,MMBin Harun selaku Camat Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tertanggal 29 April2010 dengan rincian sebagai berikut : No. No. Akta Jual Beli Nama Tanah Masyarakat yangTanggal 29 April Pemilik dibeli saksi Kafrawi. D Bin2010 Tanah DewiLuas Harga sesuai(M?) AJB1 2 3 4 51. 60/PPAT/02/IV/2010 Ramalan 813 Rp.20.300.000,2. 61/PPAT/02/IV/2010 Nurkiah 1.022 Rp.25.500.000,3. 62/PPAT/02/IV/2010 Moh. 1.033 Rp.25.800.000,Racid4. 68/PPAT/02/IV/2010 Wahidin 808 Rp.20.200.000,5. 64/PPAT/02/IV/2010 M.

Sufiyanto, MMbin Sukisno);Menimbang, bahwa menurut' keterangan ahli dari BPKPSemarang bahwakerugian negara telah timbul sejakpenyerahan pertama ( PHO) dan dana atas kegiatan tersebuttelah cair yang seluruhnya telah diterima oleh pihakRekanan , akan tetapi ternyata kemudian diketahui bahwaternyata terdapat ketidak sesuaian antara volume pekerjaanyang diterangkan dalam PHO dengan volume pekerjaan yangseharusnya dikerjakan sesuai dengan = spesipikasi dalamkontrak, yang dalam perkara ini ditemukan adanya

Sufiyanto,MMbin Sukisno;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal l11April 2011 oleh INDIRAWATI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,294M.

kontrak kerja yang disepakati sebelumnya oleh Terdakwadengan Ir.BUDI SANTOSO alias BUDI bin KAMDANI selaku PIMPRO;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT.PAN (PerjuanganAdiyatma Nusantara) yang bertanggung jawab sepenuhnya atas Proyek Rehabilitasi Hutan danLahan dengan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Jati yang berlokasi di Desa IpuKecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara telah melakukan kerja sama dengan Ir.BUDI127SANTOSO alias BUDI bin KAMDANI selaku PIMPRO dan Ir.TOBORYANO ANGGA,MMbin

TOBORYANO ANGGA,MMbin R.W.ANGGA selaku Penanggung jawab Program sekaligus Kepala Dinas KehutananKabupaten Barito Utara yang sebelumnya PT.PAN (Perjuangan Adiyatma Nusantara) telahmelakukan kerjasama dengan Ir.BUDI HARTONO selaku Direktur CV Adi Mahameru untukpengalihan sebagian pekerjaan Proyek Reboisasi Hutan dan Lahan dengan kegiatanPembuatan Hutan Rakyat Jenis Jati di Desa Ipu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Nurul Hikmah,S.Hut yangdiperintahkan

SUTIMAN, MMBIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagaiSekretaris Daerah Kab.

GATOT SUPADI, MBA,MMBin AHMAD DALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denganHal 2 dari 106 halaman, Putusan Nomor 119/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.. Menghukum Terdakwa DR.

,MMBin AHMADDALIM, dipersidangan dengan segala identitasnya adalah selaku PimpinanPelaksana Pembangunan Sekolah TK/SD Model di Gemolong KabupatenSragen berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 642.2/1242/18/2008tanggal 8 September 2008, dan berdasarkan keterangan saksisaksi danTerdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidakdisangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalahtersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yangmenjadi

PID.SUS/2013/PT.SMG. tanggal 03Desember 2013 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jepara No. 50/ Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 26 September 2013 sekedar mengenai besarnya uangpengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.66Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknyo tidakterbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MMbin

NASIRUDDIN SK, MMBin ABDULLAH selanjutnya disebut Terdakwa selaku Kepala Dinas PertanianKabupaten Aceh Tengah untuk menyampaikan informasi bahwa saksi RUTAselaku Ketua Kelompok Tani Desa Pameu telah mengajukan proposal danmeminta agar kegiatan cetak sawah dapat dilaksanakan di Desa Pameu,kemudian Terdakwa meminta saksi RUTA agar berkoordinasi dengan saksiIr.

Memberi izin kepada Pemohon (Syamsir Alam Pulungan, S.E, MMBin H. Muddin Pulungan) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Mariska, S.E.Binti Alm. Rahmat Kurnia) di depan sidangPengadilan Agama Lubuk Pakam;2: Menetapkan Pemohon (Syamsir Alam Pulungan Bin H. MuddinPulungan) sebagai pemegang hak hadhonah/asuh anak angkat Pemohondengan Termohon yang bernama Ahmad Irham Pulungan;4.

NURHASAN, MMBin HASAN JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 ( satu ) tahun dan 9 ( sembilan ) bulan dan denda sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh TerdakwaDrs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI dikurangkansepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;Menetapkan Terdakwa Drs.

Terdakwa Deddy Adrian, ST,MMBin Thantowi Jauhari.5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yangdisampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam pembelaannyatertanggal 25 Februari 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal hariitu juga yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut:halaman 16 dari 257 Putusan No:17/Pid.SusTPK/2018/PN. PigTerdakwa H.

., MMBin Hi. BIAUDDIN, Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar BAPtersebut tandatangan saksi;. bahwa, keterangan saksi dalam BAP tersebutmasih ~ saksi ingat dan keterangan saksitersebut adalah benar. Bahwa Yang saksi ketahui adanya pemalsuandisposisi, paraf Kabiro Keuangan, paraf KabagAnggaran dan pengajuan proposal fiktif untukTA. 2009; dan, ketika itu saksi masih aktifsebagai Kabiro keuangan Pemda Prop.

tetapi tidakada larangan;Bahwa tidak ada yang memverifikasi proposal;Bahwa tidak ada aturan atau peraturan Gubernuruntuk pengajuan proposal ;Bahwa dasar aturan kelola dana adalahPermendagri;Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran dan jugasaksi sebagai PPK untuk barang barang TU;Bahwa proposal tidak dapat cair tanpa SPD;Bahwa yang menerima dana proposal tersebutmenurut saksi adalah mereka yang memegang KTPsesuai dengan proposal yang diajukan;saksi Terdakwa terdakwa menyatakan cukup;YUSRAN EFENDI, SE., MMBin

SYAMSUARSYAH, MMbin T.

SUTIMAN,MMBin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarSurat Keputusan Bupati Kab. PPUNomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004,sekaligussebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kab.

SUTIMAN, MMBin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarSurat Keputusan Bupati Kab. PPUNomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004,sekaligussebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kab.

PRASETYO NUCHSIN, MMBIN NUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut kepadaterdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua TimTeknis, selanjutnya SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA selakuDirektur CV. Mulia Pratama dipanggil oleh terdakwa HAIRIL ANWAR, S.PBIN MUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis untuk menghadap danmenemui langsung Ir.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MMBin RAHIMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu mengirim suratNomor.602.1/503/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihalpermohonan proses lelang ke pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP)Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan kegiatanPembangunan Jalan Tugu HiuSimpang Kroya sesuai Surat, denganmenyerahkan dokumen berupa :Putusan No.95/Pid.susTPK/2018/PN.Bgl hal 1143 halaman 17Kerangka acuan kerja.Harga

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MMBin RAHIMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu mengirim suratNomor.602.1/503/B.IV/DPU/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihalpermohonan proses lelang ke pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP)Provinsi Bengkulu untuk melakukan~ pelelangan kegiatanPembangunan Jalan Tugu HiuSimpang Kroya sesuai Surat, denganmenyerahkan dokumen berupa :a. Kerangka acuan kerja.b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)c. Gambar rencanad.

ROHANDI, SE, MMBin WIKARNA, dan Saksi MUHAMAD APIP Bin (alm) OON SUHANDAsebesar Rp. 8.005.454,55, sehingga akibat dari perouatan terdakwa, Negaradalam hal ini Poltekes Tasikmalaya telah dirugikan sebesar Rp.792.770.960,86, (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluhribu sembilan ratus enam puluh, delapan puluh enam) rupiah, atau sejumlahsekitar jumlah tersebut sebagaimana Hasil Audit Laporan Hasil PemeriksaanBPKP Perwakilan Jawa Barat No.

ROHANDI, SE, MMBin WIKARNA, dan Saksi MUHAMAD APIP Bin (alm) OON SUHANDAsebesar Rp. 8.005.454,55, sehingga akibat dari perouatan terdakwa, Negaradalam hal ini Poltekes Tasikmalaya telah dirugikan sebesar Rp.792.770.960,86, (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluhribu sembilan ratus enam puluh, delapan puluh enam) rupiah, atau sejumlahsekitar jumlah tersebut sebagaimana Hasil Audit Laporan Hasil PemeriksaanHalaman 29 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBPKP Perwakilan

HASWANDI BUHARA, BSc, MMBin ABU BAKAR dalam Perkara Pidana No. 128 K/Pid.Sus/2012tanggal 28 Maret 2012 halaman 66 alenia 13 dengan kutipan yaitu: Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapatmembuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakanpembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidakdapat mengajukan alasanalasan yang dapat dijadikan dasarpertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dariputusan bebas tersebut

Supardi, MMbin Supandi menerangkan bahwa telah dilakukan pengambilan sample pupukdari gudang di Pangkalpinang dan Belitung untuk pengambilan sample pupukpoleno ada wakil dari pihak PT.Indopolen yang hadir namun pada saatpengambilan samplepupuk kompos tidak ada ;68Menimbang, bahwa oleh karena pengambilan sample pupuk polenotelah di hadiri oleh PT.Indopolen sebagai wakil dari Terdakwa dengan demikiansecara hukum tata cara pengambilan sample tersebut dinyatakan sah ;Menimbang, bahwa terhadap sample

DJALI DJAUN .SH,MMbin DJAUN, keterangannya padatingkat penyidikan yang dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya:Bahwa saksi adalah Camat Sungailiat pada tahun 1996, kemudianmenjadi Camat Sungailiat kembali sejak 2000 sampai dengan tahun2006;Bahwa photo copy surat kronologis pembebasan lahan Eks.

DJUMADRI MASRUN, MMBin H. MASRUN ;5) Membebani Terdakwa Drs. H. DJUMADRI MASRUN, MM Bin H.