,berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa membuktikan pasal mana yang harus digunakanuntuk menghukum Terdakwa dalam perkara a quo memang merupakanmasalah yang rumit dan telah menjadi polemik hukum selama inidikarenakan unsurunsur antara Pasal 338 Kitab UndangUndang HukumPidana dan Pasal 351 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Pidanamemiliki kemiripan, di mana kedua perbuatan tersebut samasamamengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun terdapat unsurHalaman 16 dari 21

Memperkuat hal tersebut dalam Pasal 156huruf (f) ditegaskan bahwa Pengadilan dengan mengingat kemampuan siayahdapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanakyang tidak turut padanya;Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LatifaPrananda, umur 3 tahun berada dibawah asuhan/hadlanah Penggugat telahdikabulkan oleh Majelis;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah muncul kondisi/fakta terjadiperdebatan (polemik) seputar nafkah anak antara Penggugat (selaku yangmengasuh

masing masing tertanggal 7 MeiZlMenimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yangtercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa pada akhirnya Pengadilan harus memutuskan segisegi hukumnya ;TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mempertimbangkan halhal yang berkaitandengan tugas dan kewenangan yang di berikan oleh peraturan perundangan yang berlaku, dantidak akan mempertimbangkan halhal yang menjadi polemik

Berdasarkan hal ini, dengan mengingat semakin sempitnya waktupelaksanaan pemilihan rektor serta untuk menghindari polemik yang terus terjadikeanggotaan Senat, maka Tergugat memerintahkan Rektor UNG untuk:a. Menetapkan keanggotaan Senat UNG yang lama yang ditetapkan denganKeputusan Rektor UNG No. 1127/UN47/KP/2017 sebelum dilakukanpenyesuaian sebagian anggota senat UNG yang ditetapkan denganKeputusan Rektor UNG No. 484/UN47/HK/ 2018;b.

,M.T. menimbulkan polemik yang berkepanjangandilingkungan Universitas Negeri Gorontalo ;Bahwa terkait dengan verifikasi data Calon Rektor sewaktu proses penjaringanpemilihnan Rektor Universitas Negeri Gorontalo, pada tahap verifikasi timbulpolemik yang disebabkan legalitas gelar Doktor (Dr.) atas nama Dr. EdwartMolok, S.T.

Muhamad Ikbal Bahua, S.P.Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi merupakan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo yangmengikuti proses pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periodetahun 20192023;Bahwa Bahwa saksi mengetahui adanya polemik pada pemilinan Rektor mengenaipenggunaan gelar Doktor (Dr.) atas nama Dr.Edwart Molok, S.T.

(Megapolitan, Selasa, 15 Maret 2016 08:48 WIB);Keberadaan Taksi Berbasis Aplikasi Online atau Model Bisnis Ehailing diNegara Lain;Solusi Polemik Uber dan Grab Car di Berbagai Belahan Dunia:Masyarakat di belahan dunia semakin membutuhkan akan layanan transportasitaksi online. Negaranegara di dunia menyikapinya dengan berbeda. Berikutbeberapa solusi polemik taksi online di berbagai negara di dunia ini:1.

Desa Kalena Rongo dan Desa Manganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);58. 1 (satu) eksamplar asli daftar hadir acara penandatanganan Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dihadiri oleh 30 orang;59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012 yang isinya tentang adanya polemik

Pariwisata (Weekuri) di Desa KalenaRongo dan Desa Manganipi Kecamatan Kodi Utara KabupatenSumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);1 (satu) eksamplar asli daftar hadir acara penandatanganan BeritaAcara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk KepentinganLokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan DesaMangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,yang dihadiri oleh 30 orang;1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012yang isinya tentang adanya polemik

Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);1 (satu) eksamplar asli daftar hadir acara penandatanganan BeritaAcara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk KepentinganHalaman 63 dari 107, Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT KPG5g:60.61.62.63.64.65.66.67.Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan DesaMangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,yang dihadiri oleh 30 orang;1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012yang isinya tentang adanya polemik

SumbaBarat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli)1 (satu) eksamplar asli Daftar hadir Acara penandatanganan BeritaAcara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk KepentinganLokasi Pariwisata Weekuri Di Desa Kalena Rongo dan DesaMangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,yang dihadiri oleh 30 orang.Halaman 92 dari 107, Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT KPG39.60.61.62.63.64.65.66.67.1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012yang isinya tentang adanya polemik

KabupatenSumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);1 (satu) eksamplar asli daftar hadir acara penandatanganan BeritaAcara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk KepentinganHalaman 104 dari 107, Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT KPG59.60.61.62.63.64.65.66.Lokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan DesaMangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,yang dihadiri oleh 30 orang;1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret2012 yang isinya tentang adanya polemik

Dari sinilahPengadilan dapat mengambil kesimpulan apakah rumah tangga parapihak sudah mencapai kadar syiqaq atau belum; Bahwa dalam persidangan Pemohon setelah diberi kesempatanyang cukup, hanya menghadirkan dua orang Saksi yang bahkan tidakmengetahui sama sekali polemik dalam rumah tangga para pihak.Jangankan menjelaskan bentuk, sifat, dan penyebab pertengkarannya,perihal masih tinggal bersama atau telah berpisahnya para pihak samasekali tidak diketahui oleh para Saksi; Bahwa dalam persidangan pula

terdakwa maka jelaslahsudah pengertian Setiap orang yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara iniadalah benar terdakwa yang bernama BUDI MARYONO Alias MBOMBO Bin (Alm)SANMARTA DIKUN yang sedang dihadapkan ke depan persidangan PengadilanNegeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkaraini, maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik

. === === === === ===Bahwa itikad tidak baik dengan menolak secara arogan untuk melakukanpenyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana yangditawarkan Penggugat kembali ditegaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalamjawaban Somasi No.020/LOWS/III/2011 tanggal 10 maret 2011 yangberbunyi:... untuk menghindari POLEMIK lebih lanjut, silahkan rekanmelakukan upaya hukum untuk mencari Keadilan, sehingga kami dapatmembuktikan bahwa klien kami tidak melakukan tindakanwanprestasi.9 22222222 28

Sehingga dapat disimpulkanpenerbitan Surat Keputusan yang menjadi Obyek dalamperkara a quo adalah untuk menjamin agar kepentingan Umumtidak terganggu hanya karena danya polemik di dalam TubuhKPU Kota BauBau, sebab kalau hal tersebut dibiarkanterjadi, maka kepentingan Umum/penyelenggaraanPemerintahan kota BauBau akan terganggu.

denganTerlawan ; 222 2222 oe nn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas telah terbuktiantara Terlawan/Pemohon asal, dengan Pelawan/Termohon asal, telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan mana menurut keteranganTerlawan/Pemohon sal, dan Pelawan/Termohon asal, dihubungkan denganketerangan para saksi disebabkan sejak awal menjelang perkawinan telah terjadiadanya polemik

Penetapan Hari Kerja dan JamKerja, sehingga sudah selayaknya di batalkan dan dinyatakan tidaksah; Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA)bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik; 28.29.30.Bahwa menurut Undangundang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dariAsas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dandalam bentuk tidak tertulis; Bahwa dengan Rekomendasi DKPP melalui Putusannya yangditindaklanjuti oleh TERGUGAT dengan = mengeluarkan ObjekSengketa, menimbulkan polemik

;Bahwa Tergugat tidak sependapat/keberatan dengan gugatan ParaPenggugat dalam gugatannya pada poin 29 yang menerangkan seolaholah telah timbul polemik diantara aparat penegak hukum (in casupenyidik kepolisian) yang melakukan penyidikan terkait tindak pidanapemerasan, sementara dalam Putusan DKPP menyebutkan bahwa ParaPenggugat terbukti menerima uang, dimana Para Penggugatberpendapat bahwa DKPP tidak berwenang menyatakan demikian,tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, sehinggaberkesimpulan

Nomor 573 K/PID.SUS/2015keuangan Negara ;Rumusan kata "Dapat dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjuk bahwaTindak Pidana Korupsi tidak harus menimbulkan kerugian keuanganNegara ;Terhadap Polemik penggunaan frasa kata dapat Mahkamah Konstitusitelah pula menjatuhkan putusannya tanggal 26 Juli 2006 Nomor 003/PUUIV/2006 yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa :"Menimbang bahwa adanya penjelasan yang menyatakan bahwa katadapat sebelum frase

PutraManunggal AA yang menjadi polemik antara Terdakwa IV Sulkan Siswanto denganTerdakwa V Budi Purnomo , karena berdasarkan pendapat Saksi Ahli Achmad Adijaya,5 (lima) Rim pita cukai dengan Personalisasi PUTMA AAO, milik UD.

PDAM TirtaPatriot (ex. bukti T2);Untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi atas Diktum Kesatu bukti T2maka maka dipergunakan asas hukum Lex Superior Derogate Lex Inferioryang menerangkan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkanperaturan yang ada di bawahnya;Berdasarkan peraturan yang lebih tinggi (Permendagri) sudah tegas danjelas disebutkan pembatasan masa jabatan Pjs Dirut paling lama 6 bulan;Ketentuan Permendagri ini mengesampingkan ketentuan Diktum Kesatubukti T2 sekaligus menyelesaikan polemik

bentuk pelayanan,aktifitas belajar serta tidak diperbolehkan menerima murid baru;Bahwa setelah mendapatkan surat edaran tersebut diatas sampai ParaTergugat tidak mengindahkannya malahan menantang serta masihmelakukan penerimaan murid baru (iklan di koran) dan melakukan prosesbelajar seperti biasa seolaholah tidak terjadi apapun dan yang lebihParahnya permasalahan tersebut tidak pernah diberitahukan kepadamahasiswa malahan Tergugat Il dan Tergugat IV tetap meminta bayaranseperti biasanya;Bahwa atas polemik

Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakahPasal 56 Ayat (1) KUHAP adalah sekedar formalitas menunjukpenasehat hukum atau wajib didampingi Penasehat Hukum, ini yangharus dijelaskan atau dipertimbangkan dalam putusan judex fackti(Pengadilan Tinggi), agar polemik yang terjadi selema ini ada kepastianhukum, artinya agar ditafsirkan bahwa Pasal 56 Ayat (1) KUHAP cukuppenunjukkan, tidak perlu pendampingan atau wajib didamping! olehPenasehat Hukum.

Tentusaja Para Penggugat sangat memahami, bahwa dalam suatu perusahaandan/atau lembaga yang mempekerjakan banyak orang pasti memiliki lebihdari satu serikat buruh, jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikanmemunculkan polemik di lingkungan YUKI, dan suasana kerja serta belajarmengajar pasti terganggu.Hal. 23 dari 52 hal. Putusan No.247 /Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim12.

Tentu saja Para Penggugat sangat memahami, bahwadalam suatu perusahaan dan/atau lembaga yang mempekerjakanbanyak orang pasti memiliki lebih dari satu serikat buruh, jika hal initerjadi, maka dapat dipastikan memunculkan polemik di lingkunganYUKI, dan suasana kerja serta belajar mengajar pasti terganggu.Bahwa TURUT TERGUGAT sependapat dengan dalil ParaPenggugat sebagaimana dikemukakan pada butir 12 (dua belas) danbutir 13 (tiga belas) Gugatan aquo.

telahdipertimbangkan dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini padadakwaan Pertama, unsur mana telah dinyatakan telah terbukti menurut hukum,maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka unsur a quo tidak perludipertimbangkan lagi dan secara mutatismutandis uraian unsur ini dianggap telahtermuat dan telah terbukti dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini.UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM :Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaansering kali menjadi perdebatan dan polemik

Buana Karya Bhakti, teryata didalamnya masih menyisakan permasalahan Polemik konflik dengan pemiliklahan (Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat) yang belum terselesaikandan belum terungkap saat pengajuan permohon HGU a/n Tergugat /Pembanding / Termohon Kasasi (PT Buana Karya Bhakti) kepada BPN Pusat.Dimana didalamnya terdapat tanah Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat seluas 775 Ha yang terletak di Pinang Habang telah dikuasai,dimasukkan menjadi Luas tanah Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat