pasal 23 ayat (2) KompilasiHukum Islam tahun 1991; 2 Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam kitab Qolyubi juz II halaman 225 ;Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan,hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim,setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamarhadir dalam majlis tersebut ; Memperhatikan pendapat ahli figih dalam Mughnil Muhtaj HI yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

seayah dan keturunan lakilakimereka.Menimbang, bahwa selanjutnya diatur mengenai syaratsyaratseorang wali nikah menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, antara lain,lakilaki, beragama Islam, aqil serta baligh;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1987, Bab Il, Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Bagi calonmempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luarnegeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyia walinasab yang berhak atau wali nasabnya

HADISUSENO setelahterlebih dahulu meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menjadiwali calon mempelai wanita;5.

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Didi Sumarna dan saksinikahnya bernama:2.1 Bapak Erdianto (Paman Pemohon 1)2.2 Bapak Sutedi (Paman Pemohon II)dengan Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, Dalam pernikahantersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.3.

Bahwa kedudukan Para Pemohon adalahsebagai orang tua dari anak yang bernama Muhammad Rizky Pratama, lahirtanggal 06 Januari 2015 yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepadaPara Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Para Pemohon memiliki /egalstanding dalam permohonan a quo;Halaman 6 dari 15Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.BjbPokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon a quo adalah tidaktercatatnya perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat dantelah

Anakyang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepadaayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suamimenyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktukelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tigakeadaan tersebut di atas disebut dengan anak syar) sementara anak yangtidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak thabi'iy;Bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap

Bms.yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut,dan meskipun status calon mempelai lakilaki tersebut sebagai duda danstatus calon mempelai perempuan sebagai janda tetap kedua calonmempelai tersebut masingmasing harus dapat menunjukkan buktibuktistatusnya tersebut;Bahwa untuk calon mempelai perempuan jika hendak menikah baikstatusnya masih gadis maupun janda wajib didampingi sorang Wali Nikahdan yang diutamakan sebagai Wali Nikah bagi calon mempelaiperempuan harus diutamakan Wali Nasabnya

Hakim bagi calonmempelai perempuan yang terjadi dalam perkara ini adalah tidak sah,karena menunjuk seorang Wali Hakim itu ada aturannya dan ada syaratsyarat tertentu serta yang berwenang bertindak sebagai Wali Hakimadalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);Bahwa menurut saksi pernikahan yang terjadi dalam perkara ini adalahtidak sah, karena tidak memenuhi rukun nikah yaitu ternyata calonmempelai lakilaki masih terikat perkawinan dan yang bertindak sebagaiWali bagi calon mempelai perempuan bukan Wali Nasabnya

TERDAKWA DP dengan SAKSI 1dikaruniaiseorang anak perempuan bernama HP, lahir padatanggal xx Agustus 2008;Bahwa sampai dengan sekarang TERDAKWA DP dengan SAKSI 1masih berstatus sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan TERDAKWA DP dengan SAKSI 7 belum putus karena perceraian;Bahwa yang menikahkan TERDAKWA DP dengan SAKSI 7 adalahSAKSI 5 selaku Pimpinan/Pembimbing/Guru pada Pondok PesantrenBM Daerah Kabupaten Banyumas;Bahwa yang menjadi Wali Nikah bagi SAKSI 7 bukan bapak kandungSAKSI 7 atau Wali Nasabnya

dengan SAKSI 7 telahdikaruniai seorang anak perempuan bernama HP, lahir padatanggal xx Agustus 2008;Bahwa sampai dengan sekarang TERDAKWA DP dengan SAKSI 1masih berstatus sebagai suami istri yang sah, karena perkawinanTERDAKWA DP dengan SAKSI 7 belum putus karena perceraian;Bahwa yang menikahkan TERDAKWA DP dengan SAKSI 7 adalahSAKSI 5 selaku Pimpinan/Pembimbing/Guru pada Pondok PesantrenBM Daerah Kabupaten Banyumas;Bahwa yang menjadi Wali Nikah bagi SAKSI/ 7 bukan bapak kandungSAKSI 7 atau Wali Nasabnya

Bahwa kedudukan Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yangbernama SATRIA BAGAS PRASAJA bin RUBIYANTO, lahirtanggal 05 Agustus2014 (umur 11 bulan) yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepadaPemohon.

Anakyang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepadaayahnya bila dpat dibuktikan bahwa memang benar si Ssuami menyangkaperempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anakminimal enam bulan sejak terjadinya senggama.Bahwa anak yang ditetapbkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tigakeadaan tersebut di atas disebut dengan anak syar7 sementara anak yangtidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak thabi iy;Bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap

pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor118/Pdt.P/2021/PA.Smi, hari mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 telah berlangsungpernikahan antara seorang lakilaki bernama Angga Lasianturi bin Ade(Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama Wanda Handani Putri bintiJohan (Pemohon Il) di wilayah hukum Kecamatan Cibeureum, pada saatpernikahan tersebut wali nikahnya Wali Amil yaitu Bapak KH Rifai Wali dariWanda Handani Putri binti Johan dikarnakan wali nasabnya

adanya rencana itsbat nikah tersebut,namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak adapihakpihak yang merasa keberatan, sehingga Majelis Hakim menganggap perkaraini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dalildalil / alasan pokok permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan di di wilayah hukum Kecamatan Cibeureum, pada 29Oktober 2019, dengan wali nikah Wali Amil bernama Bapak KH Rifa'idikarnakanwali nasabnya

Hal ini terjadi karena ayahkandung Pemohon Il dan kakeknya telah meninggal dunia dan saudara lakilaki Pemohon Il tinggal jauh dari Pemohon Il dan tidak hadir di pernikahanPara Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon Il telahmeninggal dunia dan wali nasabnya lainnya tidak ada, maka Pemohon Illdianggap tidak mempunyai wali untuk pelaksanaan pernikahannya sehinggakedudukkan ayah kandung Pemohon Il untuk menikahkan Pemohon Ilseharusnya digantikan oleh wali hakim yang dalam hal ini adalah

Ali Sidek tokoh masyarakatsetempat namun bukan dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa seorang perempuan ingin menikah, namun daridaftar urutan wali nasabnya sama sekali tidak ada yang beragama Islam makaberlaku wali hakim yang dalam tata perundangan di Indonesia dilaksanakanoleh Kepala KUA Kecamatan setempat sesuai Peraturan Menteri Agama nomor19 tahun 2018 pasal 12 ayat (2);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Il yangdibenarkan oleh Pemohon , maka Hakim telah menemukan fakta yang padapokoknya

Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober1987, antara lain menentukan sebagai berikut:Pasal 1 huruf (b) berbunyi:Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama ataupejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagicalon mempelai wanita yang tidak mempunyai wall.Pasal 2 ayat (1) berbunyi:Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah d wilayah Indonesiaatau di luar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidakmempunyal Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya

Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.DpkWai Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita yang tidakmemiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syaratatau mafqud atau berhalangan atau adhal;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidaktercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT.

Bahwakedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari dua anak yang bernamaMUHAMMAD YONATHAN RAFA, lahir 27 Juni 2011 dan NICHOLAS DANIAL,lahir 09 Mei 2014 yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon.Bahwa dengan mengacu pada dalil dalam Permohonan Para Pemohon dikaitkan denganbuktibukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat Para Pemohon adalah pihak yangmemiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara(legitima persona standi in judicio);Pokok permohonan

Anak yang lahir dari hubungansenggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dpat dibuktikanbahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinyadan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinyasenggama.e Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tiga keadaantersebut di atas disebut dengan anak syari sementara anak yang tidak dapatdinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak thabiiy;Bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap

neMemperhatikan pendapat ahli fiqih dalam kitab Qolyubi juz II halaman 225 ;rtinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan,hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim,setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamarhadir dalam majlis tersebut ; Halaman 5 dari 7 : Penetapan nomor: 248/Pdt.P/2015/PA.BjnMemperhatikan pendapat ahli figih dalam Mughnil Muhtaj HI yang berbunyi :rtinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah bahwa Akad Nikahdilakukan oleh Wali Nasab dengan syarat lakilaki, beragama Islam, baligh(berumur sekurangkurangnya 19 tahun), berakal, merdeka dan dapat berlaku adil(Pasal 18 ayat (2);Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (4) Permenag Nomor 11 Tahun 2007menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadiWali Hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya

wali hakim dalam pernikahan tersebuttidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi :Wali hakim,adalan Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagaiwali nikah bagi calon memperlai wanita yang tidak mempunyai wali;Pasal 2 Ayat 1 berbunyi : Bagi calon wanita yang akan menikah di WilayahIndonesia atau diluar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Agustus 2005;e Bahwa, pada tahun 2009, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secararesmi, Pemohon II berstatus janda cerai, karena Pemohon II telah resmibercerai dengan matan suaminya (XXXX) di Pengadilan Agama Surabayapada tanggal 15 Maret 2005;e Bahwa, Selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukundan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;e Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anakuntuk untuk mengurus Akta kelahiran anak yang ternyata nasabnya

Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam kitab Qolyubi juz II halaman 225 ; Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan,hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim,Halaman 5 dari 7 : Penetapannomor: 0106/Pdt.P/2013/PA.Bjnsetelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamarhadir dalam majlis tersebut; Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Dan pada Pasal 2ayat (1) berbunyi: bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/di wilayah territorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon' secara tegasmenerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalahbernama Mahmud bukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama / walihakim

angkat oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa ayahanda dari Muhammad Sulthan Khasyi'ullah lbrahimyang bernama Achmad Syaifudin tidak keberatan Muhammad Sulthan Khasyi'ullahlbrahim diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa Muhammad Sulthan Khasyi'ullah lbrahim sejak diasuholeh Para Pemohon kondisinya dalam keadaan baik dan tidak ada masalah secarahukum;Menimbang, bahwa di dalam Islam pengangkatan anak merupakan perbuatanyang dibolehkan dengan tidak menghilangkan identitas dari nasabnya