Ditemukan 3198 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat ternuat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
184 — 56
  • Pst.Bahwa, dari uraian butir 1 tersebut telah diketahui dengan sangat jelas bahwaRAPAT KETURUNAN merupakan instrument tertinggi dan terkuat sebagaisyarat untuk merubah AD/ART Yayasan, dan Penggugat Intervensi adalahbagian dan merupakan satu Kesatuan tak terpisahkan dari KETURUNANPahlawan Nasional RI, Mayor Jendral TNI (Purn) Prof.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
226 — 148
  • Disatu sisi PenggugatIntervensi menyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat(1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan hak milikadalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangHalaman 238 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 disisi lainPenggugat Intervensi menyebut dirinva sebagai Pemegang Hak GunaUsaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun 1998 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) Undang
    Disatu sisi Penggugat Intervensimenyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan hak milik adalah turun Halaman 438 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 "disisi lain Penggugat Intervensi menyebutdirinya sebagai Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
275 — 967
  • demikian perjanjianantara A dengan B tidak menjadi batal demi hukum, maka dengandemikian dapat diajukan pembatalan dengan mengkaitkan Pasal 1266KUHPerdata yang menyebutkan pada setiap perjanjian syaratpembatalan selalu dianggap ada bahkan didalam ketentuan tersebut,perjanjian dinyatakan apabila dilakukan wanprestrasi dengan makasendirinya perjanjian batal demi hukum namun pembatalannya itu harusdiajukan kepada Hakim maka nantinya Hakim yang akan memutuskan ;Bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang terkuat
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
371 — 193
  • Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsisosial.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
117 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni:Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;(Pasal 6; semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial)Halaman 6 dari 232 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
111 — 198
  • demikian perjanjianantara A dengan B tidak menjadi batal demi hukum, maka dengandemikian dapat diajukan pembatalan dengan mengkaitkan Pasal 1266KUHPerdata yang menyebutkan pada setiap perjanjian syaratpembatalan selalu dianggap ada bahkan didalam ketentuan tersebut,perjanjian dinyatakan apabila dilakukan wanprestrasi dengan makasendirinya perjanjian batal demi hukum namun pembatalannya itu harusdiajukan kepada Hakim maka nantinya Hakim yang akan memutuskan ;Bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang terkuat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
370 — 102
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Halaman 157 dari 283 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Smr.Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
332 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketika bicara masasahhukum tanah maka yang diutamakan dalam pembahasan adalahSubyek hak, objek hak dan status serta riwayat perolehan.Kepemilikian suatu tanah bisa dikatakan sempurna dan kuat bilakepemilikan tanah tersebut memilki 2 aspek pembuktian, yaitu: Bukti SuratSertifikat tanah merupakan bukti kKepemilikan yang terkuat, namun halitu tidaklah mutlak. Artinya, sebuah sertifikat dianggap sah dan benarselama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikattersebut.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
288 — 88
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
235 — 79
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
118 — 79
  • Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNberstatus Hak Milik (Hak yang terkuat dan terpenuh sertatanpa jangka waktu), maupun Hak dengan jangka waktudalam hal ini Hak Guna Bangunan, jauh sebelum gugatan inidiajukan oleh Penggugat, karena sertipikat (obyeknya) baikluas (data fisik), maupun nama Pemegang Hak (subyek / datayuridis) tidak berubah / sama alias ituitu juga; e Gugatan kurang pihak, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
417 — 420
  • tersebut telah beralin sepenuhnya kepadaJOZEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF (Penggugat) dan sekaligus LAUWKIAN ENG / HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIDJAYA telah memberikankuasa penuh kepada paman kandunganya JOZEF ABRAHAMZULKARNAEN LATIF (Penggugat) jika ingin melakukan perbuatan hukumterhadap harta tidak bergerak yang berupa Eigendom Verponding No 19;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Hak Milik merupakan hakyang turun temurun, terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
693 — 1318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dua kandidat terkuat setelahmelewati dua evaluasi, Mitsubishi dan Mitsui terpilihuntuk mengikuti evaluasi berikutnya oleh timgabungan. Kandidatkandidat ini adalah jelasjelasmerupakan peserta yang paling memenuhipersyaratan yang disyaratkan pada awal proses.)Poin sebelumnya didukung oleh Tn.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
194 — 144
  • 21, sebagai yang terkuat danterpenuh serta dapat diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan HakMenggarap tidak diatur sebagai salah satu jenis hak dalam UndangUndang No.5 tahun 1960 (UUPA), oleh karena itu pernyataan yang sangatkeliru bila Penggugat menyatakan mempunyai Hak Garap yang sahmenurut hukum sebagaimana dalil Penggugat halaman 5 sampai denganhalaman 19.Bahwa dengan dalil penggugat yang menyatakan penggarapan tersebutdemi hukum beralih karena warisan adalah pernyataan yang keliru karenasebaiknya
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
144 — 95
  • Dan oleh karena itu atas Tanah Sengketa yang merupakan bagianhak milik Fong John Gunawan dan berkaitan dengan hak miliknya atasTanah Sengketa, hal mana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurufadan Pasal 20 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariayang menegaskan bahwa Hak Milikadalahhakturuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, danmenurut hukum sudah seharusnya sah secara hukum adalah hak milikPenggugat Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi atas nama FONG JOHNGUNAWAN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
156 — 137
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
127 — 35
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1058 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Messi telah menerima suap,dan dengan demikian keduanya akan dilaporkan kepada yang berwajib:e Dalam kasus ini, diduga bahwa KPPU telah digunakan sebagai alatoleh Altimo Alfa Group, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Rusiayang bermaksud untuk membeli saham Temasek pada Indosat.e Keputusan Ketua KPPU Muhammad Iqbal untuk memaksakankelanjutan pemeriksaan sehingga menyimpulkan adanyapraktekmonopoli yang dilakukan oleh Temasek merupakan bukti terkuat bahwaKPPU, atau setidaknya Ketua KPPU, telah mengutamakan