Ditemukan 523 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : josep jopi jl.pp joppy jompa jozep jo.ps jo.p.p jopp jompo
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 380/PID.SUS/2020/PT SMG
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARI PRASETYO Alias GLONGGONG anak dari WIWIK SUPARDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : CHOIRIN NUR W, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : NANANG PRIYANTO,SH
50 — 37
  • PT SMGtidak kepemilikannya dengan tujuan secara khusus untukdipergunakan dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini.Sehingga dengan alasan tersebut Majelis Hakim PengadilanTinggi Semarang berpendapat bahwa terhadap barang buktitersebut berupai (satu) unit handphone merk Vivo warna silvergold beserta Sim Cardnya M3 harus dikembalikan kepadaorang dimana barang tersebut disita yaitu kepada Terdakwa AriPrasetyo alias Glonggong bin Wiwik Supardi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo.PP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-02-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2674 K/Pdt/2009
Tanggal 21 Februari 2011 — SARJANA MEMO, DKK ; H. SAINI ABDURAJAK, DKK
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SALAHUDIN, yangdalam hal ini tidak diikutsertakan sebagai pihak yang menguasai tanahberdasarkan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Jo.PP No. 10 Tahun 1965 adalah merupakan bukti autentik sedangkanmengenai net rincikan dari DESA merupakan surat biasa jika dibandingkanketentuan hukum pembuktian adalah lebih kuat bukti tanda kepemilikanberupa sertifikat tanda bukti Hak Milik atas tanah objek sengketa oleh Drs.SALAHUDIN dan pada saat dilakukan pengukuran hingga lahirnya SertifikatHak
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 05-10-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 419/PDT/2015/PT SMG
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pembanding/Penggugat : PT.Perusahaan Pemb Dan Perkeb Kr.Ayu.
Terbanding/Tergugat : Santoso Sutanto.
Terbanding/Tergugat : Rachmat Sarwono.
Terbanding/Tergugat : Soetomo MS.
Terbanding/Tergugat : Maria Yosefa Deni,SH.
Terbanding/Tergugat : Tanty Herawati,SH.
Terbanding/Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Semarang.
49 — 16
  • HakPengelolaan khususnya Paragaf 3 tentang Tata CaraPerpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan HakGuna Bangunan, Pasal 40berbunyli:"Hak guna bangunan dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharul haknya;Pasal 42 berbunyi:0c0nnn ne nce concn"Sesudah jangka waktu hak guna bangunan atau perpanjangannyaberakhir kepada pemegang hak dapat dibenkan pembaharuan hak gunabangunan diatas tanah yang sama, Dengan demikian berdasarkan Ketentuan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 jo.PP
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 10-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 1/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
ALEDA ELIZABETH YOTENI
Tergugat:
1.GUBERNUR PAPUA BARAT
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
150 — 30
  • Dengan memperhatikanjumlah dan komposisi anggota MRP yang tidak boleh melebihi 3A dari jumlahanggota DPRP maka Gubernur menerbitkan objek gugatan II tentang PenetapanCalon Anggota MRPB Terpilin Masa Keanggotaan 20172022dan mengusulkannya kepada Menteri Daiam Negeri untuk memeperolehpengesahan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (1) PP No. 54Tahun 2004 Jo.PP No. 64 Tahun 2008 tentang MRP.
    Dari hasil penelitian tersebutterdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi agar sesuai dengan ketentuanPasal 4 PP No. 54 Tahun 2004 jo.PP No. 64 Tahun 2008 tentang MRP danPerdasi No. 3 Tahun 2016; 02222 n ene n none en ne nnn eenen nen nenneHalaman 33 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Dalam Negeri, komposisikeanggotaan MRP Provinsi Papua Barat terpilin sebagaimana yang ditetapkandalam objek gugatan II terdiri dari unsur Adat 13 orang;unsur
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-08-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 06-09-2015
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 3948/Pdt.G/2014/PA.Bwi
Tanggal 11 Februari 2015 — PEMOHON dan TERMOHON
15 — 1
  • Oleh karenanya,tuntutan Penggugat Rekonpensi 3 dan 4 dapat dikabulkan dengan menghukumkepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat RekonpensiHal 21 dari 26 hal/putusan No. 3948/Pdt.G/2014/PA.Bwi.nafkah seorang anak tersebut, sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluhrupiah) perbulan dengan kenaikan 15 % pertahun;Menimbang, bahwa tentang pembagian gaji Tergugat Rekonpensi untuknafkah anak tersebut, tidak dapat dikabulkan, karena PP. 10 Tahun 1983, jo.PP.45 Tahun 1990 bukan merupakan
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PA PASURUAN Nomor 1895/Pdt.G/2015/PA.Pas
Tanggal 10 Maret 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
  • Bahwa atas dasar uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaiana diatur dalam Undangundang No.1 tahun 1974 Jo.PP No.9tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116; Putusan No.1895/Pdt.G/2015/PA.Pas Halaman 29.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 961/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps
Tanggal 28 Desember 2021 — Penuntut Umum:
Ida Ayu Ketut Sulasmi, SH
Terdakwa:
Rihdo
137 — 59
  • Pasal 40 ayat (2) dan atau ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAH), Jo.PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Setwa,sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIHDO dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;3.
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2008 — Putus : 03-06-2009 — Upload : 07-12-2012
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 921/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn
Tanggal 3 Juni 2009 — PENGGUGAT X TERGUGAT
31 — 15
  • No. 10 tahun 1983 jo.PP No. 45 tahun 1990 ;e Bahwa di persidangan, Tergugat menyatakan bahwa lembaga Bank Mandiriyang semula BUMN pada saat ini telah berubah badan hukum menjadiPerseroan Terbatas sehingga Tergugat menyatakan tidak perlu mengurus suratrekomendasi cerai dan mencukupkan diri pada hasil mediasi yang dilakukanoleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kab.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-12-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 391/PDT/2014/PT-MDN
Tanggal 11 Maret 2015 — PT. GLOBAL MEDAN TOWN SQUARE, DK LAWAN HENDRY LIANG, DK
71 — 91
  • Bahwa tidak benar Tergugat telah bertindak semenamena terhadap ParaPenggugat, karena maksud dan tujuan diadakannya Rapat adalah untukmembentuk Perhimpunan PPPSRS, dan karena pada saat diadakanrapat baik perhimpunan maupun kepengurusannya belum terbentuk,sehingga oleh karena itu sesuai dengan UU No.20 Tahun 2011 TentangRumah Susun Jo.PP No.4 Tahun 1988, maka Pengembang selakuPPPSRS Sementara, berhak dan berkewajiban untuk memfasilitasiterbentuknya perhimpunan tersebut (Vide Pasal 75 UU No.20 Tahun2011
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 28 Mei 2014 — DRS. ASWAD DAULAY,SH.,MH : BUPATI TAPANULI SELATAN
93 — 42
  • Bupati Tapanuli Selatanobjek perkara Tergugat aquo, bertentangan dengan Peraturan PemerintahNomor 100 Tahun 2000 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Sturukturaldan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, adalah dalil yangkeliru dan tidak benar,dengan alasan:1 Pemberhentian Penggugat dari jabatan Eselon II.b Asisten PemerintahanUmum telah mempedomani PP.100 Tahun 2000 Jo.PP
    ditetapkan dalam Berita AcaraRapat Baperjakat, tanggal 13 November 2013;Hasil rapat Baperjakat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatandimaksud,yang telah disampaikan kepada Bupati Tapanuli Selatandisertai alasanalasan yang jelas atas pengusulan pemberhentianSdr.Drs.Aswad Daulay,SH,MH. sebagaimana telah dikemukakan diatas;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, alasan gugatan penggugat yang menyatakanKeputusan TUN Bupati Tapanuli Selatan objek perkara Tergugat aquo,bertentangan dengan PP Nomor 100 Tahun 2000 Jo.PP
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum Perjudian
Register : 26-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 61/pid.b/2015/pn.sgr
Tanggal 28 April 2015 — PUTU SENTANA Als JERO SENTANA.
24 — 10
  • Menyatakan Terdakwa Putu Sentana Als Jero Sentana telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudiansebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP,Jo.Pasal 2 UU.RI.Nomor :7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,Jo.PP Nomor : 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian,sesuai surat dakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan ;3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 16-05-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 96/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Mei 2016 — SRI NURNANINGSIH melawan RINI SARWESTRI dkk
30 — 15
  • No.5 tahun 1960 Jo.PP. No.24 tahun 1997.Pada sisi lain bahwa PP. No.37 tahun 1998 tentang jabatan PPATtersebut hanya terdiri dari 38 pasal, karena itu dalil butir 10 gugatanyang menyebutkan pasal 84 UU. jabatan PPAT adalah dalil yangmenyesatkan atau kabul. ; 4. Gugatan Penggugat bersifat kabur, karena dalam dalildalil positabutir 5 dan butir 7 mengenai manipulasi data identitas dalam kartutanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kel.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Tanah
Putus : 15-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Bdg
Tanggal 15 Juli 2011 — NICO BENYAMIN HALIM, Dkk x AIDAWATI HIDAYAT, Dkk
202 — 141
  • milikTERGUGAT I haruslah ditolak.Bahwa tidak benar dan tidak berdasar sama sekalidalil PENGGUGAT butir 10 dan 11 karena TERGUGAT Imendirikan bangunan diatas tanah milik TERGUGAT Isendiri sehingga tidak memerlukan ijin dariPENGGUGAT, oleh karena itu dalil tersebut harustahditolak.Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 12 sampai dengan butir 17 karena TERGUGAT IImenerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT Isudahberdasarkan ketentuan 15( 15 )berdasarkan ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1961 Jo.PP
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-10-2014 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 455/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 14 Juni 2016 — - HAMDANI, S.S.sos, (PENGGUGAT) - SIAFAN WANGSA Als. ACONG (TERGUGAT I) - HAM SIU JING (TERGUGAT II) - SUWITO (selaku Ahli Waris Alm. NGADIMAN) (TERGUGAT III) - PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. WALIKOTA MEDAN Cq. CAMAT MEDAN LABUHAN. (TERGUGAT IV) - PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. WALIKOTA MEDAN Cq. CAMAT MEDAN LABUHAN Cq. LURAH PAYA PASIR (TERGUGAT V) - PONIDI (TERGUGAT VI) - MUHLIS (TERGUGAT VII) - ABDUL LATIF (TERGUGAT VIII) - RIDWAN (TERGUGAT IX) -
78 — 5
  • Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2014/PN Mdn13.14.15.16.17.Bahwa oleh karena itu Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti KerugianNomor : 48/38/APHGR/ML/1982, tanggal 06 Mei 1982, atas namaNGADIMAN yang dimiliki dan dipergunakan oleh Tergugat adalah CacatHukum karena dasar penerbitannya telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan tentang Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal19 UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria Jo.Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo.PP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-02-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Februari 2012 — TJANDRA PRAWIRONEGORO, DKK Vs. R I T A
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo.PP No.1 Tahun 1961 yang diganti dengan PP No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah bukan dengan dasar hukum Pasal 1320 BW sepertialasan hukum dalam pertimbanganpertimbangan Pengadilan Tinggi JawaTimur tersebut;3. Bahwa dalam Undangundang Pokok Agraria No. 5/1960 jo.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-01-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 2/Pdt.G/2017/PN sml
Tanggal 29 Maret 2017 — - WENSESLAUS LETHULUR (PENGGUGAT) - ANATJI REFWALU (TERGUTAT)
103 — 18
  • PP 10 1963 JO.PP. Nomor. 45 Tahun1990 Tentang lin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-02-2008 — Upload : 24-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2614K/PDT/2004
Tanggal 29 Februari 2008 — PARJONO ; NGATMI ; Dkk vs. PUJOTANOYO alias SUMARMAN ; PANIYEM
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah ;Bahwa ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 19Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tersebut yang berbunyi sebagaiberikut : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atastanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanahatau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria ;Maka jelas bahwa berdasarkan ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960 Jo.PP
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-08-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 30 April 2015 — - Hadriansyah, SH LAWAN - Susanto - Bando Tutupoly / Ahli Waris dari Almh. Nurdelia Tutupoly, SH - Lurah Karang Berombak dahulu bernama Penghulu Kampung Glugur Sei Agul - Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
42 — 10
  • Pasal 29 PP No.224 tahun 1961 jo.PP No. 24 tahun ) ;e Bahwa tentang adanya dugaan pemalsuan Surat Penyerahan Tanah ,tanggal 05 Maret 1955 dari Abdul Karim kepada Madjo Ali Ritonga bukanlahmerupakan wewenang dari hakim perkara perdata untuk menilainya, tetapiadalahmerupakan wewenang peradilan pidana , sehingga kurang tepatuntuk diajukan dalam perkara ini ;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas Tergugatl , dengan segalakerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-05-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2665 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Mei 2011 — I WAYAN TANGKI vs I WAYAN GEDUR
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PP 10 / 1961 Jo.PP 224/1961 Jo. 24 / 1997 terhadap sertifikat yang telah terbit atasnama Regug karena sertifikat tersebut terbit atas nama orang yangtelah meninggal dunia hal terse but diperkuat dengan alat bukti T I, II, III 1 dimana alat bukti tersebut jelas menunjukan bahwa Regug telahmeninggal dunia sebelum tanggal 07 Agustus tahun 1995 sedangkansertifikat terbit tanggal 1 September 1995.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 04-09-2008 — Upload : 27-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/PID.SUS/2007
Tanggal 4 September 2008 — Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak ; Ir. ILHAMSYAH,
389 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri menafsirkan unsur tanoa memilikihak atau ijin dari pejabat yang berwenang dengan tepat dan benar sesuaiperaturan perundangundangan di bidang Kehutanan dan fakta dipersidangan sesuai keterangan ahli dari Departemen Kehutanantersebut, dimana IPKMA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas KehutananPropinsi Papua maupun Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian JayaBarat kepada Kopermas adalah tidak sejalan atau tidak mengacu kepadaketentuanketentuan dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo.PP