SD Negeri 05 Topos 230Kekurangan buku 5.305 e Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi,dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda danOlah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor SR2451/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan Propinsi Bengkulu perbuatanTerdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si

SR2451/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember2013 sebesar Rp325.116.412,50 (tiga ratus dua puluh lima juta seratusenam belas ribu empat rtus dua belas rupiah lima puluh sen) yangsignifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain ataukorporasi.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah memperkaya terdakwadan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp. 4.040.290.000, (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaankeuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR 0516/PW06/5/2015tanggal 23 Desember 2015.Perbuatan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRIsebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Misrip, Mod danjuga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.040.290.000, (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaankeuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR 0516/PW06/5/2015tanggal 23 Desember 2015.Perbuatan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRIsebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Misrip, Mpd selaku Kuasa pengguna Anggaran di MAN 2kota Bengkulu yang telah menunjuk tim panitia pembelian tanah denganmelaksanakan tidak sesuai dengan peraturan.Bahwa terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.000,(empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan danHalaman 24 dari 78 halaman No. 6/ Pid.SusTPK/2017/PT.BGLpembangunan (BPKP) nomor :SR 0516/PW06/5/2015 tanggal 23Desember 2015.Perbuatan terdakwa

Maw yang menyebabkan terjadinyapembayaran 100 % atas pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang, Kecamatan LebongSelatan Tahun Anggaran 2009 telah menimbulkan kerugian negara; Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PelaksanaanPembangunan Rehabilitasi/ Perbaikan Pasar Tradisional Desa TuranLalang, Kecamatan Lebong Selatan Tahun Anggaran 2009 Nomor SR5388/PW06/5/2010 tanggal 8 November 2010

Nomor: 1395 K/Pid.Sus/2014 Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang, Kecamatan LebongSelatan Tahun Anggaran 2009 telah menimbulkan kerugian negara; Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PelaksanaanPembangunan Rehabilitasi/ Perbaikan Pasar Tradisional Desa TuranLalang, Kecamatan Lebong Selatan Tahun Anggaran 2009 Nomor SR5388/PW06/5/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

seratus juta enamratus lima belas ribu rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi ABU HASANAZHARI dan saksi JAYA MAULANA tersebut telah memperkaya saksi12JAYA MAULANA sebesar Rp1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluhtujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tigarupiah), dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan Nomor : SR0628/PW06

seratus juta enamratus lima bela ribu rupiah).23e Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi ABU HASANAZHARI dan saksi JAYA MAULANA tersebut telah menguntungkan saksiJAYA MAULANA sebesar Rp1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluhtujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tigarupiah), dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan Nomor : SR0628/PW06

2015 ) dan saksi RAHMAT YAHIRI, SE als HERI Bin (Alm)MAHYUDIN (Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo di Lingkungan PerumBulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015) pada kegiatan pengadaanberas oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADA DN) PerumBulog Divisi Regional Bengkulu Tahun Anggaran 2015 telah menimbulkanadanya Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) yang dikeluarkan danditetapkan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR1546/PW06

Tahun 2015 ) dan saksi RAHMAT YAHIRI, SE als HERI Bin (Alm)MAHYUDIN (Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo di Lingkungan PerumBulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015) pada kegiatan pengadaanberas oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (Satgas ADADN) PerumBulog Divisi Regional Bengkulu Tahun Anggaran 2015 telah menimbulkanadanya Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN) yang dikeluarkan danditetapkan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR1546/PW06

,MM. atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara sejumlah Rp.118.680.345, (seratus delapan belas juta enamratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pada Kantor CamatTebat Karai Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014, Nomor: SR2244/PW06/5/2015, Tanggal 5 November 2015, yang diterbitkan oleh BadanPengawasan

tersebut di atas telah memperkaya diriterdakwa Lisusanto, S.Sos., MM. atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.118.680.345, (seratusdelapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh limarupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Pada Kantor Camat Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran2014, Nomor: SR2244/PW06

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lisusanto, S.Sos., MM. tersebut di atas telahmenguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sejumlah Rp.62.000.000,00 (enampuluh dua juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negarasejumlah Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) berdasarkan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Tebat KaraiTahun Anggaran 2014, Nomor: SR2244/PW06/5/2015, Tanggal

MM., di bawah sumpah sesuai keahliannya, padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing;bahwa Ahli memiliki Sertifikat Diklat Audit Investigatif, Sertifikat DiklatPenyidikan dan Sertifikat Diklat Audit Forensik yang dikeluarkan olehPusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Jakarta;bahwa Ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas KepalaBPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST1047/PW06/5/2015 tanggal 17November 2015 sebagai

anggaran yangsudah dicairkan ternyata digunakan dengan tidak sesuai peruntukkannya;sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kKeuangan negarasejumlah Rp.118.680.345, (seratus delapan belas juta enam ratus delapanpuluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pada Kantor Camat TebatKarai Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014, Nomor: SR2244/PW06

Adi RekaTama dalam pelelangan (tender)tersebut telah dapat merugikankeuangan negara sebagaimana Surat dariBPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No.SR 4140/PW06/5/2010 tentang laporanHasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Mobil DinasKebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu) Tahun Anggaran2008 sebesar + Rp 216.150. 000,00 (Duaratus enam belas juta seratus' limapuluh ribu rupiah) dengan perhitungansebagai berikutNilai Kontrak yang dibayarkan

SR 4140/PW06/5/2010tentang laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan PenyimpanganPengadaan Mobil Dinas Kebakaran(Mobil Brandweer ) Pemerintah KotaBengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar+ Rp 216.150.000,00 (Dua ratus enambelas juta seratus lima puluh riburupiah) dengan perhitungan sebagaiberikutNilai Kontrak yang dibayarkan kepada 1.538.515.000,PT. Adi Reka Tama 00Jumlah yang sebenarnya dibayarkan Rp 1.182.5Rp kepada PT.

Sehingga dengan keahlian dalam bidangAkuntansi dan Auditing tersebut, ahli dapat melakukanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus150tersebut ;Bahwa yang menjadi dasar melakukan tugas PerhitunganKerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan MobilPemadam Kebakaran Pemda Kota Bengkulu) Tahun Anggaran2008 adalah Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu) Nomor: ST3685/PW06/5/2010 tanggal29 Juli 2010 sebagai tindak lanjut atas permintaanKepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat

dilihat dariSurat Izin Usahanya (SIUP) dan bukan dilihat apakahperusahaan tersebut mempunyai stok barang atau tidak,tetapi untuk menguatkan keyakinan' panitia tentangkemampuan perusahaan tersebut bisa pula ditambahkanIV. 163 Perkara Korupsipersyaratan adanya Surat Dukungan dari perusahaanlainnya sebagai referensi ;Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan ahlitersebut ;Bukti Surat :> Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi BengkuluNomor : SR4140/PW06

Memerintahkan agar Bukti Surat dan Barang Bukti berupaBukti Surat :> Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi BengkuluNomor : SR4140/PW06/5/2010 tanggal 24 Agustus2010, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran(Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu = TahunAnggaran 2008 ;tetap terlampir pada berkas perkara ;Sedangkan terhadap Barang Bukti yang terdiri dari3.

Sumber Daya MineralProvinsi Bengkulu sebesar Rp3.489.966.964,00, (tiga miliar empar ratusdelapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilanratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuaidengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Semenpada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh Tim Audit BPKP PerwakilanProvinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor : SR2173/PW06

Sumber Daya MineralProvinsi Bengkulu sebesar Rp3.489.966.964,00, (tiga miliar empat ratusdelapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilanratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuaidengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Semenpada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh Tim Audit BPKP PerwakilanProvinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor: SR2173/PW06

Sumber Daya MineralProvinsi Bengkulu sebesar Rp3.489.966.964,00, (tiga miliar empat ratusdelapan puluh sembilan juta sembilan ratus enan puluh enan ribu sembilanratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuaidengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Pabrik Semenpada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh Tim Audit BPKP PerwakilanProvinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor : SR2173/PW06

danSumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sebesar Rp3.489.966.964,00 (tigamiliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluhenam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitarjumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaaan Tindak Pidana Korupsi PengadaanLahan Pabrik Semen pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu TA. 2007 oleh TimAudit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui suratnya Nomor SR2173/PW06

Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu NomorSR0696/PW06/5/2013 tangga; 25 November 2013, dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pekerjaan pembangunan dan penignkatan jalan kota TaisHal. 12 dari 89 hal. Put.

Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu NomorSR0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan Kota TaisKabuapten Seluma dengan konstruksi hotmik Tahun Anggaran 2011,telah terjadi kerugian kKeuangan sejumlah Rp3.685.993.962,75,00 (tigamiliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluhtiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh

(Tiga miliarenam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluhtiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen)sebagaimana Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan BengkuluNomor SR0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 atausetidaktidaknya sejumlah uang disekitar itu;Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap item berupaTimbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan pada Ruas JalanNomor 11 Jalan Ampar Gading Sembayat adanya volume yangtidak dihitung oleh Ahli

LHAI2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.wonnnne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo pasal 18Undangundang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 19tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang R.I No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIRnnnnn= Bahwa ia HADI SUSANTO, S.IP Bin WAMAL selaku Bendahara Pengeluaran PembantuUnit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Tanjung KemuningKelam

LHAI2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti danTerdakwa tidak mengajukan keberatan

berhubungan denganpenghitungan kerugian keuangan Negara.Bahwa antara Ahli dengan orangorang yang diduga terkait dengan perkara Korupsi DanaKelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 tidak saling mengenali dan Ahli tidakmemiliki hubungan keluarga dengan mereka.Bahwa saksi Ahli adalah petugas yang melakukan Audit Investigasi dugaan perkara tindakpidana korupsi Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 yaitu selakuPengendali Teknis berdasarkan Surat Printah Tugas Nomor : ST/O666/PW06

LHAI2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.Terdakwa Keberatan atas sebagian Keterangan, Ahli tetap pada keterangannya.Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:23023110.11.12.13.14.15.16.17.18.www aS AONE eee OO De ee ee es Re Sees BieBendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur TahunAnggaran 2009.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor :126.A Tahun 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Di Lingkungan

KJM~ dan DaftarRekapitulasi Penerima insentif Kelebihan JamMengajar serta tidak menghitung jumlah24810.11.Kelebihan Jam Mengajar yang diajukan olehpara Kepala Sekolah.Bahwa benar Dinas Pendidikan Nasional Kab.Kaur maupun UPTD Tanjung Kemuning,Kelam Tengah dan Padang Guci Hilir tidakpernah melaksanakan sosialisasi tentangpencairan dana KJM tahun anggaran 2009.Bahwa benar berdasarkan laporan auditinvestigasi Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiBengkulu Nomor: LHAI2578/PW06

46 , telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp. 899.845.197,41 (delapan ratussembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribuseratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen)sebagaimana Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara, Nomor : SR1928/PW06

Lebong, telahmemperkaya Mashuri, SE Wakil Direktur CV Devasindo Utama ataumemperkaya orang lain atau memperkaya korporasi CV DevasindoUtama sehingga telah menimbulkan kerugian kKeuangan negara sebesarRp. 899.845.197,41, (delapan ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiahempat puluh satu sen), sebagaimana tertuang dalam Surat KepalaPerwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017, Hal : Laporan

sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau) orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajJabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sebesar Rp. 899.845.197,41 (delapanratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh limaribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen),sebagaimana Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianNegara Nomor: SR1928/PW06

Lebong, telahmenguntungkan Mashuri, SE Wakil Direktur CV Devasindo Utama ataumenguntungkan orang lain atau) menguntungkan korporasi CVDevasindo Utama sehingga telah menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp. 899.845.197,41, (delapan ratus sembilan puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilanpuluh tujuh rupiah empat puluh satu sen), sebagaimana tertuang dalamSurat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :SR1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017,

Bahwa benar hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagaiberikut :1. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 174.348.000, ;2.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR1435/PW06/5/2016 tanggal 21 Juli2016 dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara dalam PengadaanTanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah pada Bagian PemerintahanUmum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014 adalahsebesar Rp.688.750.000,00 (enam ratus delapan

PemerintahKabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR1435/PW06/5/2016 tanggal 21 Juli 2016, dengan kesimpulan jumlah kerugiankeuangan Negara dalam Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)Sampah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.688.750.000,00 (enam ratusdelapan

tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang yangakan digunakan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah denganalasan lokasi yang dimohonkan masuk dalam wilayah Provinsi SumateraSelatan.Bahwa benar dalam kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah TahunAnggaran 2014 telah menimbulkan kerugian kKeuangan negara berdasarkanLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR1435/PW06

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama FERRY GERHARDVITCHER MARPAUNG, dan Ir.FATMAWATI binti MUSTAFA KAMALberdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1168/PW06/5/2016 tanggal 14 Juni 2016 dalam rangka perhitungankerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi padakegiatan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu, telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq.Pemerintah Daerah Provinsi

FATMAWATI binti MUSTAFA KAMALberdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1168/PW06/5/2016 tanggal 14 Juni 2016 dalam rangka perhitungankerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi padakegiatan pengadaan bibit ikan pada Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq.Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.588.769.381, (limaratus delapan puluh delapan juta tujuh

disampaikan kepadaPenyidik.Bahwa Dasar untuk melakukan audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi padapekerjaan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah :Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor B694/N.7/Fd.1/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal BantuanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara;Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST0343/PW06

Hitam Putin Rp. 942.769.381,00 Nilai Pengadaan berdasarkan hasil audit Rp. 354.000.000,00Jumlah kerugian keuangan negara Rp. 588.769.381,00Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitunganKerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi padakegiatan Pengadaan Bibit Ikan pada Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Bengkulu Tahun anggaran 2015 oleh BPKP PerwakilanProvinsi Bengkulu Nomor : SR1168/PW06/5/2016 tanggal 14 Juni2016.Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl.Menimbang

membuat laporan bulanan ke9periode 3 Desember 2012 s/d 16 Desember 2012 dan menyatakanbahwa pekerjaan telah selesai 100 %, yang digunakan oleh LELAHAYATILSE selaku PPK sebagai syarat pencairan dana untuk 100 %,sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.359.942.146, (empat milyar tigaratus limapuluh sembilan jutasembilanratus empatpuluh dua ribu seratus empatpuluh enam rupiah)berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yangdilakukan oleh BPKP Propinsi Bengkulu Nomor:SR2556/PW06

laporan bulanan ke9 periode 3 Desember 2012 s/d 16Desember 2012 dan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %,yang digunakan oleh LELA HAYATI,SE selaku PPK sebagai syaratpencairan dana untuk 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 4.359.942.146, (empat milyar tigaratus limapuluhsembilan juta sembilanratus empatopuluh dua ribu seratus empatpuluhenam rupiah) berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuanganNegara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Bengkulu Nomor:SR2556/PW06

Bengkulu tahun Anggaran 2012 dari timAhli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012,yang antara lain menyatakan bahwa dari pemeriksaan kualitas betondengan metode hammer test, diindikasikan kuat tekoan beton berada dibawah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K300.e Bahwa kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Pembangunan DindingPenahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tahun Anggaran2012 sebagaimana hasil laporan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR2556/PW06

tahun Anggaran 2012 dari timAhli Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 18 November 2012, yangantara lain menyatakan bahwa dari pemeriksaan kualitas beton denganmetode hammer test, diindikasikan kuat tekoan beton berada di bawah kuattekan beton yang disyaratkan dalam kontrak yaitu K300.Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam PekerjaanPembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau BaaiBengkulu tahun Anggaran 2012 sebagaimana hasil laporan BPKP PropinsiBengkulu Nomor : SR2556/PW06

Lian Suasaselaku penyedia barang/jasatersebut, telah memperkaya diri terdakwa selaku korporasidan merugikankeuangan negara sebesar Rp.1.265.072.927,43, (Satu Milyar Dua RatusEnam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua PuluhTujuh Koma Empat Puluh TigaRupiah) dan berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu NomorLHAI0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuanganNegara

Padahal berdasarkan Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :LHAI0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuangan Negarac.g.

Lian Suasa sebesar Rp.1.265.072.927,43, (Satu Milyar DuaRatus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua PuluhTujuh Koma Empat Puluh Tiga) Rupiah dan berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :LHAIHalaman 78 dari 132 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuangan Negara c.q.APBD Provinsi Bengkulu T.A 2015 sebesar

LianSuasa haruslah juga dijatuhi hukuman tambahan berupa tidak diperbolehkanmengikuti proses lelang yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawahini.Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam dakwaan PenuntutUmum terhadap perkara a quo adalah dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil audit BPKP PerwakilanProvinsi Bengkulu dengan surat Nomor: SR1563/PW06/5/2017 tanggal 18September 2017 terhadap penghitungan kerugian kKeuangan negara dalam PerkaraHalaman

bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD17bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.Atas Perbuatan terdakwa tersebut maka berdasarkan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu dalamrangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindakpidana korupsi kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan12 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten Kaur tahunanggaran 2015 Nomor: SR1417/PW06

yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.Atas Perbuatan terdakwa tersebut maka berdasarkan Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP PerwakilanBengkulu dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkaradugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapalpenangkap ikan 12 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupatenKaur tahun anggaran 2015 nomor:SR1417/PW06

Bahwa Ahli sebagai Auditor Muda pada BPKP Perwakilan ProvinsiBengkulu dan sebagai Ketua TIM melakukan Audit dalam rangkapenghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kegiatan PengadaanKapal Penangkap Ikan 12 GT pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat KepalaKejaksaan Negeri Bintuhan Nomor : B310/N.7.16/Fd.1/05/2016 tanggal12 Mei 2016 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian KeuanganNegara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi BengkuluNomor ST0442/PW06

ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.Bahwa berdasarkan laporan hasil audit oleh tim audit BPKP perwakilanBengkulu dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkaradugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapalpenangkap ikan 12 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupatenKaur tahun anggaran 2015 Nomor:SR1417/PW06

menyerahkan134kembali uang sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah) kepada Herwan atas sepengetahuan terdakwa Yetminson danSapto Mugianto.e Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka berdasarkan LaporanHasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP PerwakilanBengkulu dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkaradugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kapalpenangkap ikan 12 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupatenKaur tahun anggaran 2015 Nomor:SR1417/PW06

Seluma TA. 2007 telah menimbulkan kerugian keuangan NegaraSR6521/PW06/5/2012 tanggal 22 November 2012, dengan perincian sebagai berikut :: Rp. 2.380.000.000senilai Rp. 716.136.364,00 berdasarkan laporan hasil audit nomore Harga kontrak yang telah dibayare Pembayaran seharusnya : Rp. 1.447.500.000 e Selisih pembayaran :Rp. 932.500.000e Dikurangi PPN yang telah dibayar :Rp. 216.363.636.

perbuatanmelawan hukum tersebut terdakwa, orang lain atau korporasi ada yang bertambahkekayaannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini : Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, meskipun adauang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu berjumlah Rp. 716.136.364(tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empatrupiah), sebagaimana tertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian Negara No.SR6521/PW06

Seluma Tahun 2007 Nomor : SR6521/PW06/5/2012 Tanggal 22November 2012 sebesar Rp. 716.136.364, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yangdihitung sebagai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaanwewenang,kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratusempat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan TindakPidana Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khususPercepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan PerluasanPengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMP3Kl) Kecamatan Pino RayaKabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06/5/2015 tanggal 23 November 2015 dari Badan PengawasanKeuangan

mengakibatkan Kerugian Keuangan Negarasebesar Rp.759.740.900, (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratusempat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan TindakPidana Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khususPercepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan PerluasanPengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPMMP3Kl) Kecamatan Pino RayaKabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR2424/PW06

Nepotisme dantindakan lain yang merugikan masyarakat) melalui pelaksanaan yangtransparan dan akuntabel.Menimbang, bahwaberdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP PerwakilanBengkulu mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaantindak pidana korupsi kegiatan PNPMMP3KI Kecamatan Pino Raya KabupatenBengkulu Selatan tahun anggaran 2014 dalam laporan Nomor : SR2424/PW06/5/2015 Tanggal 23 November 2015 terdapat kerugian keuanganNegara sebesar Rp 759.740.900,00..Menimbang, bahwa bedasarkan

TPK/2016/PN.BGLtindak pidana korupsi kegiatan PNPMMP3KI Kecamatan Pino Raya KabupatenBengkulu Selatan tahun anggaran 2014 dalam laporan Nomor : SR2424/PW06/5/2015 Tanggal 23 November 2015 terdapat kerugian keuanganNegara sebesar Rp 759.740.900,00,Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan terdakwa tesebut telahmemenuhi unsur tindak pidana yang ketiga ini, yaitu unsur tindak pidanaMenyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang adapadanya karena Jabatan atau Kedudukan;4.

TPK/2016/PN.BGLmelalui pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi, Tri Handayani dansaksi Lisa Haryani tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negarasebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu mengenaiPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidanakorupsi kegian PNPMMP3KI Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatantahun anggaran 2014 dalam laporan Nomor : SR2424/PW06/5/2015 Tanggal 23November 2015 terdapat

Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan BengkuluNomor SR0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 DalamRangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan KotaTais Kabupaten Seluma Dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp3.685.993.962,75(tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilanpuluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh

Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NomorSR0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota TaisKabupaten Seluma dengan konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2011,telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp3.685.993.962,75 (tigamiliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluhtiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen

yakni berupa keteranganSaksisaksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti telah diperlinatkan di persidangan, sehingga hal ini sudah sesuai denganhukum Acara; Bahwa nyata telah terjadi Kerugian Negara dalam pelaksanaanPekerjaan tersebut, menurut laporan hasil pemeriksaan BPKPerwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 11/LK/XIII.BkI/06/2012tanggal 22 Juni 2012 telah terjadi kerugian Negara sebesarRp499.756.390,62 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPKPPerwakilan Bengkulu sesuai laporan hasil Audit Nomor9R.0696/PW06

No.2041 K/Pid.Sus/2017diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga telah cukup terpenuhiatau terbukti;Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersamasama tersebutmempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanyakerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya sebagaimanaLaporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR0696/PW06/5/2013tanggal 25 November 2013, yaitu sebesar Rp3.685.993.962,75 (tiga

halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN BglTahun Anggaran 2019, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara sebesar Rp 148.747.400,00 (seratus empat puluhdelapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR0327/ PW06

HATTAbersamasama dengan saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli yang memperkayadiri sendiri atau orang lain berdasarkan Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu LaporanNomor: SR0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 telahmenimbulkan kerugian kKeuangan negara yaitu dengan rincian : 1 Dana bantuan pembangunanembung Rp320.000.000,00. desa sesuai realisasi SP2D2 Nilai realisasi pengeluaran Halaman 19 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN

Anggaran 2019, serta tidak melibatkan Tim Pengendali BantuanPembangunan Embung yang dapat merugikan keuangan negara atauHalaman 20 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN Bglperekonomian Negara Rp 148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan jutatujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan HasilPemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan ProvinsiBengkulu Laporan Nomor: SR0327/ PW06

HATTAbersamasama dengan saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli yangmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sertamenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi BengkuluLaporan Nomor: SR0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 telahmenimbulkan kerugian kKeuangan negara yaitu dengan rincian : 1.