Ditemukan 302 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
266115
  • danayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Halaman 75 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUNPGP49.3.49.4.49.5.bahwa di dalam penjelasan Pasal demi Pasal, penjelasan Pasal 67UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,dinyatakan sebagai berikut :Ayat 1Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurutkenyataannya memenuhi unsur antara lain :a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban(rechtsgemeenschap);b. adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaadatnya;adanya wailayah
Register : 13-12-2012 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Sky
Tanggal 3 Desember 2013 — PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN -lawan- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5324
  • FAKTA HUKUM, TERGUGATV dalam suratnya ;A No. 050/114/Bappeda/IV/2007 tertanggal 12 Februari 2007, ditujukankepada ;1 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;Halaman 19 dari 145 halaman Pts No.42/Pdt.G/2012/PNSKY20202 Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;3 Menteri Keuangan Republik Indonesia ;Telah meminta dana bagi hasil dari sumur gas bumi Suban4 tersebut dan dalamsuratnya menyatakan sumur gas bumi Suban4 berdasarkan pada PETATOPOGRAFI tahun 1926, Sumur Gas bumi Suban 4 berada di wailayah