Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;

/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kKandungan yangsama dengan obat pil jenis Trihexiphenidil sesuai dengan Permenkes RINomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat keras yangtermasuk dalam daftar (G) yang hanya boleh di distribusikan dengan resepdokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putin berlogoY merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yangtidak dapat dijual ditoko

Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta telah memenuhi Klasifikasi RumahSakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaHalaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit danditetapbkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B, sebagaimanadimaksud Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit, sesuai denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05//474/12 tentang Penetapan Kelas Rumah sakit Umum Islam SurakartaProvinsi

Surat Kuasa Subtitusi dari Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: HK.05.04/Menkes/60/2020 tanggal 31 Januari 2020kepada: Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, dan kawankawan,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, adalah PenerimaKuasa Subtitusi Menteri Kesehatan RI yang beralamat di JalanH.R.

Melakukan pencatatan, mutase obat secara periodik; Bahwa pengertian sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1ayat (4) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatantersebut adalah obat, bahan obat, obat tradisional atau kosmetika; Bahwa penggolongan obat berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 adalah sebagai berikut :a.

bong penghisap sabusabu dan Urine TerdakwaSerma Ahmad Khalimi NRP 21960126126170375 BabinsaRamil 11/Tembarak dkk 1 (satu) orang, merupakanhasilpemeriksaan laboratoris terhadap serbuk krital sabusabu, alatbong penghisap sabusabu dan Urine Terdakwa yang dilakukanoleh intansi yang berwenang untuk melakukan uji laborataristerhadap penyalahguna narkotika. .Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarangmerupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai denganKeputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor194/Menkes

Bahwa (almarhumah) Luluk Binti Ahmad Bin Smeer, telahMeninggal dunia pada Tanggal 14 November Tahun 2017 diSurabaya (Sesuai surat keterangan Kematian No: 4 tahun 1984 danperaturan Mentri Kesehatan RI No.560/MENKES/PER/VIII/1989,Nopember 2017);23.

tentang seseorang yangPengedaran Pil HEXSYMER adalah untuk seseorang yang mengedarkansediaan farmasi dan alat kesehatan diatur dalam Peraturan PemerintahRepulik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009 Pasal 21 ayat (2) Penyerahandan Pelayanan obat berdasarkan Resep dokter di laksanakan olehAPOTEKTER ;e Bahwa Peredaran obat Pil HEXSYMER tersebut masih beredar dan jinedar Pil HEXSYMER masih ada ijin edarnya dengan RegisterGKL9817104710A1 dan yang mengeluarkan Badan POM berdasarkanPermenkes RI Nomor 10010/MENKES

Denpom W/5 Semarang,setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, positifmengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam DaftarNarkotika Golongan Lampiran Nomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barangbukti tersebut telah diterangkan dan dibacakan kepadaTerdakwa dan Saksi di persidangan, setelah diperiksa danditeliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang danberdasarkan Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES

Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 2007Kerja Indonesia di Luar NegeriPeraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang PersetujuanTindakan KedokteranKeputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia No. M.02 IZ.01.10 Tahun44. 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa TinggalTerbatas, Izin Masuk, 1995dan Izin Keimigrasian 43. 2008 SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. 45. Dpt.7/539/777, tertanggal 1371977 197746.

Istilah Kedewasaan dalam Peraturan Menteri KesehatanTerkaitdenganistilahkedewasaan,terdapatpersoalanterhadapkonsepkedewasaan.Di beberapa ketentuan peraturan perundangundangan, seperti Peraturan MenteriKesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteranyang memberi syarat material bagi perjanjian informed concent, khususnya Pasal1 angka 7 menyatakan "Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukananak menurut peraturan perundangundangan atau telah/pernah menikah, tidakterganggu

Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orangyang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun makamereka tidak kembali berstatus belum dewasa.3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anakanak.Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 85 isi62 fot142.indd 85 42/13/2010 9:26:44 PDengan adanya ketentuan di atas, pemahaman terhadap makna dewasa ataubukan anak dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes

yangditentukan;Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.PstBahwa pekerjaan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah RINomor 51 tahu 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian adalahpembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusikan ataupenyaluran obat, pengelolaan onat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional:;Bahwa Apoteker Rakyat berdasarkan Pemenkes Nomor284/menkes

Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer seharusnya memberikan contoh yangbaik bukannya malahan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/V1/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika bahwasannya untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotikatelah ditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenang melakukanpengujian narkotika dan psitropika dalam rangka proses penyidikan

Sulawesi Selatan Nomor: 568 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota / Petugas Uakpa / Barang, Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015;

/130/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/66/2015 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2015;

Persyaratan sediaan farmasi berupa kosmetik yang akandiedarkan/diperjualbelikan kepada masyarakat harus berkhasiat, terjaminkeamanannya dan mutu produk yang telah terpenuhi oleh Produsen dan/ataudistributor yang mengedarkan dan memiliki nomor izin edar dari Kepala BPOMsebagaimana ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1) #Permenkes1176/Menkes/Per/VIII/2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika;b.

warganegara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dantanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnyadihadapan hukum.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu SetiapOrang telah terpenuhi.Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.Menimbang33Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijinyang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes

tahun 6 bulan sangat tidakberdasar dengan alasan :Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwamemeriksakan urinnya di BNNK, dan tidak ditemukanbahan Narkotika, dikuatkan surat bukti yaitu berupaSurat Keterangan Nomor :B/432/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNKKDI tanggal 20September 2016 yang dikeluarkan oleh BADANNARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI (BNNk)Kendari PROVINSI (SULAWESI TENGGARA) yangHal 3 dari 93 halaman Putusan Nomor :89K/PM.III16/AD/V1/201 7diberikan kewenangan sesuai Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 194/Menkes

dijatunkannya pidana terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun 6 bulan sangat tidak berdasar dengan alasan :a.Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa memeriksakanurinnya di BNNK, dan tidak ditemukan bahan Narkotika,dikuatkan surat bukti yaitu berupa Surat Keterangan Nomor: B/432/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNKKDI tanggal 20September 2016 yang dikeluarkan oleh BADANNARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI (BNNkK) KendariPROVINSI (SULAWESI TENGGARA) yang diberikankewenangan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 194/Menkes

aturdalam Pasal 9 Ayat (5) ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil dan Politik);Hukum Internasional menganggap penahanan sewenangwenang adalahpelanggaran, walaupun dibolehkan oleh hukum domestic;Surat Keputusan Bersama, antara Menteri Sosial Rl, Menteri Hukum dan HamRl, Menteri Pendidikan Nasional Rl, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RIHalaman 71 Putusan Sela Nomor : 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst10.11.12.dan Kepolisian RI, Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Th2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor: 1220/Menkes

penahanan yang tidak sah berhak mendapatkanHalaman 85 Putusan Sela No.637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.P st11.12.13.14.15.16.ganti rugi (konpensasi), sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Ayat (5)ICCPR (Konvenan Hakhak Sipil dan Politik);Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bersama, antaraMenteri Sosial Rl, Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri PendidikanNasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI danKepolisian Rl, Nomor: 12/PRS2/KPTS/2009, Nomor:M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor:1220/Menkes

Melampirkan data pendukung untuk kepentingan pembahasan dengan kementeriankesehatan dan kementerian keuangan;Bahwa dasar dalam membuat RKAKL adalah dokumen Surat Keputusan Menkes tanggal26 Mei 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan Depkes melalui Dekonsentrasi dan Tugaspembantuan TA 2009;Bahwa waktu itu terdapat Anggaran sebesar 5 milyar yang berasal dari APBN;Bahwa alatalat tersebut diusulkan sesuai dengan kebutuhan Dinas KesehatanPropinsi Gorontalo;Bahwa ada juga permohonan dari semua RS yang ada

DUNDA Limboto;Bahwa biasanya anggaran yang dibutuhkan untuk perencanaan biasanya setiaptahun cukup banyak;Bahwa Anggaran yang sebesar5 milyar itu sebelumnya sudah ada dari pusat;Bahwa anggaran tersebut sebelumnya tidak direncanakan, anggaran itu tibatibadatang dari Menkes;Bahwa tadinya anggaran tersebut untuk peruntukan kebutuhan gedung fisik;Bahwa kemudian anggaran itu sudah menjadi dokumen perencanaan untukpengadaan alat kesehatan lalu kami bahas;Bahwa dalam membahas alat kesehatan diperlukan data

tahun 6 bulan sangat tidakberdasar dengan alasan :Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwamemeriksakan urinnya di BNNK, dan tidak ditemukanbahan Narkotika, dikuatkan surat bukti yaitu berupaSurat Keterangan Nomor :B/432/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNKKDI tanggal 20September 2016 yang dikeluarkan oleh BADANNARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI (BNNk)Kendari PROVINSI (SULAWESI TENGGARA) yangHal 3 dari 93 halaman Putusan Nomor :89K/PM.III16/AD/V1/2017diberikan kewenangan sesuai Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 194/Menkes

dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun 6 bulan sangat tidak berdasar dengan alasan :a.Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa memeriksakanurinnya di BNNK, dan tidak ditemukan bahan Narkotika,dikuatkan surat bukti yaitu berupa Surat Keterangan Nomor: B/432/IX/Ka/Rh.00/2016/BNNKKDI tanggal 20September 2016 yang dikeluarkan oleh BADANNARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI(BNNkK) KendariPROVINSI (SULAWESI TENGGARA) yang diberikankewenangan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 194/Menkes

cara pengusulan kelengkapan berkasusulan pengajuan pensiun secara herarkis sampai terbitnya SK pensiunPENGGUGAT tidak mengetahui sama sekali karena sudah ada petugas darikantor UPTD TK/SD kecamatan cepu di cepu yang bertugas mengusulkansampai terbitnya SK pensiun yang resmi dari Kantor Regional I BadanKepegawaian NegaraYogyakarta ;6 Bahwa dengan telah diterbitkanya surat nomor : 812/872 tertanggal : 18Nopember 2008 oleh Team Penguji Kesehatan sebagai lampiranPERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : 143/MENKES