Ditemukan 511 data
99 — 25
Putusan No.476/Pat.G/2020/PA.Prgihukum untuk mengajukan perkara ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Petikan Putusan PengadilanNegeri) bermatera cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan tentang putusan Pengadilan Negeri Parigi bahwa Tergugat telahterbukti melakukan tindak pidana KDRT terhadap Penggugat sehinggamengakibatkan Tergugat dipenjara selama delapan bulan
42 — 11
Saksi LINDA NUR APRILLIAH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 28 Oktober2013 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak; Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIBtelah terjadi tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepadasaksi di dalam mobil depan Alfamart Jin.
131 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 0869/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 10 Nopember 2010 (bukti T1) dan laporan Tergugatdengan terjadinya tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sedangdalam proses pemeriksaan di Mapolres Jakarta Selatan dengan bukti LP NomorLP/542/K/IV/2010/PMJ/Restro Jaksel tanggal 9 April 2010 (bukti T2);2 Gugatan Kabur (Obscuur Libel); Bahwa formulasi gugatan a quo adalah tidak jelas.
Moch. Mulyono, SH
Terdakwa:
DEDY MISYAH
38 — 26
Bahwa Terdakwa sebelum perkara pernikahan siri tersebutdan sekira tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidanasebanyak 2 (dua) kali yaitu tindak pindak pidana PengrusakanBarang dan tindak pidana KDRT.10.
19 — 7
Bahwa terhadap angka 11 Posita Gugatan yang menyataka Tergugat elahmelakukan tindak pidana KDRT pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sesuaidengan Laporan Nomor : 319/V1I/2013/Papua/Pores Jayapura dapat Tergugatjelaskan sebagai berikut :Pada tahun 2013 Penggugat sudah kabur selama 3 kali yang pertama di bulanFebruari hingga April kembali ke Papua kemudian kembali kabur lagi padatanggal 3 Juni 2013 selama 2 bulan lamanya, sesudah tiu kembali kabur diBulan November dan pulangnya pada bulan Januari 2014
136 — 59
pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5tahun 1986 keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal/tidakSQN j~= =H = = n= nan nnn nnn nnn nn nn nnn na nnn nnn ne nnn nnn ne nnn ne enn oe3Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimanaPenggugat baru pertama kali melakukan tindak pidana
KDRT itupunpengaduannya sudah dicabut oleh saksi Pelapor, sehingga seharusnyamenjadi pertimbangan untuk dipertahankan tetap menjadi Anggota Polri;Bahwa Pengugat tidak mendapat perlindungan hukum dan kesempatanyang layak selama proses sidang KKEP sehingga dengan demikianputusan KKEP yang mendasari Tergugat menerbitkan keputusan ObjekSengketa, adalah bertentangan dengan hokum yang berlaku;Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, adalah jugamelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik
21 — 8
Rokan Hilir 15 Juli 2008,fotocopy telah disesuaikan dengan aslinya (P7);Surat Perdamaian antara JHAMI AH dengan TOMMY ditanda tanganidi Bagan Batu tanggal 31 Desember 2009 fotocopy telah disesuaikandengan aslinya (P8);Pencabutan Laporan Polisi No Pol : LP/67/K/7/2010 tanggal 17 Mei2010 laporan tindak pidana KDRT yang dilakukan Tergugat (Tommy)kepada Penggugat, dicabut tertanggal 27 Januari 2010 fotocopy telahdisesuaikan dengan aslinya (P9);Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUJARWANTO
36 — 19
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yangsah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesiakhususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan amandan tidak sedang disiapbkan melaksanakan tugas operasi militeratau expedisi militer.re Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT padatahun 2011 dan sudah mendapat putusan hukuman dariPengadilan Militer IIl12 Surabaya.Nama : AHMAD BAWANIPangkat / NRP : Serka/31980205660777.Jabatan : Danru Wat KesumKesatuan >: Yonmek 512/
Jonaidi, S.H.
Terdakwa:
ABUBAKAR DAMAR
59 — 15
Bahwa sebelum perkara seperti sekarang ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)pada tahun 2017 dan di Vonis kurungan penjara selama 6 bulan akantetapi saya tidak mengetahui apakah Sertu Abu Bakar Damar sudahmenjalani hukumnya.6.
102 — 52
KDRT, artinya sejak tanggal 11 Februari2021 memang tidak ada lagi dibuktikan oleh Tergugat Konvensi percakapanmesra di whatsapp layaknya hubungan suami istri yang harmonis, sehinggakedua bukti surat tersebut telan menghasilkan kesimpulan dan telahmembuktikan bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat Konvensi danTergugat Konvensi berlangsung harmonis lalu terdapat pertengkaran / terjadiperselisihan yang berakibat Penggugat Konvensi meninggalkan rumah sejakbulan Februari tahun 2021;Menimbang, bahwa
tangannya berdarah, yang mana saat ituketika Penggugat keluar dari rumah di rumah itu ada Tergugat, Tergugat ketikaitu ada mengejar Penggugat dan nanya kepada saksi lalu saksi jawabPenggugat sudah dibawa kawannya kerumah sakit dan kejadian tersebut bulanfebruari 2021,Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut kemudian MajelisHakim hubungkan dengan bukti surat P12 berupa Surat Tanda Terima LaporanPolisi dengan Pelapor a.n (dan Terlapor a.n iiiilertanggal11 Pebruari 2021, tentang laporan tindak pidana
KDRT (kekerasan dalamrumah tangga) yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah membuatLaporan Kepolisian kepada Tergugat Konvensi selaku Terlapor atas dugaanperkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);Menimbang, bahwa meskipun Laporan Polisi belumlah membuktikanbahwa seseorang melakukan kekerasan atau tindak pidana melainkan barusebatas dugaan, dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan pidana,namun karena bukti Surat tersebut dibenarkan dan bersesuaian denganketerangan saksisaksi atas
tangannya berdarah, yang mana Saat ituketika Penggugat keluar dari rumah di rumah itu ada Tergugat, Tergugat ketikaitu ada mengejar Penggugat dan nanya kepada saksi lalu saksi jawabPenggugat sudah dibawa kawannya kerumah sakit dan kejadian tersebut bulanfebruari 2021,Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut kemudian MajelisHakim hubungkan dengan bukti surat P12 berupa Surat Tanda Terima LaporanPolisi dengan Pelapor a.n (dan Terlapor a.n iiiiertanggal11 Pebruari 2021, tentang laporan tindak pidana
KDRT (kekerasan dalamrumah tangga) yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telah membuatLaporan Kepolisian kepada Tergugat Konvensi selaku Terlapor atas dugaanperkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);Menimbang, bahwa meskipun Laporan Polisi belumlah membuktikanbahwa seseorang melakukan kekerasan atau tindak pidana melainkan barusebatas dugaan, dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan pidana,namun karena bukti surat tersebut dibenarkan dan bersesuaian denganketerangan saksisaksi atas
144 — 119
KDRT, artinya sejak tanggal 11Februari 2021 memang tidak ada lagi dibuktikan oleh Tergugat Konvensipercakapan mesra di whatsapp layaknya hubungan suami istri yang harmonis,sehingga kedua bukti surat tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan telahmembuktikan bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat Konvensi danTergugat Konvensi berlangsung harmonis lalu terdapat pertengkaran / terjadiperselisihan yang berakibat Penggugat Konvensi meninggalkan rumah sejakbulan Februari tahun 2021;Menimbang, bahwa
mana saat itu ketika Penggugat keluar dari rumah di rumah itu ada Tergugat, Tergugat ketikaitu ada mengejar Penggugat dan nanya kepada saksi lalu saksi jawabPenggugat sudah dibawa kawannya kerumah sakit dan kejadian tersebut bulanfebruari 2021;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut kemudian MajelisHakim hubungkan dengan bukti surat P12 berupa Surat Tanda Terima LaporanPolisi dengan Pelapor a.n Shindy Handayani dan Terlapor a.n Suciptotertanggal 11 Pebruari 2021, tentang laporan tindak pidana
KDRT (kekerasandalam rumah tangga) yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telahmembuat Laporan Kepolisian kepada Tergugat Konvensi selaku Terlapor atasdugaan perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);Menimbang, bahwa meskipun Laporan Polisi belumlah membuktikanbahwa seseorang melakukan kekerasan atau tindak pidana melainkan barusebatas dugaan, dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan pidana,namun karena bukti surat tersebut dibenarkan dan bersesuaian denganketerangan saksisaksi atas
mana saat itu ketika Penggugat keluardari rumah di rumah itu ada Tergugat, Tergugat ketika itu ada mengejarPenggugat dan nanya kepada saksi lalu saksi jawab Penggugat sudah dibawakawannya kerumah sakit dan kejadian tersebut bulan februari 2021;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut kemudian MajelisHakim hubungkan dengan bukti surat P12 berupa Surat Tanda Terima LaporanPolisi dengan Pelapor a.n Shindy Handayani dan Terlapor a.n Suciptotertanggal 11 Pebruari 2021, tentang laporan tindak pidana
KDRT (kekerasandalam rumah tangga) yang membuktikan bahwa Penggugat Konvensi telahmembuat Laporan Kepolisian kepada Tergugat Konvensi selaku Terlapor atasdugaan perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);Menimbang, bahwa meskipun Laporan Polisi belumlah membuktikanbahwa seseorang melakukan kekerasan atau tindak pidana melainkan barusebatas dugaan,dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan pidana,namun karena bukti surat tersebut dibenarkan dan bersesuaian denganketerangan saksisaksi atas
Yuniarti,SH
Terdakwa:
LA FARDIN Alias LA KAPAHA BIN LA ARI
96 — 21
sebilan badik miliknya yangdisimpan di pinggang sebelah kanan kemudian anak saksi Rezky Bastiansyahmengayunkan serta mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Tarmidi Alias Lang BinSudiro yang mengenai paha sebelah kiri dari Saksi Tarmidi; Bahwa terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya; Bahwa antara saksi Tarmidi Alias Lang Bin Sudiro terdakwa sudah salingmemaafkan di depan persidangan; Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana penjara sebanyak dua kalidimana yang pertama dalam tindak pidana
KDRT dan dipidana penjara selamaHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Bau4 (empat) bulan lalu yang ke dua adalah tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) sebagai berikut:1.
123 — 17
Perbuatan Tergugattersebut jelas telah mencerminkan Tindak Pidana KDRT sebagaimanadiatur didalam ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akantetapi, pada saat itu Penggugat selalu memaafkan Tergugat dan tidakpernah menempuh jalur hukum;d. Tergugat juga memiliki sifat tidak baik yang sering menjalinhubungan kedekatan (selingkuh) dengan perempuan lain, sehinggahal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat denganTergugat;e.
79 — 24
Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun , makahak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya,karena sejak itu tergugat dalam proses sidang, karena sejak saat ituTergugat dalam proses sidang Tindak Pidana KDRT di Pengadilan NegeriBengkulu yang dilakukan terhadap Penggugat ;10.Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut denganjalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baikbaik tetapi tidak berhasil ;11.Bahwa dengan sebab
21 — 15
Bahwa PENGGUGAT tidak perlu menanggapi lebih lanjut mengenaisangkalan TERGUGAT terkait tindak pidana KDRT dan tindak pidanakekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT, karenakejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi yang tercatatdalam Laporan Polisi Nomor : LP/971/666SPKT/K/IX/2020/Restro Bekasitanggal 10 September 2020 dan Laporan Polisi Nomor : LP/975/671SPKT/K/IX/2020 tanggal 11 September 2020.
Tindak pidana KDRT yang dituduhkan sampai membahayakan jiwaPENGGUGAT marilah kita lihat bersama. Bilamana menyebabkan lukaHal. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 2554/Padt.G/2020/PA.Ckrberat, saya siap untuk bertanggung jawab. Akan tetapi bila luka tersebutdiakibatkan oleh perkelahian suami istri seperti yang pernah saya uraikansebelumnya, saya juga siap untuk menunjukkan bekasbekas luka yangada.
69 — 35
P 10 dan dihubungkandengan keterangan saksisaksi pihak Penggugat maka Majelis berpendapat bahwaPenggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipercekcokan / perselisihan setidaknya mulai tahun 2004 dari masalah tuduhanperselingkuhan kepada Penggugat, masalah Tergugat sering membuat resah wargasetempat pada tahun 2005 dan pada akhirnya pada tahun 2009 antara Penggugat danTergugat pernah terjadi pertengkaran dimana Penggugat menjadi terdakwa dalamperkara tindak pidana
KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan percekcokan /perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dimusyawarahkan melaluiperkumpulan adat/perkumpulan keluarga Situmorang sebanyak 4 kali akan tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi baik dari pihakPenggugat dan surat bukti P 4 s/d P 10, Majelis telah dapat mengambil kesimpulan16bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmoniskarena seringnya terjadi pertengkaran/percekcokan antara
384 — 288
Penyidikan (SP2HP) tertanggal30 November 2016 kepada Pelapor, bahwa perkara Pelapor sudahdilakukan proses penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara awaldengan hasil akan ditingkatkan ke proses penyidikan (Bukti T10);Selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Pelapor, DesiRatnasari dan Muchlis (pro justitia) (Bukti T11, T12 dan T13);Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal1 Maret 2016 kepada Pelapor, bahwa penyidikan terhadap peristiwa yangdiduga tindak pidana
KDRT sebagimana dimaksud dalam Pasal 44 UU RINomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dilaporkan olehHal.37 dari 40 hal.
terhadap Sdri.Lisa Sundari (Bukti T15);Surat Panggilan tertanggal 22 Mei 2017, yang memanggil Sdri.Lisa Sundari(Pemohon) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 untuk didengarketerangannya sebagai tersangka (Bukti T16 = Bukti P1);Untuk pro Justitia, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas namaSdri.Lisa Sundari pada tanggal 12 Juni 2017 (Bukti T17);Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (GP2HP) kepadaPelapor, tertanggal 25 Juni 2017, bahwa penyidikan terhadap peristiwayang diduga tindak pidana
KDRT sebagimana dimaksud dalam Pasal 44 UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dilaporkan olehPelapor, telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan yaitu denganmemeriksa Pelapor, Saksi Desi Ratnasari, Saksi Mukhlis, gelar perkara danpemeriksaan terhadap Sdri.Lisa Sundari sebagai tersangka (Bukti T18);Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, tertanggal 5 September 2017,dengan tersangka Sdri.Lisa Sundari (Bukti T19 = Bukti P2);Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
18 — 3
Pada waktu itu Termohonpernah mengadukan tindak pidana KDRT yangdilakukan Pemohon, akan tetapi kembali berdamai.Dan bahwa keluarnya Termohon dari rumah kediamanbersama dikarenakan Jlantaran Pemohon melakukanKDRT dengan cara pemohon kalap hampir mengambildan menggunakan parang pada Termohon sehinggauntuk menghindari bahaya dari tindak kekerasanPemohon maka Termohon untuk sementara mengungsikerumah saudara / kakak Termohon di KabupatenKapuas sebagaimana alamat yang tertulis dalampermohonan Pemohon
108 — 46
Setiap orang ;Menimbang, bahwa Setiap orang disni yang dimaksud adalah subjek hukum dariorang yang didakwa yang dapat dikategorikan sehat wal afiat lahir dan batin secarahukum ;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentangPenghapusa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menjjadi subjek Hukum daritindak pidana KDRT adalah hanya orang dalam lingkup rumah tangga yang meliputi :1. Suami atau istri dan anak ;2.
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Edi Saputra
93 — 21
Cirebon namun Terdakwa tidak diketemukankemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang(DPO) dengan nomor : B/939/XII/2020 tanggal 3 Desember2020 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukandan tidak diketahui kKeberadaannya.Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tanggaTerdakwa yang tidak harmonis dengan istri Terdakwa bernamaSdri Sri Mulyati, S.pd dan melakukan pidana KDRT danperkaranya sudah diputus Pengadilan Militer IlO9 BandungNomor 163K/PM.II09/AD/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019Halaman