Degree Warning Letter tertanggal 4 April 2013yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, dimana dalamSurat Re : 3 Degree Warning Letter tertanggal 4 April 2013 tersebut, pihakTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;Bahwa setelah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat,Tergugat telah membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesarRp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk (satu) bulan gaji yangditransfer melalui

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit solar panel lampu peringatan (warning light) rambu lalu lintas Dikembalikan Kepada Pihak Dinas Perhubungan Medan melalui Saksi Uly Martua Panggabean.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. BK 6782 ACA warna merah less hitam

Dirampas untuk Negara.

6.

dengan perkara int karena menyangkutmasalah perdata antara Penggugat dengan Tergugat, karenaitu. dikesampingkan ;Apabila Judex Facti dengan teliti dan cermat memeriksaseluruh bukti dari Tergugat menyangkut pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, pasti' tidakakan ada kesalahan dalam pertimbangan sebagai dasarPemutusan Hubungan Kerja sehingga menyimpulkan Tergugattidak dapat membuktikan pelanggaran, karena Judex Factitelah salah dalam mempertimbangkan bukti T2 berupaSurat Peringatan (warning

SandenElektronics Indonesia dengan Kurnia Dewi Arif Pasaribu.4 Bukti T4 : Fotocopy Warning Letter (surat peringatan) No: SDI /SP33/XII/11.5 Bukti T5 : Fotocopy Warning Letter (surat peringatan) No: SDI /SP102/1/12.6 Bukti T6 : Fotocopy kronologis kejadian yang di keluarkan oleh AdminSenior Officer.7 Bukti T7 : Fotocopy kronologis kejadian yang di ketahui olehKapos Pol Lobam.8 Bukti T8 : Hasil rekaman CCTV PT.

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalahpremature karena Pelawan terlalu) dini untukmengajukan perlawanan karena belum akandilaksanakan eksekusi hanya masih dalamtaraf peneguran ( Aan warning ) dan belumdikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilanmengenai pelaksanaan eksekusi terhadap barangsengketa yang dimaksud..Gugatan perlawanan Pelawan adalah kurangpihak, karena dalamperkara aquo adalah mengenai eksekusi lelangyang dilakukan oleh pihak Kantor lelang dalamhal ini KPKNL Purwokerto atas permintaan PTBank

NSP) memiliki early warning system yangmemadai dalam hal pengendalian kerusakan lingkungan hidup yangterjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan.Halaman 9 dari 55 hal.

produktif adalah sekitar 1000 ha.60.Bahwa pada kenyataannya kebakaran yang terjadi di areal milikTergugat yang terjadi selama periode Januari hingga Maret 2014hampir dipastikan tidak ada upaya pengendalian kebakarantersebut, kalaupun ada hal itu dilakukan setelah kebakaran hampirselesai.61.Bahwa kebakaran yang terjadi dalam periode Januari hingga Maret2014 ini menjadi tidak terkendali karena hampir tidak adanya saranadan prasarana pencegahan dan penanggulangan yang di milikiTergugat baik itu early warning

Melakukan usaha tanpa adanya Analisa Mengenai DampakLingkungan;Adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena melanggarketentuan yang diatur dalam:Melanggar ketentuan Pasal 69 Ayat 1 huruf a dani UU No 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;Tidak memiliki early warning system dan Sarana Prasaranayang memadai dalam hal pengendalian pengrusakan danpencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kebakaranhutan dimana hal ini jelas melanggar ketentuan PP No 4Tahun 2001 Tentang

, saksimeneranghkan bahwa ia kenal dengan barang barang tersebut adalah produk kosmetika. bahwa benar menurut Publik Warning/Peringatan dari Badan Pengawas obat dan makananRepublik Indonesia Nomor KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007 dan Nomor :KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 adalah tidak tertdaftar dan ijin edarnyadibatalkan atau dicabut dan tidak boleh diedarkan karena mengandung Merkuri danHindrokinon. bahwa benar saksi sering menemui barang barang jenis tersebut diatas di Pasar TanjungAnyar

No. 209 K/TUN/2009Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai Instansi PelayananPublik harus memberikan kelayakan "perhatian" dan "warning" atasadanya keberatan dari Tergugat Il Intervensi/Pembanding/PemohonKasasi selaku ahli waris Oesman bin Matorip (Bukti T3 dan T4), yangmerasa memiliki tanah sengketa sesuai Bukti Petok Tanda PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia No. 161 Persil 27 Klas D.IV luas 4,750Ha atas nama Oesman bin Matorip (Bukti T.II.I5), apalagi menyangkuthak keperdataan seseorang

ataspertimbangan hukum dalam pokok perkara Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 35 alinea ketiga dan36 alinea kesatu tentang Rekomendasi dari Panitia Khusus DewanPerwakilan Rakyat bukanlah merupakan produk hukum dari LembagaYudikatif atau Peradilan, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugatberpendapat bahwa adanya Rekomendasi dari Panitia Knusus DewanPerwakilan Rakyat No. 025/RKM/PANSUS TANAH/DPR.RI/2004tanggal 21 September 2004 tersebut merupakan "perhatian" dan"warning

hadir dan tidak menyampaikanbantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsippenegakan kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and justice) danuntuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970, Majelis berpendapatbahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi Hendrik bin Amat Warning

Tanggal/Bulan/Tahun Jenis Pelanggaran Tindakan Disiplin 1. 21 Juli 2009 Hadir ditempat kerja) Surat Peringatandalam pengaruh alkohol (warning) IlIl Bahwa walaupun Penggugat sudah berulang kali memberikan pembinaandengan harapan agar Tergugat mempunyai kesempatan untuk memperbaikisikap, perilaku serta kinerjanya supaya lebih baik lagi, namun Tergugat tidakjuga menunjukkan kemajuan dan bahkan kembali melakukan pelanggarankerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Bahwa pelanggaran akibat alkohol

karenanya terlinat jelas bahwa Judex Facti PHI Jayapuradalam perkara a quo telah memutus dengan menggunakan dasarpenjelasan dari Pasal 161 yang diberikan secara berurutan, padahaltindakan disiplin yang diberikan kepada Termohon Kasasisehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi dimana sanksinya adalah Pemutusan HubunganKerja (PHK), adalah secara tidak berurutan yang sifatnya pertamadan terakhir (vide sebelumnya Termohon Kasasi juga telah pernahdiberikan Surat Peringatan/warning

No. 2785 K/Pdt/2010mereka;Celakanya adalah Dior, sang ahli hukum kenamaan yang telah terlebihdahulu memajang semacam "red light warning" di hadapan kita semua, bahwa:"de doctor begraaft zijn vergissinge; die van de rechter worden tot wet" yangmengingatkan bahwa kekeliruan seorang dokter berakhir dengan dikuburnyajasad seorang pasien yang salah menelan obat, sementara kekeliruan seorangHakim akan menjelma menjadi "undangundang" yang bakal merasuki persepsisekian banyak anggota masyarakat;Menimbang

GH tersebut, yang seharusnya bertugas secara dinisebagai early warning system dan early detection system untukmengetahui adanya titik hotspot tersebut agar jangan berkembangmenjadi titik api sebagai pemicu terjadinya kebakaran lahan TerdakwaPT. GH itu;Bahwa kondisi lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) yangmerupakan lahan gambut yang pernah dilakukan pembukaan lahanoleh Terdakwa PT.

Gandaerah Hendana yangterjadi kebakaran tidak disediakan sarana dan prasaranapencegahan dan pengendali kebakaran seperti plang rawankebakaran, embung air, Menara pantau, early warning system,early detection system dan tidak dilakukan patrol serta tidakdibentuk kelompok tani peduli api;Bahwa area yang dikelola oleh PT.

Gandaerah Hendana yangterjadi kebakaran tidak disediakan sarana dan prasaranapencegahan dan pengendali kebakaran seperti plang rawankebakaran, embung air, Menara pantau, early warning system,early detection system dan tidak dilakukan patrol serta tidakdibentuk kelompok tani peduli api;Halaman 108 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBRBahwa area yang dikelola oleh PT.

Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan earlydetection system, didukung pula oleh tidak tersedianyasarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untukbekerja dengan memadai, didukung pula oleh saranapendukung lainnya termasuk personil dan strukturorganisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dansarana transportasi yang tidak memadai membuat upayapengendalian kebakaran lahan di IUP PT.GH menjadi tidakberati.

Heat Exchanger (Sistem Pendinginan):Kendaraan ini dilengkapi dengan heat exchanger yangberfungsi untuk mendinginkan radiator mesin yang airnyadiambildari discharge pompa dan kembali ke suction pompa.10.Emergency Warning and Lighting:111 (satu) buah blue rotating Light bar.1 (satu) buah electronic public addres system yang terdiri darispeaker, amplifer dan picrophone.2 (dua) buah spotlight kiri dan kanan;3 (tiga) buah tail lights merah tidak berputar..

Emergency Warning and Lighting:Hal. 9 dari 58 hal. Put.

Emergency Warning and Lighting:Hal. 22 dari 58 hal. Put. No.1638 K/Pid.Sus/20091 (satu) buah blue rotating Light bar.1 (satu) buah electronic public addres system yang terdiri darispeaker, amplifer dan microphone.2 (dua) buah spotlight kiridan kanan3 (tiga) buah tail lights merah tidak berputar.13.

Dan juga jarang seorangpekeraja yang sudah mendapat warning melakukan pelanggarankemudian secara berturut turut sengaja melakukan pelanggaran, sampaitiga kali, kecuali kalau tidak atas kehendaknya supaya keluar daripekerjaannya dengan tetap mendapat pesangon;Bahwa pertimbangan Majelis yang mengabulkan tuntutan pembayaran gaji,bulan April s/d Juni tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Normatif UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembayaran Upah selama proses diLembaga Perselisihan Hubungan Industrial

Penggugat diatassebagai fakta hukum terhadap adanya disharmonisasi hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dan atau terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa disharmoni atau perselisihan yang terjadi tersebut benar terjadi adanya yaitubermula dari meninggalnya almarhum Yulianus Pasanda pada tanggal 3 Oktober 2007 ;Bahwa Managemen PTFI telah menyalahkan Tergugat atas kematian almarhumYulianus Pasanda, sehingga Tergugat telah dihukum oleh managemen PTFI berupaWritten Warning

yang mengakibatkankematian Almarhum Yulianus Pasanda antara lain diakibatkan oleh karenakegagalan instruktur dari Departemen QMS dalam melaksanakan tugas danfungsinya selama proses assesment.d Bahwa Tergugat tidak mendukung program pengembangan kompetensikaryawan yang diterapkan oleh Penggugat melalui Departemen QMS.7 Bahwa selain itu Tergugat juga telah melakukan sejumlah pelanggaran kerja denganrincian sebagai berikut : tanggal 6 Oktober 2007, Pelanggaran Keselamatan Kerja(Safety Violation), Warning

Penggugatkepada Tergugat adalah diakibatkan karena adanya disharmonisasi hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat dan atau terjadinya perselisihan antara Penggugatdengan Tergugat ;61011Bahwa disharmoni atau perselisihan yang terjadi tersebut benar terjadi adanya yaitubermula dari meninggalnya almarhum Yulianus Pasanda pada tanggal 3 Oktober2007 dan Managemen PTFI telah menyalahkan Tergugat atas kematian almarhumYulianus Pasanda, sehingga Tergugat telah dihukum oleh managemen PTFI berupaWritten Warning

Kosmetik, ObatTradisional dan Pangan Menjelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1437 Hpada tanggal 15 Juni 2016 di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan SuratPerintah Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu NomorSPT/02/BPOM/PPNS/V1/2016 tanggal 15 Juni 2016;Bahwa sasaran dari Intensifikasi Kosmetik, Obat Tradisional dan Pangantersebut adalah saranasarana yang dicurigai melakukan pelanggarandibidang obat dan makanan yaitu peredaran Kosmetik, Obat Tradisional danPangan yang dilarang, ditarik berdasarkan Public Warning

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1176 /Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, kosmetikaadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaikibau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;Bahwa kosmetika yang ditarik dari peredaran berdasarkanpublic warning

Setelah berada dipasaran,instansi yang berwenang dalam hal ini Badan POM melakukan pengujianpost market dan ditemukan bahwa Kosmetika tersebut tidak memenuhistandard dan atau persyaratan mutu, kKeamanan dan kemanfaatan;Bahwa Kosmetika yang ditarik dari peredaran berdasarkanpublic warning dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak danelektronik.

Apt nomor ijinedarnya telah dibatalkan sesuai surat Kepala Badan POM RI dan obattersebut tertera dalam public warning Badan POM RI sehingga belummempunyai ijin edar dan sesuai peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018,Dextromethorpan ini Sudah ditarik yang untuk sediaan tunggal, jadi tidak bolehdiperjualbelikan karena tidak memiliki jin edar, Dextromethorpan yang adaHalaman 20 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mtrsekarang diperjualbelikan hanya yang kombinasi atau campurannya semacamsirup atau

Apt bahwa obat dextromethorphan tersebut nomor jjinedarnya telah dibatalkan sesuai surat Kepala Badan POM RI dan obattersebut tertera dalam public warning Badan POM RI sehingga belummempunyai ijin edar dan sesuai peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018,Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN MtrDextromethorpan ini sudah ditarik yang untuk sediaan tunggal, jadi tidak bolehdiperjualbelikan karena tidak memiliki jin edar, Dextromethorpan yang adasekarang diperjualbelikan hanya yang kombinasi

Tanggal/Bulan/Tahun Jenis Pelanggaran Tindakan Disiplin 1. 21 Juli 2009 Hadir ditempat kerja) Surat Peringatandalam pengaruh alkohol (warning) IlIl Bahwa walaupun Penggugat sudah berulang kali memberikan pembinaandengan harapan agar Tergugat mempunyai kesempatan untuk memperbaikisikap, perilaku serta kinerjanya supaya lebih baik lagi, namun Tergugat tidakjuga menunjukkan kemajuan dan bahkan kembali melakukan pelanggarankerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Bahwa pelanggaran akibat alkohol

karenanya terlinat jelas bahwa Judex Facti PHI Jayapuradalam perkara a quo telah memutus dengan menggunakan dasarpenjelasan dari Pasal 161 yang diberikan secara berurutan, padahaltindakan disiplin yang diberikan kepada Termohon Kasasisehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi dimana sanksinya adalah Pemutusan HubunganKerja (PHK), adalah secara tidak berurutan yang sifatnya pertamadan terakhir (vide sebelumnya Termohon Kasasi juga telah pernahdiberikan Surat Peringatan/warning

menyatakanTermohon mempunyai utang yang belum dibayar dan sebaliknyaTermohon menyatakan bahwa Pemohon melakukan perbuatan ingkarjanji dan mempunyai utang pada Termohon, sehingga dalildalil keduabelah pihak masih harus dibuktikan terlebih dahulu dan sepatutnyadiajukan ke Pengadilan Negeri penyelesaiannya;14)Bahwa Termohon Kasasi sendiri sudah mengakui dan tidak membantahadanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan olehTermohon Kasasi berdasarkan buktibukti berupa: Surat Somasi/Warning

Nomor 717 K/Pdt.SusPailit/2015 Surat Somasi/Warning Letter Nomor 228/AFSSKP/VI/2015 tertanggal9 Juni 2015;Sehingga dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Surat Peringatan/Somasi tersebutmerupakan bukti nyata dari bentuk kelalaian yang tidak terbantahkanyang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;15) Bahwa jelas dan nyata dilihat, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas, telah memberi penafsiran yang sangatsangat luas

Sungai Kunjang Kota Samarinda; Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 12.00wita terdakwa duduk didepan warning, kemudian datang sdr.