013 (diberitanda T.IV39);40.

Perusahaan Pertambangan Minyak danGas Bumi/ Pertamina), Pembanding Il semula Tergugat Ill dalamKonpensi/ Tergugat Intervensi IV dalam gugatan Intervensi 1/ TergugatIntervensi IV dalam gugatan Intervensi II (Pemerintah Negara RepublikIndonesia cq Depatemen Dalam Negeri cq. Pemerintah Daerah KhususIbu Kota Jakarta) dan Para Pembanding IV, V semula Para PenggugatIV, V dalam gugatan Intervensi II (Ny. H. Siti Apsah binti Haji Amsir danNy.

Ir.MemetGunawan , Sekjen Depatemen Pertanian lokasinya di Pasar Minggu itujuga dari Golongan Il ke Golongan Ill dan satu SK sama kami;Bahwa setahu Saksi didaerah Aceh ada juga 3 orang yang dikabulkansama dengan Penggugat dan juga dari golongan Il ke golongan Ill jugasaksi heran mengapa kami tidak direspon oleh orang pusat;halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.PdgBahwa tidak ada keberatan dari Tergugat waktu itu , Tergugat melihatrenovasi dan kepala BP TP juga tidak ada

Hasyimtapi yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Thomas Edison;bahwa saksi pernah bertemu baik dengan Aian Subhi Hasyim maupun denganThomas Edison diruangan saksi tapi saksi tidak pernah menerima sesuatu apapundari mereka baik sebelum lelang, setelah lelang maupun setelah pelaksanaanpekerjaan ;bahwa saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaanselesai 100% untuk pencairan dana seperti yang diperlihatkan dipersidangan;bahwa saksi pernah diperiksa Inspektorat Jenderal Depatemen

Dari peristiwa demikian MajelisHakim menyimpulkan bahwa sebulan sebelum dibuat akta jual beli oleh Tergugat I, antaraPenjual yaitu pemilik tanah dengan Pembeli Bupati, Kepala Perwakilan UrusanPemerintahan atas nama Depatemen Pekerjaan Umum (Tergugat I), ternyata objek tanahdimaksud sudah lebih dahulu dijual kepada Widiatmoko oleh pemiliknya Raisah bt Saihserta pemilik lain atas tanah tersebut.

(BB-985)985 1 (satu) buah : Buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.27/DIPA/2008, tanggal 27 Februari 2008 tentang Pekerjaan Jasa Pemelihaaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan Tahun 2008 antara Depatemen kehutanan dengan MASARO RADIOKOM.

(BB-986)986 4 (empat) buah : Buku Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.105/DIPA/2008 tanggal 23 Juni 2008 terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.27/DIPA/2008, tanggal 27 Februari 2008 tentang Pekerjaan Jasa Pemelihaaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan Tahun 2008 antara Depatemen kehutanan dengan MASARO RADIOKOM.(BB-987)987 1 (satu) buah : Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga Dipa BA.069 Setjen Dephut tahun 2008.

(BB986) 9864 (empat) buah : Buku Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.105/DIPA/2008 tanggal 23 Juni 2008 terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor :SPK.27/DIPA/2008, tanggal 27 Februari 2008 tentang Pekerjaan JasaPemelihaaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen KehutananTahun 2008 antara Depatemen kehutanan dengan MASARO RADIOKOM.(BB987) 9871 (satu) buah : Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga Dipa BA.069 Setjen Dephut tahun 2008.

PIPING EFFRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut:Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik KPK dan membenarkanpendapainya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Bahwaahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa Ahli pernah ditugaskan oleh pimpinan melalui Direktur Investigasiuntuk membantu menghitung kerugian keuangan negara dalam perkaraSKRT di Depatemen Kehutanan tahun 2006 dan 2007;Bahwa Ahli bersamasama Tim : Ahli, Mulyana, Herda dan Karnoto

(BB986) 9864 (empat) buah : Buku Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.105/DIPA/2008 tanggal 23 Juni 2008 terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor :SPK.27/DIPA/2008, tanggal 27 Februari 2008 tentang Pekerjaan JasaPemelihaaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen KehutananTahun 2008 antara Depatemen kehutanan dengan MASARO RADIOKOM.(BB987) 9871 (satu) buah : Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementrian/LembagaDipa BA.069 Setjen Dephut tahun 2008.

(BB985) 9851 (satu) buah : Buku Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.27/DIPA/2008, tanggal 27 Februari 2008 tentang Pekerjaan JasaPemelihaaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu DepartemenKehutanan Tahun 2008 antara Depatemen kehutanan denganMASARO RADIOKOM.

(BB986) 9864 (empat) buah : Buku Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor :SPK.105/DIPA/2008 tanggal 23 Juni 2008 terhadap Surat PerjanjianKerja Nomor : SPK.27/DIPA/2008, tanggal 27 Februari 2008 tentangPekerjaan Jasa Pemelihaaran Sistem Komunikasi Radio TerpaduDepartemen Kehutanan Tahun 2008 antara Depatemen kehutanandengan MASARO RADIOKOM.(BB987) 9871 (satu) buah : Buku RKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga Dipa BA.069 Setjen Dephut tahun 2008.

Bahwa dalam guagatan Penggugat mendalihkan bahwa kegiatanoprasi Tergugat tidak memiliki izin dari Depertemen Kehutanansebagaimana surat Depatemen Kehutanan Direktorat JenderalInventarisasi dan tata guna hutan Nomor 898/A/VII4/1997tertanggal 23 Oktober 1997 perihal Persetujuan kegiatanpemboran sumur eksplorasi dan sumur pengembangan dalamkawasan hutan oleh JOB Pertamina SAGA Petrolium IndonesiaJambi As, di Propinsi Sumatra Selatan dan menyatakan bahwatanah objek sengketa tidak berada dalam kawasan

Bahwa Bahan baku dari obat yang bernama parasetamol, kemudiancarisoprodol itu termasuk bahan obat, dan bahan obat itu tidak bolehdiperjualbelikan secara bebas dan pengadaan terhadap bahan obathanya bisa dilakukan oleh industri farmasi atau pedagang besar farmasikhusus bahan obat, akan tetapi kalau cafein itu bisa karena juga adadidalam minuman suplemen dan ijinnya lebih longgar dari pada bahanobat yang ahli sebutkan pertama tadi;Bahwa Pemesanan atau pembelian atas bahan obat harus disetujuloleh depatemen

No. 825 K/Pid.Sus/2010Berdasarkan buku petunjuk Program Revitalisasi Peralatan SMKDirektoran Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah Depatemen Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tugas dantanggung jawab sekolah dalam pelaksanaan program revitalisasi peralatan SMKadalah sebagai berikut:a.

Siburian, S.Th dan yang menjadi dasar hukumpelaksanaan Synode yaitu Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang telahterdaftar di Depatemen Agama RI ;Bahwa permasalahan yang timbul dalam tubuh Gereja Pentakosta adanya dualismekepemimpinan dan penyebab terjadinya dualisme kepemimpinan yaitu ketikadilaksanakannya Synode XXXII tahun 2010 yang seharusnya adalah synode kerja,ternyata oleh Dewan Pertimbangan dijadikan sebagai Synode Periode padahal agendasaat itu adalah untuk menyelesaikan masalah internal

;Menurut penjelasan pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkanbahwa yang dimaksud dengan Instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen danLembaga pemerintahan non Depatemen (LPND) ; Nota kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, KepolisianNegara RI, dan BPKP Nomor : KEP109/A/JA/09/2007, Nomor : B/2718/IX/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September 2007, tentang kerjasama dalam

. ; 22222 nnn nnn nnn nnn nnn ccna3Menurut penjelasan pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen dan Lembagapemerintahan non Depatemen (LPND) ; 4Nota kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKPNomor : KEP109/A/JA/09/2007, Nomor : B/2718/IX/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September

No.19/PDT/2020/PT.DKI32.33.34.35.Bahwa Tergugat Il berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atas SistemPengedalian Intern Pada Depatemen Sosial tahun 2008, mengeluarkanHasil Audit Nomor 24A/HP/XVI/2009, tanggal 30 April 2009, padahalaman 4, alenia 4, huruf d, pada pokoknya disebutkan, Selain ituterdapat tanah dan bangunan yang masih dalam sengketa yang tidakdinilai tetapi masih tercantum dalam LBMN, yaitu:d. sebidang tanah seluas 7.902 M2 berikut bangunan gedung kantordiatasnya dengan sertifikat hak pakai a.n

B2479XI denganpejalan kaki ; e Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, pandangansaksi ke arah Barat, karena sedang mengatur lalu Lintas sekitarHal. 55 dari 117 hal Putusan No. 665 /Pid.B /2012 /PN.JKT.PST.56TL Tugu Tani yang dari arah Kwitang, sedangkan terjadinyakecelakaan arah Selatan, jadi persisnya kecelakaan saksi tidaktahu pasti ;Bahwa pada sekitar kurang lebih 11.12 Wib terjadinyakecelakaan lalu lintas dan saksi tahu lewat HT kalau adakecelakaan didepan gedung Depatemen Perdagangan

memeriksa pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa serta membayar pekerjaan sesuaidengan nilai kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa ;Bahwa sejak tanggal 21 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Buru terdakwa diangkat sebagai Pelakskana Tugas Kepala DinasTenaga Kerja dan Trsnsmigrasi Kabupaten Buru dan sebelum terdakwa diangkatsebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBuru sudah ada pemberitahuan dari Depatemen

Hasil Audit Investigatif dari BPKP ProvinsiJawa Tengah No.LNAI1900/PW 1/5/2011 tanggal 25 April 2011,telah ditemukanpengelolaan dana yang tidak sesuai dengan program RAB untuk kepentingan160Madrasah dan ada dana yang dikelola untuk kepentingan pribadi dan para guruyang total keseluruhannya berjumlah Rp.218.244.000,( Dua Ratus Delapan BelasJuta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut diatas maka danakontrak prestasi tersebut yang bersumber dari APBNP Depatemen

Setoran Murni PSDH/DR Departemen Kehutanan, sehingga nampakseakanakan Negara tidak menderita kerugian akibat penjuatan kayu ebony yang melebihijin Gubernur, namun sesungguhnya penerbitan SPP PSDH/DR terhadap kayu ebony yangmelebihi ijjin tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara in casu PemerintahDaerah Sulawesi Tengah, karena pihakpihak tertentu dapat memanfaatkan kayu ebonytanpa perlu adanya jjin dari Gubernur sepanjang PSDH/DRnya dibayar ke rekeningBendahara Penerima PSDH/DR pada Depatemen

KotaCilegon Hasil Pemilu TH. 2004 berikut lampirannya;Fotokopi, 1 (satu) eksemplar Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal PedomanPenyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggungjawaban PelaksanaAPBD TA 2005;Fotokopi, 1 (satu) eksemplar Surat Gubernur Banten Nomor188.342/3178KEU/2005 tanggal 07 Desember 2005 perihal HasilEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan WalikotaCilegon tentang APBD Kota Cilegon TA 2006;Fotokopi, 1 (satu) eksemplar Surat Edaran Depatemen

TH 2001tertanggal 31 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Direktur JendralAdministrasi Umum Depatemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia tentang berian Persetujuaan Atas Perobahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT. puma Agro Indonesia sebagaimana dimaksud dalamberita acara rapat Nomor Hinggai 15 Februari 2001 yang pada pokoknyamembuktikan bahwa Direktur utama PT. Mazuma Agro Indonesia adalah H.IVAN ISKANDAR BATUBARA dan bukan H.