Mengenai hal ini, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian, telah memberikan penyelesaian masalah tersebutyaitu dengan cara pembatalan paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan, pembatalan DokumenPerjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:a.

Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian tersebut, Hakim menilai proses pembatalan pasporadalah kewenangan dari Kantor Imigrasi, dimana Pemohon mengajukanpermohonan pembatalan paspor yang telah dikeluarkan untuk diterbitkan pasporyang baru, sesuai dengan identitas Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2yang

WA MORUNGA : Pekerjaan Tani, beralamatKelurahan Wandoka KecamatanWangiWangi Kabupaten Wakatobi,semula sebagal Penggugat IV,sekarang sebagai Pembanding IV ;Dalam hal ini Para Penggugat diwakili kepentinganhukumnya oleh Kuasa Hukum yang bernama IAMAWATI, SH.berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Juni 2010 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KlasIBauBau pada tanggal 29 Maret 2011 dibawah nomor31/SK/2011/PN. BB. ;1. LA LAMBI,KecamatanWakatobi,I;2.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadappanggilan mana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskiun berdasarkan relaas panggilan Nomor31

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat denganTergugat terikat perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat mempunyailegal standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor31

/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 20 Pebruari 2015, yang dibacakan dalampersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap dalam persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadirsendiri di persidangan;Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor31/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 20 Pebruari 2015, dan tanggal 11 Maret 2015yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan

Menimbang bahwa setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 19 Agustus 2015Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Pemohon memlalui suratnya tertanggal 20Agustus 2015 telah mengajukan pencabutan atas permohonan nomor31/Pdt.P/2014/PN.Smd. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan nomor : 31/Pdt.P/2015/PN.Smd telahdicabut maka perkara permohonan ini gugur.

Nomor31/Pdt.G/2019/PN.PN.Smr. tanggal 5 Februari 2020, RelaasPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding IIsemula Tergugat Il Nomor 48/Bdg/2019/PdtSmr jo. Nomor31/Pdt.G/2019/PN.PN.Smr. tanggal 5 Februari 2020, RelaasPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding IIIsemula Tergugat Ill Nomor 48/Bdg/2019/PdtSmr jo.

Nomor31/Pdt.G/2019/PN.PN.Smr. tanggal 5 Februari 2020, RelaasPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding IVsemula Tergugat IV Nomor 48/Bdg/2019/Pdt.Smr jo. Nomor31/Pdt.G/2019/PN.PN.Smr. tanggal 6 Februari 2020, RelaasPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Vsemula Tergugat V Nomor 48/Bdg/2019/Pdt.Smr jo.

Nomor31/Pdt.G/2019/PN.PN.Smr. tanggal 5 Februari 2020, RelaasPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat Nomor 48/Bdg/2019/Pdt.Smr jo.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31/Padt.G/2019/PN Smr, tertanggal 31 Oktober 2019;Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT SMR3. Menyatakan Terbanding III adalah Pembeli yang beritikad baik, sehingga harusdilindungi oleh hukum;4.

Sementara putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31/Pdt.G/2019/PN Smr., yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telahdiputus dan dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Oktober 2019 dengandihadiri oleh para pihak, kecuali Turut Tergugat yang tidak ada hadir sewaktudiucapkannya putusan tersebut, namun telah diberitahukan isi putusannyatersebut, oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November2019.

Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor31/PDT.G/2013/PN.SBG. dibuat oleh Hj. Ratna Candra Jurusita padaPengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkanbahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 telah diberitahukan dandiserahkan Memori Banding Penggugat kepada Terbanding semulaOe5. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 31/PDT.G/2013/PhPSBG. dibuat oleh Cik Mamat YS, S.H., M.H.

sesuai dengan kaidah serta norma yang diatur dalamUndangUndanf No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehinggaHalaman 9 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.alasanalsan Pembanding semula Tergugat tersebut hanyalah bersifatMONG adaada 5 $2 neon nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nen nen nn een een neeMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 08 April 2014 Nomor31

;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan DakwaanSubsidaritas sebagai berikut:Primair:Subsidiair:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat

Pasal 266 Ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut ditolak danputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

SulutPENGADILAN MILITER III17 MANADO tersebut di atas;Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 NomorBP39/C20/IX/2019 tanggal 19 September 2019.Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer NomorDaktut/38/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.Mengingat : Pasal 281 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, juncto Pasal 211 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.MENGADILI1.

MISNIATI SINAGA, SH Jabatan Staf SeksiHakhak Atas Tanah pada Kantor PertanahanKota Manado, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 57013 tanggal 11 Januari2006 ;Selanjutnya disebut sebagai..........TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan perkara yang terdaftar di bawahNomor: 31/G.TUN/2005/P.TUN Mdo. tanggal 19 Desember 2005 ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado tertanggal 22, Desember 2005, Nomor31/Pen.MH/TUN/2005/P.TUN Mdo. tentang

Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ATAUKedua =: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.

Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsijJuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKepulauan Sangihe tanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa . SITT SAGIRA BANSUAN, S.AP. danTerdakwa II.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Menyatakan Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm) Basri terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalamdakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diuban dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm)Basri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan permintaan Terdakwa segera ditahan;5.

Lubuk Baja Kota Batam ;selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Januari 2022Nomor : 31/Pdt.P/2022/PN.Btm, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 26 Januari Nomor31/Pdt.P/2021/PN.Btm, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut;Setelah membaca suratsurat perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa pada

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena semua yang bertindaksebagai Pelawan adalah pihak Tergugat dalam perkara Nomor31/Pdt/2010/PN.WTP;Eksepsi Turut Tergugat :1. Tidak diketahui secara jelas hubungan Pelawan dengan Pelawanlainnya;2.

Perlawanan Pelawan obscure libel karena Turut Tergugat tidak pernahmenerima kuasa dari Tergugat dalam perkara Nomor31/Pdt/2010/PN.WTPBahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan NegeriWatampone dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Plw/2016/PN WTp, tanggal 14Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi dari Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapatditerima:Dalam Pokok Perkara: Menolak perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 8 hal.Put.

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada verset, banding maupun kasasi dan/atau upaya hukumlainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/semula PenggugatKonpensi; Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi untukmembayar biaya perkara ini secara keseluruhan;AtauBilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor31

Rp246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2020 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi padatanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 35/PHI.K/2020/PN Bjm., juncto Nomor31

tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : UDIN PURWONOPangkat/NRP : Kopda/3104078570585Jabatan : Ta Kesdam XIII/MdkKesatuan : Kesdam XIII/MdkTempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Mei 1985Jenis kelamin : LakiLakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Asgab XIill, Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, KotaManado, Provinsi Sulawesi UtaraMengingat : Pasal 288 ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 211 Ayat (4) Undangundang RI Nomor31

Nomor 1 Kota ParepareSulsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03Mei 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Parepare Nomor31/SK/HK/V/2018/PN.PRE pada hari Kamis tanggal03 Mel 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING' semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut ; 0c 2c en nnonoeSetelah Me@MbAGE. s=a

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjotanggal 8 Pebruari2010 Nomor31/Pen.Pid/2008/PN.Skh. Tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjotanggal 8 Pebruari 2010 Nomor31/Pen.Pid./2010/PN.Skh.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, Penggugat telah melangsungkanpernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxXxXXXxXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXx Sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor31/KUA.11.24.16/PW.01/2017 tertanggal 31 Januari 2016 dan setelah akadnikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak terhadap Penggugat;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka;Hal. 1 dari 10 Hal. Put.

Nomor 3324034812950001, tanggal 19Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.1);2.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama,XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Nomor31/KUA.11.24.16/PW.01/2017, tanggal 06 Januari 2017, yang bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1466/Pdt.G/2021/PA.kKdlB. Saksi;1.

Nomor 699 K/Pdt/2019Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (et aquo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima olehPengadilan Negeri Palangka Raya dengan putusan Nomor31/Pdt.G/2016/PN Plk., tanggal 9 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:A. Dalam Konvensi. Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Terlawan I:II.

Dalam Konvensi Dalam Rekonvensi: Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pelawandalam Konvensi/Terlawan dalam Rekonvensi sebesarRp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan TinggiPalangka Raya dengan putusan Nomor 76/PDT/2016/PT PLK., tanggal 17Januarir 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor31/Pdt.G/2016/PN.Plk

ESAPengadian Agama Magelng yang memerksa dan mengadil perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majels tebh menjatuhkan penetapan dakmperkaraPermohonan Penetapan Wars yang diajukan okh:EKO HERIYANTO bin SUHARYANTO, unur 34 tahmn, agama Ishm pekejaan ,tempat kediaman di Tukangan Wetan, RT. 002 / RW. 03, KelahanRejowinangun Utara, Kecamatan Magelng Tengah, Kota Magelng, yangberdasar surat Kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2011 yang didaffar dalamregester kuasa khusus Pengadian = Agama Magehng Nomor31